Demam Sepak Bola, Tapi Tak Ikut Liga 4: Hai Kong?

Oleh: Anugerah Begie Chandra Gobel

ZONABMR.COM – Demam sepak bola di Bolaang Mongondow Raya (BMR) tak pernah surut. Lapangan penuh, turnamen antar kampung (tarkam) hidup, penonton membludak. Namun satu pertanyaan mendasar terus mengemuka, “jika gairah sepak bola begitu besar, mengapa klub-klub kita justru absen dari kompetisi resmi PSSI, khususnya Liga 4?”

Pendaftaran Liga 4 Zona Sulawesi Utara telah ditutup. Dari 34 klub anggota dan calon anggota PSSI Sulut, hanya 19 klub atau sekitar 55 persen yang mendaftar. Jika dilokalisir ke wilayah BMR dan Kota Kotamobagu, kondisinya lebih mencolok. Dari 19 klub tersebut, hanya Persibom Bolaang Mongondow yang tercatat ikut serta.

Klub-klub lain—Persikokot Kota Kotamobagu, Bintang Muda Matali (BMM), Rotasi Putra FC Motoboi Besar, Bolsel FC, Boltim FC, Persibolmut, dan Ulul Albab FC Ayong—tidak berpartisipasi.

Ini bukan kejadian insidental. Ini tahun kedua berturut-turut sejak Liga 4 ditetapkan sebagai kasta terbawah kompetisi PSSI.

Opini ini saya tulis untuk meluruskan satu kekeliruan yang berulang di ruang publik: menyalahkan PSSI Kota Kotamobagu (dulu Askot) atas tidak ikutnya Persikokot di Liga 4.

Saya pernah berada di dalam sistem tersebut. Akhir 2021, saat menjabat Wakil Ketua Exco Askot PSSI Kotamobagu, saya ditunjuk menjadi manajer Persikokot untuk berlaga di Liga 3.

Dengan pelatih Firman Usman dan keterbatasan yang ada, Persikokot mampu menembus enam besar Sulawesi Utara bersama Bolsel FC.

Namun seiring perjalanan, baru kami pahami bahwa Askot dan Persikokot adalah dua entitas berbeda.

Persikokot bukan milik Askot, bukan pula berada di bawah kendali PSSI Kota. Ia adalah badan hukum independen dengan ketua umum, pengurus, dan tanggung jawab organisasi sendiri.

Kesalahan awal kami adalah mengira Persikokot berada dalam satu “rumah” dengan Askot. Untungnya tidak berujung somasi atau konflik hukum.

Dari sanalah pelajaran penting itu lahir, mengurus klub yang bukan domain kita adalah membuka pintu masalah.

Sejak kesadaran itu, Askot memilih menjaga jarak. Bukan karena tak peduli pada sepak bola, melainkan karena paham batas kewenangan.

Konsekuensinya, pada musim-musim berikutnya, Persikokot—baik di Liga maupun Suratin U-13, U-15, dan U-17—berjalan tanpa manajemen yang benar-benar solid.

Masalah klasik pun muncul, jersey tanding, konsumsi, transportasi, hingga pendanaan operasional.

Ketika Liga 4 mulai diberlakukan, saya pribadi memilih “tiarap”. Bukan takut bekerja, tetapi takut salah posisi dan salah urus.

Maka jika hari ini ada yang bertanya, “Kenapa bisa bikin Wali Kota Cup tapi tidak ikut Liga 4?” jawabannya sederhana: karena turnamen dan liga resmi adalah dua dunia yang berbeda.

Dalam regulasi terbaru PSSI, tugas PSSI Kabupaten/Kota adalah pembinaan, pengembangan usia dini, penyelenggaraan kompetisi lokal, serta fungsi koordinasi dan administrasi. Bukan mengelola atau membiayai klub peserta liga nasional.

Persikokot, sebagai badan hukum independen, memiliki kewajiban menyiapkan struktur pengurus, anggaran, pelatih, ofisial, serta seluruh kebutuhan finansial untuk mengikuti Liga 4 dan Suratin. Semua itu melekat pada Persikokot, bukan pada PSSI Kota Kotamobagu.

Sepak bola tidak cukup hanya ramai. Ia membutuhkan kejelasan peran, keberanian berorganisasi, dan kesediaan duduk bersama.

Jika ada satu simpulan dari opini ini, maka itu adalah:

sudah waktunya sepak bola Kotamobagu dan BMR berhenti berjalan sendiri-sendiri, dan mulai berpikir dalam kerangka sistem.

Salam sepak bola. (Begie)

CATATAN REDAKSI

Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis berdasarkan pengalaman langsung dalam struktur sepak bola daerah.

Redaksi memandang tulisan ini sangat layak dijadikan bahan diskusi terbuka bagi pemangku kepentingan sepak bola di Kota Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Raya.

Sehubungan dengan itu, redaksi mengajukan beberapa pertanyaan pemantik diskusi publik:

Apa kendala utama klub-klub BMR tidak berpartisipasi di Liga 4: pendanaan, manajemen, atau pemahaman regulasi?

Sejauh mana batas kewenangan PSSI Kota telah dipahami oleh publik dan klub?

Apakah perlu alternatif klub baru yang sah secara hukum untuk memastikan keterwakilan Kotamobagu di kompetisi resmi PSSI?

Bagaimana strategi kolektif agar talenta muda BMR tidak terus hijrah ke daerah lain?

Perlukah forum resmi lintas klub, PSSI Kota, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah sepak bola Kotamobagu ke depan?

Redaksi membuka ruang hak jawab dan pandangan lanjutan dari Persikokot, PSSI Kota Kotamobagu, maupun klub-klub terkait sebagai bagian dari upaya memperkaya diskursus publik demi kemajuan sepak bola daerah.