Wali Kota Kotamobagu Terima Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPRD Sulut

0
147

Wali Kota Kotamobagu Terima Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPRD Sulut Advertorial Headline Kotamobagu  ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr Fransiskus Andi Silangen beserta Ketua dan anggota Komisi I, bertempat di aula rumah dinas wali kota, Kamis (4/3).

Kunjungan kerja para legislator gedung cengkeh di Kotamobagu itu, sekaligus melakukan studi lapangan terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa di Kotamobagu tahun anggaran 2020.

Wali Kota Kotamobagu Terima Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPRD Sulut Advertorial Headline Kotamobagu  Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kotamobagu, Teddy Makalalag, saat membacakan amanat dan sambutan wali kota, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua DPRD Provinsi Sulut bersama Ketua Komisi I beserta anggota di daerah Kota Kotamobagu. “Dega Niondon Komintan (selamat datang semuanya). Saya atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Kotamobagu ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama ketua dan anggota Komisi I yang sudah berkenan melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kota Kotamobagu,” ucapnya.

Lebih lanjut Teddy mengatakan, serangkaian kunjungan kerja Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulut terkait penyaluran dana desa pada tahun 2020, dirinya memaparkan, bahwa jumlah anggaran dana desa di Kota Kotamobagu sebesar Rp22.362.109.000 yang diperuntukan pada 15 desa dengan serapan dana sebesar 100 persen. “Penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang pembangunan desa dengan jumlah total anggaran sebesar Rp12.534.631.272 diperuntukan untuk pembangunan jalan desa, drainase, jembatan, air bersih, MCK, PAUD, rumah layak huni dan irigasi,” ujarnya.

Wali Kota Kotamobagu Terima Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPRD Sulut Advertorial Headline Kotamobagu  Selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan total anggaran sebesar Rp6.760.577.728, diperuntukan untuk bantuan kelompok perikanan, pertanian dan UMKM serta dukungan bantuan pendidikan bagi siswa miskin termasuk juga untuk penanggulangan covid-19. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, total anggaran sebesar Rp3.066.900.000 diperuntukan untuk bantuan langsung tunai desa atau BLT dana desa.

“Berbagai program kegiatan dilaksanakan melalui dana desa pada tahun anggaran 2020, Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik, dimana secara umum sangat membantu masyarakat khususnya dalam membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat desa. Menunjang perekonomian desa, menunjang pendidikan serta membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terutama dimasa pandemi covid-19 sekarang ini termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja melalui pola padat karya desa,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Teddy juga menyampaikan, sukses dan optimalnya penggunaan dana desa tahun anggaran 2020, Pemerintah Kotamobagu telah meraih penghargaan dari pemerintah Sulawesi Utara yakni, sebagai peringkat I se Provinsi Sulut dan peringkat II nasional untuk pelaporan penyerapan dana desa tahun 2020. “Kami juga sangat berharap agar kiranya selain dalam rangka untuk meninjau realisasi penyaluran dana desa tahun 2020 di Kotamobagu, kiranya kunjungan kerja ini juga dapat menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kota Kotamobagu, dalam upaya memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat,”

Wali Kota Kotamobagu Terima Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPRD Sulut Advertorial Headline Kotamobagu  Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen, berharap agar dana desa yang telah dikucurkan pemerintah selama ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat desa. “Sebab sejauh ini saya melihat dana yang disiapkan belum bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Sehingga ini jadi tugas dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk membimbing semua kepala desa, agar segala sesuatu yang dianggarkan ini bisa bermanfaat,” harap Silangen.

Dirinya pun mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa harus lebih dimaksimalkan, dalam mendorong ekonomi masyarakat secara nyata dan terasa. “Penggunaan dana desa ini harus bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan, bukan hanya untuk infrastruktur yang tidak ada profitnya,” tandasnya. (guf/Adve)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here