ZONA POLITIK – Langkah Pemerintah melakukan vaksinasi untuk menekan angka terpapar Covid 19 terus menuai dukungan dari berbagai kalangan.

Kali ini dukungan tersebut, datangnya dari salah satu Anggota Legislatif (Aleg) Partai Demokrat Kotamobagu, Alfitri Tungkagi.

Ketika waktunya penyuntikan vaksin. Alfitri siap mengikuti program pemerintah pusat yang diturunkan hingga ke daerah ini.

“Tak hanya sebagai wakil rakyat, tapi saya sadar akan pentingnya kesehatan. Maka saya siap ketika datang waktunya divaksin,” kata Alfitri, Kamis (28/2) malam.

Salah satu dari lima srikandi di Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu ini, menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran covid 19.

“Harapan saya, semoga kita secepatnya bisa kembali hidup normal seperti sebelum pandemi. Oleh karena itu, saya juga tidak pernah bosan bosan untuk terus menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yakni tetap selalu menerapkan 3M,” ujarnya.

Diketahui, jumlah vaksin telah tiba di Kotamobagu sekira 2800 dosis yang diperuntukan bagi tenaga kesehatan. (*/guf)

ZONA POLITIK – Begie Ch Gobel yang juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotamobagu, Selasa (26/1), mewakili Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu, dalam evaluasi Ranperda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Beggie saat dikonfirmasi, Rabu (27/1), membenarkan jika dirinya mewakili Dekot pada evaluasi Ranperda melalui via daring.

“Evaluasi ini, menyangkut Ranperda Kota Kotamobagu tentang retribusi penjualan usaha daerah benih dan bibit tanaman namun, sesuai undang undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini nama atau nomenklatur rancangan perda ini tinggal retribusi penjualan dan usaha daerah, jadi benih dan bibitnya sudah dihapus,” kata Beggie.

Dalam evaluasi tersebut, Begie juga mengatakan bahwa kami juga menyampaikan bahwa di Kota Kotamobagu ada Perda tentang balai benih ikan dimana itu juga masuk dalam penjualan produksi usaha daerah.

“Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa hasil evaluasi itu, dari kemendagri dan kemenkeu menyatakan Perda balai benih ikan tetap jalan dulu tapi nanti, Propemperda pada tahun depan (2022), itu dilakukan perubahan lagi jadi, usaha produksi daerah itu nanti mengatur bukan hanya bibit tanaman tapi juga bibit ikan,” tuturnya.

Beggie berharap, ketika diberlakukan di pasar dapat memberikan nilai yang baik untuk daerah. “Ada juga beberapa pasal yang akan dihapus, sudah termuat dipasal yang lain atau duplikasinya dihilangkan atau dihapus, memang tidak banyak yang dibongkar dari hasil evaluasi itu hanya diperbaiki saja karena pertama mereka melihat peraturan perundang undangan yang lebih tinggi khususnya UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kemudian yang peling penting agar tidak terlalu banyak Perda sebagaimana sebelumnya ada balai benih ikan dan Perda bibit tanaman itu disatukan dalam Propemperda,” jelasnya. (*/guf)