Bangun Drainase dan Paving Block, Dinas PUPR Alokasikan Anggaran 1,6 miliar

Penulis

-

Rabu, 20 Januari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk pekerjaan pembangunan drainase dan paving block.

Kepala Dinas PUPR melalui Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Yeyen Yambo mengatakan, ada beberapa pekerjaan drainase dan paving block yang nantinya akan dikerjakan.

“Ada 6 paket drainase dan 6 paket paving block yang tersebar di beberapa desa yang akan dikerjakan tahun 2021 ini,” kata Yeyen, Rabu (20/1).

Ia menjelaskan, 6 paket Drainase itu akan dikerjakan di enam desa dan kelurahan. “Terbagi di Desa Kopandakan, poyowa besar, Tumobui, pontodon, serta Kelurahan Kotamobagu dan Gogagoman dengan total anggaran Rp939.825.625,” jelasnya.

Untuk pekerjaan Paving block, lanjut Yeyen, terbagi di Kelurahan Kotobangon 2 titik, Gogagoman 2 titik, Genggulang dan Desa Kopandakan dengan total anggaran sebesar Rp744.984.382.

“Saat ini, masih sementara survey semua paket pekerjaan, kalau sudah selesai langsung berkoordinasi dengan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) terkait tahapan selanjutnya,” pungkasnya. (guf)

Hadapi Gugatan, KPU dan Bawaslu Boltim Siapkan Alat Bukti, Saksi dan Fakta Pengawasan

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 19 Januari 2021

ZONA BOLTIM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) siap menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) yang digugat pasangan Amalia Ramadhan Sehan Landjar – Uyun Kunaefi Pangalima (AMA-UKP) dan Suhendro Boroma – Rusdi Gumalangit (SB-RG), di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pihak termohon dalam sengketa itu, KPU sudah menyiapkan berbagai jawaban maupun dokumen dan saksi.

“Kita juga akan ikut rakor (rapat koordinasi) PHP di Jakarta berkaitan dengan sengketa PHPKADA di MK,” kata Komisioner KPU, Devita Pandey.

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah menyusun jawaban terkait sidang PHPKADA di MK. Selain itu, alat bukti pendukung serta saksi juga sudah disiapkan. “Personil sudah kita siapkan, baik dari KPU maupun PPK. Nantinya pihak pemberi keterangan juga ada dari Bawaslu. Terkait pengacara, kita akan koordinasi dengan KPU Provinsi,” ungkapnya.

Senada, Pimpinan Bawaslu, Hariyanto, menuturkan pihaknya juga siap memberi keterangan pada persidangan di MK. Namun demikian, pihaknya kata dia hingga kini masih menunggu pemberitahuan resmi dari MK terkait proses persidangan. “Kami sudah menyiapkan alat bukti disertai fakta-fakta pengawasan di lapangan,” tuturnya. (**)

Selain Perjuangkan Tambahan Anggaran “Bedah Rumah”, Wali Kota juga Lobi Anggaran Penanganan KOTAKU di Kementerian PUPR

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 19 Januari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Selain memperjuangkan tambahan anggaran “bedah rumah” Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, juga tengah melakukan lobi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melanjutkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di wilayah Kota Kotamobagu.

Menurut Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Chelsia Paputungan, pihaknya masih menunggu respon Kementerian PUPR terkait pengajuan proposal yang telah disampaikan dan berharap bisa segera mendapat jawaban.

“Saat ini Ibu Wali Kota masih berada di Jakarta untuk mengupayakan hal ini. Insya Allah hasilnya baik agar ada bantuan dana untuk penanganan kawasan kumuh di daerah ini, yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan drainase, jalan pemukiman, air bersih skala lingkungan, tempat pembuangan sampah, atau penataan lainnya,” ungkap Chelsia.

Dijelaskannya, di tahun 2021 ini, pihaknya masih tetap mengalokasikan anggaran operasional untuk penanganan kawasan kumuh di Kotamobagu. Hal Ini sebagai persiapan jika kemudian proposal pengajuan penanganan kawasan kumuh yang telah disampaikan tahun 2020 lalu, bisa disetujui oleh Kementerian PUPR.

“Di tahun 2020 lalu Kementerian PUPR melaksanakan program pencegahan kawasan kumuh di Indonesia, dan program ini masih terus berlanjut hingga 2021. Kota Kotamobagu sendiri tercatat memiliki 102 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 11 kelurahan, dan penanganan kawasan ini yang kami ajukan ke Kementerian PUPR,” ujar Chelsia, Selasa (19/1). (guf)

DPRD Kotamobagu Seriusi Bantuan Anak Asuh

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 19 Januari 2021

ZONA POLITIK – Fraksi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Kotamobagu (KK), berharap bantuan anak asuh yang disalurkan Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Pendidikan akan tepat sasaran.

Agus Suprijanta bersama Rewi Daun dan Suharsono Marsidi dalam kunjungan ke Diknas itu disambut Kadis Pendidikan Dra Rukmi Simbala.

Agus mengatakan tujuan fraksi kami mengunjungi Dinas Pendidikan untuk mengontrol bantuan anak asuh yang penyalurannya melalui Diknas

“Kunjungan kami ke Dinas Pendidikan, mengharapkan anak asuh Rp 3,5 Miliar, yang sekarang penempatannya ada di Dinas Pendidikan mampu dikelola dengan baik, ” tegas Agus Selasa (19/1).

Agus menambahkan, untuk penerima harus orang yang pantas untuk mendapat bantuan karena semua masyarakat saat ini turut merasakan dampak tirinya ekonomi masyarakat.

“Saya minta setelah mendapatkan usulan nama dari tingkat Kelurahan dan Desa mohon untuk kembali turun lapangan cek dan klarifikasi kebenarannya apa pantas menerima atau tidak serta cek dengan baik,” ujar Agus yang juga ketua DPC Hanura ini.

Agus menyarankan, kepada masyarakat bila ada penerima di tahun 2021 yang tergolong mampu dapat disampaikan kepada anggota dewan agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran. (*/guf)

Soal Bantuan Warga Kurang Mampu, DPRD Panggil Dinas PMD dan Lurah Matali

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 19 Januari 2021

ZONA POLITIK – Komisi I Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu, Selasa (19/1) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah, perangkat dan masyarakat Kelurahan Matali.

Ketua Komisi 1 Agus Suprijanta memimpin RDP, setelah menerima laporan masyarakat Kelurahan Matali soal adanya dugaan pilih kasih pada penyaluran bantuan. Dalam kegiatan RDP di ruangan Komisi I tersebut, turut dihadiri anggota DPRD Kotamobagu, Yunita Lontoh, Yossy Samad dan Eka Mashoeri serta pihak eksekutif Kadis DPMD Usmar Mamonto. Juga, Lurah Kelurahan Matali.

Agus mengatakan RDP sengaja dilakukan untuk mengecek kebenaranya karena ini menyangkut bantuan. “Kami meminta lurah untuk mengkroscek kebenarannya apabila terbukti maka segera ditindak dengan memberhentikan oknum kepala lingkungan tersebut,” tegas Agus.

Agus juga menambahkan bahwa mosi tidak percaya sebagai bentuk ketidak puasan masyarakat kepada oknum Kepala Lingkungan yang terkesan pilih kasih dalam penunjukan masyarakat kurang mampu serta yang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.

“Dalam RDP itu ada beberapa poin yang dikroscek kebenaranya. Pertama adalah penunjukan penerima bantuan yang dinilai kurang tepat sasaran atau pilih kasih, yang kedua sikap arogansi seakan akan si oknum kepala lingkungan tidak bisa diganti jabatannya, dan yang paling parahnya disini juga diduga setiap penerima bantuan dimintai jatah atau fee oleh oknum kepala lingkungan tersebut,” tutupnya. (*/guf)

1.130 Penerima Anak Asuh Akan Diverifikasi Kembali

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 19 Januari 2021

Wali Kota Tatong Bara menyerahkan secara simbolis bantuan anak asuh kepada siswa penerima.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan melakukan verifikasi kembali para penerima beasiswa anak asuh mulai dari pelajar SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data yang diterima oleh Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), jumlah penerima pada tahun 2020 lalu sebanyak 1.130 pelajar. “330 Mahasiswa dan 800 siswa SMA. Penerima ini masih akan diverifikasi lagi,” kata Kepala Bagian Kesos Kotamobagu Hamdan Mokoagow, Selasa (19/1).

Ia mengungkapkan, untuk beasiswa bagi para pelajar SMA dan Mahasiswa, tahun ini dialokasikan dana sekira 2 miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. “Untuk bantuan Mahasiswa sebesar Rp1.138.500.000. Sedangkan siswa SMA Rp1.360.000.000,” ungkapnya.

Pennyaluran bantuan dilakukan pada awal triwulan III, disesuaikan dengan tahun ajaran baru. “Biasanya awal juli dicairkan. Untuk siswa SMA akan menerima Rp 1.700.000 per orang sedangkan Mahasiswa Rp 3.450.000,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kotamobagu, Rastono Sumardi, mengatakan, untuk bantuan anak asuh khusus SD hingga SMP, tahun ini dialokasikan dana sebesar 3,5 miliar.

Rastono menjelaskan, akhir bulan Januari 2021 para penerima masih akan diverifikasi kembali. “Jumlah yang ditargetkan untuk pelajar SD dan SMP sebanyak 2.973 orang,” pungkasnya.

Diketahui , beasiswa anak Asuh untuk pelajar SMA hingga Mahasiswa pada tahun ini sudah dikelola oleh Bagian Kesos. Sedangkan untuk pelajar SD dan SMP melalui Disdik Kotamobagu. Sebelumnya bantuan ini dikelolah BPKAD.

Pengalihan pengelolaan dana tersebut merupakan implementasi Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. (*/guf)

Kotamobagu Masuk 8 Daerah di Indonesia Perkembangan ICT Sangat Pesat

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 18 Januari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu masuk 8 daerah di Indonesia dengan perkembangan ICT (Information and Communication Technology) sangat pesat.

Dirilis lokadata.id, bahkan Kota Kotamobagu menjadi satu-satunya daerah di Kawasan Indonesian Timur yang dapat dijadikan lokasi Investasi ICT. Dari analisa ini, bisnis tersebut bernilai triliunan rupiah.

Dalam 10 tahun terakhir, selama kurun waktu 2011-2020, sektor TIK rata-rata tumbuh 9,8 persen per tahun. Di antara 17 sektor usaha yang dicatat BPS, ICT merupakan sektor dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi.

Kemudian lokaldata.id, mengombinasikan hasil analisisnya dengan peringkat index booming cities terbaik, untuk menemukan wilayah dengan ukuran dan kinerja ekonomi terbaik, kondisi finansial mumpuni serta beban sosial yang terkelola dengan baik.

Masuknya Kotamobagu sebagai salah satu daerah yang punya potensi dalam pengembangan sektor ICT, langsung ditanggapi Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kotamobagu, Fahri Damopolii, Senin (18/1).

Menurut Fahri, komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus membangun dan memperluas cakupan infrastruktur TIK, serta dukungan untuk peningkatan layanan publik berbasis ICT, sudah merupakan peran strategis pemkot untuk membuka ruang terhadap perkembangan sektor ICT di Kota Kotamobagu.

“Sektor ini memang tergolong sektor yang menjanjikan, karena bisa beradaptasi langsung dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat, terutama kebutuhan berbagai layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang perkembangannya sangat pesat dan sangat memudahkan berbagai aktivitas masyarakat,” terang Fahri.

Di Kotamobagu sendiri, sebagaimana dilansir dari lokadata.id, rata-rata pertumbuhan sektor ICT mencapai 9,2 persen. PDRB wilayah tumbuh 6,7 persen. Dengan porsi ICT terhadap PDRB hanya 2,5 persen, sektor ini masih menjanjikan ruang perkembangan yang memadai. Pada 2019, nilai ekonominya Rp68 miliar.

“Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, secara langsung membuka peluang usaha di sektor ini, sekaligus mendorong para pelaku usaha dalam pengembangan usaha di sektor bisnis ICT,” imbuhnya. (guf)

Tindaklanjuti Instruksi Mendagri, Pemkot Segera Sosialisasi PPKM

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 18 Januari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka evaluasi Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 selang tahun 2020, bertempat di Aula Kantor Wali Kota, Senin (18/1).

Dalam rakor tersebut, juga membahas dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian Covid-19 di Kotamobagu.

“Jika ada kegiatan masyarakat seperti hajatan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk sementara ditunda dulu karena situasi pandemi covid-19,” kata Wakil Wali kota, Nayodo Koerniawan saat memimpin rakor tersebut.

Menurutnya, Kebijakan mengenai PPKM sesuai Instruksi Mendagri tersebut nantinya akan disosialisasikan segera kepada masyarakat.

“Sekarang sudah ada 160 orang yang positif covid-19 di Kotamobagu. Itu sebabnya pemerintah tengah mengkaji, meyiapkan dan membuat regulasi agar masyarakat terhindar dari virus Corona ini,” terangnya. (guf)

Pendaftaran Seleksi Terbuka JPTP Diperpanjang, 4 Formasi sudah Ada Pelamar

Penulis

Bagas Triangga

-

Sabtu, 16 Januari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu diperpanjang. Pasalnya, hingga batas waktu pendaftaran, Jumat (15/1) kemarin, delapan formasi jabatan yang dilelang masih minim pelamar.

“Iya, pendaftaran masih diperpanjang tiga hari, terhitung Senin tanggal 18 januari sampai dengan 20 januari 2020,” kata Panitia Seleksi, Sarida Mokoginta, Sabtu (16/1).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu ini mengungkapkan, dari delapan formasi jabatan yang telah dibuka panitia seleksi (Pansel) terbuka calon pejabat tinggi pratama, baru empat formasi yang sudah ada pelamar.

“Sampai Jumat (batas waktu pendaftaran), baru 6 orang yang mendaftar, dengan rincian formasi yang dilamar yakni, Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan,” ungkapnya.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi, BKPP Kotamobagu, Dedy Afandy Iman menambahkan, jika dalam tiga hari perpanjangan waktu pendaftaran masih ada formasi jabatan yang belum ada pelamar, pihaknya akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Nanti akan Pansel laporkan ke KASN,” terang Dedy.

Seperti diketahui, ada 8 formasi jabatan eselon II b di lingkungan Pemkot Kotamobagu yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini, yakni; Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (guf)

15 Desa Diminta Segera Masukkan Dokumen APBDes dan RKPDes

Penulis

Bagas Triangga

-

Jumat, 15 Januari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Tahun 2021 ini, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disiapkan untuk 15 desa se Kotamobagu senilai Rp62.009.402.600 miliar.

Anggaran itu terbagi dari Dana Desa (Dandes) Rp23.316.630.000 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp38.040.325.100 miliar, Bagian Hasil Pajak Daerah (BHPD) Rp430.341.300 juta, dan Bagian Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Rp222.106.200 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kotamobagu, Usmar Mamonto mengatakan, untuk usulan pencairan tahap I ini, pihaknya masih menunggu pemasukan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021.
“Setelah diusulkan, kemudian kita verifikasi dokumennya dan selanjutnya proses pencairan tahap I,” terang Usmar.

Untuk itu ia meminta agar desa-desa secepatnya memasukkan dokumen APBDes dan RKPDes untuk dievaluasi sebelum akan ditetapkan. “Kami berharap secepatnya merampungkan dokumen rancangan APBDes dan RKPDes, untuk dievaluasi sebelum akan ditetapkan,” kata Usmar.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Moyag Tampoan melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Herdi Mokoagow, mengatakan, pihaknya saat ini sedang dalam proses penyusunan RKPDes dan APBDes. “InsyaAllah secepatnya kami usahakan Januari ini sudah rampung semua,” katanya. (guf)