Usut Dugaan Penggelapan PNBP Perusahaan Finance

0
883
Usut Dugaan Penggelapan PNBP Perusahaan Finance Editorial
Eldy Noerdin

PERUSAHAAN pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Finance, memiliki peran yang sangat positif dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Khususnya di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), kehadiran Finance sangat membantu terlebih soal memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana, baik untuk modal usaha atau keperluan lainnya.

Meski begitu, dalam praktiknya bukan tidak mungkin Finance menyimpang dalam pengelolaan keuangan perusahaannya hingga merugikan masyarakat dan Negara. Misalnya, masalah pendaftaran sertifikat fidusia yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagaimana diketahui, beban biaya administrasi untuk pengurusan dokumen perjanjian mulai dari biaya meterai hingga pembuatan akta notaril dibebankan pada konsumen atau pihak debiturnya. Biasanya dipotong setelah adanya pencairan dana pinjaman. Sementara, bisa terjadi dana biaya administrasi tersebut tidak kunjung digunakan sebagaimana seharusnya. Salah satunya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia yang merupakan PNBP.

Jumlah PNBP untuk pendaftaran fidusia sudah diatur dengan rincian, kredit di bawah Rp 50 juta, PNBP yang ditetapkan sebesar Rp 25 ribu. Semenara kredit di atas Rp.50-100 juta, biaya PNBP sebesar Rp.50 ribu. Jika kredit di atas 100-250 juta lebih tinggi lagi PNBP-nya. Hal itu sebagaimana diatur dalam PP No 38/2009 tentang tarif PNBP yang berlaku pada Kemenkumham.

Jika pihak Finance tidak memenuhi kewajibannya mendaftarkan jaminan fidusia, artinya telah terjadi penyimpang keuangan Negara karena otomatis tidak menyetorkan biaya PNBP-nya. Dengan kata lain, pihak Finance yang telah memungut biaya pendaftaran fidusia dari debiturnya namun tidak mendaftarkan fidusia (tidak disetorkan ke Kas Negara), berpotensi diancam pidana. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 atau Pasal 21, UU No 10/1997 tentang PNBP, juga ancaman pidana Pasal 372 KUHP (penggelapan PNBP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).

Lain lagi dengan modus yang berhembus diduga sering dipraktikkan pihak Finance dalam mendaftarkan jaminan fidusia. Seperti sejumlah kasus yang dilaporkan ke polisi oleh warga terkait kendaraannya yang dijaminkan secara fidusia kemudian dieksekusi secara paksa oleh pihak Finance. Belakangan setelah kasus mulai diselidiki penyidik polisi, didapati pihak Finance ternyata memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF). Anehnya, meski pihak finance telah mendaftarkan jaminan fidusia dan memiliki SJF, namun itu tidak pernah diberitahukan—meski tak wajib—kepada debitur yang merupakan pihak pemberi fidusia.

Hal itu menjadi tanda tanya. Harusnya pihak Finance sedari awal sejak mulai terjadi wanprestasi debiturnya, bisa menyerahkan salinan SJF atau setidaknya memberitahukan hal itu ke debiturnya. Apalagi SJF itu pada dasarnya untuk melindungi hak Finance itu sendiri. Nah, belakangan baru diketahui ternyata pihak Finance dalam mendaftarkan SJF itu diduga melangar batas waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.

Dalam pasal 2 peraturan menteri tersebut menegaskan bahwa; Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Dengan adanya pelangaran peraturan menteri tersebut, disinyalir upaya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pihak Finance hanya berdasarkan situasi dan kondisi. Artinya, jaminan fidusia baru didaftarkan jika mulai ada indikasi wanprestasi atau tunggakan dari debiturnya. Hal ini terkuak dari beberapa kasus eksekusi paksa tersebut, yang mana rentang waktu perjanjian awal konsumen dan tanggal terbit SJF begitu jauh hingga selisih tahunan.

Kondisi ini tampaknya perlu mendapat perhatian serius dan diselidiki pihak berwenang. Alasannya, ada dana konsumen yang bisa juga dana Negara yang mengendap dalam kas perusahaan Finance selama rentang waktu belum didaftarkannya jaminan fidusia. Hal ini berpotensi terjadinya tindak pidana penggelapan/penipuan dana debitur serta berpotensi terjadinya “korupsi” PNBP.

Tak hanya itu, penyidik juga perlu untuk menelusuri perjanjian konsumen yang telah selesai melakukan perikatan dengan pihak Finance. Sebab, bisa saja terjadi hingga angsuran kredit konsumen lunas, perjanjian fidusianya tidak kunjung didaftarkan alias penggelapan dana konsumen atau “korupsi” PNBP. Bisa juga terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) ini dilakukan sejak awal perusahaan itu beroperasi. Dengannya tentu penyidik dalam menelusuri dugaan PMH perlu meminta seluruh dokumen perjanjian pembiayan sejak tahun awal perusahaan finance itu beroperasi hingga saat ini.

Permasalah PNBP ini erat kaitannya dengan perlindungan konsumen/masyarakat yang sebagian besarnya masih awam terkait hal ini. Bukan tidak mungkin biaya fidusia yang bahkan bisa di-mark up tanpa disadari konsumen itu, dimanfaatkan oknum dari Perusahaan Finance untuk meraup keuntungan pribadi sekaligus “korupsi” PNBP.

Dengannya, pihak berwenang baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik Polres Bolmong maupun penyidik Kejaksaan Negeri Kotamobagu perlu menseriusi hal ini, termasuk juga peran masyarakat itu sendiri, tak terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di bumi Totabuan untuk melakukan berbagai upaya menghadang terciptanya korupsi atau penggelapan PNBP. Jangan sampai masyarakat menjadi korban penipuan dan Negara dirugikan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here