Pemkab Boltim Gelar Musrenbang Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2023

292
Bupati Sam Sachrul Mamonto memberikan sambutan pada Musrenbang RKPD 2023.

ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah tentang penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Boltim Tahun Anggaran 2023, bertempat di Aula Kantor Bupati Boltim, Selasa (29/3).

Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri Bupati Sam Sachrul Mamonto, Wabup, Wakil Ketua DPRD, Kapolres Boltim, pimpinan SKPD, para camat serta Sangadi se-Boltim.

Bupati Sachrul dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dalam penyusunan rancangan akhir RKPD tersebut terdapat Tiga metode pendekatan perencanaan yang digunakan.

“Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan penyusunan rancangan akhir RKPD Boltim tahun 2023 ini, adalah bentuk proses perencanaan yang menggunakan Tiga pendekatan perencanaan sekaligus yaitu Partisipatif, Politis dan Tekhnokratis,” ujarnya.

Bupati mengatakan, bahwa proses perencanaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur, terutama Perangkat Daerah yang merupakan pelaku perencana awal penyusunan rancangan, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD.

“Proses perencanaan merupakan bentuk tanggung jawab dari kita semua, termasuk warga masyarakat serta Perangkat Daerah, selaku perencana, pelaksana dan evaluasi program kegiatan yang tertuang dalam RKPD Boltim tahun 2023 ini. Selaras, terpadu dan terjadi interkoneksi dengan arah kebijakan Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat di Tahun 2023,” katanya.

Selain itu, bupati juga mengucapkan, rasa terima kasih serta mengapresiasi atas keselarasan tanggung jawab dari seluruh unsur terkait perencanaan penyusunan dan perancangan dokumen RKPD ini.

“Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Boltim, khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rekomendasi hasil analisa, memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan, yang sudah di input dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” pungkasnya. (*/guf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here