
ZONA KOTAMOBAGU—Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kotamobagu, awal tahun 2022 mulai mengimplementasikan Program Desa Digital di 15 desa se-Kota Kotamobagu.
Hal ini disampaikan Kepala Diskominfo Kota Kotamobagu, Moh. Fahri Damopolii, S.Kom., ME., di ruang kerjanya, Rabu (5/1).
“Program Desa Digital memang masuk salah satu program prioritas kami di tahun 2022. Makanya di awal bulan ini kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk segera merealisasikan program ini, terutama di 15 desa se-Kota Kotamobagu,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, Program Desa Digital sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu untuk diterapkan di desa-desa yang ada di Kotamobagu
“Program Desa Digital memang sudah kami siapkan sejak tahun 2019. Waktu itu kami merancang penerapannya dengan mengambil sampel untuk dua desa. Namun karena kondisi pandemi yang melanda saat itu, program ini kemudian kami tunda, dan baru bisa kami lanjutkan tahun 2022 ini,” ucapnya.
Program desa digital ini, lanjut Fahri dimulai dengan penggunaan sistem informasi desa untuk mempermudah layanan pemerintahan di tingkat desa, mulai dari layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, pengarsipan, penyajian profil dan berbagai informasi desa, keuangan desa, hingga ke program bantuan di tingkat desa.
“Selain itu implementasinya juga tidak hanya terbatas untuk wilayah desa, tapi kelurahan juga bisa memanfaatkan ini. Sehingga kami akan menerapkan layanan sistem informasi ini untuk seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kota Kotamobagu,” lanjutnya.
Diskominfo sendiri sudah memulai tahapannya dengan melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan se-kota Kotamobagu.
“Selasa kemarin, kami sudah mempresentasikan program ini dihadapan para Sangadi (Kepala Desa) dan Lurah se-Kota Kotamobagu. Setelahnya kami akan mulai turun ke desa dan kelurahan untuk melakukan pendampingan, agar sistem informasi ini bisa segera diterapkan,” ucap Fahri. (*/guf)

ZONA BOLTIM – Kasus pengrusakan terhadap bantuan perahu dari Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kepada kelompok nelayan Sinar Timur Desa Paret Timur, terus menuai sorotan.



ZONA KOTAMOBAGU — Pengadilan Negeri (PN) kembali menjalin kerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya (YLBH BMR) dalam penyelenggaraan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk tahun 2022. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Ketua PN, Andri Sufari, S.H, M.Hum., dan Ketua Umum YLBH BMR, Eldy Satria Noerdin S.H., Senin (3/1), di Kantor PN Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Ketua PN Kotamobagu, Andri Sufari, S.H, M.Hum., mengatakan kegiatan pelayanan Posbakum di tahun 2022 harus lebih maksimal. “Ini sudah kali ketiga YLBH BMR ditunjuk sebagai lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu. Jadi sudah paham bagaimana pelaksanaannya, dan tertib laporannya,” katanya.
Di sisi lain, ia meyakini penyelenggaraan layanan hukum oleh YLBH BMR akan menjadikan Posbakum lebih baik lagi kedepan. “Diagendakan ruangan Posbakum nantinya akan dipindah dekat dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Intinya Pengadilan berharap YLBH BMR mampu bekerja dengan baik di Posbakum, agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan hukum yang prima.” tutupnya.

Usai doa syukuran, Bupati dan Wabup meninjau seluruh ruangan serta peralatan medis di RSDP Ambang, diantaranya; ruang Unit Gawat Darurat (UGD), ruang bedah, ruang bersalin, ruangan ICCU, ruang perawatan bayi dan ruang perawatan anak serta ruang kelas 1 pasien rawat inap.
“Rumah sakit ini belum sepenuhnya rampung, masih ada pembangunan lanjutan nanti. Insha Allah setelah rumah sakit ini beroperasi, tahun depan akan dilanjutkan pembangunannya karena masih banyak yang harus dibenahi. Tapi untuk tahap awal pengoperasian, RS ini sudah sangat layak terutama dari kesiapan ruangan IGD, ruangan perawatan sampai ke ruangan persalinan semuanya sudah lengkap,” ungkap bupati.
Menurutnya, rumah sakit yang terletak di Desa Sumber Rejo itu dibangun untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Boltim. “Insha Allah satu atau dua tahun ke depan pemerintah daerah juga berencana membangun satu rumah sakit di wilayah pesisir. Pemerintah pusat pasti akan memberikan anggaran karena itu adalah fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19,” terang Bupati Sachrul.