Tebang Pilih Kejari Kotamobagu

0
242
Tebang Pilih Kejari Kotamobagu Headline Hukum
Penyidik Kejari Kotamobagu membawa koper berisi dokumen usai melakukan pemeriksaan di DPRD Bolmong, September 2014 silam.

ZONA HUKRIM – Sejak reformasi bergulir Indonesia telah menyatakan perang melawan korupsi. Tindakan pencurian uang negara itu oleh pemerintah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, pada 1999 pemerintah mengesahkan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak hanya itu, untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, tahun 2003 pemerintah membentuk lembaga antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sayangnya upaya pemerintah tersebut tidak serta-merta membuat tindak pidana korupsi kian berkurang.

Ironisnya lagi, kejahatan yang merugikan keuangan negara itu belakangan marak dan berjamaah dilakukan para wakil rakyat kita. Di Kabupaten Bolaang Monondow (Bolmong) misalnya, jeratan hukum tengah mengintai sejumlah wakil rakyat dan mantan wakil rakyat daerah ini. Sebabnya apalagi kalau bukan dugaan tindak pidana korupsi. (Baca juga: Penyidik Kejari Angkut Dokumen Keuangan Setwan Bolmong)

Diketahui, sebulan terakhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado secara bertahap telah dan tengah menggelar sidang kasus korupsi dana reses DPRD Bolmong Tahun Anggaran 2013-2014. Dua staf di Sekretariat Dewan Bolmong, yakni VTS alias Vonny dan AB alias Alup dihadirkan sebagai terdakwa.

Dakwaan kedua terdakwa dibuat dalam berkas terpisah. Alub selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan reses tahap I, didakwa membuat dokumen pertanggungjawaban belanja makan minum, sewa tempat dan perjalanan dinas anggota DPRD pada kegiatan reses I, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akibatnya, pada kegiatan Reses Tahap I tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 442 juta. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Vonny selaku PPTK pada Reses Tahap II dan III didakwa telah membagikan dana reses tahap III kepada 30 anggota DPRD. Akibat perbuatan terdakwa, pada kegiatan reses II dan III Negara dirugikan sebesar Rp 890 juta.

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ambil Alih

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pada Rabu (02/11) lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Da’wan Manggalupang SH, menghadirkan 15 orang saksi. Mereka adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Bolmong periode 2009-2014 .

Dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Halidjah Wally, SH, MH didampingi Hakim Anggota Nich Samara, SH, MH dan Jemmy Lantu, SH, MH itu terungkap, dalam pelaksanaan reses, para saksi telah mengambil alih tugas PPTK.

Mereka mengakui jika dalam pelaksanaan reses, mereka sendirilah yang menyiapkan teknis pelaksanaan reses, baik dalam hal makan-minum, sewa tenda, maupun operasional lainnya. Hanya saja pertanggungjawaban kegiatan reses menurut para saksi diserahkan ke Sekretariat Dewan.

Pengakuan para saksi ini sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulut yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor: 05.A/LHP/XIX.MND/05/2015 tanggal 27 Mei 2015.

Di halaman 65 LHP tersebut PPTK atas nama Sdri. VTS menyatakan bahwa pada saat dana dicairkan dari Bendahara Pengeluaran, dan kegiatan reses tersebut diserahkan kepada masing-masing Pimpinan/Anggota DPRD, dan PPTK tidak terlibat secara penuh atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan reses.

Atas penyerahan dana tersebut PPTK mengaku memiliki bukti tertulis tanda terima ke masing-masing Pimpinan/Anggota DPRD yang diserahkan pada bulan Maret 2014. Demikian pula pembayaran ke pihak ketiga menurut PPTK dilakukan langsung oleh masing-masing Pimpinan/Anggota DPRD.

Dalam LHP tersebut, PPTK juga mengakui bahwa Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh PPTK dengan mengumpulkan bukti notulen kegiatan reses, dokumentasi, dan daftar hadir yang diserahkan Pimpinan/Anggota DPRD maupun pendampingnya. Namun, PPTK tidak melakukan pengecekan atas kebenaran bukti pertanggungjawaban tersebut.

Laporan Raib

Sebelumnya pada sidang Kamis (27/10) JPU telah lebih dulu menghadirkan 4 mantan anggota DPRD Bolmong, Bobi Mokodompit, Frets Modeong, Royke Wajong, dan Muhtar Mamonto sebagai saksi. Keempatnya mengaku sudah memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan reses pada Sekretariat DPRD. Tapi laporan tersebut tidak ditemukan.

Pertanyaannya, menurut aturan, ke mana mestinya Pimpinan/Anggota DPRD melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan reses? Karena dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 58 ayat (5) yang mengatur tentang Persidangan dan Rapat DPRD menyebutkan Setiap pelaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Hal lainya yang terungkap dalam persidangan tersebut adalah pelaksaanaan reses diwajibkan dilaksanakan pada 6 titik atau tempat. Namun, para saksi mengaku tidak melaksanakan secara keseluruhan.

Atas pernyataan para saksi tersebut Anggota Majelis Hakim Nick Samara pun mempertanyakan mengapa Pimpinan/Anggota DPRD Bolmong Periode 2009-2014 tidak dijadikan sebagai tersangka.

“Mereka menerima uang dan tidak menjalankan fungsi pengawasan. Tapi mengapa tidak dijadikan sebagai tersangka,” tanyanya. (Baca juga: Kasi Pidsus: Reses di Tiga Desa Kami Anggap Fiktif)

Fakta Persidangan

Menanggapi pertanyaan Hakim Nick Samara, Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang juga bertindak selaku JPU, Da’wan Manggalupang saat dihubungi, Selasa (08/11) kemarin mengatakan untuk menetapkan 30 Pimpinan/Anggota DPRD Bolmong Periode 2009-2014 sebagai tersangka, pihaknya masih mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Da’wan menambahkan ada tidaknya tindak pidana korupsi bisa dilihat dari ada tidaknya kerugian negara.

Namun, hal berbeda disampaikan pegiat LSM Merah Putih, Ahmat Algaus. Kata dia, pengembalian kerugian keuangan negara seperti yang telah dilakukan oleh 30 Pimpinan/Anggota DPRD Bolmong Periode 2009–2014, tidak serta merta bisa menghilangkan unsur pidananya.

Hal tersebut menurut Algaus sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Algaus menambahkan, sebenarnya berdasarkan keterangan para saksi selaku Pimpinan/Anggota DPRD yang terungkap dalam persidangan, serta fakta-fakta yang menjadi temuan BPK, sangat janggal jika kasus reses fiktif DPRD Bolmong 2013-2014 hanya melibatkan PPTK saja. Ia menilai Kejari tebang-pilih dalam pemberantasan korupsi.

“Sangat janggal jika Anggota DPRD tidak ada yang terlibat. Kejari Kotamobagu tebang pilih karena hanya berani menyeret staf di Sekretariat Dewan,” ujar Algaus, Selasa, (08/11) kemarin.(Tim Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here