ZONABMR.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
Desakan tersebut disampaikan PWI Bolsel melalui siaran pers yang diterima redaksi, menyusul pemeriksaan terhadap wartawan terkait pemberitaan.
Melalui Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, organisasi tersebut menyatakan keprihatinan terhadap proses hukum yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers apabila tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karinda menegaskan, wartawan tidak boleh dengan mudah dihadapkan pada proses hukum pidana hanya karena menjalankan tugas jurnalistik, terlebih jika persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan pemberitaan.
Menurutnya, Undang-Undang Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers terhadap karya jurnalistik yang dipersoalkan.
“Jangan sampai wartawan justru dikriminalisasi karena menjalankan tugas jurnalistik. Polda Sulut perlu kembali mempelajari dan memahami Undang-Undang Pers serta prinsip-prinsip kebebasan pers. Jangan sampai tindakan penegakan hukum justru menciptakan ketakutan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya,” tegas Karinda sebagaimana dikutip dalam siaran pers tersebut.
Ia menilai, pemeriksaan terhadap sejumlah wartawan yang berkaitan dengan pemberitaan perlu menjadi perhatian serius. Sebab, apabila setiap produk jurnalistik yang dianggap merugikan langsung berujung pada proses pidana tanpa terlebih dahulu memperhatikan mekanisme pers, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers.
Karinda juga meminta Dewan Pers segera turun tangan melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum terhadap wartawan yang menghadapi persoalan akibat karya jurnalistiknya.
Menurutnya, Dewan Pers memiliki peran penting dalam memastikan sengketa pemberitaan ditangani sesuai koridor Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
“Ini bukan semata-mata persoalan beberapa wartawan yang sedang diperiksa. Ini menyangkut masa depan kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan. Kami meminta Dewan Pers tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, melakukan kontrol sosial, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Karena itu, menurut PWI Bolsel, segala bentuk tindakan yang berpotensi menghalangi kerja jurnalistik harus menjadi perhatian bersama.
“Pers tidak boleh dibuat takut dalam menjalankan tugasnya. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, tersedia mekanisme yang diatur undang-undang. Jangan sampai proses hukum menjadi alat untuk membungkam kritik dan menghambat kerja jurnalistik,” tutup Karinda.
Melalui siaran pers tersebut, PWI Bolsel berharap Polda Sulut mengevaluasi pendekatan penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberitaan serta memastikan setiap proses berjalan dengan menghormati Undang-Undang Pers, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap profesi wartawan.
