Kotamobagu, ZONABMR.COM – Sebuah video berdurasi singkat yang menampilkan ketegangan antara sopir bentor (becak motor) dan sopir grab di Kotamobagu, mendadak viral di media sosial.
Rekaman tersebut pertama kali diunggah melalui akun Instagram @xii.ach1evers, dan langsung mengundang komentar warganet yang menyoroti persoalan transportasi di daerah itu.
Peristiwa tersebut disebut-sebut terjadi di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotamobagu, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan.
Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui pasti kapan insiden tersebut berlangsung.
Dalam video itu, terdengar seorang sopir bentor melontarkan kalimat dengan nada tinggi dan penuh ancaman kepada sopir grab yang sedang menjemput penumpang.
“Da bilang sudah Jo ba muat, ngana brani ba muat kang?! Tampa-tampa bentor sini,” ucap sopir bentor itu.
Namun, pernyataan bernada kasar tersebut segera mendapat bantahan dari sekelompok siswa dan siswi MAN 1 Kotamobagu yang berada di lokasi.
Mereka mengaku bahwa merekalah yang memesan layanan grab melalui aplikasi, sehingga sopir grab datang sesuai pesanan.
Salah seorang siswi bahkan terdengar menegaskan alasan mereka memilih grab. “Karena kami banyak, jadi tidak bisa pakai bentor,” ujarnya.
Ucapan itu sontak mematahkan klaim sang sopir bentor yang merasa wilayahnya “dikuasai” dan tidak boleh dimasuki transportasi berbasis aplikasi.
Kejadian ini pun menuai reaksi beragam. Sebagian warganet menyayangkan sikap arogansi oknum sopir bentor yang terkesan memaksakan kehendak.
Sementara sebagian lain menilai persoalan ini memperlihatkan masih adanya gesekan antara moda transportasi konvensional dan transportasi daring di daerah.
Fenomena persaingan tersebut bukanlah hal baru. Sejak kemunculan transportasi daring, benturan kepentingan kerap terjadi di banyak daerah, termasuk di Kotamobagu.
Persoalan ini semakin pelik ketika tidak ada regulasi jelas terkait “pembagian wilayah” antara bentor dan transportasi berbasis aplikasi.
Masyarakat pun berharap agar pihak pemerintah kota maupun aparat berwenang dapat segera turun tangan.
Tanpa langkah tegas, dikhawatirkan insiden serupa bisa memicu konflik lebih besar, bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat yang berhak memilih layanan transportasi sesuai kebutuhan mereka.
