Peliput: Trideyna Cahyani

ZONABMR.com — Monibi dan Motayok merupakan dua ritual dalam tradisi masyarakat Mongondow yang memiliki fungsi berbeda. Monibi dilaksanakan untuk keselamatan bersama dalam lingkup kampung, sedangkan Motayok berkaitan dengan praktik penyembuhan orang yang sedang sakit.
Perbedaan fungsi, jejak sejarah, hingga makna kedua tradisi tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Merawat Pengetahuan Leluhur, Menafsirkan Kearifan Zaman” di Ikayang Shelter, Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sabtu (21/11/2026) malam.
Diskusi untuk membahas buku yang di tulis Rivo Ingkiriwang itu, didukung Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVII Sulawesi Utara itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pegiat budaya, praktisi adat, sejarawan, dan akademisi.
Forum dipandu Budi Nurhamidin dengan menghadirkan Rivo Ingkiriwang selaku penulis sekaligus inisiator kegiatan, praktisi Monibi dan penggagas Monibi Institute Uwin Owan Mokodongan, sejarawan Pusat Studi Sejarah Bolaang Mongondow Raya (PS2BMR) Dion Mokoginta, serta akademisi bidang Culture Studies Gio Sugeha.
Dari perspektif kajian budaya, Gio Sugeha menjelaskan bahwa Monibi dalam sistem kepercayaan masyarakat Mongondow masa lampau bukan sekadar ritual pengobatan, melainkan rangkaian upacara keselamatan yang ditujukan untuk kepentingan bersama atau komunal.
Mengacu pada catatan W. Dunnebier atau Willem, Monibi dilaksanakan dalam sejumlah situasi, antara lain sebelum membuka perkampungan baru, setelah mengalami kegagalan panen, maupun ketika suatu kampung dilanda wabah penyakit.
Pelaksanaannya membutuhkan kesepakatan masyarakat, tetua adat, dan pihak kerajaan, termasuk dalam menentukan waktu serta kelengkapan ritual.
“Pelaksanaan Monibi menuntut kesepakatan bersama antara masyarakat, tetua adat, dan pihak kerajaan dalam menentukan waktu maupun kelengkapan ritual, termasuk hewan kurban seperti babi atau rusa. Ritual berskala besar ini lazimnya dipusatkan di rumah Sangadi atau sibi,” terang Gio.
Sementara itu, Motayok memiliki orientasi berbeda karena berkaitan dengan penyembuhan individu yang sedang sakit.
Gio menjelaskan, praktik Mokitayok merupakan bagian dari rangkaian tradisi Monondeaga, di mana orang yang sakit akan dimandikan dalam prosesi adat.
Menurutnya, memahami perbedaan kedua tradisi tersebut penting dalam membangun ingatan kolektif masyarakat terhadap identitas budaya Mongondow.
“Bagaimana kita mengaku sebagai orang Mongondow jika tidak memahami kedua tradisi ini beserta warisan budaya lainnya. Diskusi tidak akan bermakna jika gagal membangun ingatan kolektif,” tegasnya.
Dari sisi sejarah, Dion Mokoginta memaparkan penelusuran catatan lama yang berkaitan dengan keberadaan Motayok. Merujuk pada catatan Willem, jejak sejarah praktik tersebut berkaitan dengan kisah Mokodoludut yang jatuh sakit serta upaya para Bogani mengobati Mokodoludut ketika masih kecil.
Dion menyebut catatan mengenai praktik Motayok telah terekam sejak abad ke-14. Namun, ia menegaskan belum menemukan catatan tertulis yang dapat memastikan keberadaan praktik tersebut sebelum periode itu.
“Catatan tertulis paling tua dari para pendeta berasal dari tahun 1500-an, sedangkan catatan sejarah mengenai praktik Motayok sudah terekam sejak tahun 1300-an. Apakah praktik ini sudah ada sebelum abad ke-14, sejauh ini belum ditemukan catatan tertulis yang bisa dijadikan rujukan,” jelas Dion.

Pembahasan mengenai sejarah dan fungsi kedua ritual tersebut juga berkaitan dengan upaya mempertahankan pengetahuan budaya di tengah perubahan zaman.
Inisiator kegiatan sekaligus penulis, Rivo Ingkiriwang, mengatakan ketertarikannya mempelajari dan menuliskan sejarah Monibi dan Motayok berangkat dari ikatan dengan tanah kelahirannya.
Meski memiliki garis keturunan Minahasa, Rivo mengaku lahir dan tumbuh besar di tanah Mongondow. Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk merawat tradisi dan kebudayaan daerah tersebut.
“Meskipun memiliki garis keturunan Minahasa, saya lahir dan tumbuh besar di tanah Mongondow. Maka saya adalah orang Mongondow dan punya tanggung jawab untuk merawat tradisi serta budaya di tanah ini,” ungkap Rivo.

Ia berharap diskusi tersebut dapat mengakrabkan kembali masyarakat dengan akar tradisinya sendiri.
Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Sulawesi Utara, Agung, mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut.
Agung menceritakan ketertarikannya terhadap tradisi Motayok bermula ketika berkunjung ke Ikayang Shelter dan diajak Samsir Galuwo menyaksikan rekaman video ritual tersebut.
Ketertarikan itu kemudian berlanjut dengan menyaksikan pelaksanaan ritual Motayok oleh para bolian di Bilalang Baru hingga berkembang menjadi diskusi publik setelah proposal tahap II yang diajukan kepada BPK diterima.
Ia menegaskan masyarakat harus menjadi subjek utama dalam pemajuan kebudayaan, bukan sekadar penerima manfaat program pemerintah.

“Masyarakat menjadi subjek utama sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang bertanggung jawab melanjutkan tradisi kebudayaan. Kebudayaan hanya bisa bertumbuh jika ada masyarakatnya. Sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, masyarakat berada di baris terdepan sebagai pemilik warisan budaya,” ujar Agung.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan konstruktif bagi pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Sementara itu, praktisi Monibi Institute, Uwin Owan Mokodongan, mengatakan diskusi mengenai kebudayaan tidak boleh berhenti pada satu pertemuan. Menurutnya, pembahasan tentang budaya membutuhkan ruang dan waktu yang lebih luas karena banyaknya pengetahuan, sejarah, serta tradisi Mongondow yang perlu terus digali.
“Diskusi tentang budaya tidak boleh berhenti sampai di sini. Apalagi kalau kita berbicara tentang kebudayaan, tentu tidak akan cukup jika hanya dibahas dalam satu kali pertemuan. Karena itu, kami akan terus menggelar diskusi di ruang-ruang lain untuk merawat ingatan dan tradisi Mongondow,” ungkap Uwin.


