Minggu, 3 Mei 2026
Beranda blog Halaman 322

Pemkot Gelar Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2022

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (31/3).

Mewakili Wali Kota Tatong Bara, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022 tingkat Kota Kotamobagu.

Adapun tema pembangunan tahun 2022 dalam Musrenbang tingkat Kota Kotamobagu kali ini, yakni; “Memantapkan peningkatan pelayanan dasar publik dan pemulihan ekonomi berdasarkan hasil evaluasi pembangunan”.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Sofyan Mokoginta, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun tahapan Musrenbang yang telah dilaksanakan, lanjut Sofyan, dari tingkat kelurahan/desa dan kecamatan digelar sejak 18 januari sampai 24 Februari 2021. Kemudian dilanjutkan rapat Forum Konsultasi Publik pada 26 Maret 2021 dan terakhir Musrenbang tingkat Kotamobagu yang dilaksanakan pada hari ini, 31 Maret 2021.

“Sebagaimana proses penjaringan usulan program dan kegiatan tahun 2022 yang telah kita lakukan melalui beberapa tahapan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu media sinkronisasi dan penyempurnaan usulan. Oleh karena itu, besar harapan kami pada tahapan ini melalui Musrenbang tingkat Kota Kotamobagu diperoleh sinergitas yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dengan masyararakat dan swasta serta segenap stakeholder terkait,” ucapnya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, tujuan diselenggarakannya Musrenbang Kota Kotamobagu adalah menampung berbagai masukan dan usulan dari Stakeholders dalam rangka penajaman, penyelarasan dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2022, untuk selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022.

“Melalui pelaksanaan Musrenbang Kota Kotamobagu tahun 2022, diharapkan dapat menghasilkan keluaran berupa penetapan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif berdasarkan bidang kewenangan atau fungsi Perangkat Daerah. Kemudian daftar prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Kotamobagu, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya dan daftar usulan kegiatan pada tingkat Pemerintah Kota, Propinsi dan Pusat,” paparnya.

Hadir dalam kegiatan Musrenbang, Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan SH, Anggota DPRD Kotamobagu, unsur Forkopimda, Sekda Kotamobagu, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, para asisten, pimpinan OPD, Perbankan, akademisi, wakil Ormas dan LSM. Musrenbang kali ini juga menghadirkan narasumber yakni; Kepala bidang infrastruktur dan perencanaan wilayah Bappeda Sulut, Ir Dani Karow, MT, Tenaga Alhi Perencanaan, Noldy Tuerah, PhD dan Kepala Bappelitbangda Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, SH. (guf)

Bupati Minta Pemprov Perhatikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Boltim

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA MANADO – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021, Rabu (31/3) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut.

Kegiatan dengan agenda Pembahasan Program Kerja TPID 2021 sekaligus pengukuhan TP2DD Provinsi Sulut ini, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se Sulut, dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen.

Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Boltim.

“Kami selaku Pemerintah Daerah, berharap agar Pemerintah Provinsi bisa memperhatikan ketersediaan pupuk bersubsidi,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati menyayangkan terkait koordinasi tingkat Pimpinan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait pengendalian Inflasi masih kurang, sehingga Bupati berharap kedepan Pemerintah Provinsi dapat lebih memperhatikan daerah Boltim.

“Kami berharap agar Boltim bisa mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi, karena sejauh ini Boltim merupakan salah satu daerah penghasil Holtikultura,” tambah Bupati.

Tidak lupa, Bupati mempromosikan kekayaan alam Boltim di hadapan Pemprov. “Boltim kaya dengan alamnya, pantai, gunung, danau, dan keanekaragaman satwa seperti ikan dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat hasil perkebunan Kopi yang telah diolah menjadi Kopi bubuk murni dengan label Kopi Boltim. Kopi Boltim ini yang perlu diangkat ditingkat Provinsi bahkan Nasional,” tutup Bupati.

Menjawab pertanyaan Bupati terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, Sekprov mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi tidak membedakan Kabupaten/Kota dalam penyaluran pupuk bersubsidi. “Jumlah pupuk yang beredar dibatasi oleh kuota dan mungkin perlu pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran yang tepat sasaran,” jawab Sekprov. (*/guf)

Penyaluran BST, BPNT dan PKH Belum Bisa Dilakukan, ini Kendalanya

Penulis
Bagas Triangga
-
Sandy Farianto.

ZONA KOTAMOBAGU – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kotamobagu belum bisa dilakukan. Pasalnya, Dinas Sosial (Dinsos) selaku instansi teknis yang menangani hal itu masih memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Soal bantuan sosial, kami dari Dinas Sosial masih dalam tahap perbaikan data. Minggu lalu kami berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil soal data penerima. Ternyata banyak penerima bantuan ini yang tidak memiliki kartu keluarga Kotamobagu,” kata Kepala Seksi Identifikasi dan Pendataan Sosial, Sandy Farianto.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga saat ini masih menunggu petunjuk Kementrian Sosial (Kemensos) mengenai data penerima bantuan hasil perbaikan.

“Mudah-mudahan bisa secepatnya tuntas, dan pekan ini KPM sudah bisa menerima bantuan,” ungkapnya. (guf)

Extra Laundry Utamakan Kepuasan Pelanggan

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA EKONOMI — Salah satu usaha yang selalu punya peluang baik di pasar bisa jadi adalah usaha laundry kiloan. Apalagi jika tinggal di kota-kota yang terkenal dengan mobilitas tinggi dan aktivitas yang cukup sibuk sehari-harinya.

Layanan mencuci dan menyetrika pakaian ini jadi pilihan sebagian besar masyarakat untuk memastikan mereka tetap memiliki pakaian bersih setiap harinya. Bisnis ini bisa jadi pilihan usaha yang sangat menguntungkan ketika dilakukan dengan tekun.

Seperti dilakukan Resa Kawulusan, warga Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Dengan membuka usaha laundry kiloan di Kelurahan Kotobangon, sejak 1 Oktober 2019.

Usaha laundry kiloan miliknya yang diberi nama Extra Laundry terbilang sukses. Hal itu dilihat dari permintaan pelanggan yang terus meningkat, sehingga jumlah karyawannya pun ikut ditambah.

“Awalnya hanya satu, kemudian semakin hari permintaan banyak sehingga karyawan sudah menjadi enam orang,” ujar Reza pemilik Extra Laundry.

Bahkan ia katakan, pendapatannya bisa mencapai puluhan juta setiap bulan. “Cukuplah untuk kebutuhan keluarga dan gaji karyawan,” tuturnya.

Ia menyampaikan pelanggan Extra Laundry dipastikan tak akan kecewa karena alat yang digunakan sangat baik.

“Kita menggunakan detergen chemical khusus untuk menghilangkan bakteri. Dan pada saat packing, kita semprotkan parfum grade A untuk membunuh virus, sebab alcoholnya 70 persen. Kemudian kita juga menggunakan setrika uap khusus agar pakaian tidak mudah hangus,” tuturnya.

Selain itu, kata Resa, extra laundry menggunakan satu mesin untuk satu pelanggan.

“Ini agar pakaianya tidak tercampur dengan yang lain. Mesin yang kami gunakan memiliki sistem allergy care untuk mengeliminasi zat penyebab alergi yang tak terlihat. Kemudian steam refresh untuk mengurangi kusut dan bau dalam 20 menit serta steam softener untuk melembutkan pakaian dengan bersih,” tambahnya. (guf)

Wali Kota Hadiri Rakordawasin Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakordawasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (30/3/2021) pagi.

Rakor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, ini sendiri mengangkat tema “Pariwisata Sulawesi Utara Bangkit, Menuju Masyarakat Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera”.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE., dalam pemaparannya menyampaikan rencana pengembangan destinasi wisata di Sulawesi Utara, dimana Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata Super Prioritas.

“Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata super prioritas, ini tentu berkonsekuensi anggaran yang tentu menjadi perhatian kita bersama, sehingga KPK meminta kepada para kepala daerah se-Sulawesi Utara agar memanfaatkan keberadaan APIP baik itu Itjen Kemendagri, BPKP dan Inspektorat di daerah, dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” ujar Gubernur Olly.

Menurut Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, pelaksanaan rakor sangat strategis karena terkait pengawasan penggunaan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.

“Materi yang dibahas adalah peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendorong pembangunan di Sulawesi Utara khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Kotamobagu sendiri sebagai kota jasa dan perdagangan, juga intens dalam pengembangan sektor pariwisata,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut menurut Wali Kota, kegiatan seperti ini sangat strategis juga untuk penyelenggaran negara khususnya para kepala daerah agar lebih meningkatkan pengawasan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.

“Kegiatan seperti ini sangat baik dalam rangka mengingatkan kita selaku penyelenggara negara untuk senantiasa update terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dalam rangka pelaksanaan anggaran di daerah senantiasa dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” ucap Wali Kota.

Pembicara dalam rakor kali di antaranya Alexander Marwata, Ak., SH, CFE
Wakil Ketua KPK RI, Agustina Arumsari, AK., M.H., CFE, CGrA., CA., QIA, Deputi Kepala BPKP Bidang investigasi, dan Bachtiar Sinaga, SE., MM., CRGP, Inspektur I pada Itjen Kemendagri. (guf)

Pemkab Boltim Gelar Musrenbang Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2022

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, bertempat di gedung aula lantai tiga Sekretariat Daerah, Kantor Bupati, Senin (30/3).

Sekretaris Daerah (Sekda), Sonny J Warokka saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, forum Musrenbang memiliki arti penting. Lewat forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi, sehigga tercapai kesepakatan RKPD yang akan dilaksanakan tahun 2022 dengan tema ‘Peningkatan sumber daya Manusia yang berkualitas, kesehatan, infrastruktur terkait usaha tani, akses wisata, penguatan UMKM dan Koperasi, untuk percepatan pemulihan ekonomi’.

“Saya berharap agar Musrenbang hari ini tidak hanya sebatas untuk menggugurkan kepentingan, tapi dapat dijadikan sebagai wadah penyaluran pemikiran yang konstruktif, kreatif dan inovatif oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Bolaang Mongondow Timur,” harap Sekda.

Lanjut Sekda, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

Oleh karena itu, lanjut Sekda, secara substansial RKPD memuat seluruh program kegiatan dan pemanfaatan keuangan daerah, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah.

“Secara formal, RKPD menjadi landasan penyusunan kebijakan anggaran sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara,” terang Sekda.

Sekda menambahkan, dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, dapat memperhatikan skala prioritas, memiliki sasaran yang jelas serta indikator yang terukur, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan bertahap, berjenjang dan berlanjut, seiring dengan paradigma pembangunan dari Money Follow Function menjadi Money Follow Program, dan menjadi Money Follow Priority Program.

“Sehingga perlu Saya tegaskan kembali kepada pimpinan perangkat daerah, dalam pengusulan program kegiatan benar-benar berasaskan kebutuhan bukan keinginan, serta selalu memperhatikan keterkaitan semua unsur. Agar tercipta keselarasan antara dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya, baik RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Daerah, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah,” jelas Sekda.

Musrenbang tersebut turut dihadiri Asisten I, Asisten III, Wakil Ketua DPRD, serta seluruh jajaran terkait baik Forkopimda hingga Pemerintah Desa. Musrenbang kali ini juga menghadirkan Pemateri via Zoom yakni Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda Sulut, Danny Karouw. (*/guf)

Diikuti 400 Peserta, Seleksi Paskibraka Ketat dan Transparan

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Sebanyak 400 siswa-siswi dari SMA/SMK sederajat se-Kota Kotamobagu mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2021, yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sejak Senin (29/3) kemarin.

Tahapan seleksi dibagi dua sesi yang dipusatkan di Lapangan Boki Hotinimbang dan Kantor Dispora.

Kepala Dispora Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi mengatakan, seleksi tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Dimana, seleksi dilakukan dengan cara turun langsung ke Sekolah.

Antusias dari para peserta yang ingin ikut seleksi ini, ungkap Anas, sangatlah besar.

“Sangat luar biasa antusias para peserta. kami tentu sangat mengapresiasi para siswa-siswi yang sangat bersemangat mengikuti seleksi ini. Namun, kita harus mencari mana yang terbaik. Nantinya, disaring menjadi 200, kemudian dipilih 36 yang terbaik yaitu 17 putri dan 19 putra,” kata Anas.

Lanjut dia, Pemkot dan panitia pelaksana seleksi yang lain sudah berkomitmen untuk melaksanakan seleksi paskibraka ini sesuai dengan ketentuan.

“Seleksi harus dilakukan secara ketat dan transparans. Saya percaya panitia seleksi sudah sangat paham akan hal itu. Sehingga siapapun yang terpilih nantinya, adalah benar-benar mereka putra dan putri terbaik dari yang terbaik,” pungkasnya. (guf)

Pemkot Launching Layanan Cuti dan Kenaikan Gaji Berkala Online Bagi ASN

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Launching Implementasi Layanan Cuti dan Kenaikan Gaji Berkala Online Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Kotamobagu, bertempat di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (30/3).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Sarida Mokoginta mengatakan, cuti menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu bagi setiap PNS, dengan mengikuti aturan pemberian hak cuti yang diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Menurutnya, sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 341, maka ditetapkan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

“Pemberian hak cuti bagi PNS bertujuan memberikan kesegaran jasmani dan rohani, untuk mengatasi kejenuhan yang berimbas kepada penurunan produktifitas kerja. Dengan cuti diharapkan PNS dapat termotivasi dan berkontribusi lebih besar lagi bagi instansinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan antusiasme PNS dalam bekerja, dan high work performance dapat dicapai dan pemberian cuti bagi pns ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara tugas dan kehidupan pribadi setiap individu,” ujar Sarida.

Dalam acara Launching Pelayanan Cuti dan Kenaikan Gaji Berkala Secara Online pada Aplikasi SIAP-ASN ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu Ir. Sande Dodo, MT mengimbau kepada seluruh pengelola kepegawaian agar pengajuan usulan cuti dapat sesuai dan tidak menyalahi aturan administrasi kepegawaian.

“Karena pemberian cuti bagi PNS merujuk pada peraturan dan ketentuan yang telah diatur pemerintah, maka diharapkan kepada para peserta yang hadir untuk dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari ketentuan-ketentuan, tata cara dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti selalu memperhatikan update data masing-masing PNS,” imbuh Sekda. (guf)

Dukung Penempatan PMI Profesional, BP2MI Tandatangani Kerjasama dengan Pemda Kepulauan Sangihe

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA JAKARTA – Sebagai bentuk nyata penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) profesional dan kompeten ke berbagai negara, khususnya Jepang, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (29/3).

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe selain memiliki keindahan alam, daerah ini juga memilki prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, seperti peraihan medali emas dalam ajang olimpiade matematika tingkat pelajar di Australia pada tahun 2019. Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi daerah yang potensial.

“Kita tahu persis kondisi negara kita di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, angka pengangguran bertambah, angkatan kerja juga sangat tinggi, sehingga kontraksi ekonomi secara global berpengaruh ke negara kita. Salah satu solusinya adalah bagaimana angka pengangguran yang sangat tinggi mampu disiasati oleh BP2MI agar kami dapat menempatkan PMI ke negara penempatan, walau hingga hari ini baru ada 17 negara penempatan yang membuka kesempatan untuk masuknya Pekerja Migran Indonesia,” ungkap Benny saat tandatangani PKS di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta, Senin (29/3/2021).

Menurut Benny, Jepang menawarkan banyak peluang kerja, yaitu 345 ribu selama 5 tahun, terhitung dari tahun 2019 hingga 2024. “Sayangnya kita belum bisa memenuhi keseluruhan yang diminta oleh pihak Jepang. Dengan gaji rata-rata Rp 22 juta per bulan untuk kontrak kerja selama 5 tahun, angka tersebut berada di atas rata-rata gaji pekerja migran di negara lain,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Benny, Jepang juga mememiliki hukum atau aturan terkait pelindungan ketenagakerjaan yang sangat kuat dalam memberikan jaminan pelindungan ketenagakerjaan, sehingga peluang kerja di Jepang harus dapat ditangkap secara cerdas oleh pemerintah, dalam hal ini BP2MI.

Ia mengatakan, kebutuhan pemerintah Jepang mencapai 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema Government to Government (G to G) dan 70 ribu untuk skema Specified Skilled Worker (SSW), sedangkan baru 20 persen dari kebutuhan tersebut yang dapat terpenuhi.

“Jadi, peluang kerja yang terbuka masih sangat besar. Terkait hal tersebut, BP2MI memastikan untuk dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan sebaik mungkin, seperti dengan memastikan bahwa proses migrasi dilakukan dengan aman dan Pekerja Migran Indonesia berangkat melalui jalur yang benar,” jelasnya.

Benny menyebut, bahwa PMI adalah pahlawan devisa yang layak diperlakukan dengan sangat baik dengan fakta bahwa mereka menyumbangkan devisa sebesar Rp 159,6 trilyun, yang menjadi urutan kedua terbesar setelah sektor migas. Untuk meningkatkan penempatan PMI yang memiliki kualifikasi yang kompeten, maka keahlian dan keterampilan di sektor pekerjaan dan jenis jabatan yang mereka pilih harus diperkuat. Kemampuan bahasa asing yang digunakan di negara penempatan, kesiapan mental dan fisik, dan pemantapan ideologi Pancasila juga harus diperkuat.

Benny juga menyampaikan apresiasinya kepada UPT BP2MI Manado yang telah membuka jalinan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe serta menyebutkan bahwa terkait teknis penempatan program SSW ke Jepang, pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe bisa langsung berkoordinasi dengan UPT BP2MI Manado.

Ditempat yang sama, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabez Ezar Gaghana, menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi angka pengangguran yang cukup tinggi akibat pandemi COVID-19. Kerja sama ini diharapkan menjadi salah satu solusi terkait kondisi saat ini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, yang memfasilitasi dan memberikan ruang bagi daerah untuk melaksanakan kerja sama dan melaksanakan apa yang menjadi harapan dan kerinduan masyarakat terkait lapangan kerja,” ujar Jabez.

Hadir langsung dalam penandatanganan tersebut yaitu, Bupati Kabupaten Sangihe, Jabez Ezar Gaghana; Josephus Kakondo Bae, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe; Demsy Sumendap, Ketua Komisi II DPRD; dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Doktarius Pangandaheng. (*/guf)

Roti Panggang Ala Pondok Ngopi 43 Banjir Peminat

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA EKONOMI – French Toast atau roti panggang mulai trend di Kota Kotamobagu. Nyatanya, cemilan yang bisa dibilang makanan berat ini sudah banyak ditemukan baik dari pelaku UMKM maupun di beberapa kedai kopi di Kota Kotamobagu.

Berbahan dasar Roti dan bahan-bahan campuran lainnya, berupa patty, keju, telur, sayur selada serta masih bisa ditambahkan sesuai kenginan, ternyata toast ini memiliki banyak peminat di Kota Jasa ini.

Salah satu kedai kopi yang menyajikan hidangan toast ini, adalah pondok ngopi 43. Kedai kopi yang terletak di Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu timur.

Pemilik kedai pondok ngopi 43, Sumantri Ismail mengatakan, selain banyak peminat, pembuatan serta bahan baku yang mudah ditemukanlah jadi alasan menjadikan toast ini sebagai menu pelengkap di kedai kopi ini.

“Peminat sangat banyak. Bahkan ketika kedai dibuka pesanan pertama selain kopi itu, langsung menuju ke menu yang satu ini,” ungkap Tri sapaan akrabnya.

Soal harga, masih terbilang bersahabat. Pasalnya, hanya dengan Rp15 ribu, sudah bisa menyantap French toast ala Pondok Ngopi 43 ini. Apa lagi dipasangkan dengan segelas cokelat panas.

Menurut Tri, keuntungan yang diraupnya dalam penjualan french toast ini bisa menambah penghasilan kedai. “Keuntungan Alhamdulillah bisa menambah omset dari kedai ini,” tukasnya.

Jika ingin mencoba toast ini, bisa langsung ke kedai pondok ngopi di sebelah kanan jalan raya dari arah pusat Kota. Atau bisa melakukan delive dengan menggunakan jasa ojek online. (*/guf)

1...321322323...698Halaman 322 dari 698
©