Struktur OPD Dirampingkan, 47 Jabatan Hilang

0
190
Struktur OPD Dirampingkan, 47 Jabatan Hilang Kotamobagu
Chandra Saniman

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) sedang merancang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur perangkat daerah urusan penunjang.

Informasi didapat, dari rancangan perubahan struktur tersebut, ada perubahan pada bagian di Sekretariat Daerah (Setda) serta perubahan nama dibeberapa dinas dan badan.

“Yang dilebur hanya satu, yaitu Bagian Tata Usaha Pemerintahan (TUP) gabung ke Bagian Humas. Yang lain hanya perubahan nama, seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ada juga beberapa dinas dan badan lain yang berubah nama,” kata Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg), Chandra Saniman.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulut untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke DPRD dalam proses penerbitan Peraturan Daerah (Perda). “Bulan ini juga akan diajukan ke dewan. Kalau sudah rampung akan langsung diberlakukan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perubahan struktur OPD tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah jabatan di lingkup Pemkot Kotamobagu. Jika semula ada 558 jabatan mulai dari eselon IIA hingga IVB, maka dengan adanya perubahan itu menjadi lebih ramping atau hanya menjadi 551 jabatan. “Ada 47 jabatan yang hilang. Seperti jabatan eselon IIIB berkurang satu karena Bagian TUP sudah tidak ada lagi. Dari 47 jabatan yang hilang itu, ada 12 yang digeser ke rumah sakit. Di situ (rumah sakit) juga berubah strukturnya. KTU hilang, tapi ada Kepala Bagian. Semua jabatan kecuali IIA berkurang jumlahnya,” jelasnya.

Lanjutnya, pengurangan jumlah jabatan itu juga berdampak pada berkurangnya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Jumlah jabatan berkurang 47. Setelah kita hitung, anggaran untuk tunjangan jabatan dan TPP sekitar 1,92 miliar. Ada penghematan belanja pegawai di situ,” terangnya.

Sebelumnya, OPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, terdiri dari; 21 dinas, 5 badan, inspektorat daerah, Sekretariat Dewan (Setwan) dan Sekretariat Daerah (Setda) yang meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Humas, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian TUP dan Bagian Umum. (ads/gito)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here