ZONABMR.com — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Viko Karinda, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menelusuri tuduhan yang menyebut dirinya menerima uang dari aktivitas perdagangan batu hitam. Ia juga meminta kepolisian memeriksa Peter Nasiki untuk mengklarifikasi informasi yang berkembang terkait aktivitas perdagangan komoditas tersebut.
Viko menilai tuduhan yang diarahkan kepadanya merupakan persoalan serius karena menyangkut nama baik pribadi maupun organisasi profesi wartawan yang dipimpinnya.
Ia meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut menunjukkan bukti dan mempertanggungjawabkan pernyataannya melalui mekanisme hukum.
“Kalau memang ada bukti, silakan tunjukkan. Jangan sembarangan menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain. Kami tidak takut menghadapi persoalan ini melalui jalur hukum,” demikian pernyataan Viko.
Di sisi lain, Viko meminta Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, menindaklanjuti permintaannya untuk memeriksa Peter Nasiki.
Permintaan tersebut berkaitan dengan informasi yang berkembang mengenai sejumlah persoalan dalam aktivitas perdagangan batu hitam di Sulawesi Utara.
Informasi yang beredar mencakup dugaan pencurian, penyelundupan, hingga pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perdagangan komoditas tersebut.
Viko berharap kepolisian dapat mengklarifikasi informasi tersebut melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sehingga duduk persoalannya menjadi jelas.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan tindak pidana tersebut masih memerlukan pembuktian. Permintaan pemeriksaan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana.
Karena itu, penelusuran diharapkan dilakukan secara profesional dengan mengumpulkan keterangan dan alat bukti dari pihak-pihak yang berkaitan.
Penyelesaian polemik ini juga diharapkan tidak berhenti pada tuduhan yang berkembang di tengah masyarakat. Tuduhan terhadap Viko perlu ditelusuri berdasarkan bukti, sementara informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam perdagangan batu hitam perlu diklarifikasi oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai tindak lanjut kepolisian atas permintaan pemeriksaan tersebut maupun hasil penelusuran terhadap berbagai informasi yang berkembang.
