Tim Kuasa Hukum SMILE Ajukan Gugatan, Pilkada Boltim Dinilai Cacat Hukum

0
293

Tim Kuasa Hukum SMILE Ajukan Gugatan, Pilkada Boltim Dinilai Cacat Hukum Headline Hukum

ZONA HUKRIM – Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boltim berjargon SMILE (Sam Sachrul Mamonto-Medy Lensun), mengajukan gugatan laporan keberatan atas hasil Pilkada Boltim ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, Senin (21/12) lalu.

Arie Van Andes, Calvein Sualang dan Velda Maramis, selaku tim kuasa hukum pelapor menilai, hasil rekapitulasi suara KPU Boltim cacat hukum dikarenakan banyaknya temuan pelanggaran, “Intinya laporan atau aduan kami ke Bawaslu ini sebagai tindak lanjut laporan serupa tertanggal 15 Desember 2015 ke Panwaslu Boltim,” kata Arie Van Andes selaku Ketua Tim Kuasa Hukum pelapor, sebagaimana dilansir SKH Komentar, Rabu (23/12).

Diuraikan bahwa laporan dilayangkan karena murni didasarkan oleh banyaknya temuan, fakta dan bukti kecurangan, bahkan intimidasi serta tindak pidana pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3, Sehan S. landjar dan Rusdi Gumalangit.

Diuraikan pula, indikasi awal adanya kecurangan terlihat saat calon nomor urut 3 melakukan pergantian 54 kepala desa yang menolak menjadi tim suksesnya. Berikutnya terlapor akan meminmpin rakyat (konstituen) melakukan pembakaran Kantor Bupati Boltim, “Ini ada bukti rekamannya. Berikut pembagian katinting dan alat tangkap disertai atribut paslon nomor urut 3,” sebut Andes.

Selanjutnya, tim sukses paslon nomor urut 3 dipandang melakukan teror penghadangan di pertigaan Baret, Tutuyan. Kemudian tepat hari pencoblosan tanggal 9 Desember, Sehan S. Landjar menggunakan sepeda motor lengkap atribut nomor 3 memimpin konvoi menghampiri sejumlah TPS, “Ada temuan kejadian di beberapa TPS diteror dengan menggoyang-goyang tenda dilakukan oleh pendukung Sehan dan Rusdi.”

Fakta lainnya, lanjut Andes, ada begitu banyak pemilih yang tidak terdaftar pemilih namun diberikan hak memilih oleh petugas KPPS. Izin memilih diberikan KPPS hanya berdasarkan surat keterangan penduduk dari kepala desa yang dikeluarkan per tanggal 9 Desember 2015.

Disebutkan juga, saat penyerahan surat suara dari KPPS ke pemilih, Ketua KPPS menyerahkan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terlipat dan tidak dalam kondisi terbuka, Kejadian ini terjadi di 100 TPS di Bolrim.

“Selain temuan adanya perubahan berulang-ulang kali DPT, DPTB 1 dan DPTB 2, money politic yang dilancarkan kubu nomor urut 3 bervariasi dari Rp 50.000 sampai Rp. 600.000. Ini belum ditambah pembagian sembako berbentuk beras dan ikan kaleng,” tambah Calvein Sualang.

Atas banyaknya temuan dan fakta tersebut, Tim kuasa meminta Bawaslu berkenan memeriksa sekaligus merekomendasikan ke KPU Sulut agar proses pemungutan suara Pilkada Boltim adalah cacat hukum. Selanjutnya meminta KPU Sulut menyatakan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boltim adalah tidak sah.

“Kemudian kami meminta pelantikan pasagan calon nomor urut 3 Sehan S. Landjar dan Rusdi Gumalangit dibatalkan atau ditunda. Dan terakhir meminta semua TPS bermasalah (sesuai isi laporan) untuk dilakukan pemungutan suara ulang,” pungkas Andes dan rekannya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here