Usut Reses Fiktif DPRD Bolmong Rp548 Juta

0
372

Usut Reses Fiktif DPRD Bolmong Rp548 Juta Bolmong Headline

ZONA BOLMONG – Sejumlah elemen terus mendesak penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Bolaang Mongongondow (Bolmong), untuk mengusut dugaan korupsi reses fiktif DPRD Bolmong pada triwulan III 2013 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp548 juta.

Pengusutan tindak pidana korupsi di lembaga wakil rakyat itu harus dilakukan, apalagi hal tersebut telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

“Kami mendesak aparat penegak hukum agar menyelidiki dugaan reses fiktif yang dilakukan DPRD Bolmong yang telah merugikan daerah sebesar Rp548 juta sebagaimana dalam LHP BPK. Harus ada efek jera terhadap tindakan yang merugikan keuangan daerah, karena bibit-bibit korupsi akan mulai tumbuh jika tidak dimusnahkan sejak awal kemunculanya,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bolmong, Eko Satrio Paputungan, kemarin.

Ia memberikan apresiasi terhadap upaya Polres mengusut kasus-kasus korupsi di bumi Totabuan. Seperti, kasus tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) Rp 4,8 miliar, penyelidikan kasus pencairan dana pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Sumber Daya Air (PU-PSDA) Bolmong berbanderol Rp1,6 miliar, kasus dana makan minum DPRD Boltim Rp184 juta, kasus pembangunan Pasar Tradisional Tanoyan sebesar Rp 900 juta, kasus pencairan Rp12 miliar dana yang tidak tertata dalam APBD Bolmong.

“Banyak kasus korupsi ditangani Polres, ini menandakan sikap tegas dalam memberantas kasus korupsi di bumi Totabuan. Kami berharap dugaan reses fiktif DPRD Bolmong juga dapat diproses hukum,” ujar Eko.

Kapolres Bolmong AKBP Hisar Siallagan SIK mengatakan, Polres menunggu tindaklanjut terhadap apa yang menjadi rekomendasi BPK.

Ketua DPRD Bolmong, Abdul Kadir Mangkat, mengaku ganjaran tuntutan ganti rugi (TGR) dari BPK atas temuan tersebut tetap dipatuhi pihaknya. Hingga saat ini kata Mangkat, sudah 18 orang anggota DPR yang menyelesaikannya. Sudah sekitar 70 persen TGR yang dikembalikan. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan berapa besaran TGR yang sudah dikembalikan itu

“Kami menargetkan menyelesaikan TGR dua bulan sejak  rekomendasi BPK itu keluar,” kata politisi Partai Golkar (PG) itu, kemarin.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here