Sekda Buka SKB CPNS Kotamobagu 2019

Penulis

Sabtu, 12 September 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Mewakili Wali Kota Tatong Bara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sande Dodo, membuka secara resmi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kotamobagu formasi tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado.

Setelah sempat tertunda karena Pandemi Covid-19, pelaksanaan tes SKB CPNS 2019 ini digelar selama dua hari, dimulai Jumat (11/9) dan ditutup Sabtu (12/9) hari ini.

Menurut Sekda, pelaksanaan ujian SKB yang dibuka sejak Jumat kemarin sudah diikuti 105 peserta dan sisanya 257 peserta akan mengikuti ujian pada sabtu hari ini sekaligus langsung dilaksanakan penutupan kegiatan. “Total peserta yang ikut tes SKB sebanyak 362 orang, dan yang mengikuti tes di kantor BKN Manado sebanyak 312 orang. Sementara 50 orang mengikuti tes di luar BKN XI Manado,” kata Sekda, Sabtu (12/9).

Sekda juga menjelaskan, terkait peserta yang ikut tes diluar BKN Manado, berdasarkan surat edaran BKN pusat guna meminimalisir peserta karena pandemi covid-19. “BKN ambil kebijakan sesuai tempat tinggal yang dekat dengan UPT atau BKN terdekat bagi peserta yang berasal dari luar daerah,” jelasnya.

Dirinya juga berharap, bagi peserta yang sementara mengikuti ujian hari ini dalam menjawab soal agar jangan terburu-buru. “Sebelum menjawab, baca baik-baik soalnya. Pahami pertanyaannya dengan teliti, fokus baru jawab soalnya. Agar mendapat nilai yang maksimal,” pungkasnya.

Pelaksanaan tes SKB tahun ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.(guf)

MABM Diresmikan Tahun Depan

Penulis

Bagas Triangga

Jumat, 11 September 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Masjid Agung Baitul Makmur (MABM) tidak lama lagi akan selesai dikerjakan. Proyek lanjutan pembangungan dengan pagu anggaran sebesar Rp2,4 miliar dengan system pekerjaan pembuatan landscape dan basement ini, akan rampung di tahun 2020 ini.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Kotamobagu, Hamdan Mokoagow mengatakan, bahwa setelah selesainya proyek pengerjaan landscape dan basement, nantinya ditahun 2021 akan ada lagi proses pengerjaan yakni pemeliharaan. “Tahun depan 2021 masih ada lagi proses pekerjaan yakni pemeliharaan bangunan,” kata Hamdan.

Mantan Camat Kotamobagu Selatan ini juga mengatakan, untuk perencanaan peresmian MABM ini nanti setelah semua proses pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan. “Peresmian juga sudah dikoordinasikan dengan Ibu Wali kota dan keinginanya setelah semua proses pekerjaan selesai dilaksanakan, insya allah peresmian masjid ini akan berlangsung tahun depan,” tutup Hamdan. (guf)

Realisasi PBB-P2 Baru sentuh Angka 37,34 Persen

Penulis

Bagas Triangga

Jumat, 11 September 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kotamobagu hingga akhir triwulan III atau september 2020 baru berada pada posisi 37,34 persen.

Menurut Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Ilmar Z Rusman, rata-rata realisasi PBB di empat kecamatan belum mencapai 50 persen. “Kotamobagu Selatan 45,84 persen, Kotamobagu Barat 32,23 persen, Kotamobagu Utara 43,67 persen dan Kotamobagu Timur 36,34 persen,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, kendala terkait masih rendahnya realisasi PBB hingga bulan September 2020 ini dikarenakan dua faktor. “Memang tren PBB ini biasanya naik di akhir tahun, triwulan ke empat. Sebab, jatuh temponya tanggal 31 Desember. Banyak berfikir kalau jatuh temponya masih lama. Penyebab lainnya, yakni soal pamdemi covid-19. Memang berpengaruh terhadap daya bayar masyarakat, juga petugas yang turun ke lapangan harus ada unsur kehati-hatian demi mencegah penyebaran covid-19 ini,” jelas Ilmar. (guf)

DPRD Bolmong Gelar Paripurna Penetapan Perda RPJMD Tahun 2017-2022

Penulis

Bagas Triangga

Kamis, 10 September 2020

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas Ranperda, yang merupakan usulan Eksekutif tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolmong Nomor 6 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolmong tahun 2017-2022, Kamis (10/9). Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda.

Rapat Paripurna tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 melalui Video Converence (Vidcon).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Welty Komaling, didampingi Wakil Ketua Abdul Kadir Mangkat, Sukron Mamonto serta dihadiri anggota DPRD. Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Sekda Tahlis Gallang, para pimpinan OPD dan jajaran.

Sebanyak 6 Fraksi, menyetujui dan menerima Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk ditetapkan menjadi Perda. Sebelumnya 6 Fraksi juga yang menyetujui, terlebih dahulu membacakan penyampaian, pandangan politik, saran, koreksi maupun masukan kepada Pemda Bolmong terkait Ranperda RPJMD Tahun 2017-2022.

Usai mendengarkan pandangan politik, koreksi, saran dari seluruh fraksi, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD. “Tentunya berbagai saran, koreksi dan masukan dari para Anggota DPRD, akan menjadi perhatian Pemda Bolmong, sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati disisa masa jabatan akan tercapai dengan baik,” ungkap Yasti.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemkab yang telah berupaya dan bekerja dalam penyusunan Ranperda, hingga dapat ditetapkan menjadi Perda.

Sekadar diketahui, setelah di setujui dan ditetapkan menjadi perda, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Ketua DPRD Welty Komaling dan Wakil Ketua Sukron Mamonto, Wakil KetuaAbdul Kadir Mangkat, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk. (Advertorial)

Wali Kota Resmikan Taman Bermain Ramah Anak

Penulis

Bagas Triangga

Kamis, 10 September 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara didampingi Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, meresmikan taman bermain ramah anak yang merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotamobagu.

Taman bermain ramah anak yang dibangun di lapangan Aruman Jaya, Kelurahan Motoboi Kecil ini, dikelola oleh 2 kelurahan dan 1 desa, yakni Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Kotamobagu dan Desa Bilalang 1.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan keterlibatan pihak swasta, BUMD dan BUMN terkait pembangunan di Kotamobagu sangat berpengaruh. “Berawal pembicaraan kami dengan para pihak baik swasta, BUMN dan BUMD, bagaimana keterlibatan dalam rangka menunjang pembangunan di Kotamobagu. Sumbangsi Bank BRI melalui CSRnya, mendorong program kota layak anak di Kotamobagu,” kata Wali Kota.

Lebih lanjut Wali kota mengatakan, Kota Layak Anak Kotamobagu saat ini masih berstatus madya. Dia berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, akan mampu mendorong Kotamobagu meraih predikat pratama sebagai Kota Layak Anak. “Alhamdulillah Kotamobagu menetapkan Perda untuk penilaian kota layak anak, ditopang pula dengan diberikannya 3 unit ruang bermain anak, semoga kita bisa naik tingkat pratama,” ujar Walikota.

“Bantuan ini terbilang besar dengan anggaran yang besar pula. Yakni, satu unit berkisar 100 juta rupiah. Sehingga itu kami Pemerintah Kotamobagu mengucapkan terimakasih kepada pihak Bank BRI Kotamobagu yang telah membantu pembangunan taman bermain ramah anak sebanyak 3 unit ini,” sambung Wali kota.

Walikota pun berpesan, agar aset yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan dijaga peruntukannya. “Semoga dapat dijaga dan dimanfaatkan dan jangan sampai ilang unitnya. Ini diperuntukan untuk anak-anak,” pungkasnya. (*/guf)

Adaptasi Tatanan Normal Baru, Pemkot kembali Terapkan Sistem Kerja WFH

Penulis

Bagas Triangga

Kamis, 10 September 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Kotamobagu nomor 209/W-KK/IX/2020 tanggal 7 september 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan THL (Tenaga Harian Lepas) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Tatanan Kehidupan Baru.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Sarida Mokoginta, menjelaskan hal ini berdasarkan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN Dalam Tatanan Normal Baru.

“Menindaklanjuti edaran menteri tersebut, maka perlu dilakukan perubahan sistem kerja seluruh ASN termasuk di Pemkot Kotamobagu. Hal ini bertujuan agar supaya seluruh ASN dapat beradaptasi dengan tatanan normal baru dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh ASN. Dalam edaran wali kota itu, yang dimaksudkan perubahan sistem kerja mencakup kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan. Di antaranya, saat dalam perjalanan dari atau ke tempat kerja, selama berada di tempat kerja, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja, dan juga perubahan jadwal kehadiran PNS dan THL,” jelas sarida.

Menurut sarida, yang dimaksud dengan perubahan jadwal kerja adalah, dengan mulai diberlakukannya sistem kerja WFH bagi PNS dan THL Pemkot Kotamobagu mulai tanggal 9 September 2020.

“Nanti masing-masing OPD membuat jadwal kerja dengan sistem shift. Misalnya dalam se-minggu, dibuatkan jadwal masuk kantor bagi PNS dan THL berdasarkan pembagian jumlah hari. Jadi dalam sehari bisa masuk full dan besoknya WFH begitu seterusnya. Khusus yang WFH tetap melaporkan hasil pekerjaannya kepada kepala OPD masing-masing,” ucap Sarida.

Sarida menambahkan pelaksanaan sistem kerja WFH ini berlaku bagi seluruh ASN Pemkot Kotamobagu. “WFH ini tidak dibatasi hanya kepada PNS Eselon IV, Pelaksana dan THL akan tetapi berlaku bagi seluruh ASN Pemkot baik Eselon II dan III. Akan tetapi, semua Kembali kepada masing-masing kepala OPD untuk mengatur jadwalnya. Bisa saja ada OPD yang menerapkan WFH hanya bagi eselon IV, Pelaksana dan THL saja, selebihnya yaitu Eselon II dan III tetap masuk kantor seperti biasa. Dan bagi OPD seperti Dinkes, Satpol PP, Discapilduk, BPKD, Dinsos, BPBD, DPMPTSP, RSUD Pobundayan, UPTD Puskesmas, dan UPTD Instalasi Farmasi dapat menyesuaikan dengan tingkat pelayanannya. Intinya walaupun WFH, akan tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak bisa diabaikan dan tetap diutamakan,” tutup sarida.

Diketahui, untuk perubahan sistem kerja ASN di Lingkungan Pemkot Kota Kotamobagu sudah pernah dilakukan. Dimana sebelumnya juga, sudah ada edaran mengenai perubahan sistem kerja yaitu Surat Edaran Wali Kota Kotamobagu Nomor 89/W-KK/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Wali Kota Kotamobagu Nomor : 53/W-KK/III/2020 Tentang Pengaturan Sistem Kerja bagi ASN dan THL yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 lalu. (*/guf)

Miris! Pekerja Proyek Program Padat Karya tak Dilengkapi Standar K3

Penulis

Bagas Triangga

Rabu, 9 September 2020

ZONA BOLMUT – 152 orang dipekerjakan untuk menggali drainase yang sudah tertimbun tanah di sepanjang jalan Keakar-Inomunga. Pekerjaan tersebut merupakan program padat karya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Manado.

Mirisnya, para pekerja itu tidak dilengkapi alat pelindung diri sesuai standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Padahal, kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor: Per.08/Men/VII/2010 tentang Pelindung Diri.

Menurut beberapa pekerja saat ditemui oleh sejumlah wartawan, Rabu (9/9),sudah lebih dari sepekan mereka mulai bekerja dan hanya menggunakan alat pelindung diri berupa sepatu boot, helm dan sarung tangan yang disiapkan sendiri.

“So abis luka-luka ini tangan deng kaki yang laeng ini le cuma dapa helm. No sedang napa ada pake sarung tangan bawa sandiri,” ungkap sejumlah pekerja.

Sementara itu, Tim Pelaksana Kegiatan Program padat karya, Jono Potabuga, saat dikonfirmasi oleh media ini melalui via telepon, mengakui hanya ada sebagian pekerja yang memakai APD itupun belum lengkap sepenuhnya. “APD untuk para pekerja masih dalam pengiriman dari pihak BPJN XV Manado,” ujarnya. (rendi)

Produksi 874 Ton Per Tahun, Desa Moyag Penghasil Gula Aren Terbesar di Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

Rabu, 9 September 2020

Proses produksi gula aren secara manual oleh pengrajin di Desa Moyag.

ZONA EKONOMI – Memiliki lahan perkebunan tanaman aren seluas 184,5 hektare, Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur, menjadi sentra penghasil gula aren terbesar di Kota Kotamobagu. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP), Desa Moyag mampu menghasilkan gula aren sebanyak ratusan ton per tahun.

“Ribuan pohon aren yang ada menjadi potensi yang luar biasa bagi masyarakat desa Moyag. Hasil olahan dari tanaman aren ini sangat membantu untuk peningkatan ekonomi warga. Per tahun produksi gula aren dari Desa Moyag bisa mencapai 874,9 ton,” kata Kepala Bidang Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura DPP Kotamobagu, Ramjan Mokoginta, Rabu (9/9).

Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Moyag, Maskur Gumalangit mengatakan, terus memberikan dukungan kepada para petani aren. “Sebagai desa penghasil gula merah terbesar di Kotamobagu, tentunya ini menjadi berkah bagi kami, dan kami sangat bersyukur memiliki tanaman aren. Untuk menopang usaha para petani, pemerintah desa juga membentuk BUMDes yang siap membeli dan memasarkan kembali hasil produksi gula aren dari para petani,” ujarnya.

Untuk mendorong peningkatan produksi, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu juga telah membangun pabrik gula semut di desa tersebut. Rumah produksi yang dibangun itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama para pengrajin gula.

“Sasaran kita adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Jika semua fasilitas dan sarana penunjang lainnya sudah lengkap, sudah langsung bisa dioperasikan. Pabrik ini belum dioperasikan, karena terkendala dengan belum ada air. Akan tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memfasilitasinya,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kotamobagu, Imran Golonda. (guf)

Pengerjaan Jembatan Penghubung KK-Boltim Rampung

Penulis

Bagas Triangga

Rabu, 9 September 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Jembatan penghubung Kota Kotamobagu (KK) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di jalan baru, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, telah rampung dikerjakan dan sudah bisa dilalui kendaraan.

Jembatan penghubung jalan tersebut yang sempat rusak akibat banjir beberapa waktu lalu, sudah selesai dikerjakan lewat pelaksanaan kegiatan CV Asfah Abi Praya.

Kepala PUPR Kota Kotamobagu, Claudi Mokodongan, mengatakan pekerjaan jembatan dengan anggaran Rp362.455.037 sudah rampung, namun ada penambahan pekerjaan yang saat ini sedang dipacu oleh pelaksana. “Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak Rp362.455.037 sudah selesai 8 September kemarin sesuai kontrak, namun ada adendum kontrak Rp30 juta untuk pekerjaan tambahan,” kata Claudi, Rabu (9/9).

Diterangkannya, pekerjaan tambahan tersebut dilaksanakan selama 20 hari kalender. “Mudah-mudahan hari Senin pekan depan sudah selesai semuanya, namun jembatan sudah bisa dilalui kendaraan baik kendaraan roda dua dan empat,” pungkasnya. (guf)

Wabup Bolmut Buka Sosialisasi Program Pamsimas

Penulis

Bagas Triangga

Rabu, 9 September 2020

ZONA BOLMUT — Wakil Bupati Drs Hi Amin Lasena MAP membuka sosialisasi program Pamsimas III Reguler/HID/HKP tingkat Kabupaten Bolmut Tahun 2020, di Ruang Rapat Bapelitbang.

Sekadar diketahui, program Pamsimas ini adalah program yang dilaksanakan pemerintah se-Indonesia sejak tahun 2008 dan di Kabupaten Bolmut dimulai pada 2016. Di akhir tahun 2018, capaian akses air minum aman di Kabupateen Bolmut masih pada kisaran 70,14 persen. Capian ini masih jauh dari harapan sebagaiman target dalam capaian akses air minum yaitu harus mencapai 100 persen akses air minum aman. Begitu juga dengan akses sanitasi layak yang data capaian sampai saat ini masih angka 65,90 dari target yang harus dicapai 100 persen.

Untuk mencapai target tersebut, salah satu program yang dilaksanakan adalah program Pamsimas atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program Pamsimas ini bertujuaan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada masyarakat kurang terlayani, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.

Di Kabupaten Bolmut, program Pamsimas telah mengintervensi sebanyak 46 desa yang mendapat bantuan dengan nilai total kurang lebih 8,2 Milyar, tahun 2020 ini ada sebanyak 11 desa yang sekarang telah melaksanakan Pembagunan Fisik. “Diharapkan dengan kolaborasi program baik Pamsimas maupun program lainnya, diakhir masa RPJMD target Universal Acces baik air minum maupun sanitasi dapat tercapai,” katanya.

Pemerintah desa diberi kesempatan mengajukan propisal mengikuti kegiatan ini dan melalui tahapan verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan desa yang akan mendpatkan bantuan Pamsimas Pada tahun 2021.

“Pemerintah desa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama desa-desa yang memang saat ini masih sangat butuh ketersediaan air minum,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, ia mengharapkan kepada para sangadi dapat berperan aktif mengikuti sosialisasi ini dan merancang kebutuhan air minum dan sanitasi desa, sehingga setelah sosialisai ini pemerintah desa dapat menyusun proposal kesediaan mengikuti program Pamsimas ini dan menyepakati persyaratan yang dibutuhkan.

Turut hadir sebagai narasumber; Dinas PUPR Provinsi Sulut Andrew O Kaundang ST, Fasilatator Pamsimas Bolmut Surimawati Ningsih ADI ST, Pimpinan SKPD terkait, para Camat serta Sangadi. (rendi)

1...379380381...698 Halaman 380 dari 698