Oleh: Tri Deina Cahyani
ZONABMR.com – Di ujung jari manusia modern, linimasa media sosial bukan lagi etalase tempat membagikan momen bahagia. Bagi ribuan anak muda di Indonesia, deretan unggahan di layar ponsel belakangan ini telah berubah menjadi saluran kecemasan kolektif yang tak ada habisnya. Di tengah impitan realitas sosio-ekonomi yang kian menekan, dorongan untuk deact atau menonaktifkan akun media sosial, bukan tren yang sengaja dicetus, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) yang radikal demi mempertahankan kesadaran yang tersisa.
Namun, seperti pengalaman banyak orang yang berupaya memutus rantai informasi negatif tersebut, gegar budaya digital (digital culture shock) kerap melanda begitu layar kembali dinyalakan. Jeda berbulan-bulan yang diharapkan mampu menyembuhkan luka mental, nyatanya lenyap dalam hitungan detik saat algoritma kembali menyajikan rentetan kabar ketidakpastian.
Untuk memahami besarnya beban emosional publik, kilas balik ke tahun 2025 menjadi sebuah keharusan. Catatan ekonomi nasional sepanjang tahun lalu diwarnai oleh serangkaian indikator yang lesu. Tren deflasi beruntun telah memukul daya beli masyarakat secara drastis, yang kemudian diperparah oleh maraknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor utama industri
Harapan publik bahwa pergantian kalender menuju 2026 akan membawa koreksi positif nyatanya harus berhadapan dengan tembok tebal realitas. Memasuki paruh kedua tahun ini, tekanan inflasi pada barang-barang kebutuhan pokok serta tingginya angka pengangguran terdidik masih menjadi topik dominan dalam laporan media independen seperti yang disajikan Tempo dan Tirto.id.
Ekspektasi akan masa depan yang lebih stabil justru bertabrakan dengan kebijakan publik yang dinilai makin jauh dari asas empati. Ketimpangan antara narasi optimistis pejabat publik dan kenyataan pahit di tingkat akar rumput menghasilkan reality gap yang masif sebuah celah frustrasi tempat tumbuhnya rasa keputusasaan (hopelessness).
Dalam studi psikologi media, fenomena doomscrolling atau kebiasaan mengonsumsi berita negatif secara terus-menerus mampu memicu respons fight-or-flight pada sistem saraf manusia. Ironisnya, sistem rekomendasi media sosial modern dirancang untuk memprioritaskan konten yang memancing reaktivitas emosional tinggi, terutama amarah dan rasa takut.
Dan ketika seseorang memilih untuk menonaktifkan aplikasi semacam Instagram, mereka sejatinya tengah berupaya menurunkan kadar kortisol dan merajut kembali batas-batas psikologis yang sehat. Namun, kelemahan dari pelarian digital ini terletak pada sifat sistemnya—algoritma tidak mengenal jeda trauma pengguna.
Begitu aplikasi diakses kembali, sistem otomatis menyuapkan topik-topik paling viral yang tengah membakar perbincangan publik. Mulai dari krisis biaya hidup, pusaran korupsi, hingga narasi polarisasi politik. Bagi mental yang belum sepenuhnya pulih, gempuran informasi ini bertindak layaknya trigger yang meruntuhkan seluruh benteng pertahanan psikologis yang telah dibangun dengan susah payah.
Ketidakmampuan individu dalam memproses krisis nasional sering kali memicu rasa bersalah yang keliru (misplaced guilt). Ada kecenderungan publik untuk merasa bertanggung jawab atas kondisi makro yang sebenarnya berada jauh di luar jangkauan kendali pribadi.
Realitas psikologis ini terekam jelas dalam angka. Merujuk basis data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) dan pembaruan data spasial Kemenkes, 1 dari 3 remaja dan dewasa muda (sekitar 34,9%) terindikasi memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.
Temuan dari Journal of Traumatic Stress semakin mempertegas realita ini. Individu yang mengonsumsi berita atau media sosial berdurasi tinggi mengenai suatu krisis dapat mengalami tingkat gejala stres pascatrauma (PTSD) dan kecemasan yang setara dengan mereka yang menyaksikan kejadian traumatis secara langsung. Dalam ranah psikologis klinis, luka tak kasat mata ini diakui sebagai vicarious trauma atau trauma sekunder.
Dampak merusak (Destuctive effect) ini turut dikonfirmasi oleh riset APA (American Psychological Association). Melalui survei Stress in America, menunjukkan lebih dari 56% responden mengaku kebiasaan mengonsumsi berita secara rutin telah memicu stres, gangguan tidur, hingga kelelahan emosional.
Tak heran jika laporan dari berbagai lembaga kesehatan mental independen juga mencatat adanya lonjakan kasus kecemasan sistemik (systemic anxiety) di kalangan usia produktif. Rasa duka yang teramat sangat ketika menyaksikan kondisi tanah air, tak lagi dapat dikategorikan sebagai respons emosional biasa, melainkan bentuk grief yang jujur atas hilangnya rasa aman di rumah sendiri.
Di tengah gempuran informasi tersebut, secercah harapan tetap ada. Eksperimen dari University of Bath membuktikan bahwa individu yang melakukan break dari media sosial, even if hanya seminggu saja, menunjukkan penurunan skor kecemasan dan depresi yang signifikan serta mendongkrak kesejahteraan emosional.
Langkah ini diperkuat oleh data tren konsumen (Jakpat), di mana lebih dari 40% anak muda Indonesia tercatat pernah melakukan deactivation akun secara berkala—bukan karena tidak peduli, melainkan demi menjaga ruang ketenangan pikiran dari riuhnya algoritma.
Dalam situasi di mana perubahan sistemik berjalan lambat dan tak pasti, memisahkan beban personal dari beban negara menjadi langkah paling krusial. Publik kerap lupa bahwa mempertahankan kesehatan jiwa di tengah ekosistem yang tidak ramah adalah sebuah bentuk perlawanan paling dasar.
Menutup kembali pintu interaksi digital kerap dicap secara sinis sebagai tindakan apatis atau melarikan diri dari kenyataan. Namun, dari kacamata kesehatan mental jurnalisme, tindakan menarik diri (withdrawal) adalah bentuk pertahanan diri yang sah ketika batas kemampuan adaptasi psikologis telah melampaui ambangnya.
Negeri ini mungkin masih butuh waktu panjang untuk membenahi keretakan struktural dan ketimpangan sosialnya. Namun, membiarkan diri hancur bersamaan dengan arus berita tidak akan pernah mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Kedaulatan atas ketenangan pikiran adalah satu-satunya hal tersisa yang masih bisa dikendalikan secara penuh. Jika layar kaca di genggaman tangan hanya memberi duka, mematikannya kembali bukan lagi sebuah pilihan dari penyelamatan jiwa yang mendesak.*
*Penulis adalah Jurnalis perempuan muda, berjiwa bebas, penyuka alam dan outdoor adventure
