Selasa, 23 Juni 2026
Beranda blog Halaman 628

Utusan Kotamobagu Siap Bersaing Di Ajang Nyong-Noni Sulut

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengutus Debby Samuel yang pernah didaulat sebagai Nanu berbakat Kotamobagu 2011 dan Michael Rumengan Wakil II Uyo 2015 diajang pemilihan Nyong-Noni Sulut di Manado.

Menurut Kepala Disparbud, Agung Adati, dua utusan Kota Kotamobagu diajang Nyong-Noni Sulut tersebut telah melalui proses seleksi. “Kami yakin perwakilan Kotamobagu sangat siap dan mampu bersaing dengan kontestan dari daerah lain. Berbagai persiapan sudah dilakukan sebelum ajang ini dimulai,” katanya.

Ia berharap, utusan Kota Kotamobagu bisa ikut mempromosikan potensi daerah diajang tersebut. “Dengan diutusnya dua perwakilan duta wisata itu, kita harap bisa lebih memperkenalkan wisata maupun budaya daerah lebih luas lagi,” harap Agung.

Pengurus Ikatan Nanu-Uyo Kotamobagu, Iwan Dainta, mengungkapkan proses seleksi dilakukan sebelum mengutus perwakilan diajang Nyong-Noni Sulut. “Kita seleksi kemudian mempertimbangkan kesiapan keduanya untuk ikut ajang bergengsi ini,” ujarnya. (ads/gito)

Rp6 Miliar Dandes dan 30 ADD Cair di Triwulan IV

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp30 miliar dan Dana Desa (Dandes) tahap II sebesar Rp6,4 miliar akan diterima 15 desa di triwulan IV Tahun Anggaran 2017. Untuk ADD pencairannya akan dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Sedangkan pencairan dandes tinggal menunggu penyelesaian penginputan data dan laporan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag, mengatakan ADD sebesar Rp30 miliar itu bersumber dari potongan 10 persen dar total Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal itu sesuai Peraturan menteri Keuangan (PMK) nomor 257/PMK.07/2015 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa.

“Semua SKPD kena potongan DAU. Total ADD sebesar Rp37 miliar, tapi yang sudah dicairkan sebelumnya baru Rp7 miliar, sisanya Rp30 miliar nanti pada APBD Perubahan,” kata Teddy.

Ia mengungkapkan, peruntukkan ADD tersebut adalah 70 persen untuk pembangunan, dan sisanya 30 persen untuk operasional termasuk tunjangan perangkat desa 30 persen. “Program dan kegiatan yang sudah dibiayai ADD tak bisa lagi dicover oleh Dana Desa, agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Untuk Dandes tahap II lanjutnya, saat ini sedang dilakukan penginputan data dan laporan oleh bagian anggaran ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan untuk SPj tahap I yang menjadi syarat pencairan tahap II. “Tiga desa lagi yang belum selesai. Kalau sudah semuanya tinggal menunggu transfer dari Kemenkeu ke KPPN,” urainya.

Ditambahkannya, di triwulan IV Tahun 2017 anggaran yang masuk ke desa cukup besar. Setiap desa akan menerima anggaran berkisar Rp2 miliar hingga Rp4 miliar. “Selain ADD dan dana desa, ada juga Dana Bagi Hasil Pajak dan PADes. Kita harap anggaran-anggaran itu digunakan dengan sebaik mungkin dan sesuai peruntukkannya,” jelasnya.

Sangadi Sia’, Herto Balansa, mengakui kucuran ADD dan Dandes ke tiap desa sangat membantu percepatan pembangunan di desa. “Dana desa tahap I yang sudah dicarikan kita pergunakan untuk pembangunan gedung TK/PAUD, Posyandu dan jalan usaha tani. Sisanya 40 persen sebagiannya kita gunakan untuk penyertaan modal di BUMDes,” ungkapnya. (ads/gito)

Presentasi Makalah Tunggu Hasil Konsultasi Mendagri

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan wawancara dan presentasi makalah seleksi calon pejabat pimpinan tinggi masih bergeser dari jadwal yang sudah ditetapkan, yakni Senin (11/9). Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) masih menunggu hasil konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelaksanaan tahapan tersebut.

“Rencananya hari ini (kemarin, red) tapi masih tertunda sambil menunggu hasil konsultasi di Kemendagri dan KASN,” kata Plt Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, Senin (11/9).

Meski belum memastikan waktu pelaksanaan tahapan wawancara dan presentasi makalah, namun ia menyebut akan melibatkan KASN dalam pelaksanaan tahapan tersebut. “Rencananya saat presentase makalah akan dihadiri pihak KASN. Yang pasti kalau sudah ada rekomendasi kita langsung memulai tahapannya. Kami harap para peserta untuk bersabar,” ujarnya.

Ditambahkannya, pada tahapan tersebut tiap peserta akan mempresentasikan makalah yang dibuat dihadapan panitia seleksi. “Makalah yang dibuat sesuai formasi jabatan yang dilamar masing-masing. Nanti setelah tahapan ini baru masuk pada asessment,” tambahnya.

Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Pansel, wawancara dan presentase makalah dilaksanakan mulai Senin (11/9) hingga Kamis (15/9). (ads/gito)

Jabatan Sekretaris dan Bendahara Panwaslu Masih Kosong

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta dua Aparatus Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) untuk ditempatkan pada jabatan sekretaris dan bendahara Panwaslu. Pasalnya, jelang bergulirnya tahapan Pilwako, dua jabatan di sekretariat itu belum juga terisi.

“Kita minta secepatnya, karena tahapan sudah semakin dekat. Kalau hanya staf itu tak harus ASN, tapi ini jabatan sekretaris dan bendahara,” kata Ketua Panwaslu, Musly Mokoginta, Senin (11/9).

Ia mengungkapkan, jabatan sekretaris dan bendahara sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan oleh Panwaslu. “Tadi kami sudah koordinasi dengan kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan). Katannya mereka masih akan mengkonsultasikannya dengan dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), karena ini soal jabatan ASN. Makanya mereka sangat berhati-hari sebelum mengambil keputusan,” ungkapnya.

Menanggapinya, Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, mengungkapkan pihaknya massih menunggu rekomendasi Kemendagri untuk penempatan dua ASN pada jabatan sekretaris dan bendahara Panwaslu. “Kita sudah koordinasikan. Tinggal menunggu rekomenasi dari pusat,” ujar Adnan.(ads/gito)

Mulai Senin Depan, Pansel Uji Peserta Seleksi Terbuka

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Peserta seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama dijadwalkan akan mengikuti tahapan wawancara dan presentase makalah di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) pada Senin (11/9) hingga Kamis (15/9). Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

 “Untuk tahapan wawancara dan presentase makalah dijadwalkan selama tiga hari, mulai hari Senin (pekan depan),” kata Sahaya.

Diterangkannya, pemaparan makalah pada seleksi terbuka kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Di hari pertama pelaksaan tes, pada peserta akan diminta membuat makalah, kemudian di hari ke dua makalah yang dibuat tersebut akan dipresentasekan. Sedangkan di hari ketiga, setiap peserta akan mengikuti tes wawancara. “Makalah yang dibuat sesuai dengan jabatan yang dilamar masing-masing,” terangnya.

Ditambahkannya, setelah tahapan presentase dan wawancara akan masuk pada tahap asessment. “Untuk assessment ini akan dilaksanakan di Kantor BKN,” tambahnya. (ads/gito)

Pemkot Pangkas Sejumlah Program Triwulan IV 2017

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Kewajiban pengalokasian 10 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Alokasi Dana Desa (ADD), memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) harus memangkas sejumlah program dan kegiatan pada triwulan IV tahun anggaran 2017.

“Yang jelas kalau kita penuhi maka akan banyak kegiatan-kegiatan rutin dan operasional di SKPD yang tidak bisa dilaksanakan pada triwulan IV ini. Kemudian juga akan terjadi pergeseran anggaran dari yang sudah ditata sebelumnya. Misalnya anggaran untuk kelurahan akan dialihkan ke desa,” kata Plt Sekkot, Adnan Massinae.

Ia menjelaskan, DAU tahun ini berkisar 300-an miliar. Jika mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 257 Tahun 2015 sebesar 10 persen untuk desa, maka sekira Rp30-an miliar akan diberikan ke 15 desa yang ada. “Ada desa yang akan menerima sampai lima miliar. Ini kita khawatirkan akan terjadi tumpang tindih pada kegiatan di desa, sebab selain ADD juga desa mendapat dana desa,” jelasnya.

Ditambahkannya, pihaknya sudah menyurat ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta dispensasi agar pengalokasian ADD nanti dilakukan pada APBD 2018. “Kita sudah menyurat ke Dirjen Perimbangan Kemenkeu untuk memohon agar mengkaji ulang. Karena walaupun diusahakan agak berat memang. Kita lihat proporsionalnya,” tambahnya. (rpm)

BKPP Konsultasi Soal Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum Iskak Mokoagow,  yang meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas ke luar daerah.

Menurut Pt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, ada beberapa indikator yang menjadi dasar pemberian kenaikan pangkat pengabdian, yakni PNS yang meninggal dunia saat sedang bertugas, pensiun karena mencapai batas usia pensiun dan dinyatakan cacat sehingga tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan atas hasil pemeriksaan penguji kesehatan. Selain itu, ada juga kenaikan pangkat anumerta kepada PNS yang meninggal dunia saat sedang melaksanakan tugas yang disebabkan kecelakaan.

“Pemberian kenaikan pangkat pengabdian ini adalah bentuk penghargaan kepada PNS atas dedikasinya dalam melaksanakan tugas. Kita sementara konsultasi dengan BKN soal syaratnya,” kata Adnan, Kamis (7/9).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengungkapkan pemberian kenaikan pangkat bagi ASN yang meninggal dunia saat sedang melaksanakan tugas berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 jo PP nomor 12 Tahun 2002 jo Keputusan Kepala BKN nomor 12 Tahun 2002. “Minimal memiliki masa kerja 30 tahun 1 bulan dihitung sejak diangkat sebagai CPNS sampai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia. Sehingga untuk lebih jelasnya kita konsultasi dulu ke BKN dan KemenPAN-RB,” ungkapnya. (ads/gito)

Tim Monitoring DPMD Terus Awasi Dandes

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pengeolaan dana desa (Dandes) oleh semua desa terus diawasi. Tim monitoring bentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sedang melakukan monitoring di semua desa. Realisasi kegiatan serta administrasi keuangan menjadi sasaran tim tersebut.

“Monitoring ini sudah menjadi kewajiban. Jadi kita membentuk tim untuk turun ke tiap desa,” kata Plt Kepala DPMD, Teddy Makalalag, Kamis (07/09).

Diungkapkannya, pekerjaan fisik yang dibiayai dari Dandes tahap I sudah hampir rampung. Rata-rata pekerjaan ditiap desa memasuki tahap akhir. “Realisasi rata-rata sudah diatas 80 persen. Kita tinggal menunggu pemasukan SPj tahap I kemudian memproses pencairan tahap II,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Dandes yang diberikan pemerintah pusat tersebut sangat membantu beban daerah dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta kepada para pengelola dana tersebut agar dapat memanfaatkannya sesuai peruntukkan. “Kita bersykur karena ada dana desa. Setiap tahunnya anggaran yang diterima sangat besar. Itu sangat membantu percepatan pembangunan khususnya di dalam desa. Gunakan anggaran itu sesuai peruntukkannya,” tambahnya.

Di Desa Sia’, Kecamatan Kotamobagu Utara, dandes tahap I diperuntukkan pada pembangunan gedung dan TK-PAUD, Posyandu dan peningkatan jalan usaha tani. Saat ini realisasi pekerjaannya sudah hampir rampung. “Pembangunannya sudah hampir selesai. Tingga finishing saja,” kata Sangadi Sia’, Herto Balansa.(ads/gito)

Wali Kota Terima Penghargaan dari Rektor UGM

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) mendapat pengakuan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta. Hasil penelitian yang dilakukan Program Studi (Prodi) Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, tata kelola keuangan daerah Kotamobagu adalah yang terbaik pertama di region Sulawesi.

Atas dasar itu, salah satu universitas terbaik di Indonesia itu memberikan penghargaan sebagai daerah dengan peringkat kondisi keuangan terbaik di region Sulawesi. Penghargaan tersebut diserahkan Rektor UGM Prof Panut Mulyono kepada Wali Kota Tatong Bara, di Graha Sabha Pramana UGM, Kamis (07/09).

Selain menerima penghargaan, wali kota juga ikut menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan termasuk seminar pengelolaan keuangan daerah dengan tema: “Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan”, yang diselenggarakan Program Magister Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UGM. Pada seminar itu, dipaparkan hasil penelitian pengelolaan keuangan di daerah termasuk Kota Kotamobagu kepada para kepala daerah yang diundang serta pejabat di Kemendagri.

Menurut Wali Kota Tatong Bara, penghargaan yang diberikan UGM tersebut merupakan sebuah apresiasi atas komitmen, kerja keras dan kerja sama semua jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu serta dukungan semua stakeholder dalam menghadirkan pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan.

“Penghargaan ini patut kita syukuri. Namun seperti yang selalu sampaikan, bahwa apapun penghargaan yang kita dapatkan termasuk hari ini (kemarin, red) dari UGM, harus menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah,” kata Wali Kota.(adv/gito)

BPBD Gelar Simulasi Penanganan Bencana di PN Kotamobagu

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotamobagu menggelar simulasi penanganan bencana di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, Rabu (06/09). Para staf dan hakim PN giat mengikuti simulasi dengan proses evakuasi saat terjadi bencana seperti gempa dan kebakaran.

“Kita hanya memenuhi permintaan dari pihak Pengadilan Negeri untuk sosialisasi sekaligus simulasi penanganan bencana,” kata Kepala BPBD, Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, sosiliasi dan simulasi itu penting dilakukan. Sehingga ketika terjadi bencana baik gempa maupun kebakaran, para pegawai PN tidak panik dan bisa tahu cara penanganannya. “Ini penting untuk diketahui. Karena bencana alam bisa terjadi kapan dan dimana saja tanpa kita ketahui terlebih dahulu,” ungkapnya.

Wakil Ketua PN, Warsito SH, mengungkapkan pihaknya sengaja meminta pihak BPBD untuk sosialisasi sekaligus simulasi penanganan bencana. Hal itu katanya merupakan salah satu syarat mendapatkan akreditasi. “Selain syarat untuk akreditasi, kegiatan ini juga sangat positif agar kita bisa lebih tahu prosedur penanganan bencana gempa maupun kebakaran,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan menyiapkan jalur evakuasi serta titik kumpul bagi para pegawai PN maupun pengunjung yang datang. “Aktivitas di sini sangat padat. Setiap harinya banyak yang datang. Sehingga itu kita akan siapkan jalur evakuasi dan titik kumpul sebagai antisipasi ketika terjadi bencana,” tambahnya. (ads/gito)

 

1...627628629...700Halaman 628 dari 700
©