Suprijanta Nilai Pemkot Berlebihan Sikapi Persoalan Mobnas BLH

0
209

Suprijanta Nilai Pemkot Berlebihan Sikapi Persoalan Mobnas BLH Kotamobagu

“Saya menilai persoalan ini terlalu dibesar-besarkan, ini bukan masalah yang sangat ekstrim. Masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak dan perlu diselesaikan,”

ZONA KOTAMOBAGU – Persoalan pelanggaran disiplin yang menyebabkan ditariknya Mobil Dinas (Mobnas) DB 31 K karena dimodifikasi oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Mul’alif Podotulo, dianggap berlebihan oleh Ketua Fraksi Kebangkitan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Agus Suprijanta.

“Saya menilai persoalan ini terlalu dibesar-besarkan, ini bukan masalah yang sangat ekstrim. Masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak dan perlu diselesaikan,” ujar Agus saat diskusi santai dengan zonabmr.com dan sejumlah awak media, Rabu (20/01) di salah satu warung makan Jl. Kartini, Kelurahan Gogagoman.

Menurut Agus, etisnya berikan saja dulu SP (Surat Peringatan) 1, biarĀ  menjadi pembelajaran kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak lainnya. Karena jika ditelusuri, mungkin banyak hal serupa yang akan ditemukan terkait aset-aset daerah. “Kepala BLH apes saja hingga menjadi contoh,” tambah Agus.

“Pemkot juga harusnya bijaksana. Jangan karena tekanan dari sana-sini, terus bingung dan memutuskan yang bersangkutan langsung dipanggil sidang kode etik,” pungkas Agus.

Diketahui, Mul’alif Podotulo menyatakan dirinya legowo dan siap menerima sanksi kalau memang terbukti bersalah, usai menjalani Sidang Kode Etik yang dipimpin Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Adnan Masinae.

Sidang Kode Etik ini juga dihadiri oleh Kepala Inspektorat Alex Saranaung, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sarida Mokoginta dan Kepala DPPKAD Rio Lombone selaku Majelis Kode Etik.

Kepala DPPKAD Rio Lombone mengungkapkan, persoalan modifikasi untuk peruntukan yang bersangkutan sebagai Kepala BLH tidak masalah. Namun sayangnya, peruntukannya tidak sesuai dan semakin diperparah karena bukan digunakan oleh Pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Nantinya akan ada sanksi ringan, sanksi sedang sampai sanksi berat. Tergantung hasil sidang,” jelas Rio.

Reporter: Iswahyudi Masloman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here