Beranda blog Halaman 120

987 KPM di Kecamatan Modayag Barat dan Kotabunan Terima BLT BBM, Sembako dan PKH

ZONA BOLTIM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama PT POS Indonesia, Sabtu (3/12/2022) hari ini, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4.269 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Boltim.

Kepala Dinas Sosial Boltim, Imran Golonda, mengatakan, bahwa penyaluran BLT BBM, Bansos Sembako dan PHK untuk hari ini akan dipusatkan di Dua tempat yakni, Kecamatan Modayag Barat di Kantor Pos Modayag sedangkan Kecamatan Kotabunan di Kantor Pos Paret.

“Untuk hari ini, sebanyak 987 KPM di Kecamatan Mooat dan Tutuyan akan menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), dimana nama-nama dari KPM tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.

Imran pun menambahkan, untuk ketiga bantuan tersebut diberikan dua bulan yakni Bulan November dan Desember.

”Penyaluran kali ini, KPM akan menerima bantuan sebanyak 300 ribu Rupiah untuk BLT BBM dan 600 ribu Rupiah untuk Bansos Sembako sedangkan untuk PKH itu bervariasi sesuai dengan jumlah anak sekolah dan Balita,” ujarnya. (*/guf)

Agung Adati Buka Sosialisasi Budaya Baca dan Peningkatan Indeks Literasi

ZONA KOTAMOBAGU – Mewakili Wali Kota Ir Tatong Bara, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kotamobagu Moch Agung Adati ST M.Si, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi budaya baca dan peningkatan indeks literasi pada satuan pendidikan, bertempat di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, Senin (5/12/2022).

Melalui sambutannya, Agung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara yang telah memilih Kota Kotamobagu sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan.

“Atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus terima kasih karena telah memilih Kotamobagu sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Bunda Literasi,” ucap Adati membacakan sambutan wali kota.

Dikatakannya, Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan pemikiran, pengalaman dan pengetahuan umat manusia mempunyai berbagai fungsi utama yakni melestarikan hasil budaya umat manusia.

“Khususnya yang membentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta menyampaikan gagasan pemikiran, pengalaman dan pengetahuan umat manusia kepada generasi selanjutnya,” ujarnya.

Dimana lanjutnya, sasaran dari pelaksanaan fungsi tersebut adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Dikatakannya lagi, Perpustakaan juga merupakan sebuah wahana literasi yang harus dimaknai lebih luas. Tidak hanya sebatas kegiatan baca-tulis, namun juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ke dalam karya yang bernilai ekonomi serta mampu mengelola dan memahami informasi pada saat melakukan aktivitas membaca dan menulis.

“Perpustakaan juga berfungsi mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, mengingat perpustakaan merupakan pusat sumber informasi ilmu pengetahuan teknologi, kesenian dan kebudayaan.

Mengingat pentingnya fungsi Perpustakaan, Agung pun berharap kepada peserta sosialisasi untuk dapat menumbuhkan kembangkan minat baca-tulis kepada anak-anak mulai dari usia 0 sampai 10 tahun.

“Hal ini karena pada usia tersebut periode krusial bagi perkembangan otak manusia, sehingga kedepan nanti kecerdasan generasi muda kita akan dapat berkembang secara optimal,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan, jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulut, Ketua Pokja II TP-PKK Sulut Dr Ir Marike Moningka M.Si, Bunda Literasi Kotamobagu Anki Taurina Mokoginta, ST ME, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kotamobagu Ham Rumoroy, Duta Baca Provinsi Sulut Faradila Bachmid serta para peserta sosialisasi. (*/guf)

Nasli Paputungan Buka Sosialisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ZONA KOTAMOBAGU– Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Kotamobagu Nasli Paputungan SE, membuka kegiatan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Kotamobagu.

Kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut, diselenggarakan di aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu, Jumat (2/12/2022).

Dalam sambutannya Nasli menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah menggelar kegiatan sosialisasi di Kota Kotamobagu.

“Pemerintah Kota Kotamobagu tentu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kota Kotamobagu,” ucap Nasli.

Menurutnya sosialisasi seperti ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat yang ada di negeri ini mampu menghadapi masalah hukum, apalagi dengan segala keterbatasan yang ada.

“Lebih spesifiknya lagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum. Oleh karena itu saya berharap seluruh peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” harapnya.

Sementara, Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Frangky Tambuwun SH, menyampaikan bahwa Gubernur Provinsi Sulawesi Utara memberikan support untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan terkait bantuan hukum yang termuat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin untuk disosialisasikan di daerah-daerah di Provinsi Sulut.

“Kami sudah koordinasi dengan kantor wilayah Kemenkumham ada beberapa daerah yang sudah jalan, disamping mereka menangani lewat Kemenkumham juga ada di daerah-daerah,” kata Frangky.

Ditambahkannya, bahwa di Sulut masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu untuk menangani perkara-perkara membayar biaya ataupun pendampingan, maka dari itu Perda bantuan hukum bagu masyarakat miskin penting karena menyentuh seluruh masyarakat di daerah kabupaten dan kota.

“Jadi Lembaga Bantuan Hukum Kota Kotamobagu bisa menangani perkara-perkara yang ada di Kota Kotamobagu, dan sosialisasi di beberapa daerah nanti juga akan dilakukan tahun depan untuk daerah yang tersisa dan Januari tahun depan akan segera berjalan Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini,” tuturnya.

Ia pun berharap dengan sosialisasi yang dilaksanakan, dapat membantu mensejahterakan masyarakat dalam pemenuhan penanganan perkara hukum bagi masyarakat miskin.

“Dan kami mengharapkan dengan program ini kita lebih bersinergi untuk melaksanakan bantuan hukum dan dapat melaksanakan tugas-tugas kita khususnya di bagian hukum untuk kesejahteraan dan pemenuhan keinginan masyarakat dalam penangan perkara khusunya masyarakat miskin,” tutupnya.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu Rendra Dilapanga SH M.Si, Penyuluh Hukum Muda Biro Hukum Setda Sulut Rudolf Kaihatu SH MH, Narasumber sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Kotamobagu Rosiko Hadi SH, Para Camat, Lurah dan Sangadi se Kota Kotamobagu. (*/guf)

Fasilitasi Kredit Perangkat Desa, Pemkab Boltim dan BSG Teken Perjanjian Kerjasama

Bupati Sam Sachrul Mamonto menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank SulutGo.

ZONA BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bolaamg Mongondow Timur (Boltim) dengan PT BANK Sulut Gorontalo (BSG), terkait pemberian fasilitas kredit konsumtif umum kepada sangadi dan perangkat desa, bertempat di Rumah Dinas Bupati Boltim, Desa Tutuyan, Jumat (2/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Cabang BSG Tutuyan, H Tun Emir Sumba SE, mengatakan, tujuan kerjasama ini untuk memberikan pinjaman kredit kepada sangadi dan perangkat desa, untuk menunjang atau membantu kebutuhan mereka Pemerintah Desa (Pemdes).

“Hal ini untuk mempermudah perangkat desa agar bisa mengajukan pinjaman di BSG, seperti sedianya pegawai negeri sipil. Ini dilakukan demi kesejahteraan sangadi dan perangkat desa, dengan harapan bisa membantu membangun perekonomian di Boltim,” katanya.

Sementara itu, bupati mengucapkan, terimakasih kepada BSG, karena sudah merespon baik kerjasama yang dilakukan Pemkab Boltim dan BSG.

“Dengan adanya kerjasama ini, tentunya sangat bermanfaat bagi sangadi dan jajarannya, yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan mereka, ditengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang ini,” ucapnya.

Bupati pun menjelaskan dalam pengajuan pinjaman untuk perangkat desa, nanti akan dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), karena tidak lama lagi Pemilihan Sangadi (Pilsang) di Boltim akan dilaksanakan.

“Jadi jika BSG sudah akan memberikan pinjaman kepada sangadi dan perangkat desa sekarang ini, takutnya nanti setelah Pilsang diadakan, tentu ada kepala desa, yang akan berganti serta perangkatnya sehingga bisa menjadi beban bagi mereka dan BSG. Sebab itu kesiapan waktunya nanti akan dikonfirmasi dan di atur lagi,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala DPMD Boltim, Hendra Tangel, Assisten I, Rahman Hulalata, Asisten III Rusmin Mokoagow, dan Anggota DPRD Kabupaten Boltim, Samsudin Dama. (Advertorial)

Penyaluran BLT BBM, Bansos Sembako dan PKH Dilaksanakan di Dua Tempat

ZONA BOLTIM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama PT POS Indonesia, Jumat (2/12/2022), kembali melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4.269 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Boltim.

Kepala Dinas Sosial Boltim, Imran Golonda, mengatakan, bahwa penyaluran BLT BBM, Bansos Sembako dan PHK untuk hari ini akan dipusatkan di Dua tempat yakni, Kecamatan Mooat di Kantor Kecamatan Mooat sedangkan Kecamatan Tutuyan di Kantor Pos Paret.

“Untuk hari ini, sebanyak 606 KPM di Kecamatan Mooat dan Tutuyan akan menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), dimana nama-nama dari KPM tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.

Imran juga menambahkan, untuk ketiga bantuan tersebut diberikan dua bulan yakni Bulan November dan Desember.

”Penyaluran kali ini, KPM akan menerima bantuan sebanyak 300 ribu Rupiah untuk BLT BBM dan 600 ribu Rupiah untuk Bansos Sembako sedangkan untuk PKH itu bervariasi sesuai dengan jumlah anak sekolah dan Balita,”katanya. (*/guf)

Atlit Boltim Peraih Medali di Porprov Terima Bonus dari Bupati Sachrul Mamonto

Atlit Boltim peraih medali di Porprov foto bersama dengan Bupati Sam Sachrul Mamonto usai menerima bonus dan piagam penghargaan.

ZONA BOLTIM – Para atlit asal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), peraih medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara (Sulut) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mendapat bonus dan piagam penghargaan dari Bupati Sam Sachrul Mamonto.

Adapun kegiatan penyerahan bonus dan piagam tersebut dilaksanakan di ruang kerja bupati, Selasa (29/11/2022).

Bupati Sachrul mengatakan, pemberian bonus kepada para atlit adalah bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Pemkab Boltim kepada atlit berprestasi.

“Saya berharap bonus yang diberikan ini dapat menjadi motivasi dan menyulut semangat para atlet generasi berikutnya untuk terus berprestasi ke depannya,” ujar Sachrul.

Sebagai kepala daerah, lanjut Sachrul, ia patut berbangga atas perolehan medali emas yang diraih oleh atlit Boltim. Pretasi ini tentu adalah capaian terbaik selama Porprov dilaksanakan.

“Ada tiga belas medali yang diraih oleh atlet Bolaang Mongondow Timur. Ini menunjukan sebuah peningkatan yang luar biasa di dunia olahraga,” terang bupati.

Turut mendampingi bupati pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah, Sonny Warokka, Anggota DPRD Boltim dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. (*/guf)

10 Parpol di Boltim Terima Dana Banpol

Fera Sewow.

ZONA BOLTIM — Sepuluh partai politik (Parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), telah menerima dana hibah Bantuan Politik (Banpol).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boltim, Fera M Sewow menyebutkan, sebanyak 8 dari 10 Parpol sudah terlebih dahulu menerima dana hibah Banpol, sedangkan dua Parpol lainnya masih dalam proses.

“Saat ini sudah sepuluh Parpol. Kalau yang lalu kan posisi masih 8, nah hari ini 2 Parpol dalam proses, hari ini juga kita tunggu untuk tanda tangan NPHD,” kata Fera, Kamis (1/12/2022).

Fera mengatakan, kedua Parpol tersebut, yakni Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Dijelaskannya, meski proses pencairan keduanya di penghujung akhir tahun, namun sepanjang belum tutup buku kas daerah maka masih ada kesempatan mengajukan pencairan.

“Kami harapkan ini tidak jadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), sesuai aturan harus habis diserahkan kepada Parpol karena ini bantuan dana hibah,” ucapnya.

Fera juga menambahkan, di Boltim tercatat ada 10 parpol peraih kursi di DPRD yang mendapatkan dana banpol, yaitu Partai Amanat Nasional, PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PBB.

Total anggaran yang disiapkan Pemkab Boltim sebesar Rp467.276.020, untuk diberikan kepada 10 parpol peraih kursi di DPRD Boltim.

Sedangkan nilai bantuan keuangan untuk masing-masing parpol sesuai jumlah perolehan suara dengan nilai bantuan per suara Rp10.354.

Berikut 10 Parpol penerima dana Banpol:

PAN : Rp114,618.780,
PDIP : Rp70.210.474,
Partai Nasdem : Rp70.189.766,
Partai Golkar : Rp63.128.338,
Partai Demokrat : Rp55.652.750,
Partai Perindo : Rp23.555.350,
Partai Gerindra : Rp21.991.896,
PKS : Rp20.076.406,
PKB : Rp17.456.844,
PBB : Rp10.395.416.

(Sumber: Badan Kesbangpol Boltim)

Paripurna Terakhir TBNK, Wali Kota Ucapkan Terima Kasih ke DPRD Kota Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Persetujuan terhadap Rancangan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaan 2023, Rabu (30/11/2022) malam, di Ballroom Paloko Hotel Sutanraja, menjadi rapat paripurna terakhir pemerintahan TBNK dalam pembahasan APBD Pemerintah Kota Kotamobagu.

Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, menyampaikan rasa syukur atas disetujuinya dokumen APBD Kota Kotamobagu TA 2023 untuk penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kotamobagu pada tahun 2023 mendatang.

“Alhamdulillah atas izin dan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 akhirnya bisa disetujui bersama. Dengan disetujuinya APBD TA 2023 pada malam hari ini, maka kita semua juga dapat menyepakati bersama APBD TA 2023 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kotamobagu,” ucap Wali Kota.

Pada dokumen anggaran TA 2023 ini lanjut Wali Kota, Pemerintah Kota Kotamobagu berupaya meletakkan target capaian baik dalam konteks daerah dan satuan kerja serta berbagai kegiatan yang menjadi target kinerja prioritas pembangunan tahun 2023.

“Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi serta keselarasan program serta penyesuaian terhadap kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dengan tetap mengoptimalkan sasaran pembangunan daerah. Berbagai prioritas pembangunan pada tahun 2023 mendatang juga tentunya telah dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis serta penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga diharapkan dapat terlaksana kesinambungan program dari tingkat pusat hingga daerah,” lanjut Wali Kota.

Penyampaian Badan Anggaran dan Pendapat Akhir dari masing-masing Fraksi, terkait himbauan, masukan, saran dan pendapat pada dokumen APBD TA 2023 tentunya akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Kotamobagu.

“Sehingga pada gilirannya implementasi dari APBD TA 2023 dapat berdaya guna, berhasil guna serta melengkapi seluruh perencanaan 5 tahunan Pemerintah Daerah. Malam hari ini APBD TA 2023 yang kita setujui adalah APBD terakhir untuk pemerintahan TBNK,” ujarnya.

Setelah hampir 15 tahun menjalankan amanah dari masyarakat Kota Kotamobagu, menurut Wali Kota, ia paham betul dinamika-dinamika yang terjadi dan berlangsung pada saat pembahasan APBD. Ia melihat fenomena ini sebagai bagian dari tugas DPRD Kotamobagu untuk memastikan dengan betul apa yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam APBD adalah untuk kepentingan masyarakat Kotamobagu.

“Saya memiliki kebanggaan karena DPRD bukan tidak ada koreksi tapi saya yakin mereka telah mencapai kepercayaan yang tinggi bahwa pemerintahan TBNK mampu menjawab apa yang dituntut oleh para wakil rakyat,” ucap Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan berbagai keberhasilan yang dicapai pemerintah daerah selama mengemban amanah untuk memimpin Kota Kotamobagu.

“Esensi dari pembangunan itu dan penilaian sukses tidaknya pemerintah itu ada tiga. Pertama pengelolaan keuangan, Alhamdulillah selama 9 tahun kami dikawal DPRD dan insyaallah tahun 2023 kita akan masuk 10 kali berturut-turut opini WTP dari BPK RI. Kedua adalah SAKIP, kita rencanakan SAKIP awal adalah C, kemudian CC, kemudian B dan Insyaallah di tahun 2023 bisa mencapai BB. Ketiga adalah LPPD, penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kotamobagu selalu berada diangka yang tertinggi. Ini komitmen yang selalu dibangun oleh pemerintah dan DPRD,” ujarnya.

Selain itu, kesuksesan pemerintah dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Di tahun 2012 IPM Kotamobagu di angka 69,71, di tahun 2013 di angka 69,86, dan di tahun tahun 2021 penilaian terakhir di angka 73,47.

“Untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 Kotamobagu 6,63 persen, tahun 2021 4,20 persen dan selalu tumbuh di atas rata-rata provinsi. Untuk presentase kemiskinan, di tahun 2017 Kotamobagu 5,9, dan di tahun 2021 turun menjadi 5,74. Ini berkat dukungan dari seluruh masyarakat yang dibebankan pengawasannya kepada DPRD. Ini semua adalah jawaban kemitraan DPRD dengan pemerintah daerah,” ucap Wali Kota.

Atas berbagai capaian ini, Wali Kota mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja yang ditunjukkan DPRD Kota Kotamobagu dalam mengawal pembangunan di daerah ini.

“Saya paling beruntung lahir sebagai pemimpin di tengah anggota DPRD selama 10 tahun, karena di sini saya dikawal, dibimbing, dan apa yang disampaikan melalui pandangan fraksi tadi adalah hal yang tidak berlebihan, tapi inilah ungkapan nyata dari kawan-kawan anggota DPRD dan tentu ini menjadi penyemangat bagi kami untuk menyelesaikan apa yang dibebankan dalam APBD 2023 untuk kami selesaikan hingga 25 September 2023. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD kota Kotamobagu atas support dan dukungannya, yang telah banyak mengarahkan dan mengoreksi hingga seluruh indikator RPJMD Kota Kotamobagu di tahun 2022 sudah mencapai 90 persen. Kepada seluruh jajaran OPD juga saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan. Ini merupakan energi dan Insyaallah kebersamaan ini akan terus berlanjut di masa-masa mendatang,” ungkapnya.

Selain dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu, paripurna juga turut dihadiri Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf. Topan Angker, S.Sos., Kapolres Kotamobagu yang diwakili Wakapolres Kompol Afrizal Nugroha, SIK, MH., Ketua Pengadilan Negeri Junita Beatrix Ma’I, SH., MH., mewakili Kajari Kotamobagu, Jody Mamonto, S.Sos., Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, SH., para asisten serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (Advertorial)

Tes Seleksi PPPK Formasi Guru Kotamobagu Diawasi Ketat

Sarida Mokoginta.

ZONA KOTAMOBAGU– Tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru di lingkungan Pemkot Kotamobagu saat ini masih bergulir.

Pemantauan pun terus dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) baik bagi peserta maupun tim penilai.

Kepala BKPP Kotamobagu, Sarida Mokoginta mengatakan, adapun tim pengawas sekaligus penilai dalam tes ini, merupakan perwakilan dari pusat yang telah menandatangani pakta integritas di atas materai.

“Tentunya ini menjadi kekuatan hukum ketika para tim penilai ini melanggar ketentuan penilaian terhadap peserta seleksi PPPK,” kata Sarida.

Menurutnya, ketika ada oknum baik peserta maupun tim penilai didapati melakukan pelanggaran atau ada permainan dalam proses seleksi tersebut, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.

“Sanksinya jelas. Olehnya penilaian ini harus benar-benar murni dan objektif. Jangan ada yang menyalahgunakan dan memanfaatkan momen ini,” tegasnya.

Ia pun berharap kepada tim penilai untuk menjalankan penilaian sesuai prosedur dan menyerahkan sepenuhnya terhadap sistem penilaian yang telah terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Ini harapan kami agar nantinya bisa menghasilkan tenaga pendidik yang andal dan profesional,” harapnya.

Sarida juga menyebutkan, metode penilaian pada seleksi PPPK formasi guru ini terdiri dari sejumlah aspek.

“Diantaranya kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara,” sebut Sarida.

Untuk diketahui, seleksi PPPK tahun ini, Pemkot Kotamobagu memperoleh sebanyak 50 formasi khusus tenaga pendidik, yang akan diperebutkan sebanyak 110 pendaftar. (*/guf)

87 CPNS Formasi 2019 Pemkab Boltim Terima SK PNS 100 Persen

ZONA BOLTIM – 87 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 100 persen.

Adapun Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sonny Warokka, usai upacara peringatan HUT KORPRI ke-51, di halaman kantor bupati, Selasa (29/11/2022) kemarin.

Kepada 87 CPNS yang sudah terangkat 100 persen, Sekda menekankan tentang tugas penting PNS adalah melayani masyarakat.

“Hati-hati, jangan sampai karena sudah pakai baju kopri, malah jadi sombong. Menjadi ASN itu harus berorientasi pada pelayanan, bisa menjadi teladan dan bekerja dengan baik,” tegas Sekda dikutip dari mediasatu.co.

Sebelumnya, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto menegaskan pentingnya tentang integritas dan profesionalisme seorang PNS.

“Integritas adalah sebuah karakter seseorang. Ketika kalian sesorang PNS itu memiliki integritas yang kuat, maka Insya Allah jalan hidupnya akan benar,” tegas bupati.

“Jadilah seorang PNS yang luwes, mudah bergaul, mudah bersahabat. Banyak bersahabat, maka Anda akan mendapatkan banyak ilmu, “ imbuh bupati.

Bupati berharap, sebagai seorang abdi negara PNS harus menghormati senior. “Hormati senior. Dan terakhir belajar dan terus belajar. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, Allah SWT,” pesan bupati.

Sementara Kepala BKPSDM, Rezha Mamonto mengatakan PNS yang menerima SK seratus persen tahun ini berjumlah 87 orang, terdiri dari Golongan II sebanyak 22 orang dan Golongan III 65 orang. (*/guf)