Kampanye Dialogis SSM-OPPO di Desa Dodap, Mama Icat Serasa Pulang Kampung

Penulis

-

Jumat, 9 Oktober 2020

Seska A Budiman istri Calon Bupati Boltim nomor urut 2 Sam Sachrul Mamonto saat kampanye di Desa Dodap.

ZONA BOLTIM – Kegiatan Kampanye Dialogis Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Nomor Urut 2, Sam Sachrul Mamonto (SSM) – Oskar Manoppo (OPPO), di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan, Jumat (9/10/2020) sore tadi, cukup berkesan di mata Politisi Partai Nasdem, Seska A Budiman yang tak lain istri tercinta Sachrul. Pasalnya, kehadiran Seska di Desa Dodap terasa seperti pulang kampung karena bisa bertemu dengan masyarakat keturunan Nusa Utara.

“Saya juga keturunan Nusa Utara. Sehingga kehadiran saya disini terasa seperti pulang kampung karena bisa bertemu dengan keluarga saya warga Nusa Utara,” ujar Mama Icat, sapaan akrabnya.

Lanjut, Ketua Fraksi Restorasi DPRD Boltim ini mengatakan, warga Dodap bersatu harus bangga, karena saat ini ada 3 Anggota DPRD Boltim yang berasal dari daerah Nusa Utara, yakni dirinya, Kevin Sumendap dan Wilken Rareho.

“Maka kita juga harus bangga pada Pilkada 2020 ini ada Istri Calon Bupati yang keturunan Nusa Utara. Untuk itu mari ajak seluruh keluarga kita di Dodap bersatu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 SSM – OPPO,” ungkap Budiman.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Dodap Bersatu, Mangalo Tine, mengajak kepada seluruh warga Boltim keturunan Nusa Utara untuk memilih SSM – OPPO.

“Saya bangga, ada istri Calon Bupati yang keturunan Nusa Utara. Untuk itu kita wajib memenangkan SSM – OPPO. Ingat, jangan tukar harga diri kita dengan uang. Sudah saatnya kita bersatu memilih pasangan calon nomor urut 2,” ujar mantan Staf Khusus Bupati Boltim Sehan Landjar ini. (*/guf)

Keliling Kotamobagu Jualan Bakso, Mas Ary Raup Ratusan Ribu Per Hari

Penulis

Bagas Triangga

-

Jumat, 9 Oktober 2020

ZONA EKONOMI – Saban pagi dan sore hari sering dijumpai pedagang keliling di wilayah Kota Kotamobagu, mulai dari yang menggunakan gerobak dorong, sepeda, hingga sepeda motor bahkan mobil. Salah satunya Mas Ari, pria 27 tahun asal Jawa Timur, yang setiap harinya menjajakan bakso tusuk serta aneka gorengan lainnya di atas motor bututnya.

Meski terlihat sederhana, tak disangka penghasilan yang bisa didapatkan Mas Ari dengan jualan bakso tusuk dan beberapa menu lainnya, berkisar 100 hingga 150 ribu tiap harinya. Artinya, rata-rata dirinya bisa mengumpulkan keuntungan tiga jutaan per bulan. “Ya Alhamdulillah, rata-rata 100 ribu per hari, kalau lagi bagus harinya bisa dapat lebih,” katanya.

Keliling Kotamobagu, Profit Tiga Jutaan Per Bulan Ekonomi Perantau sejak 2008 silam menginjakkan kaki di bumi Totabuan ini, kini bermukim di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat. Dia menceritakan, sebelumnya pernah merantau di Kalimantan, sudah banyak pekerjaan yang digelutinya, namun dia senang dengan apa yang dikerjakannya sekarang. “Awalnya jualan di Kotamobagu cuma pake sepeda, Alhamdullilah sekarang sudah bisa pakai motor,” ucapnya tengah melayani pembeli.

Ditanya tentang kendala dalam menjalankan usahanya, Mas Ary mengaku, semua usaha pasti punya kendala, namun bisa diatasi. “Yah kalau sekarang, yang paling berasa, berkurangnya pelanggan di tiap sekolah, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat seluruh siswa tidak belajar di sekolah,” tuturnya.

Mas Ari menginvestasikan waktunya untuk berdagang, setiap jam 6 pagi hingga jam 11 siang kemudian dilanjutkan sore sekira jam 3 hingga jam 8 malam. Usaha itu dilakukannya setiap hari dengan rute yang tidak direncanakan, “Saya tak punya jalur khusus, pokoknya jalan saja, ya di seputaran Kotamobagu,” tutupnya. (guf)

Tahapan Pemilihan Anggota BPD di 9 Desa Digulir, Ini Jadwal Pelaksanaannya

Penulis

Bagas Triangga

-

Jumat, 9 Oktober 2020

ZONA KOTAMOBAGU — Pemkot Kotamobagu melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) mulai melaksanakan tahapan pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi 9 desa di Kecamatan Kotamobagu Timur dan Utara.

Menurut Kepala Bagian Tapem melalui Kasubag Pemerintah Desa dan Kelurahan, Wiwi Anita Sabunge, bahwa pada tanggal 6 Oktober lalu, para sangadi (kepala desa) telah menyurat ke masing-masing BPD untuk penyampaian laporan kinerja akhir masa jabatan.

“Tahapannya sudah dimulai sejak 6 Oktober, dimana para sangadi menyurat ke BPD tentang penyampaian secara tertulis laporan kinerja selama menjabat anggota BPD dan jangka waktunya itu paling lambat 30 hari terhitung sejak disampaikan,” kata Wiwi, Kamis (8/10).

Lanjutnya, sesuai agenda yang sudah terjadwal, untuk tahap selanjutnya yakni tahapan pembentukan panitia yang akan dilaksanakan pada 16 Oktober mendatang. “Tahap selanjutnya pembentukan panitia. Sedangkan pendaftaran calon mulai dibuka pada tanggal 26 Oktober hingga 6 November,” ungkapnya.

Dirinya pun memastikan, pelaksanaan pemilihan BPD di wilayah Kota Kotamobagu sendiri akan berjalan sesuai tahapan yang sudah dijadwalkan.

“Untuk Kotamobagu tidak mengalami penundaan, karena kami sudah melakukan koordinasi ke Kemendagri lewat Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Dimana, informasi yang diterima, kalau untuk pemilihan BPD pada bulan Februari itu sudah tidak masalah, karena setelah Pilkada serentak, akan turun lagi edaran secara nasional dari Kemendagri RI perihal pencabutan surat edaran penundaan pelaksanaan pemilihan BPD yang telah dilayangkan sebelumnya,” pungkasnya. (*/guf)

Tingkatkan Pendapatan Sektor UMKM, Pemprov Sasar Produk Lokal Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Jumat, 9 Oktober 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Kotamobagu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini terlihat ketika Dinas Koperasi dan UKM Provinsi didampingi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kotamobagu, melakukan kunjungan ke tiap UMKM yang ada di wilayah Kotamobagu, Kamis (8/10) kemarin.

Kepala Disdagkop dan UKM Kotamobagu, Herman Aray mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka memantau sekaligus melakukan belanja produk lokal kotamobagu oleh pihak Provinsi Sulut.

“Jadi pihak dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut berinisiatif dengan berbelanja produk local kotamobagu, jadi ada beberpa UKM yang mengalami penurunan omset ditengan pandemic ini, sehingga pihak provinsi melakukan belanja dalam rangka meningkatkan kembali pendapatan pelaku UMKM,” jelas Aray, Jumat (9/10).

Menurutnya, produk lokal kotamobagu tersebut nantinya akan dijual di warung UMKM Provinsi Sulut yang ada di Kota Manado. “Ada beberapa produk lokal yang disasar oleh pihak provinsi yang nantinya akan dijual di warung UMKM di manado. Diantaranya, Kacang Goyang, Kopi Organik dan Kolombeng Selai,” ujarnya

Dia berharap, para pelaku UMKM Kotamobagu terus meningkatka kwalitas prodaknya. “Harapan kedepan dengan pembelian ini agar pendapatan pelaku UMKM bertambah, kemudian kualitasnya harus dijaga, karena tamu-tamu dari luar daerah akan berbelanja produk lokal di manado, juga dapat mempromosikan produk daerah kotamobagu,” pungkasnya. (*/guf)

2 Kader PAN Boltim Siap Menangkan Sachrul-Oskar

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 8 Oktober 2020

Kader PAN Boltim Jems Tine saat berorasi di kampanye SSM-OPPO di Desa Togid.

ZONA BOLTIM – Kampanye dialogis Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Nomor Urut 2, Sam Sachrul Mamonto (SSM) dan Oskar Manoppo (OPPO), di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kamis (8/10) sore tadi, turut dihadiri dua panglima dari wilayah pesisir sebutan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan pegunungan sebutan wilayah Dapil 2. Keduanya adalah Jems E Tine dan Marsaoleh Mamonto.

Diketahui, Marsaoleh dan Jems, merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) serta mantan Anggota DPRD Boltim.

Dalam orasinya, Marsaoleh mengatakan, alasan dirinya mendukung SSM-OPPO karena keduanya memiliki pengalaman di eksekutif dan legislatif. “Saya menggunakan akal sehat untuk menentukan pilihan pada Pilkada 2020 di Boltim. Dan pilihan saya jatuh ke pasangan nomor urut 2 SSM-OPPO. Keduanya memiliki pengalaman dalam menyusun APBD Boltim, karena pak Sachrul mantan Ketua DPRD dan Pak Oskar mantan Sekda. Jadi ini pasangan yang sangat cocok untuk memimpin Boltim lima tahum kedepan,” ujar Marsaoleh.

Sementara itu, Jems E Tine, menambahkan, dirinya mendukung penuh paslon yang diusung Partai Nasdem, PKB dan PBB tersebut. “Saya tidak neko-neko, jangankan jabatan, nyawa pun akan saya korbankan untuk pasangan SSM-OPPO. Saya yakin kita pasti menang dan masyarakat jangan ragu untuk memilih pasangan ini,” ungkap Tine.

Calon Wakil Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dihadapan para pendukungnya mengatakan, dirinya dan Sachrul dalam merancang program yang tertuang dalam visi-misi mengacu pada kemampuan anggaran daerah. “Harus disesuaikan dengan kemampuan APBD kita, sehingga nanti tidak terkesan hanya memberikan janji yang tak pasti kepada masyarakat. Saya lama menduduki jabatan di Badan Keuangan Daerah, saya tau persis kemampuan anggaran kita,” tuturnya.

Lanjut Oskar, jalan pertanian juga menjadi fokus perhatian jika SSM-OPPO terpilih dalam Pilkada 2020. “Kita juga akan mendatangkan investor. Intinya kita janjikan program sesuai kemampuan APBD kita, agar nantinya tidak ada program yang mengada-ngada,” ungkapnya.

Calon Bupati Sam Sachrul Mamonto dalam orasinya menyampaikan, jika terpilih nanti, dirinya berjanji akan menetap diwilayah ibu kota Boltim di Tutuyan. “Isu yang beredar jika saya terpilih akan memindahkan rumah dinas bupati di wilayah Modayag itu tidak benar, karena sesuai undang-undang, rumah dinas kepala daerah harus berada di ibu kota kabupaten,” tegasnya.

Diketahui, Kampanye dialogis SSM-OPPO di Desa Togid tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir, Ketua PBB Boltim Dahlan Saniman, Ketua Fraksi Restorasi DPRD Boltim, Seska A Budiman dan Tokoh Masyarakat Boltim Keturunan Nusa Utara, Purnawiran Mangalo Tine, dan Ketua Harian Tim Pemenangan SSM-OPPO Hendra Dj Damopolii. (*/guf)

PWI Sambangi Kadiv Humas, Polri Bakal Siapkan Rompi Wartawan untuk Liput Demo

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 8 Oktober 2020

ZONA JAKARTA – Jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambangi Mabes Polri, Senin (12/10/2020. Tujuannya membahas keselamatan wartawan saat meliput aksi demonstrasi di lapangan, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap para wartawan oleh aparat ke depannya.

Hal ini terkait dengan masih adanya wartawan yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker, Kamis (8/10/2020) lalu.

Dalam kesempatan itu PWI diwakili oleh Ketua Umumnya Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi dan Sekertaris PWI Jaya, Naek Pangaribuan. Mereka diterima oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

Pada pertemuan itu, disepakati bahwa Polri akan kembali mensosialisasikan ke aparat di lapangan bahwa kerja wartawan dilindungi Undang-undang dan tidak boleh mengalami kekerasan serta intimidasi.

Meskipun sebenarnya hal ini sudah seringkali diinstruksikan ke aparat di lapangan. “Artinya Polri juga wajib melindungi wartawan yang bekerja saat meliput aksi demonstrasi di lapangan,” kata Argo Yuwono.

Menurut Argo, pihaknya juga meminta wartawan di lapangan dilengkapi dengan tanda pengenal dan kartu identitas yang jelas. “Karenanya ke depan kami akan membuat rompi khusus bagi wartawan di lapangan, agar dapat dikenali petugas. Sehingga tidak terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan,” ujar Argo.

Untuk penyediaan rompi bagi wartawan ini, kata Argo, akan dimulai nantinya bagi para wartawan di Mapolda Metro Jaya dan susul kota-kota besar di Indonesia. “Selanjutnya secara bertahap di seluruh wartawan di semua Polda,” kata Argo.

Sementara itu Ketua PWI Atal S Depari mengatakan bahwa pada dasarnya Polri juga sepakat bahwa kinerja wartawan di lapangan adalah dilindungi Undang-undang serta dijamin tidak mengalami kekerasan.

Namun katanya di saat atau momen tertentu yang rusuh atau chaos saat aksi demonstrasi, keberadaan wartawan sangat menentukan untuk terhindar dari lapangan.

“Dalam teknis peliputan di lapangan saat aksi demonstrasi, jurnalis idealnya berada di belakang aparat, agar terhindar dari kekerasan,” kata Atal.

Atau paling tidak, kata Atal, posisi wartawan adalah di samping antara aparat dan pendemo yang berhadapan.

“Jadi cerdaslah mengambil posisi. Jangan memaksakan diri menerobos ke depan, karena itu berpotensi mendapat kekerasan,” kata Atal.

Terkait rencana Polri yang akan menyediakan rompi khusus bagi wartawan yang meliput di lapangan, Atal sangat mendukungnya.

“Karena dengan begitu, aparat mengetahui bahwa seseorang itu adalah wartawan, dan bukan ancaman bagi mereka. Sehingga wartawan terhindar dari kekerasan,” kata Atal. (*)

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Sampaikan Tiga Tuntutan ke DPRD Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 8 Oktober 2020

Suasana dialog antara mahasiswa dan Pimpinan DPRD Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kotamobagu, Kamis (8/10).

Kedatangan para mahasiswa tersebut untuk menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Senin (5/10).

Dengan membawa bendera IMM, PMII dan HMI cabang Bolaang Mongondow Raya (BMR), ratusan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat dan kaum buruh di depan gedung DPRD Kotamobagu. Aksi mereka tersebut disambut langsung Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, didampingi wakil ketua Syarifuddin Mokodongan, serta sejumlah anggota legislatif lainnya.

Upaya para pendemo untuk memasuki gedung DPRD Kotamobagu dan bertemu dengan para wakil rakyat tersebut, tidak berhasil menembus barikade aparat yang berjaga ketat, tepat di pintu masuk gedung DPRD Kotamobagu. Dialog antara demonstran dan para anggota DPRD pun berlangsung di depan pintu pagar, dengan posisi sama-sama duduk beralaskan aspal jalan dan tanah.

Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan, protes terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut dilakukan, dikarenakan tidak adanya keberpihakan terhadap masyarakat lebih khususnya buruh. “Intinya kami menolak dan mengusahakan alternatif lain. Sekaligus mendesak bapak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) guna membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap orator dengan nada lantang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag bersama para anggota legislatif lainnya, mengapresiasi atas gebrakan para mahasiswa yang solid dalam mendukung kepentingan rakyat.

“Termasuk aspirasi adik-adik mahasiswa hari ini, tentu kami terima. Kami juga akan mempelajari serta menindaklanjutinya sesuai arah tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa,” ucapnya.

“Pada dasarnya, mereka (mahasiswa) meminta agar kami dapat menyuarakan hal tersebut ke tingkat lebih tinggi. Pun, kami sangat mengapresiasi atas kepedulian para mahasiswa terhadap masyarakat lewat aksi demo ini,” sambung Meiddy.

Dikonfirmasi terkait tuntutan demonstran, Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati SIK, menuturkan, hal itu adalah bagian dari dinamika SOP dari kepolisian terkait penanggulangan massa. “Itu tidak ada masalah karena sudah sesuai prosedur, kalaupun ada merasa dirugikan silahkan melapor,” ucap Kapolres.

Diketahui, usai para mahasiswa selesai menyuarakan aspirasi mereka, masa demonstran pun mulai membubarkan diri dengan tertib. (*/guf)

Berikut tiga poin tuntutan yang disampaikan para mahasiswa:

1. Menolak secara keseluruhan UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden RI untuk segera membatalkannya dengan mengeluarkan Perppu.
2. Mendesak kepada DPRD Kotamobagu untuk menyatakan sikap secara kelembagaan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
3. Mendesak Kapolri mencopot Kapolres Kotamobagu.

Wali Kota Hadiri Rakor Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 8 Oktober 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Rakor yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sulut, Dr Drs. Agus Fatoni MSi, juga membahas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Ruang Rapat C.J Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (8/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sande Dodo, yang turut mendampingi Wali Kota mengatakan, Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada harus menjalin kerjasama yang harmonis dan selaras untuk terwujudnya Pilkada serentak di Sulawesi Utara yang Luber, Jurdil, serta aman dari Covid-19. “Dalam Rakor bersama Pemerintah Provinsi juga mengimbau untuk mengajak dan menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab dan Pemkot masing-masing agar tetap menjaga netralitas,” ujar Sekda.

Terkait penanganan Covid-19, Sekda menyampaikan per tanggal 7 oktober 2020 jumlah kasus aktif di Sulawesi Utara adalah 633 kasus atau sebesar 13,6 persen dari total kumulatif kasus sebanyak 4.652, Kasus Sembuh sebanyak 3.840 kasus atau 82,54 persen, dan ada 179 kasus kematian atau 3,84 persen akibat Covid-19. “Kondisi epidemiologic di Sulawesi Utara mulai menunjukan adanya penurunan bermakna dari sisi penambahan kasus terkonfirmasi positif harian,” ungkapnya.

Dalam Rakor tersebut diharapkan angka penambahan kasus baru di Sulawesi Utara bisa semakin dicegah dengan peningkatan disiplin masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. “Penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penegakan dan pengendalian Covid-19, harus semakin digalakan agar terwujudnya masyarakat yang patuh dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan covid-19,” pungkasnya. (*/guf)

Pemkot Salurkan Bantuan Bagi Pasien Covid-19 di Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 8 Oktober 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kotamobagu mendapat bantuan dari Pemkota Kotamobagu.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotamobagu melalui Sekretaris Dinas, Roi Paputungan, bahwa pihaknya kembali menyalurkan bantuan berupa beras untuk disalurkan kepada masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19 yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Kotamobagu.

“Untuk bantuan beras bagi pasien positif itu, berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) dan sudah kita distribusikan di beberapa desa dan kelurahan. Bantuan itu diperuntukan bagi keluarga dan tetangga terdekat pasien,” kata Roi saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bantuan tersebut disesuaikan dengan jumlah jiwa per keluarga sesuai usulan dari pemerintah desa dan kelurahan asal pasien. “Jadi hitungannya, perjiwa mendapatkan 400 gram per hari selama 14 hari,” ujarnya.

Dijelaskannya, bantuan beras bagi pasien tersebut sesuai surat edaran yang diterima. Dimana, dari total kuota CBP Kotamobagu sebanyak 100 ton pertahun, sebagian diarahkan untuk penanganan bencana non alam seperti menghadapai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. “Kuota Kotamobagu untuk CBP itu kan sebanyak 100 ton yang dibagikan bulan april ke masyarakat untuk dampak pandemi covid-19, nah pada saat proses pembagian ada surat edaran bahwa untuk CBP sebagian itu diarahkan untuk keluarga yang positif termasuk orang yang menjalani karantina. Ada sebanyak 6 ton kita simpan untuk persediaan,” terangnya.

Sementara itu, untuk klasifikasi penerima bantuan itu sendiri, tidak melihat latar belakang pekerjaan pasien. “Rata dibagikan bagi pasien yang divonis positif, meskipun dia ASN atau memiliki pekerjaan tetap mendapatkan bantuan. Makanya, data pasien sebagai penerima manfaat kita minta ke dinas kesehatan maupun pihak pemerintah desa dan kelurahan,” pungkasnya. (*/guf)

Lusa, Pemkot dan DPRD Konsultasikan APBD-P 2020 ke Pemprov

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 7 Oktober 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna di DPRD Kotamobagu, maka APBD Perubahan Tahun 2020 masih harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).
Jika tak ada aral melintang, agenda konsultasi yang sama-sama akan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD itu, dijadwalkan berlangsung Jumat (9/10) lusa di Pemprov Sulut.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus SP. “Perda APBD Perubahan Tahun 2020 sudah kita ajukan ke Pemprov Sulut, untuk dikonsultasikan. Kita kemudian diberi jadwal konsultasi pada hari Jumat pekan ini,” katanya, Rabu (7/10).

“Jadwal konsultasi ini sudah pula kami informasikan ke pihak DPRD. Sebab, agenda konsultasi seperti ini harus pula dihadiri dan diikuti langsung oleh pihak DPRD,” tambah Ato –sapaan akrab birokrat muda ini.

Seperti diketahui, Perda Perubahan APBD Kota Kotamobagu Tahun 2020 telah ditetapkan oleh DPRD melalui rapat paripurna pada 30 September lalu. Enam fraksi yang ada di Dewan, seluruhnya sepakat bulat untuk diperdakannya APBD-P tersebut. Meski demikian, tiap-tiap fraksi melalui juru bicara masing-masing, tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan kritis ke pihak eksekutif (Pemkot Kotamobagu). (*/guf)