Kotamobagu, ZONABMR.COM – Ketegangan politik di DPRD Kotamobagu semakin terasa jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Paripurna Tahap II LPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024 belum juga digelar, padahal batas waktunya telah lewat.
Penundaan ini membuka kenyataan bahwa dinamika internal DPRD sedang tidak stabil, bahkan kini mengerucut pada pembentukan tiga poros kekuatan besar.
Tiga Kubu, DPRD Sedang Tidak Baik-baik Saja
Anggota DPRD dari Partai Hanura, Agus Suprijanta, 7 Agustus 2025, menyebut DPRD Kotamobagu sedang tidak baik-baik saja dan tengah mengalami pembelahan kekuatan politik yang signifikan.
“DPRD sedang terbelah dalam tiga poros besar. PDIP berdiri sendiri dengan 9 kursi, koalisi NasDem–Hanura punya 8 kursi, dan PKB dengan 5 kursi merupakan kekuatan tersendiri,” ujar Agus blak-blakan.
Ia juga menyebut kecenderungan peluang terbentuknya kerja sama politik antara koalisi NasDem–Hanura dan PDIP sebagai hal yang terbuka.
“Peluang itu terbuka,” tambahnya.
Agus juga mengatakan bahwa fraksi Golkar–Demokrat belum menentukan arah dukungan politiknya.
“Belum ketahuan akan ke mana. Mereka belum menyatakan sikap secara terbuka,” ungkapnya.
Kinerja Dewan Terhambat
Menurut Agus, pembelahan poros ini berimbas langsung pada kinerja kelembagaan.
Sejumlah agenda penting, termasuk pembahasan KUA–PPAS yang seharusnya digelar awal Agustus, ikut tertunda.
“Kalau dewan terus terpecah, pembahasan anggaran bisa lebih alot, bahkan melampaui batas waktu. Itu bisa berdampak langsung pada jalannya program-program pemerintah daerah,” kata Agus.
Ia juga menyebut bahwa tanpa konsensus yang jelas, fungsi pengawasan terhadap eksekutif bisa menjadi tidak maksimal, dan sejumlah peraturan daerah bisa tertunda pengesahannya.
Sikap Partai NasDem
Ketua DPC Partai NasDem Kotamobagu, Syarif Mokodongan, menyatakan bahwa partainya akan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat Kotamobagu, dan mendukung koalisi bersama Hanura.
Ia juga membuka peluang komunikasi politik dengan PDIP jika hal tersebut dirasa selaras dengan kepentingan publik.
“Yang pasti, saya sebagai Ketua DPC NasDem Kotamobagu memberi ruang kepada anggota fraksi NasDem di DPRD untuk menyikapi dinamika yang terjadi. Mereka yang menghadapi langsung. Tapi sebelum ada keputusan final, pasti akan dibicarakan bersama di tingkat partai,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan pesan yang ia tujukan kepada seluruh pihak di DPRD Kotamobagu.
“Mari turunkan ego. Jangan ada yang merasa paling hebat, paling jago, paling superior. Di dewan itu kita semua punya status yang sama—dipilih dan dipercaya rakyat. Maka mestinya yang diperjuangkan pun sama, kepentingan rakyat!” tegasnya.
