Kotamobagu, ZONABMR.COM – Kekecewaan warga Perumahan Puri Citra Indah (PCI) Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, kembali memuncak.
Pasalnya, untuk ketiga kalinya, pemilik PT Dwi Citra Lestari, Koh Jimmi, mangkir dari undangan dialog bersama warga, Kamis 18 September 2025 malam.
Pertemuan yang turut dihadiri unsur pemerintah, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat ini, kembali hanya diwakili oleh utusan pihak developer.
Kondisi tersebut membuat warga merasa diremehkan, baik sebagai penghuni perumahan maupun sebagai bagian dari masyarakat yang hak-haknya diabaikan.
Mama Eji, salah satu warga yang sudah menetap sejak 2017, menyesalkan sikap developer.
“Tidak masuk akal kalau Koh Jimmi masih tidak tahu tuntutan warga. Sudah tiga kali disampaikan, tapi tetap tidak ada solusi, hanya datang untuk mendengarkan. Ini jelas pandang enteng,” tegasnya.
Ketua Forum Persatuan Warga PCI, I Nyoman Arsana, juga menyuarakan hal serupa.
Ia menegaskan, janji pengembang terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tidak pernah terealisasi sejak warga mulai menempati perumahan 11 tahun lalu. “Ini sudah jelas bentuk penipuan,” ujarnya.
Dalam pertemuan, forum warga kembali menegaskan tuntutan utama mereka kepada pihak developer, yakni: Perbaikan jalan dalam kompleks PC, Penyediaan drainase yang layak untuk mencegah banjir, Perbaikan akses jalan masuk utama perumahan, Penataan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos), Penyediaan ruang terbuka hijau untuk warga dan Penyerahan resmi PSU kepada pemerintah Kota Kotamobagu.
Kapolsek Kotamobagu, AKP Noldy Rimporok, berharap persoalan ini segera menemukan titik terang.
“Yang dituntut warga ini ada beberapa yang merupakan hak dasar. Jadi kami berharap developer bisa memberikan kepastian dan solusi, bukan sekadar mengutus perwakilan,” katanya.
Sekcam Kotamobagu Selatan, Sarif Tongkukut, juga menegaskan PSU merupakan kewajiban pengembang.
“Kami mohon kepada pengembang segera memenuhi kewajibannya. Kalau tidak, ada dua solusi: selesaikan secara internal atau serahkan kepada pemerintah dengan memenuhi persyaratan. Jangan biarkan masalah ini berlarut,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Ketua LPM Motoboi Kecil, Caride Dedullah, yang menyatakan pemerintah kelurahan sangat mendukung aspirasi warga dengan catatan tetap mengedepankan musyawarah mufakat.
Dari unsur TNI, Pasi Intel Kodim 1303 Bolmong, Kapten Inf Muyassir, menyatakan kesiapannya membantu.
“Kami dari Kodim siap menyediakan tenaga untuk memperbaiki jalan, asal material dan alat pendukung disediakan pihak developer,” ucapnya.
Warga melalui penasihat forum, Yohanis Batara Randa, akhirnya sepakat membawa persoalan ini ke DPRD Kotamobagu untuk digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menegaskan warga tetap akan memperjuangkan hak mereka lewat jalur resmi.
“Jika di DPRD tidak ada penyelesaian, kami akan bentuk tim hukum untuk menempuh jalur hukum. Tapi saya tegaskan, kami tidak akan bertindak anarkis. Kami akan tetap sesuai jalur dan prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu, Dani Ikbal Mokoginta, menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam pertemuan.
“Kami tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat paripurna DPRD. Namun pada prinsipnya DPRD siap mendukung kepentingan masyarakat dan menunggu surat laporan resmi dari warga sebagai dasar untuk memanggil pihak developer dan warga PCI dalam RDP,” jelasnya.
Sayangnya, perwakilan developer, Steven, yang hadir dalam pertemuan mengaku tidak dapat memberikan tanggapan.
“Pikiran saya error,” katanya singkat saat dimintai keterangan.
Pertemuan malam itu menghasilkan berita acara yang ditandatangani seluruh stakeholder yang hadir, termasuk unsur TNI, Polri, pemerintah, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pengurus forum warga PCI. Warga pun menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan hak mereka hingga ada kejelasan dari pihak pengembang.
