WTP Tidak Menjamin DID Besar

0
508
WTP Tidak Menjamin DID Besar Boltim
Oscar Manoppo SE MM

ZONA BOLTIM – Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menjelaskan kembali bahwa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI kepada satu daerah itu tidak menjamin akan besaran Dana Insentive Daerah (DID) yang nantinya diberikan Pemerintah pusat terhadap daerah tersebut.

“Jadi jangan salah mempersepsikannya, Boltim mendapatkan anggaran DID Rp3 miliar itu sudah lebih bagus dibanding ada beberapa daerah di Bolmong Raya tidak mendapatkan apa-apa,” terang Oscar, di Kantor DPPKAD Boltim, Kamis (30/10)

Lanjutnya, DID Boltim sebesar Rp3 miliar tersebut sesuai hasil konsultasi langsung dirinya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Selasa (7/10) lalu, Kemenkeu menilai ada beberapa kriteria tertentu yang tidak terpenuhi Kabupaten Boltim sehingga hanya mendapatkan DID seperti itu.

“Dari sisi pengelolaan keuangan Boltim sudah baik, penetapan Peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan LKPD sudah tepat. Namun kita masih ada kekurangan seperti pada APK, IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan kemampuan fiscal daerah. Itu yang menjadi kriteria penilaian. Seharusnya passing great Boltim 6,75 tapi hanya mancapai 6,25,” kata Oskar.

Selain itu, pendataan statistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga berpengaruh terhadap penerimaan DID itu, dimana dari hasil laporan Badan Statistik Kotamobagu ada beberapa SKPD yang dalam pelaporan datanya tidak kooperatif.

“Contohnya, jika Badan Statistik meminta angka penurunan atau pertumbuhan ekonomi ataupun pengangguran, kemiskinan kepada SKPD-SKPD terkait. Kalau tidak diberikan secara lengkap, maka Badan statistik hanya bisa melaporkan ke Departemen Keuangan (Depkeu) seperti itu atau apa adanya,” jelasnya.

Untuk kedepan nanti menurut Oskar, pihaknya sudah melalukan rapat bersama dengan Badan Statistik Kotamobagu, yang dalam rapat itu telah mengsingkronisasikan data Pemda Boltim, kemudian lahirlah keputusan yang salah satunya pihak Statistik siap membantu namun dengan satu syarat Pemda Boltim harus lebih kooperatif dalam memberikan laporan data statistik dari SKPD terkait.

“Jadi itu inti permasaalahannya. Sebab, kalau statistik daerah dinilai tidak maksimal maka statistik Provinsi juga akan menegur kepala badannya didaerah,”tandas Oscar.

Peliput: Gito Mokoagow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here