Beranda blog Halaman 218

Sejak 2021 Pemkot Kotamobagu Belum Mengirimkan Peserta Magang Ke Luar Negeri

ZONA KOTAMOBAGU – Dari tahun 2021 hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu belum mengirimkan peserta untuk ikut magang kerja ke luar Negeri.

Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Distrinaker) Kotamobagu Chandra Saniman.

Menurutnya, di Kotamobagu dari tahun 2021 hingga saat ini belum ada yang mengikuti magang kerja ke luar negeri.

“Namun pernah ada yang mengikuti magang keluar negeri seperti ke negara Jepang dan ke negara Inggris namun itu permintaan dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan distrinaker yang bekerja sama dengan dinas,” terang Chandra.

Dikatakannya, kalaupun ada permintaan maka dari distrinaker tetap akan melayani dan biasanya ada anggaranya yang diambil dari APBD, tetapi karena pandemi maka anggaran untuk program magang keluar negeri masih terbatas.

Dijelaskannya, terkait persyaratan untuk mengikuti pelatihan magang ke luar negeri, harus mengikuti permintaan dari negara yang menerima magang.

“Tentunya peserta sudah di vaksin, mempunyai pernyataan kesiapan dan pelatihan sebelum magang ke luar negeri,” tandasnya.

Atase Ketenagakerjaan Jepang dan BP2MI Manado Bahas Penempatan dan Pelindungan PMI Asal Sulut

Atase Ketenagakerjaan Jepang bersama BP2MI Manado bersama PMI Sulut.

ZONA MANADO – Sasaki Hiroki selaku Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melakukan kunjungan kerja ke UPT BP2MI Manado, dalam rangka membahas penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang, Rabu, 16 Februari 2022.

Turut hadir dalam kunjungan kerja ini, Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Defriel Sogia, serta 10 kabupaten/kota yang telah menandatangani MoU dengan BP2MI antara lain Pemkot Manado, Pemkot Bitung, Pemkot Tomohon, Pemkab Kepulauan Talaud, Pemkab Kepulauan Sangihe, Pemkab Minahasa, Pemkab Minahasa Utara, Pemkab Minahasa Tenggara, Pemkab Bolaang Mongondow dan Pemkab Bolaang Mongondow Utara.

Kepala BP2MI Manado, Hendra Makalalag saat memberikan sambutan pada pertemuan dengan Atase Ketenagakerjaan Jepang bersama PMI asal Sulut.

Hendra Makalalag selaku kepala UPT BP2MI Manado menyambut dengan baik kunjungan ini dan berharap kendala yang telah disampaikan oleh Pemkot dan Pemkab yang hadir dapat difasilitasi solusinya oleh Sasaki Hiroki.

“Mr. Sasaki datang dengan maksud ingin berdialog dengan 10 Kab/kota tentang tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam proses penempatan dan pelindungan PMI ke Jepang. Saya harap Mr. Sasaki selaku perwakilan dari pemerintah Jepang dapat menyampaikan hal ini ke Kedubes Jepang di Jakarta sehingga bisa mendapatkan win-win solution bagi kedua belah pihak,” kata Hendra.

Dalam sambutannya, Sasaki Hiroki mengatakan bahwa pemerintah Jepang sangat mengapresiasi Daerah Sulawesi Utara karena telah menganggarkan biaya pelatihan bahasa dan skill bagi warganya untuk bekerja ke Jepang.

“Mewakili pemerintah Jepang saya menghaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Pemda yang telah menandatangani MoU dengan BP2MI untuk membiayai pelatihan bahasa dan skill dari masyarakatnya yang berminat bekerja ke Jepang,” ungkap Sasaki.

“Saat ini Jepang mengalami kekurangan pekerja karena populasi yang menua. Berbeda dengan Indonesia yang kini mengalami surplus tenaga kerja, untuk itu pemerintah Jepang berinisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia lewat program Specified Skill Worker (SSW) dalam hal penempatan tenaga kerja ke negara kami pada beberapa sektor pekerjaan yang bisa diisi oleh pekerja asal Indonesia. Saya berharap Sulawesi Utara bisa mengisi kekosongan pekerja yang kami maksud,” kata Sasaki.

Setelah mengadakan kunjungan kerja ke UPT BP2MI Manado, Sasaki Hiroki dan Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Defriel Sogia menghadiri undangan dari Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Elly Lasut untuk berdialog dengan 438 CPMI asal Talaud terkait proses penempatan dan pelindungan PMI di Jepang. Kunjungan kerja hari ini ditutup dengan kunjungan ke Jayadi Global Education Center selaku lembaga bahasa Jepang di Manado yang banyak diminati oleh CPMI asal Manado untuk pelatihan bahasa dan skill untuk bekerja ke Jepang. (*/guf)

DPRD Kotamobagu Minta Perbankan Permudah UMKM Urus Fasilitas KUR

ZONA POLITIK – Upaya untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi di Kotamobagu terus dilakukan oleh pihak DPRD Kota Kotamobagu, dengan langkah memanggil pihak perbankan yang ada di daerah tersebut.

Selain pihak perbankan, DPRD Kotamobagu juga diketahui juga mengundang pihak Pemkot Kotamobagu terutama instansi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan.

Kegiatan yang digelar di ruang badan musyawarah atau Banmus DPRD Kotamobagu itu, dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu Jusran Debby Mokolanut, didampingi oleh sejumlah anggota DPRD Kotamobagu lainnya, seperti Suryadi Baso, Feiba Tumundo, Suharsono Marsidi, dan Fahrian Mokodompit.

Ketua Komisi II, Jusran Deby Mokolanot mengatakan, DPRD Kotamobagu akan menjadikan RDP ini sebagai referensi untuk melihat sejauh mana peran Perbankan dalam pemulihan ekonomi melalui fasilitas KUR ditengah pandemi Covid-19.

“Apakah sudah menyentuh pembiayaan ditingkat IKM dan UMKM atau tidak, karena kebijakan fasilitas KUR adalah kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah melalui perbangkan untuk pelaku ekonomi menengah ke bawah,” kata Jusran.

Menurut Jusran, adanya RDP dengan pihak perbankan ini, akan diketahui gambaran terkait nominal uang yang diinvestasikan Bank kepada masyarakat Kota Kotamobagu melalui fasilitas KUR.

“Jika semua Bank yang memiliki fasilitas Kredit Usaha Rakyat telah di undang maka akan diketahui berapa nilai nominal rupiah Investasi perbankan melalui Fasilitas KUR di Kotamobagu,” tutur Ketua DPC PKB Kotamobagu ini.

Pada kesempatan itu, Jusran Deby Mokolanot (JDM), juga mengingatkan perbankan untuk tidak mempersulit IKM dan UMKM dalam dalam mendapatkan fasilitas KUR ini.

“Kami (DPRD), juga mengingatkan pihak bank agar mempermudah UMKM dalam pengurusan fasilitas KUR, karena terdapat beberapa case yang kami ungkapkan terkesan bank kurang merespon permohonan dibawah pengajuan 100 atau 50 jutaan,” ujar Jusran.

“Dalam RDP ini pihak bank berjanji akan memperbaikinya,” tandasnya. (Advertorial)

Ketua TP PKK Boltim Hadiri Ajang Internasional W20

Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto bersama Ketua TP PKK Seska Ervina Budiman di ajang internasional W20.

ZONA BOLTIM – Ketua TP PKK Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Ny Seska Ervina Mamonto Budiman, merasa bangga bisa hadir dalam ajang Internasional Women of Twenty (W20) yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia.

Hadir sebagai peserta, Ketua TP PKK Boltim mengaku banyak pengetahuan yang didapat pada kegiatan tersebut, dengan pembicara-pembicara dari berbagai negara seperti jepang, italia, autralia dan lain-lain, dengan mengusung tema Freedom from Gender Discrimination atau Kemerdekaan dari Diskriminasi Gender dan peningkatan ekonomi di masa pandemi covid-19.

“Acara ini luar biasa, dimana kita mendapat materi langsung dari narasumber-narasumber hebat di tingkatan Internasional,” kata Ketua TP PKK Boltim, Selasa (14/02) di Likupang.

Dijelaskannya, meeting W20 ini fokus pada penguatan 4 isu yakni stop diskriminasi, inklusi ekonomi perempuan pedesaan, disabilitas dan kesehatan. Tidak hanya itu, menurutnya, W20 memiliki komitmen membawa isu-isu terkait ke dalam salah satu fokus para pemimpin yang tergabung dalam G20.

“Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas dan keadilan, namun juga penting dan relevan dari sisi ekonomi. Menanamkan sejak dini general neutral, beri kesempatan pada anak laki2 dan perempuan kesempatan yang sama, baik itu pendidikan, kesehatan bahkan berorganisasi,” terang Ketua TP PKK.

Lebih jauh ia menerangkan, Kesetaraan gender di berbagai negara seperti jepang sangat senjang, diskriminasi terhadap perempuan masih tinggi.

“Oleh sebab itu Saya sebagai kaum perempuan sangat bersyukur bisa tinggal di indonesia lebih khusus di boltim, karena boltim adalah salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) sehingga mendapat penghargaan dari KemenPPA RI,” Kata Mantan Anggota DPRD Boltim tersebut.

“Kami berharap dengan adanya W20 yg di selenggarakan di indonesia akan berdampak (impact) bagi pembangunan di indonesia khususnya sumber daya manusia bidang perempuan. Recover together, Recover stronge,” kata Ketua TP PKK mengakhiri. (guf)

Hadiri Pembukaan W20, Bupati Sachrul Sebut Kesetaraan Gender Sudah Terbangun di Boltim

ZONA BOLTIM – Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si., bersama Ketua TP-PKK Seska Ervina Mamonto Budiman, S.Sos., menghadiri kegiatan opening ceremony Women of Twenty (W20) yang di selenggarakan di Likupang, Minahasa Utara, Selasa (15/2).

W20 merupakan bagian dari perhelatan Group of Twenty (Forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa).

Dimana saat fokus prioritasnya tahun ini adalah upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di Bolaang Mongondow Timur, kesetaraan gender terus diperjuangkan pemerintah dalam tataran kebijakan. Salah satunya, dengan menempatkan perempuan pada posisi strategis di pemerintahan.

“Pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk Boltim sendiri sudah terbangun. Saya sudah melakukan itu dengan mempercayakan beberapa posisi jabatan strategis kepada kaum perempuan, contohnya dari 7 Camat di Boltim, 6 diantaranya dijabat perempuan,” ujar Bupati Sam Sachrul Mamonto.

Diketahui, kegiatan tersebut berlangsung sejak 14-16 Februari 2022. Adapun peserta kegiatan W20 diikuti seluruh Ketua TP-PKK se Sulut. (guf)

Sekda Kotamobagu Hadiri Perayaan Cap Go Meh

ZONA KOTAMOBAGU – Mewakili Wali Kota Kotamobagu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Sande Dodo MT,  menghadiri perayaan Cap Go Meh yang digelar di Klenteng Tian Shang Sheng Mu Khung Kotamobagu, Selasa 15 Februari 2022.

Menurut Sande kegiatan perayaan Cap Go Meh yang digelar merupakan rangkaian hari raya Imlek 2573/2022

“Sangat menghargai dan mengapresiasi kegiatan ini terlebih di Kotamobagu ada kurang lebih 50 kepala keluarga yang beragama Budha, tentunya kita saling menghormati antar umat beragama,” kata Sande.

Sebelumnya lanjut Sande Pemerintah Kotamobagu juga turut terlibat membahas bersama dengan panitia terkait pelaksanaan kegiatan.

“Kami pun mengizinkan dengan beberapa syarat, salah satunya wajib menerapkan protokol kesehatan dan kapasitas pengunjung harus dikurangi.
Semua peserta yang ikut dalam kegiatan hari ini sudah di tes antigen oleh tim medis dari Kotamobagu dan hasilnya semua negatif,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kegiatan Cap Go Meh di tahun ini bisa terlaksanakan sebab di tahun sebelumnya tidak terlaksana, untuk itu sebagai pemerintah pastinya turut memberikan suport penuh kegiatan.

“Semoga dengan adanya pelaksanaan Cap Go Meh kali ini semuanya baik, dan Pandemi Covid 19 cepat berakhir,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Asisten II Siti Rafika Bora, Assiten III Sofian Mokoginta, Kepala Dinas Perhubungan usmar Mamonto, Camat Kotamobagu Barat Hendra Manoppo, Lurah Mongkonai Barat Oktaf Tongkasi, TNI, Polri serta sejumlah ASN Kotamobagu.

DLH Fasilitasi Pertemuan Terkait Protes Warga Soal Dugaan Pencemaran Sungai Buyat

Suasana pertemuan terkait membahas dugaan pencemaran sungai Buyat yang difasilitasi DLH Provinsi Sulut.

ZONA BOLTIM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boltim, tindak lanjuti protes masyarakat Buyat bersatu, Kecamatan Kotabunan, terkait aktifitas pertambangan PT Sumber Energi Jaya (SEJ).

Tindak lanjut itu, untuk menguji baku mutu air Sungai Buyat berdasarkan hasil laboratorium PT Water Laboratory Nusantara (WLN) Indonesia, yang keluar pada 16 September 2021 dan menyatakan air sungai Buyat tercemar limbah B3.

“Kami dari DLH Boltim melakukan uji sampel kualitas air di dua titik yakni titik 1 berada di hilir Sungai Bayayut yang jatuh ke Sungai Buyat, dan titik 2 di hilir Sungai Buyat,” Ungkap Kepala DLH Boltim Sukri Thawil.

Menyikapi hal ini, DLH Provinsi Sulawesi Utara langsung menginisiatif dengan mengadakan pertemuan antara pelapor dalam hal ini Sangadi-sangadi Buyat bersatu, DPRD Boltim, dan pihak perusahaan sendiri yakni PT SEJ.

“Pertemuan hari ini bukan untuk berdebat tapi untuk mencari solusi yang baik antara masyarakat Boltim dan pihak perusahaan tambang PT SEJ,” Ujar Limi Mokodompit, Kepala DLH Provinsi Sulut.

Ia menerangkan, dalam pertemuan itu telah tercapai 3 kesepakatan yang langsung disetujui oleh semua pihak terkait.

“Tugas kita Provinsi mengawal ini agar tidak ada yang dirugikan. Kita juga sepakat untuk menjaga lingkungan bersama dan memastikan tidak ada pencemaran. Hasil pertemuan tapi ada 3 poin yakni pertama, disepakati ketiga belah pihak yakni DLH, para sangadi Buyat bersatu dan pihak SEJ untuk melakukan pengambilan sampel air secara bersama-sama untuk diuji di laboratorium yang disepakati,” kata Limi.

“Kedua, PT Sumber Energi Jaya siap untuk memfasilitasi pengambilan sampel air untuk diuji di laboratorium. Ketiga, pemberian Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), sesuai dengan dokumen lingkar tambang yang terkena dampak,” tambah Limi.

Pertemuan bersama tersebut dihadiri oleh Kepala DLH Provinsi Sulut, DPRD Kabupaten Boltim, Kepala DLH Boltim, Kepala DLH Mitra, Kepala Bagian SDA Boltim, Camat Kotabunan dan Sangadi Buyat bersatu. (*/guf)

Maret 2022, CPNS Boltim 2021 Terima NIP

Kepala BKPSDM Boltim, Reza Mamonto.

ZONA BOLTIM – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun 2021, segera menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret mendatang.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim, Rezha Mamonto, Selasa, (15/2).

“Insya Allah NIP CPNS Boltim 2021 akan terbit bulan Maret mendatang,” ungkap Rezha.

Ditanya soal tanggal tepatnya, Rezha mengatakan hal tersebut belum bisa dipastikan.

“Untuk tanggal tepatnya belum bisa dipastikan, tetapi sudah bisa dipastikan bulan Maret nanti seluruh NIP CPNS tahun 2021 sudah ada,” pungkasnya. (guf)

Penandatanganan Kontrak Pekerjaan, PUPR Kotamobagu Gandeng Kejari

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu dalam pendampingan penandatanganan kontrak pekerjaan peningkatan jalan pangan lanjutan, toyubong lanjutan, serta jalan kebun Monsi Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor PU.

Kepala Dinas PUPR Kota Kotamobagu Claudy Mokodongan menjelaskan, tujuannya agar semua tahu bahwa pekerjaan proyek pada Dinas ini prosesnya dilakukan secara transparan.

“Dengan kerjasama ini, diharapkan semua pekerjaan proyek di Kotamobagu tidak bermasalah hukum dikemudian hari, serta kualitas pekerjaan benar-benar berdasarkan kontrak yang ada,” terang Claudy.

Ia juga mengatakan, pada kegiatan tersebut semua dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta transparan.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kotamobagu Arthur Piri SH mengatakan, bahwa proyek yang dikawal pihaknya adalah proyek strategis dan prioritas daerah.

“Kejaksaan selain melakukan pengawalan pada proyek strategis dan prioritas daerah, juga pengamanan hambatan/gangguan dalam pelaksanaan paket pekerjaan, serta bisa meningkatkan keberhasilan pekerjaan fan selesai sesuai kontrak,” ujar Arthur.

Pada kesempatan itu, pihak Inspektorat Kotamobagu yang juga hadir dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak itu juga menambahkan, bahwa pelaksanaan DAK fisik selain didampingi APIP, juga Kejaksaan.

“Pelaksanaan DAK fisik harus didampingi APIP, serta Kejaksaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif, dan sebersih mungkin,” ucap Andan Mokodompit mewakili Inspektur Kotamobagu.

“Namun untuk teknis pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak PUPR,” tambahnya.

Diketahui, pagu anggaran untuk 3 paket pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp20 Miliar.

20 Desa di Boltim Akan Ikuti Lomba Desa Cerdas Tingkat Nasional

ZONA BOLTIM – Sebanyak 20 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan diikutsertakan dalam lomba Desa Cerdas (Smart village) tingkat Nasional tahun 2022, di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Boltim, Hendra Tangel. Menurutnya, 20 desa yang diajukan itu merupakan perwakilan dari wilayah pesisir dan pegunungan.

“10 Desa kita ambil dari wilayah pesisir, sementara 10 lagi dari wilayah pegunungan,” kata Hendra.

Terkait keikutsertaan perlombaan ini kata Hendra, pihaknya juga sudah meminta desa-desa tersebut untuk menyiapkan segala sesuatu yang menjadi syarat perlombaan.

“Kita sudah minta mereka (desa, red) untuk melakukan input data sesuai permintaan dari pusat. Termasuk proposal, menyiapkan operator desa dan surat pernyataan dari sangadi terkait kesiapan keikutsertaan lomba,” ujarnya.

Masih menurut Hendra, penentuan desa-desa yang diikutsertakan dalam lomba ini dilihat dari infrastruktur penunjang, seperti ketersediaan jaringan internet dan jaringan listrik di desa itu sendiri.

“Jadi dari 81 desa yang ada di Boltim, kita lihat pertama desa itu jaringan internet bisa masuk, karena perangkat yang akan diberikan kementerian itu membutuhkan jaringan, kemudian harus di topang dengan ketersediaan listrik tentunya,” ungkapnya.

Tidak kalah penting kata Hendra, kesiapan desa untuk menyiapkan operator desa untuk mengoperasikan perangkat yang nantinya akan diberikan pihak kementerian.

“20 desa yang kami ajukan ini masih akan melalui tahap verifikasi dan hasilnya akan diumumkan pada 18 Februari mendatang. Harapan kami semuanya bisa lolos,” tutupnya.

Untuk diketahui, Smart village atau desa cerdas didefinisikan sebagai desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. (*/guf)