Bupati Boltim: Kinerja Kurang Baik Akan Dievaluasi

Penulis

-

Kamis, 18 Maret 2021

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto meminta Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para sangadi (kepala desa) dan perangkat desa, untuk tidak perlu khawatir dengan ancaman mutasi dan pemberhentian dari jabatan. Hal ini diutarakan bupati dalam berbagai kesempatan bersama masyarakat, termasuk pada kegiatan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi di wilayah Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Nuangan dan Motongkad, beberapa hari lalu.

Menurut bupati, kinerja dari masing-masing ASN, sangadi dan perangkat desa menjadi penentu dalam proses mutasi ataupun pemberhentian dari jabatan. “Kalau kinerja bapak-ibu (ASN, sangadi dan perangkat desa) baik, tentu kita akan tetap bersama-sama. Tapi kalau kinerjanya kurang baik, maka akan dievaluasi. Fokus saja bekerja, dan tunjukan (kinerja) yang terbaik,” kata bupati.

Bupati mengungkapkan, selama kepemimpinannya bersama Oskar Manoppo sebagai Wakil Bupati, tak ada istilah yang menang berkuasa, yang kalah berpuasa.

“Saya dan Pak Oskar adalah bupati dan wakil bupati semua masyarakat Boltim. Bukan hanya yang memilih kami. Saya dan Papa Zaki (Oskar Manoppo) ingin memberikan pendidikan politik yang santun dan beretika. Selama pemerintahan kami, tidak ada istilah; yang menang berkuasa, yang kalah berpuasa. Saya cinta kalian semua,” ungkap bupati.

Bupati mengatakan, jabatan bupati dan wakil bupati yang melekat kepada dirinya dan Oskar Manoppo adalah amanah yang sifatnya sementara. “Jabatan ini adalah amanah. Kita jangan pernah congkak dan sombong. Masa berganti, dan akan ada pemimpin baru yang lahir. Apa yang buruk dari pemimpin sebelumnya, kita tinggalkan. Sebaliknya, apa yang baik kita ikuti,” tutur bupati.

Bupati dan wakil bupati saat ini sedang giat-giatnya membangun rekonsiliasi dengan masyarakat Boltim. Hal itu dimaksudkan untuk menyatukan kembali masyarakat yang sempat terkotak-kotak pasca gelaran Pilkada. (*/guf)

Wali Kota Tatong Bara Hadiri RUPS PT Bank SulutGo

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 18 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulut-Go), bertempat di Yama Resort Tondano, Kabupaten Minahasa, Kamis (18/3).

Dalam RUPS Tahunan para pemegang saham Bank SulutGo ini, dibahas dua agenda utama yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan RUPS Luar Biasa.

“Agendanya ada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang membahas laporan tahunan selama tahun buku 2020 dan pengesahannya, penetapan penggunaan laba bersih, dan penetapana CSR. Selain itu dilaksanakan juga RUPS Luar Biasa untuk untuk pengesahan Dana Setoran Modal Tahun 2020, pemenuhan modal inti Bank, persetujuan dan penetapan piutang, hingga penetapan Pengurus Periode 2021-2025,” ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Kota Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus, Kamis (18/3).

Menurut Sugiarto, kehadiran Ibu Wali Kota dalam RUPS mewakili Pemerintah Kota Kotamobagu yang juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Bank SulutGo.
“Ibu Wali Kota hadir atas nama Pemkot Kotamobagu sebagai salah satu pemegang saham. Dan saat ini kegiatannya masih terus berlangsung. Kami berharap keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS ini akan lebih meningkatkan kinerja dari Bank SulutGo terutama dalam memberikan pelayanan terhadap Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo,” ucapnya.

Kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan kewajiban bagi para peserta membawa hasil tes Rapid Antigen.

“Pihak Bank SulutGo sangat ketat menerapakn protokol kesehatan dalam pelaksanaan RUPS tahun ini. peserta yang dapat masuk ke ruang rapat dibatasi hanya 1 orang untuk setiap pemegang saham dan tetap menerapkan 3 M,” ungkap Sugiarto, yang ikut mendampingi Wali Kota dalam kegiatan. (guf)

Satlantas-Pemkot Kotamobagu Finalisasi Draft MoU Penerapan Tilang Elektronik

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 18 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) segera diterapkan di wilayah Kota Kotamobagu. Hal ini setelah Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kotamobagu menggelar rapat bersama dengan instansi teknis Pemkot Kotamobagu yakni, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kotamobagu, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo, Kamis (18/3).

“Iya tadi kita rapat bersama Satlantas Polres Kotamobagu, Dishub dan Bagian Hukum, membahas finalisasi draft MoU penerapan e-tilang,” kata Kepala Dinas Kominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii.

Menurut Fahri, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang dilaksanakan di Kantor Satlantas Polres Kotamobagu beberapa hari lalu. “Agendanya untuk membahas poin-poin kerjasama dalam draft MoU dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Pemkot Kotamobagu dan Polres Kotamobagu terkait penerapan e-tilang di wilayah Kota Kotamobagu,” ujarnya.

“Rapat masih akan dilanjutkan pada Senin 22 Maret 2021, untuk finalisasi akhir terhadap draft Mou dan PKS, sebelum ditandatangani oleh para pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-tilang,” tambahnya.

Sebelumnya, kata Fahri, Dinas Kominfo sendiri dalam keterlibatan tilang elektronik ini, yakni penggunaan fasilitas CCTV yang telah terpasang di 8 titik di Kota Kotamobagu, Diantaranya; Di pintu masuk Kotamobagu Kelurahan Mongkonai, traffic light perempatan Kelurahan Molinow, traffic light perempatan kelurahan Mogolaing, bundaran Paris Kotamobagu, traffic light perempatan MABM Kotamobagu, depan kantor Wali Kota Kotamobagu, Pertigaan SDN 1 Kotamobagu dan traffic light di perempatan Kelurahan Matali.

“Prinsipnya Pemkot Kotamobagu sangat terbuka, sebagaimana selalu yang disampaikan oleh Wali Kota kalau seluruh fasilitas infrastruktur yang ada, kami membuka diri untuk bekerja sama dengan seluruh pihak, terutama dari Polri, sebab ini juga terkait dengan kebutuhan dan kenyamanan bersama, dalam hal kedisiplinan berlalu lintas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kotamobagu, AKP Novita Citra Restika SIK mengatakan, pihaknya dalam penerapan tilang elektronik bekerja sama dengan Pemkot Kotamobagu. “Penerapan ETLE launching tanggal 24 Maret seluruh indonesia, termasuk Kota Kotamobagu,” singkatnya. (guf)

ASN Sekretariat DPRD Kotamobagu Jalani Program Vaksinasi

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 18 Maret 2021

Sekretaris DPRD Kotamobagu, Moh Agung Adati dilakukan skrining oleh petugas Dinkes sebelum disuntik vaksin.

ZONA KOTAMOBAGU — 22 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu telah menjalani vaksinasi Covid-19 gelombang kedua untuk dosis pertama, yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kamis(18/3).

Pantauan di lapangan, ASN Setwan mulai mendaftarkan diri dengan memberikan KTP elektronik kepada petugas vaksinator. Usai mendaftarkan diri di meja pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atau skrining awal sebagai salah satu syarat untuk dapat lanjut ke tahap vaksinasi.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh Agung Adati usai menjalani proses pendaftaran dan skrining awal vaksinasi menuturkan, pelaksanaan vaksinasi kepada ASN Setwan yang dilaksanakan adalah lanjutan vaksinasi yang dilaksanakan kepada ASN Pemkot sejak awal pekan. “Hari ini giliran ASN Sekretariat Dewan divaksin,” kata Agung.

Lanjut Agung, usai vaksinasi kepada seluruh ASN Setwan akan dilanjutkan kepada Anggota DPRD Kotamobagu. “Kalau anggota legislatif nanti hari Selasa. Jadwalnya hari selasa pekan depan,” pungkasnya.

Selain ASN Setwan, vaksinasi juga dilakukan kepada ASN Dinas P3A, Dinas Satpol-PP Kotamobagu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (guf)

Tingkatkan Pengelolaan Keuangan, Pemkab Boltim Teken MoU Bersama BPKP dan BSG

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 17 Maret 2021

ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjalin kerjasama dengan PT. Bank SulutGo dan BPKP Perwakilan Sulut, terkait pemanfaatan aplikasi Kas Daerah (KasDa) secara online system yang terintegrasi dengan aplikasi Simda Keuangan.

Kerjasama ini tertuang lewat Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandangani langsung Bupati Sam Sachrul Mamonto, bersama Dirut PT. Bank SulutGo Jeffry A. M. Mendeng, serta Kepala BPKP Perwakilan Sulut Setya Nugraha.

Penandatanganan MoU ini sendiri bertujuan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan di Kabupaten Boltim. Dimana, kerjasama berlaku selama lima tahun kedepan, terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman.

Bupati Sam Sachrul Mamonto, melalui sambutannya mengatakan, ada sejumlah hal mendasar yang menjadi pertimbangan sehingga dilaksanakannya MoU. Antara lain, bahwa Pemkab Boltim bermaksud memanfaatkan pengembangan teknologi informasi yang dimiliki oleh BPKP yakni layanan Simda keuangan, serta aplikasi KasDa online yang dimiliki oleh PT Bank SulutGo.

“Dengan adanya MoU ini, dapat mempermudah kita dalam hal pelayanan, penyajian data keuangan serta mengurangi resiko kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah,” kata Sachrul.

Dalam kesempatan ini, Sachrul pun sedikit menyinggung pengalamannya saat pernah menjabat anggota Dewan Komisaris PT Bank SulutGo pada tahun 2016 hingga 2018 silam.

“Dengan pengalaman pernah menjadi bagian dari Komisaris PT. Bank SulutGo, saya sangat paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk kemajuan PT. Bank SulutGo yang juga merupakan satu-satunya Bank milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tuturnya.

Mengakhiri sambutan, Sachrul pun menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada pihak PT. Bank Sulutgo dan BPKP Perwakilan Sulut, yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan Pemkab Boltim, dalam memajukan daerah Boltim untuk kedepannya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bank SulutGo Cabang Utama Manado ini, turut dihadiri Wakil Bupati Boltim Oscar Manoppo, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Sony Warokka serta sejumlah pimpinan SKPD terkait. (*/guf)

Buka Bimtek DPRD, Ini Harapan Bupati Boltim

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 17 Maret 2021

ZONA BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), anggota DPRD Boltim, tentang LKPJ dan RPJMD Pertanggungjawaban APBD serta Pengelolaan Keuangan Daerah, bertempat di Swissbell Hotel Maleosan Manado, Rabu (17/3).

Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 16-19 Maret 2021 tersebut, diikuti pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Boltim.

Dalam sambutannya, Bupati Sachrul mengatakan, peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. “Salah satu fungsi yang dimiliki DPRD adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Terutama pada peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD dan perencanaan pembangunan atau RPJMD,” ungkap Sachrul.

Mantan Ketua DPRD Boltim ini berharap, anggota DPRD harus mampu melihat secara jernih terhadap berbagai perspektif dan dinamika empirik yang telah berjalan selama ini. “Untuk itu, melalui bimtek ini, saya harapkan akan diperoleh hasil atau tindaklanjut secara konkrit sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan dan perumusan program kegiatan di tahun-tahun akan datang,” harapnya.

Turut hadir dalam pembukaan Bimtek tersebut, Wakil Bupati Boltim, Oskar Manoppo, Sekretaris Daerah (Sekda) Sonny Waroka, Ketua Tim Penggerak PKK Boltim, Seska Ervina Mamonto Budiman, Assisten 1 Pemkab Boltim, Priyamos SH MM, Kepala Dinas Kominfo Boltim, Ikhlas Pasambuna, Sekretaris DPRD Boltim, Ade Herly Mokoginta dan Kepala Bagian TUP, Satriadi Tunggil. (*/guf)

Kimia Farma Dukung Pemkot Kotamobagu Dalam Peningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 17 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Kotamobagu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui RSUD Kota Kotamobagu menggandeng PT. Kimia Farma Apotek untuk bekerjasama.

Kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Kotamobagu dan PT Kimia Farma Apotek yang ditandatangani oleh Wali Kota Kotamobagu dan Manager Bisnis PT Kimia Farma Apotek Sulawesi Utara, pada 3 Maret 2021 lalu.

Menindaklanjuti MoU tersebut, dilakukan Adendum Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Kota Kotamobagu dr. Wahdania Mantang, M.Kes. bersama Manager Bisnis PT. Kimia Farma Apotek Sulawesi Utara Apt. Winastanto Wibowo, S.Farm, dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara dan Sekretaris Daerah, Sande Dodo, bertempat di Hotel Swiss Bell Manado, Rabu (17/3).

Bentuk kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak ini berupa pelayanan apotek, support pengadaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu.

Dalam kata sambutannya, Wali Kota Kotamobagu menyampaikan, bahwa dengan adanya Kimia Farma di Kotamobagu umumnya dan terkhusus di RSUD Kota Kotamobagu dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kotamobagu. “Selaku Wali Kota Kotamobagu saya berharap agar kerjasama ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama,” ujar Tatong.

Sementara itu, Manager Bisnis PT. Kimia Farma Apotek Sulawesi Utara Apt. Winastanto Wibowo, S.Farm, menegaskan bahwa kerjasama ini adalah bentuk Hadirnya BUMN untuk Indonesia. Selain itu, kerjasama ini juga merupakan salah satu bentuk sinergi BUMN dengan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal dan optimal.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kota Kotamobagu, Sande Dodo, Kepala BPKD Kotamobagu, Sugiarto Yunus, Management RSUD Kota Kotamobagu, dan Staf Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Manado. (guf)

Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemkot MoU dengan BPKP-BSG

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 17 Maret 2021

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta Bank Sulut-Gorontalo (BSG) terkait pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Kotamobagu.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Kepala Perwakilan BPKP Setya Nugraha dan Direktur Utama (Dirut) BSG Jeffry A. M. Dendeng. Serta penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Sugiarto Yunus, Kepala Perwakilan BPKP, Setya Nugraha dan Pimpinan Cabang BSG Kotamobagu, Jummy Roboth, bertempat di Kantor Pusat BSG, Manado, Rabu (17/3).

“Terima kasih kepada BPKP dan BSG untuk kesediaannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, semoga kedepan dengan dukungan dari BPKP selaku APIP dan BSG selaku pengelola RKUD, pengelolaan keuangan kota kotamobagu yang lebih baik lagi, lagi dan lagi,” kata Wali Kota Tatong Bara.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Setya Nugraha menuturkan, akan selalu siap membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Kotamobagu dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan di daerah. “Kami terbuka untuk segala bentuk konsultasi dan permintaan atensi dari pemda. Tupoksi sebagai aparat pengawas interen pemerintah kami berkomitmen untuk senantiasa mengawal pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan pemda,” ucap Setya.

Terpisah, Kepala BPKD Kotamobagu Sugiarto Yunus mengatakan, MoU yang dilaksanakan antara BPKP Sulawesi Utara (Sulut) dan BSG adalah pemanfaatan aplikasi kas daerah secara online sistem yang terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan Pemkot Kotamobagu.

Sedangkan PKS, kata Sugiarto, adalah pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi, antara rekening kas umum daerah dengan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan Pemkot Kotamobagu. “Inti dari MoU dan PKS adalah terkait dengan pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Pemkot Kotamobagu yaitu SIMDA (BPKP) dan Kas daerah (Kasda) online (BSG),” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya MoU dan PKS ini, pengelolaan keuangan Pemkot Kotamobagu kedepan akan semakin baik lagi. “Dengan adanya MoU dan PKS maka akan diintegrasikan antara Kasda online dengan Simda Keuangan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” pungkasnya. (guf)

Sukses Salurkan BLT Dandes 2020, Bupati Beri Penghargaan 10 Desa di Kecamatan Motongkad

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto, menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 10 desa di Kecamatan Motongkad, yang telah sukses menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa (Dandes) tahun 2020.

10 Desa yang menerima penghargaan tersebut yakni; Motongkad, Motongkad Utara, Motongkad Selatan, Motongkad Tengah, Atoga Timur, Molobog, Molobog Barat, Molobog Timur, Jiko serta Jiko Utara.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa yang sudah bekerja maksimal dalam penyaluran BLT yang bersumber dari Dandes tahun 2020.

“Kami selaku pemerintah Kabupaten Boltim mengucapkan terima kasih kepada para sangadi yang sudah bekerja maksimal dalam penyaluran BLT tahun 2020,” ujar Sachrul saat kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Motongkad, Selasa (16/3).

Dirinya juga berharap agar para sangadi dapat menjaga kualitas kinerjanya dengan terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Saya dan pak Oskar berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan, dan untuk sangadi yang belum mendapatkan penghargaan ini agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (*/guf)

Bupati Larang Sangadi Posisikan Keluarga Dekat dalam Pemerintahan Desa

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 16 Maret 2021

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto meminta sangadi (kepala desa) untuk tidak memposisikan keluarga dekat dalam jabatan-jabatan strategis di dalam desa. Hal ini diungkapkan bupati saat memberi sambutan pada kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Tutuyan, Senin (15/3) kemarin, di Desa Kayumoyondi.

“Sangat tidak baik ketika dalam pemerintahan desa terdapat keluarga dekatnya sangadi. Misalnya, suaminya sangadi, sekdes atau bendahara adalah anak, istri atau saudara dekatnya. Selama pemerintahan saya dan Pak Oskar, saya tidak mau ada yang begitu,” kata bupati.

Bupati mengungkapkan, sistem pemerintahan di dalam desa akan berjalan baik bila tidak ada nepotisme di dalamnya. “Saya sudah mencontohkan. Ketika terpilih jadi bupati, Mama Icat (Seska Ervina Budiman) mundur sebagai Anggota DPRD Boltim. Sekarang pengunduran dirinya sedang berproses,” ungkap bupati.

Disisi lain, bupati menekankan kepada sangadi dan perangkat desa untuk terus memberi pelayanan prima kepada masyarakat. “Pelayanan masyarakat harus maksimal, dan tidak boleh membeda-bedakan. Semua masyarakat harus diperlakukan sama. Tidak boleh hanya memprioritaskan orang-orang tertentu. Misalnya, bantuan hanya diberikan kepada orang yang memilih Sachrul-Oskar di Pilkada. Harus disamaratakan. Bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima,” ujar bupati. (*/guf)