Kimia Farma Dukung Pemkot Kotamobagu Dalam Peningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Penulis

-

Rabu, 17 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Kotamobagu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui RSUD Kota Kotamobagu menggandeng PT. Kimia Farma Apotek untuk bekerjasama.

Kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Kotamobagu dan PT Kimia Farma Apotek yang ditandatangani oleh Wali Kota Kotamobagu dan Manager Bisnis PT Kimia Farma Apotek Sulawesi Utara, pada 3 Maret 2021 lalu.

Menindaklanjuti MoU tersebut, dilakukan Adendum Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Kota Kotamobagu dr. Wahdania Mantang, M.Kes. bersama Manager Bisnis PT. Kimia Farma Apotek Sulawesi Utara Apt. Winastanto Wibowo, S.Farm, dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara dan Sekretaris Daerah, Sande Dodo, bertempat di Hotel Swiss Bell Manado, Rabu (17/3).

Bentuk kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak ini berupa pelayanan apotek, support pengadaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu.

Dalam kata sambutannya, Wali Kota Kotamobagu menyampaikan, bahwa dengan adanya Kimia Farma di Kotamobagu umumnya dan terkhusus di RSUD Kota Kotamobagu dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kotamobagu. “Selaku Wali Kota Kotamobagu saya berharap agar kerjasama ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama,” ujar Tatong.

Sementara itu, Manager Bisnis PT. Kimia Farma Apotek Sulawesi Utara Apt. Winastanto Wibowo, S.Farm, menegaskan bahwa kerjasama ini adalah bentuk Hadirnya BUMN untuk Indonesia. Selain itu, kerjasama ini juga merupakan salah satu bentuk sinergi BUMN dengan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal dan optimal.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kota Kotamobagu, Sande Dodo, Kepala BPKD Kotamobagu, Sugiarto Yunus, Management RSUD Kota Kotamobagu, dan Staf Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Manado. (guf)

Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemkot MoU dengan BPKP-BSG

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 17 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta Bank Sulut-Gorontalo (BSG) terkait pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Kotamobagu.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Kepala Perwakilan BPKP Setya Nugraha dan Direktur Utama (Dirut) BSG Jeffry A. M. Dendeng. Serta penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Sugiarto Yunus, Kepala Perwakilan BPKP, Setya Nugraha dan Pimpinan Cabang BSG Kotamobagu, Jummy Roboth, bertempat di Kantor Pusat BSG, Manado, Rabu (17/3).

“Terima kasih kepada BPKP dan BSG untuk kesediaannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, semoga kedepan dengan dukungan dari BPKP selaku APIP dan BSG selaku pengelola RKUD, pengelolaan keuangan kota kotamobagu yang lebih baik lagi, lagi dan lagi,” kata Wali Kota Tatong Bara.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Setya Nugraha menuturkan, akan selalu siap membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Kotamobagu dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan di daerah. “Kami terbuka untuk segala bentuk konsultasi dan permintaan atensi dari pemda. Tupoksi sebagai aparat pengawas interen pemerintah kami berkomitmen untuk senantiasa mengawal pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan pemda,” ucap Setya.

Terpisah, Kepala BPKD Kotamobagu Sugiarto Yunus mengatakan, MoU yang dilaksanakan antara BPKP Sulawesi Utara (Sulut) dan BSG adalah pemanfaatan aplikasi kas daerah secara online sistem yang terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan Pemkot Kotamobagu.

Sedangkan PKS, kata Sugiarto, adalah pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi, antara rekening kas umum daerah dengan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan Pemkot Kotamobagu. “Inti dari MoU dan PKS adalah terkait dengan pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Pemkot Kotamobagu yaitu SIMDA (BPKP) dan Kas daerah (Kasda) online (BSG),” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya MoU dan PKS ini, pengelolaan keuangan Pemkot Kotamobagu kedepan akan semakin baik lagi. “Dengan adanya MoU dan PKS maka akan diintegrasikan antara Kasda online dengan Simda Keuangan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” pungkasnya. (guf)

Sukses Salurkan BLT Dandes 2020, Bupati Beri Penghargaan 10 Desa di Kecamatan Motongkad

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto, menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 10 desa di Kecamatan Motongkad, yang telah sukses menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa (Dandes) tahun 2020.

10 Desa yang menerima penghargaan tersebut yakni; Motongkad, Motongkad Utara, Motongkad Selatan, Motongkad Tengah, Atoga Timur, Molobog, Molobog Barat, Molobog Timur, Jiko serta Jiko Utara.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa yang sudah bekerja maksimal dalam penyaluran BLT yang bersumber dari Dandes tahun 2020.

“Kami selaku pemerintah Kabupaten Boltim mengucapkan terima kasih kepada para sangadi yang sudah bekerja maksimal dalam penyaluran BLT tahun 2020,” ujar Sachrul saat kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Motongkad, Selasa (16/3).

Dirinya juga berharap agar para sangadi dapat menjaga kualitas kinerjanya dengan terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Saya dan pak Oskar berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan, dan untuk sangadi yang belum mendapatkan penghargaan ini agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (*/guf)

Bupati Larang Sangadi Posisikan Keluarga Dekat dalam Pemerintahan Desa

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto meminta sangadi (kepala desa) untuk tidak memposisikan keluarga dekat dalam jabatan-jabatan strategis di dalam desa. Hal ini diungkapkan bupati saat memberi sambutan pada kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Tutuyan, Senin (15/3) kemarin, di Desa Kayumoyondi.

“Sangat tidak baik ketika dalam pemerintahan desa terdapat keluarga dekatnya sangadi. Misalnya, suaminya sangadi, sekdes atau bendahara adalah anak, istri atau saudara dekatnya. Selama pemerintahan saya dan Pak Oskar, saya tidak mau ada yang begitu,” kata bupati.

Bupati mengungkapkan, sistem pemerintahan di dalam desa akan berjalan baik bila tidak ada nepotisme di dalamnya. “Saya sudah mencontohkan. Ketika terpilih jadi bupati, Mama Icat (Seska Ervina Budiman) mundur sebagai Anggota DPRD Boltim. Sekarang pengunduran dirinya sedang berproses,” ungkap bupati.

Disisi lain, bupati menekankan kepada sangadi dan perangkat desa untuk terus memberi pelayanan prima kepada masyarakat. “Pelayanan masyarakat harus maksimal, dan tidak boleh membeda-bedakan. Semua masyarakat harus diperlakukan sama. Tidak boleh hanya memprioritaskan orang-orang tertentu. Misalnya, bantuan hanya diberikan kepada orang yang memilih Sachrul-Oskar di Pilkada. Harus disamaratakan. Bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima,” ujar bupati. (*/guf)

Bupati Minta Sangadi Satukan Masyarakat yang Terkotak-kotak

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo satu panggung dengan sangadi se Kecamatan Motongkad.

ZONA BOLTIM — Bupati Sam Sachrul Mamonto meminta para sangadi (kepala desa) agar bisa menyatukan masyarakat yang sempat terkotak-kotak karena beda pilihan pada Pilkada 2020 lalu.

Hal ini diutarakan bupati saat memberi sambutan pada kunjungan kerja (kunker) sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Motongkad, Selasa (16/3).

Menurut bupati, dirinya mendapat informasi bahwa masih ada gesekan antar sesama masyarakat karena berbeda pilihan di Pilkada. Oleh karena itu, bupati meminta agar para sangadi bisa menjadi penengah dan menyatukan lagi masyarakat yang masih terkotak-kotak.

“Tugas sangadi adalah menyatukan rakyat. Sekarang masih banyak yang terkotak-kotak. Kalau sangadi tak bisa (menyatukan rakyat), maka akan ada sanksinya,” kata bupati.

Bupati mengungkapkan, perbedaan dalam setiap gelaran pesta demokrasi adalah hal lumrah. Itu katanya adalah fenomena yang biasa terjadi dalam setiap hajatan politik. Namun demikian, bupati mengatakan perbedaan itu tak harus menjadikan masyarakat terpecah-belah.

“Di Pilkada kemarin ada banyak benturan di masyarakat. Kami melihat, menyaksikan dan merekam itu dalam catatan-catatan kami. Sekarang kita lupakan perbedaan itu, karena Pilkada sudah selesai. Saya dan Papa Zaki (Oskar Manoppo) adalah bupati dan wakil bupati semua rakyat Boltim, dan kalian semua adalah rakyat kami. Tidak ada yang dibeda-bedakan,” ungkap bupati. (*/guf)

Lanjutkan Usaha Orang Tua, Dekorasi Mama Ranifa Tabang Mulai Tuai Hasil

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

ZONA EKONOMI – Pandemi Covid-19 kurang lebih 1 tahun belakangan, membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai berjamuran. Salah satunya usaha pembuatan Dekorasi Pengantin Riasty F. Mokoagow di Desa Tabang Kecamatan, Kotamobagu Selatan.

Riasty yang akrab disapa Mama Ranifa saat ditemui, Selasa (16/3), dikediamannya mengatakan, bahwa usaha tersebut adalah milik orang tuanya yang beberapa tahun lalu sempat sukses di wilayah BMR.

“Iya, ini sebenarnya usaha dari orang tua saya tetapi sudah cukup lama vakum karena ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah mulai tahun ini, saya dan suami kembali melanjutkan usaha orang tua tersebut dibantu oleh kakak dan ibu saya. Alhamdulillah hasil dari usaha dekorasi ini sangat membantu pendapatan kami keluarga saat pandemi seperti ini,” ucap riasty.

Istri dari Rinto Mokoginta ini melanjutkan, bahwa untuk usaha dekorasi ini tidak hanya fokus pada dekorasi pelaminan saja, akan tetapi juga melayani permintaan konsumen sesuai dengan tema acara mereka. “Selain dekorasi pelaminan, kami juga melayani Dekorasi Aqiqah, Acara Syukuran maupun hajatan lainnya. Tergantung dari permintaan konsumen,” ujar riasty.

Riasty menambahkan selain usaha dekorasi, dia sudah lebih dulu membuat usah pembuatan Kue Ulang Tahun, merias pengantin dan Seserahan Pengantin. Selain itu, juga menerima orderan pembuatan lapi-lapi’ mongondow.

“Jika ingin tanya-tanya soal harga dekorasi atau lainnya, bisa menghubungi saya via selular dinomor 085240751789.Soal harga masih sangat terjangkau. Saya tidak mematok harga yang tinggi. Bagi saya, asalkan masih ada keuntungan sedikit saja sudah alhamdulillah, dan yang terpenting ada kepuasan bagi konsumen yang memakai usaha kami,” jelas Riasty. (*/guf)

Pemkot Fokus Penanganan Stunting Terintegrasi

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU– Guna menekan angka Stunting di Kota Kotamobagu diperlukan intervensi secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sande Dodo, saat membuka Kick off Meeting Strategi Nasional (Stranas) Penanganan Stunting yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Senin (15/3) kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kantor Bappelitbangda Kotamobagu itu, menghadirkan Tenaga Ahli Regional V Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri Sam Patoro Larobu, SH MH, selaku narasumber.

Sekda berharap, kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan arah terkait intervensi penurunan angka stunting yang terintegrasi.

“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan review kinerja. Para pihak terkait, perangkat daerah dan desa/kelurahan juga perlu untuk membagi peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan efektivitas intervensi penurunan stunting,” harapnya.

Terpisah, Kepala Bappelitbangda Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta SH, mengatakan bahwa Kick off meeting penting untuk dilaksanakan guna mengantisipasi kasus stunting dan fertility rate di Kotamobagu.

“Output-nya berupa desain arah kebijakan penanganan stunting daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan,” kata Sofyan.

Sementara itu, Ibnu Subhan, SS MM, selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Desa menambahkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan angka stunting di Kotamobagu pada tahun 2020 sebanyak 208 balita atau 5,09% dari 7.544 jumlah sasaran.

“Nah, data ini ini yang akan menjadi acuan serta fokus Pemerintah melalui kolaborasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah,” imbuhnya.

Sekadar informasi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran.(*/guf)

1 April, Pendataan Keluarga Tahun 2021 Serentak

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) terus mematangkan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021.

Hal ini tercermin dengan digelarnya sosialisasi kepada sejumlah instansi serta pihak terkait yang dilaksanakan di aula Kantor Dinas setempat, Senin (15/3) kemarin.

Asisten bidang pembangunan dan ekonomi Setda Kotamobagu, Sitti Rafiqa Bora dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan, bahwa pelaksanaan pendataan keluarga ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, tapi karena adanya Pandemi Covid-19 jadi harus ditunda baik pelaksanaannya maupun pembiayaannya.

“Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun untuk mendapatkan data keluarga Indonesia. Sejalan dengan amanah UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai Kependudukan dan Keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sensus, survey dan pendataan keluarga,” ujar Rafiqa.

Bahkan lanjutnya, Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

“Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara serentak setiap 5 tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pendataan Keluarga tahun 2021 merupakan kegiatan strategis Program Bangga (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana), untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dituntut untuk bekerja keras serta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk mensukseskan, mulai pada tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

“Pendataan serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Kader setempat yang terlatih dan dibantu oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), serta didukung oleh semua perangkat desa dan kelurahan,” tuturnya.

Untuk itu tambahnya, peran Camat, Sangadi dan Lurah serta perangkat desa dan kelurahan sangat penting dan strategis dalam hal ini. Sesuai dengan Instruksi dan SK Walikota tentang Tim Pendataan Keluarga Tahun 2021, dimana Camat adalah Manajer Kecamatan sesuai wilayahnya serta Sangadi dan Lurah adalah Manajer di setiap Desa dan Kelurahan masing-masing.

“Camat, Sangadi dan Lurah wajib mensosialisasikan ke masyarakat melalui hajatan-hajatan dan tempat-tempat ibadah dan tentunya dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dan menjalankan Protokol Kesehatan dan Keselamatan COVID-19. Insya Allah kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT,” imbuhnya.(*/guf)

Sachrul-Oskar Ajak Masyarakat Bersinergi Bangun Boltim

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 15 Maret 2021

Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto memberi sambutan saat kunjungan kerja di Kecamatan Tutuyan.

ZONA BOLTIM — Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kecamatan Kotabunan dan Kecamatan Tutuyan, Senin (15/3). Kunker di Kecamatan Kotabunan, dipusatkan di Pantai Bubuan, Desa Buyat II. Sedangkan di Kecamatan Tutuyan, dipusatkan di Lapangan Desa Kayumoyondi.

Kunker bupati dan wakil bupati itu dirangkaikan dengan silaturahmi bersama masyarakat.

Dihadapan pemerintah dan masyarakat se-Kecamatan Kotabunan, Wakil Bupati Oskar Manoppo, meminta agar semua elemen masyarakat dapat mendukung program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang sedang dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

“Mari kita bersama-sama membangun daerah ini agar lebih maju lagi. Pilkada sudah selesai, sekarang saatnya kita bersinergi dan saling mendukung,” kata Oskar.

Sementara itu, dihadapan pemerintah dan masyarakat Kecamatan Tutuyan, Bupati Sam Sachrul Mamonto, mengatakan agenda kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan masyarakat itu merupakan bagian dari rekonsiliasi pasca gelaran Pilkada.

“Ini adalah agenda kunjungan kerja perdana saya dan Pak Oskar. Melalui kegiatan ini kita bersilaturahmi sekaligus rekonsiliasi. Pilkada sudah selesai, sekarang saatnya kita bersama-sama membangun daerah tercinta ini. Saya dan Pak Oskar sudah dilantik dan saat ini menjadi bupati dan wakil bupati semua masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” ujar Sachrul.

Pada kesempatan itu, Sachrul juga mengimbau para sangadi dan perangkat desa untuk terus meningkatkan kinerja dan memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Kinerja dan pelayanan harus maksimal. Tidak ada lagi yang membeda-bedakan. Sangadi jangan pilih kasih. Semua masyarakat harus disamaratakan dalam hal pelayanan,” imbau Sachrul. (*/guf)

Wujudkan Birokrasi Bersih, Wali Kota Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 15 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bertempat di aula kantor Wali Kota, Senin (15/3) pagi.

Kegiatan ini turut dihadiri akademisi, tokoh masyarakat serta pelaku usaha yang ikut serta menandatangani pakta integritas. Penandatanganan tersebut, disaksikan Sekertaris Daerah Kotamobagu, Sande Dodo, Asisten III, Adnan Massinae serta pejabat tinggi pratama.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kota Kotamobagu hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya, guna mendukung program pencanangan reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien juga akuntabel serta berkinerja tinggi, yang dimana hal tersebut menjadi penting dalam membangun birokrasi yang maksimal dalam pelayanan publik serta berkualitas.

“Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), merupakan bagian dari program reformasi birokrasi, yang berujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sebagaimana amanat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Permenpan RB nomor 52 tahun 2014,” ungkap Tatong.

Wali Kota juga berharap, agar tokoh masyarakat yang ada di Kotamobagu, bisa memberikan penjelasan kepada warga, terkait apa yang dilakukan pemerintah, termasuk bagaimana menjaga kebijakan pemerintah, guna penegakan regulasi tersebut. “Seluruh SKPD lewat pencanangan ini juga, diharapkan untuk mampu mengikuti, atau paling tidak memahami apa yangd dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tersebut,” tegasnya. (guf)