ZONA KOTAMOBAGU – Realisasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) masih minim. Data di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), hingga 8 Oktober atau pekan pertama di triwulan IV realisasinya baru mencapai 51,07 persen atau Rp1.481.499.419 dari target Rp2.901.159.209. Itu artinya, masih ada Rp1.419.659.790 yang harus dicari 33 desa dan kelurahan dalam waktu kurang dari tiga bulan ini.
Dari semua desa dan kelurahan, hanya satu desa yang realisasinya sudah berada di atas angka 80 persen, yakni Desa Kobo Kecil dengan realisasi Rp63,4 juta atau 81,95 persen dari target Rp77,3 juta. Di bawah Desa Kobo Kecil, ada Desa Pontodon Timur, Bilalang I, Poyowa Besar I dan Kopandakan I yang realisasinya berada di atas angka 70 persen. Sedangkan desa dan kelurahan lainnya, rata-rata realisasinya baru 50 persen. Selain itu, ada juga tiga desa yang realisasinya di bawah 20 persen, yaitu Desa Moyag Tampoan 13,76 persen, Moyag 0,95 persen dan Sia’ 0,94 persen.
Kepala Bidang Penagihan, Ilmar Rusman, mengungkapkan penagihan PBB-P2 dilakukan perangkat desa dan kelurahan masing-masing. “Hasil evaluasi kami, yang menjadi kendala dalam penagihan adalah petugas tidak sempat menemui wajib pajak. Ketika petugas datang ke rumah, wajib pajaknya selalu tidak ada di tempat,” katanya.
Meski secara keseluruhan realisasinya masih minim, namun ia optimis angka-angka tersebut akan naik signifikan sebelum tutup buku tahun anggaran pada 31 Desember mendatang. “Biasanya akan maksimal di akhir tahun,” ujarnya.
Disisi lain, ia mengimbau pemerintah desa dan kelurahan untuk lebih memaksimalkan penagihan di lapangan tanpa harus menunggu akhir tahun. “Harus dipacu lagi, apalagi ini sudah triwulan empat. Kita harap ini jadi perhatian pemerintah desa dan kelurahan,” imbaunya. (ads/trz)
