ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kotamobagu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar kegiatan Pembinaan Kelitbangan Bidang Inovasi Daerah Tahun 2020, Rabu (18/11).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Kantor Bappelibangda ini, dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Kotamobagu, Drs Gunawan Damopolii, dan diikuti peserta perwakilan dari 42 organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kotamobagu.
Ditemui usai kegiatan, Gunawan mengatakan, tujuan utama dari kegiatan yang digelar adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan inovasi daerah yang telah dibuat masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
“Jadi, dalam forum ini dibahas peluang-peluang pengembangan kembali terhadap inovasi yang telah ada, sekaligus melahirkan inovasi yang baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar benar-benar efektif dan efisien,” ungkapnya.
Menurutnya, inovasi daerah merupakan satu hal mutlak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam PP 38 tentang inovasi daerah. “Bahwa setiap daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah harus ada inovasi baru yang sasarannya meningkatkan daya saing daerah dan memacu perkembangan daerah termasuk pertumbuhan ekonomi yang baik,” terangnya.
Ia pun berharap, dengan digelarnya kegiatan tersebut bisa menjadi pemicu bagi seluruh perangkat daerah dalam memaksimalkan inovasi yang telah diciptakan.
“Harapannya, agar OPD punya komitmen yang kuat dalam rangka menciptakan dan melaksanakan hasil inovasi dalam rangka pelayanan prima kepada masyarat menuju pemerintah yang baik serta yang paling utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/guf)
ZONA BOLMUT – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Drs Hi Amin Lasena MAP, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan APBD Tahun 2021 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Aston Manado, Rabu (18/11).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengingatkan Rancangan APBD Tahun 2021 sudah wajib menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SIPD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Wakil Bupati berharap para peserta Bimtek dapat memahami sistem penyusunan APBD yang mensinkronkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dirinya mengajak untuk membangun komitmen dalam meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPRD Bolmut, Sekretaris Daerah Dr Drs Hi Asripan Nani MSi, Kepala Seksi Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando H Siagian SSTP MSi, Analis Perencanaan Anggaran Daerah Rino Rio Kent SSTP MM, serta jajaran SKPD. (rendi)
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara, melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, melalui video conference, Rabu (18/11).
Direktur RSUD Kotamobagu, dr Eka Budiyanti mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis antara Kemenkes dengan beberapa daerah di Indonesia, salah satunya dengan Pemerintah Kota Kotamobagu.
“Penandatangan MoU tersebut bertujuan untuk pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan spesialistik yang berkualitas di RSUD Kotamobagu,” terangnya.
Diketahui, dalam penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Tatong Bara, sementara dari pihak Kemenkes diteken oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, dr Maxi R. Rondonuwu DHSM, MARS. (guf)
ZONA BOLMUT – Pemerintah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) La Nyalla Mattalitik di gedung Wanita. Selasa, (17/11).
Bupati Drs. Depri Pontoh mengatakan selamat datang di kabupaten kami (Bolmut) dan mengucapkan terima kasih atas kunjungannya.
“Semoga pertemuan ini bisa membangun persepsi dan aspirasi terhadap fungsi pengawasan DPD RI, terkait menjaga kerukunan ditengah pandemi Covid 19 dan pemilihan kepala daerah sulut 2020. Sehingga perlu ada koordinasi nasional terhadap pemerintah daerah, “ujarnya dalam sambutan.
Ia (Bupati) juga, memohon bantuan serta pengawalan terhadap usulan program pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah Bolmut, sehingga ini dapat teralokasi. “Apalagi daerah kami sedang giat giatnya melakukan pembangunan infrastruktur,” tutupnya.
Sembari menyerahkan Empat Proposal pembangunan infrastruktur. “Kami meminta bantuan kepada ketua DPD RI La Nyala Mattaliti agar dapat menerima dan menimbang proposal pembangunan jembatan yang menghubungkan Daerah Transmigrasi Goyo dengan anggaran yang dibutuhkan 35 Miliar, Penanganan abrasi pantai Desa Buko dan Bolangitang, Pembangunan Gelanggang Olahraga (Gor), dan Mobil dapur umum dalam penganan Bencana Alam, “Tambahnya. (Rendi)
ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Tatong Bara resmi me-launching aplikasi Sistem Informasi Barang Persediaan (Si Baper) yang merupakan produk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), bertempat di aula rumah dinas wali kota, Selasa (17/11) pagi.
Diluncurkannya aplikasi Si Baper ini, untuk lebih menguatkan system kontrol barang persediaan dilingkup Pemerintah Kotamobagu.
Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi kepada kepada pihak BPKAD Kotamobagu yang telah berhasil membangun system aplikasi tersebut.
“Saya apresiasi kepada teman teman di BPKAD, yang telah menciptakan system baru ini setelah sebelumnya ada Si Caca. Ini aplikasi yang cukup menarik dan cukup milenial, saya sungguh memberikan apresiasi atas hal ini temasuk juga kepda Dinas Kominfo yang telah mendukung pembuatan aplikasi ini,” ucapnya.
Wali kota berharap, aplikasi Si Baper tersebut akan ikut meningkatkan tertibnya penatausahaan keuangan dan juga hal-hal lainnya secara umum yang ditangani oleh BPKAD. “Kami juga berharap adanya masukan, koreksi dan saran dari Bapak Joko Wupriyanto, agar aplikasi ini bisa lebih baik dan selaras dengan visi dari Ditjen Perbendaharaan secara khusus dan Kementerian Keuagan secara umum tentunya,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan, Sekda Kota Kotamobagu Sande Dodo, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulawesi Utara, Joko Supriyanto, SST. Ak. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU– Pemeliharaan berkala jalan Jhony Suhodo yang terletak di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, tuntas dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu.
Kepala Dinas PUPR Kotamobagu, Claudy Mokodongan melalui Kepala Bidang Bina Marga, Regina Mokoginta menyebutkan, pengerjaan jalan tersebut dilakukan oleh penyedia jasa PT. Global Cipta Perkasa dengan nomor kontrak 01/kontrak/PUPR-KK/PPK-BM.01/VIII/2020.
“Dengan nilai kontrak senilai Rp. 3.083.670.482,09 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Khusus (DAK) cadangan,” terang Regina, Senin (16/11) kemarin.
Ia juga menjelaskan, pekerjaan jalan Jhony Suhodo telah tuntas. Sehingga infrastruktur yang dibuat bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya berharap, masyarakat bisa terus mendukung semua program pembangunan dari pemerintah, dan mau bersama-sama menjaga apa yang sudah dibangun demi kepentingan seluruh masyarakat,” kata Regina. (guf)
Wali Kota Tatong Bara saat meninjau makam Raja Loloda Mokoagow, Minggu (15/11).
ZONA KOTAMOBAGU– Makam Raja Loloda Mokoagow atau dikenal Datoe Binangkang yang terletak di wilayah perkebunan Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, berpotensi menjadi tujuan wisata religi.
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dusbudpar) Kotamobagu, Anki Taurina Mokoginta, lokasi makam tersebut akan ditata dan akan dijadikan tempat wisata religi.
“Kita lakukan survey dan pendataan awal beberapa item pekerjaan yang nanti akan dirancang. Penataan kompleks pemakaman Datu Loloda Mokoagow ini, akan menjadi program prioritas kami kedepan, dengan melibatkan juga beberapa intansi terkait lainnya,” kata Anki.
Lanjutnya, penataan makam leluhur Bolaang Mongondow tersebut guna pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. “Lokasi cagar budaya ini direncanakan dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kota Kotamobagu,” ujarnya.
Datu Loloda Mokoagow dalam catatan sejarah kerajaan Bolaang Mongondow berkuasa di abad ke XVII menggantikan ayahnya, Punu’ Tadohe. Datu Loloda Mokoagow juga disebut raja Manado penguasa semenanjung Utara Sulawesi. (guf)
Penyerahan dokumen persyaratan Provinsi BMR oleh ketua presidium pemekaran, Abdullah Mokoginta dan Wali Kota Tatong Bara kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.
ZONA KOTAMOBAGU – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama 27 anggota melakukan kunjungan kerja ke Kota Kotamobagu, Senin (16/11) malam.
Kedatangan Ketua DPD RI dan rombongan disambut Wali Kota, Tatong Bara dan Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan yang turut didampingi Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag di rumah dinas wali kota dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Wali Kota dalam sambutannya, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas kunjungan Ketua DPD RI beserta anggota dan rombongan ke Kota Kotamobagu. “Malam hari ini malam yang luar biasa bagi kami masyarakat dan Pemerintah Kotamobagu. Karena dengan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI, dengan jumlah kurang lebih 40 orang bersama seluruh staf dilingkungan DPD RI, Tentu ini tanah adat dan kedatangan Ketua DPD RI bersama rombongan kita sapa dengan bahasa adat, Dega’ Niondon Komintan. Tiada kata yang lebih indah selain kata Syukur Moanto (terima kasih), insya allah pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tapi masih ada pertemuan selanjutnya,” kata wali kota.
Lebih lanjut wali kota mengatakan, Kota Kotamobagu merupakan pecahan dari Kabupaten Bolaang Mongondow dan mekar menjadi 5 daerah yakni, Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara. “Inilah barang kali perjuangan masyarakat Bolaang Mongondow Raya untuk menjadi lima kabupaten dan satu kota. Tentu ini tujuannya adalah bagaimana BMR ini menjadi provinsi. Dan ini menjadi spirit perjuangan kami untuk terus berjuang agar Provinsi Bolaang Mongondow Raya ini segera terwujud,” ujarnya.
Wali Kota juga menjelaskan, bahwa Kota Kotamobagu mekar pada tahun 2007 atau tepat 13 tahun yang lalu dan berpenduduk 127 ribu jiwa dengan luas wilayah 68 kilometer persegi. “Meski masih sangat muda, tetapi Kotamobagu dimandatkan oleh 4 kabupaten untuk menjadi ibu kota calon Provinsi Bolaang Mongondow Raya,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, wali kota menitipkan cita-cita masyarakat Bolaang Mongondow Raya kepada Ketua DPD RI agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya Provinsi BMR. “Sebab, dalam pengajuan sesuai dengan persyaratan per undang-undangan, BMR telah memenuhi syarat secara teknis kewilayahan dan administrasi. Dan dari pendapat Kemendagri bahwa provinsi BMR sangat memenuhi syarat karena mulai dari jumlah fiskalnya sampai keberadaan persyaratannya sangat lengkap. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, mewakili masyarakat Kotamobagu dan 4 kabupaten di BMR, kami menitipkan semangat dan perjuangan kami kepada ketua dan anggota DPD RI yang hari ini sudah rela tiba di Kotamobagu. Kedatangan ini membangkitkan optimisme kami bahwa Provinsi Bolaang Mongondow Raya tidak akan dibiarkan oleh DPD RI. Dan mudah-mudahan cita-cita besar masyarakat BMR akan terwujud dengan datangnya ketua dan anggota DPD RI di daerah ini,” harapnya.
Turut hadir, Pimpinan dan anggota 4 Komite DPD RI, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, Sekretaris Daerah, Sande Dodo, unsur Forkopimda, mantan Wakil Gubernur Sulut, Abdullah Mokoginta, Pimpinan OPD, Ketua MUI Kotamobagu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh wanita. (Advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU —Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kotamobagu Selatan melaksnakan kegiatan Pelantikan dan Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, Senin (16/11) pagi.
Ketua Panwascam Kotamobagu Selatan, Hardianto E. Mokolintad didampingi oleh Pimpinan Panwascam Sofyan Peduho dan Wahyu Pratama Andu, S.Pd, menyampaikan bahwa, pelantikan dan bimtek ini bertujuan untuk membekali seluruh PTPS yang akan bertugas pada tanggal 9 Desember nanti.
“Hari ini sebanyak 79 PTPS se-Kecamatan Kotamobagu Selatan telah dilantik dan diambil sumpah. Mereka yang akan bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada saat hari H pemilihan. Tentu kami bertiga berharap, seluruh PTPS yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi mereka,” ucap Elonk sapaan akrabnya.
Pelantikan yang dilaksanakan di Balai Desa Poyowa Kecil tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Sekretariat Panwascam Kotamobagu Selatan, Moh. Robiyanto Suid, S.Pd., dan dilanjutkan dengan Bimtek yang diberikan langsung oleh Pimpinan Bawaslu Kotamobagu, Ivan B. Tandayu, S.Pd., M.Pd., selaku Kordiv Pengawasan. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu menjamin ketersediaan gas LPG bersubsidi jelang hari raya Natal dan tahun baru 2021.
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Alfian Hassan mengatakan, untuk mengantisipasi ketersediaan gas LPG 3 kg, pihaknya akan terus memonitoring ketersediaan stok tabung gas LPG lewat agen. “Langkah antisipasi, kita turun monitoring dan melakukan pengawasan pendistribusian dari agen ke tiap-tiap pangkalan,” kata Alfian.
Lanjutnya, adapun kuota gas LPG 3 kg untuk Kota Kotamobagu tahun 2020 sebanyak 6.154 tabung. “Untuk penambahan kuota nanti di tahun 2021. Pemkot akan bermohon penambahan kuota via Pemprov Sulut,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk mengantisipasi permintaan tabung gas LPG dalam menghadapi hari Natal dan tahun baru, Pemkot juga akan bermohon tambahan ekstra kuota ke pihak Pertamina. “Minimmal 10 persen dari kuota yang ada,” ucapnya.
Dirinya juga mengimbau, kepada pangkalan LPG bersubsidi di Kotamobagu agar dalam melakukan pelayanan harus berdasarkan zonasi yang sudah ditetapkan. “Dan yang berhak mendapat pelayanan hanya warga setempat yang dibuktikan dengan KTP. Aturan ini kita berlalukan agar seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan gas bersubsidi, kemudian tepat sasaran,” imbuhnya. (guf)