Terima TPAPD, 10 Aparat Desa Terancam TGR

0
450
Terima TPAPD, 10 Aparat Desa Terancam TGR Kotamobagu
Mohamad Edo Mopobela

ZONA KOTAMOBAGU – Sebanyak 10 perangkat desa yang sudah terlebih dahulu menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untuk triwulan I, terancam kena sanksi tuntutan ganti rugi (TGR). Hal tersebut dikarenakan revisi regulasi pada PP no 43/2015 yang mengharuskan dana TPAPD dialokasikan melalui dana desa (ADD).

Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Moh. Edo Mopobela mengatakan, karena TPAPD sudah terlanjur diterima harus ada kesadaran dari perangkat untuk mengembalikan lagi. Kata dia, dana tersebut nantinya akan dikembalikan ke kas daerah untuk dialokasikan lagi ke kas rekening desa melalui ADD.

”Kami sudah melakukan koordinasi ke seluruh aparat desa yang terlebih dahulu menerima tunjangan tersebut untuk segera mungkin dikembalikan,” aku Pobela.

Jika nanti ada perangkat yang ogah-ogahan untuk mengambalikan, kata Pobela, mereka akan terkena sanksi TGR. ”Sudah pasti TGR jika tidak mengembalikan dana ini. karena dana tunjangan ini akan di rubah kembali pengalokasianya melalui alokasi dana desa sesuai revisi PP 43,” terang Pobela.

Sementara untuk pembayaran TPAPD triwulan I sendiri, tambah Pobela, saat ini masih dalam perampungan syarat penerimaannya. Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RKPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

”Perampungan syarat itu sudah harus ada. Kami tengah pacu perampungan draf administrasi desa yang menjadi persyaratan dalam pembayaran TPAPD yang nanti akan bersamaan penyaluran ADD. Dan saat ini tengah dalam finalisasi perampungan seluruh desa yang ada,” urainya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika draf persyaratan desa sudah rampung, kemudian Pemkot akan membuat Peraturan Wali Kota (Perwako). ”Setelah keluar Perwako, pemerintah desa wajib memiliki nomor rekening desa. Nantinya kepala desa (Sangadi), Sekretaris desa (Sekdes) dan bendahara desa akan mengelola sepenuhnya keuangan desa sesuai dengan amanat UU nomor 6 tahun 2014 dan PP 43 tahun 2014.” jelas Pobela.

Reporter: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here