Beranda blog Halaman 373

4.691 Warga Kotamobagu Terima Bantuan Sembako September

Sarida Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kotamobagu melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menyalurkan bantuan Sembako bagi warga yang terdampak Covid-19 untuk bulan september.

Kepala Dinsos Sarida Mokoginta mengatakan, penyaluran bantuan sudah dilakukan sejak rabu kemarin. “Bantuan bulan september, jumlah penerima dari hasil dari verivikasi berjumlah 4.691 warga,” kata Sarida, Kamis (1/10).

Untuk pendistribusian, pihaknya bekerja sama dengan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Desa. “Untuk warga penerima di setiap desa dan kelurahan sudah kami kirimkan ke Sangadi dan Lurah se kota kotamobagu, jadi tidak ada yang keliru dan pasti tepat sasaran,” ujarnya. (guf)

APBD-P Ditetapkan, Wali Kota Apresiasi DPRD

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat II penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2020 melalui Video Conference (Vidcon), Rabu (30/9) malam.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, didampingi Wakil Ketua I Syarif J Mokodongan, bersama Wakil Ketua II Herdi Korompot.

Wali Kota dalam sambutannya menjelaskan, besaran anggaran yang dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kotamobagu Tahun Anggaran 2020, lebih disebabkan karena adannya perubahan asumsi, serta adannya berbagai kebijakan pembangunan baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi. Sehingga masih sangat diperlukan adannya perubahan pada APBD Kotamobagu TA 2020.

“Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga telah memperhatikan prinsip dan kebijakan khususnnya dalam pengelolaan keuangan yakni harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transferan dan bertanggung jawab serta berdasarkan asaz keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” kata Wali Kota.

Lanjutnya, dalam penyusunan APBD Perubahan, Pemkot Kotamobagu telah berupaya menetapkan target capaian, baik dalam konteks daerah dan satuan kerja maupun berbagai kegiatan yang akan menjadi target kinerja prioritas pembangunan tahun 2020. “Perubahan APBD Kotamobagu Tahun anggaran 2020 tersebut, juga tetap berorientasi kepada kepentingan publik sehingga diharapkan akan dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan yang paling utama adalah berdampak kepada masyarakat Kotamobagu,” ujar Wali Kota.

Diakhir sambutan, wali kota menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada jajaran pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kotamobagu atas disetujuinya Ranperda P-APBD Kotamobagu tahun anggaran menjadi Perda.

“Alhamdulilah malam ini enam fraksi DPRD sudah menyetujui. Atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas telah ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda. Adapun sejumlah catatan yang masuk dari enam fraksi tentunya sudah kami catat untuk dikoreksi bersama guna penyempurnaan Perubahan APBD yang akan kita kirim ke provinsi untuk koreksi selanjutnya,” tandas wali kota.

Rapat paripurna ini dihadiri langsung Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, SH, Sekda Kotamobagu Sande Dodo, para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Kotamobagu. Untuk undangan lainnya mengikuti rapat paripurna via virtual. (guf)

DPRD Kotamobagu Sahkan APBD-Perubahan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menggelar sidang paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2020, Rabu (30/9) malam.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung ketua DPRD, Meiddy Makalalag didampingi wakil ketua I Syarifudin J Mokodongan dan wakil ketua II Herdy Korompot, serta di hadiri Wali kota Kotamobagu Tatong Bara (via vidcon) dan wakil Wali kota Nayodo Kurniawan.

Meiddy Makalalag selaku pimpinan rapat sidang paripurna ini saat membuka sidang membacakan tujuan rapat paripurna yang digelar DPRD KK. “Sidang rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II penetapan rancangan peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020 resmi dibuka, “ucapnnya.

Dalam sidang terhormat ini, enam fraksi di DPRD Kotamobagu, yaitu dari fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi Hanura, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, dan fraksi PDI Perjuangan, menyetujui serta menerima rancangan peraturan daerah tentang rancangan P-APBD TA 2020 untuk menjadi APBD Perubahan Kotamobagu.

Sementara itu ditempat yang sama meski via visual, Wali kota Tatong Bara dalam sambutannya mengatakan bahwa kita semua perubahan – perubahan pada besaran anggaran yang dialokasikan pada perubahan APBD Kotamobagu TA 2020, lebih disebabkan karena adannya perubahan asumsi serta adannya berbagai kebijakan pembangunan baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi sehingga masih sangat diperlukan adannya perubahan pada APBD Kotamobagu TA 2020.

“Dalam penyusunan perubahan anggaran APBD TA 2020 ini, juga telah memperhatikan prinsip – prinsip dan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnnya dalam pengelolaan keuangan daerah yakni harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transferan dan bertanggung jawab serta berdasarkan asaz keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, “ucapnnya.

Lanjut Wali kota, perubahan anggaran pendapatan dan belanja kotamobagu TA 2020, juga tetap berorientasi kepada kepentingan publik sehingga diharapkan agar dapat berimplikasi pada ekonomi pada pertumbuhan ekonomi dan yang paling utama adalah berdampak kepada masyarakat daerah yang sama-sama kita cintai.

“Dalam penyusunan perubahan anggarapan pendapatan belanja daerah kota kotamobagu TA 2020, Pemkot Kotamobagu berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah dan satuan kerja maupun berbagai kegiatan yang akan menjadi target kinerja prioritas pembangunan tahun 2020,”lanjut Wali kota.

Dalam sidang terhormat ini turut hadir Sekkot Kotamobagu Sande Dodo,Ketua DPRD Jajaran Asisten dan meski via vidcon unsur Forkopimda, jajaran kepala Dinas, Camat juga mengikuti jalannya sidang, sedangkan yang hadir tetap mengikuti Protap Covid – 19. (Advetorial)

Wakil Bupati Bolmut Buka Rapat Evaluasi PAD PBB-P2 dan Retribusi Daerah Tahun 2020

ZONA BOLMUT – Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, MAP membuka kegiatan Rapat Evaluasi Pajak Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Retribusi Daerah Tahun 2020, yang bertempat di Ruang Rapat BPKD Kabupaten Bolmut, Rabu (30/9).

Wakil Bupati Bolmut dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya serta aparat di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang telah bahu membahu sehingga seluruh target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dapat tercapai.

Lebih lanjut disampaikannya perkembangan terkini pengelolaan keuangan Daerah terutama yang berkaitan dengan penerimaan daerah, dimana realisasi PBB sampai saat ini masih di angka 54,1 persen dan total penerimaan retribusi daerah pada periode ini baru mencapai 31 persen.

Meskipun di masa pandemi covid 19, dirinya yakin PBB-P2 dan Retribusi Daerah masih dapat meningkat jauh lebih besar di tahun-tahun mendatang. “Salah satu upaya Pemerintah Daerah lakukan di tahun ini adalah menerbitkan potensi-potensi pajak baru dari sektor priwisata, lingkungan hidup, penggunaan air bersih dan parkir di tepi jalan,” kata Wabup.

Menjelang jatuh tempo pembayaran PBB-P2, Wakil Bupati menghimbau para Camat, Lurah/Sangadi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting PBB–P2 bagi Pembangunan Daerah. “Koordinator penagihan di tingkat kecamatan dan kelurahan / desa serta petugas penagih agar lebih pro aktif dalam penagihan, baik tagihan tahun berjalan maupun tunggakan sebelumnya,” tegasnya.

“Inventarisir semua permasalahan PBB, termasuk data wajib PBB potensial dan melaporkannya ke BPKD. Diingatkan pula pembayaran PBB setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2 persen perbulan sesuai Perda Kabupaten Bolmut No. 9 Tahun 2012 tentang PBB-P2,” tandas Wabup.

Turut hadir Asisten Administrasi Umum Sekda Aang Wardiman, Ak.CA, Kepala BPKD Bolmut Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., para Camat serta Sangadi dan Aparat Desa. (rendi)

BPJS Ketenagakerjaan Temui Wali Kota, Ini yang Dibahas

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara, menerima kunjungan dari perwakilan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (30/9).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulut, Hendrayanto SE, M.M, didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kotamobagu, Suhardi Achmad bersama Adhishafah Curmacosasih, selaku Kabid kepesertaan cabang Sulut.

Ditemui media ini usai pertemuan, Suhardi menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan mereka. Dimana, pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Walikota Tatong Bara, terkait kepesertaan Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Korpri, tenaga kerja diperusahaan Swasta, IKM, serta perangkat Desa/Kelurahan yang ada di Kotamobagu.

“Selain melakukan koordinasi program, BPJS Ketenagakerjaan sendiri meminta dukungan dari Pemkot Kotamobagu, atas program yang dilaksanakan oleh BPJS terhadap para non ASN,” ucapnya.

Dijelaskannya, pihak mereka sangat berharap banyak terhadap Pemkot Kotamobagu, terkait cakupan kepesertaan dalam hal implementasi program diwilayah Kota Kotamobagu. “Alhamdulillah ibu Wali Kota Tatong Bara, menyambut baik soal program ini. Pun, dengan menjadi peserta program Jaminan Sosial ini, para pekerja non ASN termasuk pegawai swasta bisa tercover dalam hal keselamatan diri,” jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kotamobagu, Imran Golonda mewakili Wali Kota Kotamobagu, menjelaskan, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat termasuk pegawai swasta dan non ASN, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

“Tujuan terpenting dari keikutsertaan pada program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya,” tutur Imran.

“Contohnya pekerja di Damkar dan DLH. Dimana, tingkat resiko kerja mereka dilapangan sangat tinggi. Bahkan juga insan pers yang terdaftar dalam perusahaan pers di masing-masing media. Oleh sebab itu, keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting,” Pungkasnya. (guf)

Wawali Hadiri Pelantikan Pengurus PWI Kotamobagu Periode 2019-2022

ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan menghadiri kegiatan pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Kotamobagu periode 2019-2022, bertempat di Ball Room Hotel Sutanraja, Rabu (30/9) pagi.

Wawali dalam sambutannya, menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, karena belum sempat hadir untuk menyaksikan proses pengukuhan pengurus PWI Kotamobagu dan mendelegasikan dirinya untuk membacakan sambutan wali kota dalam kegiatan tersebut.

“Atas nama pribadi, pemerintah dan seluruh masyarakat Kotamobagu menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Kotamobagu kepada ketua PWI Provinsi Sulawesi Utara Voucke Lontaan beserta jajaran pengurus PWI Sulut dalam bahasa adat Bolaang Mongondow Raya Dega’ Niondon Komintan. Kemudian atas nama pribadi dan jajaran Pemerintah Kotamobagu juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus PWI Kotamobagu masa bakti 2019-2020 yang baru saja dilantik, insya allah tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan ini dapat dijalan dengan sebaik-baiknya,” ucap Wawali.

Lanjut Wawali, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pers memiliki peranan serta sumber atas suatu informasi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan yang ada di masyarakat. Hal tersebut, karena pers tidak saja merupakan sebuah sarana dan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, akan tetapi juga merupakan sarana dalam menyampaikan berbagai informasi penting bagi masyarakat.

“Dengan dilantiknya PWI Kotamobagu pada hari ini, ada sebuah tantangan bagi rekan-rekan media yang sudah menjadi tema bahwa, Bersama PWI menuju wartawan profesional, bermartabat dan beretika dengan hastag PWI pasti wartawan, tapi wartawan belum tentu PWI. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi PWI Kotamobagu sendiri untuk memprotec dirinya dan bisa menjadi profesional dan independen tanpa harus takut kepada siapa pun selagi kita ada dalam koridor dan etika profesi kewartawanan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pelantikan, Ketua PWI Provinsi Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan SKPD, serta Ketua dan pengurud PWI Bolsel dan Boltim. (guf)

Pencanangan Gerakan Sejuta Masker, Kapolres: Prokes Ditambah 4M

ZONA KOTAMOBAGU – Kepolisian Resor (Polres) Kotamobagu bekerja sama dengan Pemerintah Kotamobagu, Organisasi Masyarakat (Ormas) serta Media, menggelar bagi-bagi masker kepada masyarakat Kotamobagu dalam rangka pencanangan Gerakan Sejuta Masker yang digelar serentak di 15 kabupaten dan kota se Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (29/9).

Kapolres Kotamobagu, AKBP Prasetya Sejati SIK, mengatakan Polres Kotamobagu membagikan 20 ribu masker secara gratis kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“20 ribu masker ini kita akan bagikan secara bertahap dan bukan hanya hari ini saja, tetapi akan dilakukan secara terus menerus,” kata Kapolres kepada awak media usai kegiatan pencanangan gerakan sejuta masker di halaman Mapolres.

Menurutnya, dari keseluruhan masker yang akan dibagikan, masing-masing berasal dari Polda dan Polres Kotamobagu. “Masker yang dibagikan ini disediakan oleh kami (Polres Kotamobagu) dan ada juga bantuan dari Polda Sulut,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengatakan, ada 60 titik lokasi yang menjadi tempat pembagian masker. “Ditempat kita ada 60 titik dan bersifat dinamis. Dan untuk stasioner pembagian masker ada 160 titik. Semua melibatkan forkopimda, TNI serta rekan-rekan media yang ada di Kotamobagu,” ucapnya.

Kapolres menambahkan, sesuai arahan bapak Kapolda, untuk protokol kesehatan ditambah menjadi 4M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak dan Menghindari Kerumunan.

“Jadi operasi masker atau operasi Yustisia akan berlanjut terus menerus. Jadi personil kita sebar di beberapa titik dan ini untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan,” pungkas Kapolres. (guf)

Deklarasi Pilkada Damai, Kapolres Boltim Imbau Paslon Patuhi Maklumat Kapolri

ZONA BOLTIM – Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar kegiatan Deklarasi Pilkada Damai tahun 2020, bertempat di lapangan apel Polres Boltim, Selasa (29/9).

Kegiatan tersebut, dihadiri unsur Forkopimda, Ketua KPU Boltim, Ketua Bawaslu Boltim serta Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Amalia Ramadhan Landjar-Uyun Kunaefi Pangalima, Sam Sachrul Mamonto-Oskar Manoppo dan Suhendro Boroma.

Dalam sambutannya, Kapolres Boltim, AKBP Irham Halid SIK, menyampaikan kepada para paslon bupati dan wakil bupati agar mematuhi Maklumat Kapolri dan mengutamakan kepentingan serta kesehatan masyarakat selama pelaksanaan tahapan Pilkada Boltim ditengah pandemi Covid-19.

“Saya minta juga kepada pendukung paslon untuk tidak melakukan aktifitas berkumpul-kumpul. Selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun serta menghindari kerumunan. Kemudian diimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilukada,” ujar Kapolres.

Ketua KPU Boltim, Jamal Rahman, menyampaikan bahwa Pilkada saat ini sudah pada tahapan Kampanye. “Kiranya para paslon bupati dan Wakil bupati agar mematuhi aturan kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu, Harmoko Mando, menegaskan akan melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Boltim, Christiano Talumepa, berharap agar selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati para Paslon dapat memberikan arahan serta pemahaman kepada pendukung agar Pemilukada berjalan aman, damai dan kondusif. “Memilih pemimpin itu gampang, tapi mencari pemimpin yang berintegritas itu yang susah,” kata Pjs Bupati.

Kegiatan tersebut, ditutup dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan pernyataan Deklarasi Kampanye Pilkada Damai oleh Paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1,2, dan 3. Selanjutnya, pelepasan burung merpati oleh Forkopimda, paslon bupati dan wakil bupati, sebagai simbol merpati tidak pernah ingkar janji. (guf)

Polres Boltim Deklarasi Gerakan Sejuta Masker

ZONA BOLTIM – Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar kegiatan Deklarasi Gerakan Sejuta Masker, bertempat di lapangan apel Mapolres, Desa tutuyan, Selasa (29/9).

Kapolres Boltim, AKBP Irham Halid SIK, dalam sambutannya berharap dengan kegiatan Gerakan Sulut Sejuta Masker ini masyarakat dapat membudayakan penggunaan masker dalam melakukan aktivitas sehari-hari. “Tujuannya guna mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Boltim serta mendukung pemerintah untuk melawan penyebaran Covid-19,” ucap Kapolres.

Kapolres juga mengajak dan mengingatkan agar dalam pelaksanaan Pilkada yang sudah memasuki tahap kampanye ini, jangan sampai Pesta Demokrasi ini menjadi sumber klaster baru dalam penyebaran Covid-19. “Untuk itu marilah sama-sama Kita mensukseskan pesta demokrasi ini dengan tetap mempedomani Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 1303 Bolaang Mongondow diwakili oleh Pabung 1303/BM, Mayor Inf. Supardi mengatakan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boltim, TNI bersikap netral dan akan memback-up Polres Boltim dalam menjaga Keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Boltim, Christiano Talumepa, memberikan apresiasi kepada Kapolres Boltim dan jajaran serta memerintahkan agar para paslon untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Polres Boltim dengan membagikan masker kepada masyarakat, dalam rangka Pencegahan penyebaran Covid-19. “Saya berharapa para paslon agar mematuhi apa yang telah dicanangkan dalam kegiatan ini. Dan kiranya para paslon dapat mengarahkan masing-masing pendukungnya untuk senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 selama masa tahapan Pilkada ini,” ujarnya.

Pencanangan Gerakan Sejuta Masker tersebut, dilaksanakan secara simbolis dengan dilakukan pemasangan stiker pada kendaraan angkutan umum, serta pelepasan peserta Gerakan Sejuta Masker yakni Tim Pemburu Pelanggar Covid-19, dan Kendaraan penyemprot disinfektan oleh Pjs Bupati Boltim, Kapolres Boltim, dan Pabung 1303/BM.

Turut hadir dalam kegiatan, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD Pemkab Boltim, para PJU Polres Boltim, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para Camat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta para Paslon Bupati dan Wakil Bupati. (guf)

Wakil Bupati Bolmut Hadiri Paripurna Penetapan Ranperda Perubahan APBD 2020

ZONA BOLMUT – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Hi. Amin Lasena, MAP menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolmut Tahun 2020, Selasa (29/9).

Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bolmut dipimpin langsung oleh Ketua Frangky Chendra serta dihadiri baik secara langsung maupun virtual oleh segenap anggota DPRD Bolmut.

Pada kesempatan tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolmut melalui juru bicara, Husen Yahya Suit Pontoh mengurai laporan Banggar DPRD tentang proyeksi APBD-P Bolmut Tahun 2020.

Iapun mengungkapkan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar DPRD Bolmut menyepakati bahwa Ranperda Perubahan APBD dapat diterima untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).

Segenap fraksi DPRD juga memberikan pendapat akhir fraksi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk realisasi Perubahan Anggaran Tahun 2020.

Wakil Bupati Bolmut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, sikap kritis yang rasional merupakan wujud untuk menemukan kesamaan persepsi terhadap Ranperda perubahan APBD Tahun 2020 ke arah yang lebih berkualitas dan memihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Daerah akan menanggapi secara serius berbagai masukan dan saran konkrit, sebagaimana yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi untuk dijadikan input terhadap pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati kembali menghimbau dan mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk terus meningkatkan disiplin dan penegakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kabupaen Bolmut.

Turut hadir Sekretaris Daerah Bolmut Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si, para Asisten Sekda, pimpinan SKPD, Forkopimda, para camat dan Sangadi. (rendi)