Tarik Kendaraan Secara Sepihak, Adira Finance Ditindak Polres Bolmong

1
647
Tarik Kendaraan Secara Sepihak, Adira Finance Ditindak Polres Bolmong Headline Hukum
Tampak karyawan PT Adira tengah diperiksa penyidik Polres Bolmong

ZONA HUKRIM – Diduga melakukan praktik menyimpang dalam eksekusi (penarikan.red) jaminan pembiayaan berupa satu unit mobil milik debitur yakni Puji Handayani, PT Adira Dinamika Multi Finance selaku kreditur, akhirnya dilaporkan ke Polres Bolmong.

Berdasarkan informasi yang dirangkum zonabmr.com, kasus ini bergulir lantaran kendaraan milik debitur dieksekusi secara paksa pihak PT Adira. Bahkan, upaya eksekusi itu diduga dilakukan Perusahaan pembiayaan ini dengan memalsukan tanda tangan seolah-olah debitur menyetujui eksekusi tersebut.

Belakangan juga diketahui, sertifikat fidusia yang digunakan PT Adira disinyalir cacat hukum. Pasalnya, pengajuan untuk diterbitkannya sertifikat tersebut baru dilakukan PT Adira, 1 tahun 5 bulan sejak perjanjian pembiayaan dengan debitur dilakukan.

Sementara itu, Busra Hamid selaku Kepala Cabang PT Adira Finance Manado, tertanggal 4 Juni 2014 juga melayangkan surat pemberitahuan lelang kepada Puji Handayani. Hal tersebut sontak membuat pihak keluarga yakni suami debitur yang diketahui merupakan personel Armed Lolak, berang dan meminta Polres Bolmong mengusut tuntas kasus ini hingga ke PT Adira Pusat.

Kasat Reskrim Polres Bolmong AKP Iver Manossoh SH saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah mengungkap modus PT Adira yang menyimpang tersebut. Bahkan kata Manossoh, hal itu dilakukan pihaknnya juga terhadap perusahaan finance lainnya.

Manossoh menjelaskan, pihaknya akan segera memproses kasus PT Adira itu untuk memberi efek jera termasuk kepada perusahaan finance lainnya. “Selain melanggar UU 42/1999 tentang fidusia, PT Adira juga melanggar pasal 2,3,4,5 Permen Keuangan RI nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia, yang antara lain mengatur bahwa pendaftaram jaminan fidusia wajib dilakukan paling lama 30 hari kalender terhitung sejak perjanjian pembiayaan konsumen,” katanya kepada zonabmr,com di ruang kerjannya, Jumat (27/6) siang tadi.

Lanjut Manossoh, praktik sewenang-wenang yang dilakukan PT Adira, jelas-jelas telah melanggar hukum. “Hal Itu jelas melanggar hukum, baik aspek pidana umum, korupsi yang merugikan negara, hingga berpotensi dijatuhkan sangsi administrasi pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha,” tandas Manossoh.

Peliput: Gito Mokoagow

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here