Bahas LPj APBD, DPRD Gilir SKPD

Penulis

-

Rabu, 10 Juni 2020

ZONA POLITIK – DPRD Kota Kotamobagu melakukan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahn 2019 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.

Rabu (10/6), Komisi III memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) membahas bersama program dan kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2019. “Nanti setelah pembahasan ini, kita akan turun meninjau seperti apa realisasi kegiatan di lapangan. Begitu juga dengan pelayanan serta sarana dan prasarana, apakah sesuai dengan yang diprogramkan atau seperti apa,” kata Sekretaris Komisi III, Dani Ikbal Mokoginta.

Ia berharap, program dan kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan tahun 2019 bisa sesuai yang diprogramkan atau tepat sasaran. “Harapan kita realisasinya sesuai program yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggarannya,” harapnya.

Paripurna tahap I LPj APBD Tahun 2019 digelar Senin (8/6). Usai paripurna langsung dilakukan pembahasan. Tiap SKPD digilir satu per satu oleh sesuai mitra kerja masing-masing komisi. (guf)

Hadapi New Normal, Wawali: Kita Harus Tetap produktif, Tapi Tidak Boleh Lalai

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 10 Juni 2020

ZONA KOTAMOBAGU– Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mematangkan persiapan menuju tatanan normal baru (New Normal). Persiapan itu diantaranya dengan menggelar pertemuan bersama para Lurah dan sangadi (Kepala Desa) serta kalangan pemuka agama.

“Beberapa hari lalu kami sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa kalangan pemangku kepentingan. Seperti pemuka agama yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama. Pertemuan dan pembicaraan dengan tokoh agama itu, merupakan bagian dari persiapan ke arah tatanan kehidupan baru,” kata Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, disela rapat paripurna di gedung DPRD Kotamobagu, Senin (8/6).

Nayodo menjelaskan, meskipun saat ini Kota Kotamobagu belum termasuk di antara kabupaten/kota yang dinyatakan zona hijau oleh pemerintah pusat, tidak ada salahnya jika persiapan menghadapi new normal mulai dilakukan. “Yang Pemkot lakukan saat ini, masih bagian dari persiapan atau tahapan menuju new normal. Bukan sudah akan menerapkan new normal,” jelasnya.

Lanjutnya, pandemi Covid-19 ini jangan sampai membuat masyarakat menjadi tidak produktif. “Kita jangan mengalah pada keadaan dan perasaan. Covid-19 menjadi tantangan bagi kita. Kita ditantang untuk tetap bisa beraktivitas atau produktif, tapi sekaligus juga harus waspada dari virus itu. Kita harus tetap produktif, tetapi tidak boleh lalai,” tandasnya. (guf)

Pemkot Rutin Lapor Penggunaan Anggaran Covid-19 ke Kemenkeu dan Kemendagri

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 10 Juni 2020

KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu telah menganggarkan Rp82 miliar untuk penanganan Covid-19. Dari total tersebut, yang terserap sejumlah Rp28 miliar atau 34 persen. Terbanyak serapan ada di RSUD Kotamobagu senilai Rp18 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Sugiarto Yunus, menjelaskan ada tiga bidang serapan anggaran penanganan covid-19, yakni Kesehatan sebesar Rp70.843.710.823, penyediaan jaring Pengaman Sosial Rp9.296.293.359 dan penanganan dampak ekonomi Rp2.721.440.000. “Sampai hari ini dari total Rp82 miliar tersebut, sudah terserap 34 persen atau Rp28 miliar,” terang Sugiarto.

Disinggung soal transparansi anggaran, aa menjelaskan jika Pemkot melakukan pelaporan setiap bulannya ke Pemerintah pusat. “Kami (seluruh pemda) wajib melaporkan anggaran covid-19 dan realisasi setiap bulannya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri. Jika tak melaporkan, maka pemda akan mendapatkan sanksi tertundanya Dana Alokasi Umum (DAU),” jelasnya.

Ia mengakui jika tertinggi anggaran Covid-19 ada di RSUD Kotamobagu. Ini dikarenakan RSUD telah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan nasional.

Sebelumnya Wali Kota Tatong Bara menjelaskan jika Pemkot sudah menyiapkan anggaran penanganan covid-19 hingga Desember 2020. “Untuk Kotamobagu, kita sudah ikuti dari awal dan sudah ada perencanaan sampai Desember, termasuk pemberian sembako dan BLT dana desa,” kata wali kota, beberapa waktu lalu sambil menerangkan jika Pemkot menyesuaikan dengan skema di Kementerian yang sudah menganggarkan sampai Desember.

“Kita lihat perkembangan dan kita menyesuaikan, karena kedaruratan kita mengikuti keputusan nasional,” jelasnya.

Dari total anggaran tersebut sudah termasuk untuk kesehatan dan perekonomian. “Baru 30 persen yang terpakai, memang kita sudah anggarkan, tapi kita ikut kebutuhan yang ada,” jelasnya.(guf)

RDP Soal Ketahanan Pangan, Komisi II Undang Instansi Terkait

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 9 Juni 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan beberapa SKPD terkait tata kelola dan keberlanjutan ketahanan pangan Kota Kotamobagu selama masa pandemic. RDP digelar Selasa (09/06), yang dipimpin Ketua Komisi II Jusran D Mokolanot, serta diikuti Ketua DPRD Meiddy Makalalag, Wakil Ketua Syarifudin Mokodongan serta anggota DPRD Adrianus Mokoginta dan Suryadi Baso.

RDP yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD itu dihadiri Asisten II Seta Kotamobagu Gunawan Damopolii, Kepala BPKAD Sugiarto Yunus, Kepala Dinas Pertanian Muhammad Yahya, Kadis Ketahanan Pangan Nurachim Mokoagow serta Kepala Bappeda Sofyan Mokoginta.

Jusran selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa dalam rapat ini kita akan membahas soal tata kelola serta ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19. Hal itu menurutnya penting dilakukan demi demi kelanjutan ketersediaan bahan pangan yang ada di Kota Kotamobagu.

“Yang kita bahas soal tata kelola serta anggaran dari Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanak Kotamobagu yang secara teknis terlibat soal ketersediaan pangan ini harus benar-benar berkoordinasi dan bekerja sama. Juga harus memiliki konsep serta grand design yang jelas,” kata Jusran Deby Mokolanut. (guf)

Selang Januari-Juni 2020, 18 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 9 Juni 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat sebanyak 18 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, baik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penelantaran hingga Pelecehan seksual terjadi di Kota kotamobagu selang Januari hingga Juni 2020.

Jumlah tersebut berpotensi meningkat jika dibandingkan dengan data tahun lalu dimana sepanjang 2019 hanya terdapat 20 kasus.

“Meski jumlahnya belum melewati angka kasus tahun lalu, namun sangat berpotensi meningkat. Karena baru pertengahan tahun ini sudah mencapai 18 kasus,” ungkap Kadis DP3A, Sitti Rafiqa Bora.

Menurutnya, pengaruh peningkatan kasus tersebut, karena adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kurangnya sosialisasi dan edukasi bagi anak sekolah maupun masyarakat.

Meski begitu, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan dini melalui publikasi Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) serta Media sosial (Medsos). “Melihat kondisi seperti ini, maka sosialisasi menggunakan Molin dan Medsos yang paling efektif. Karena langkah kami masih dibatasi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Covid-19. Terutama physical distancing sehingga saat ini yang bisa kami lakukan adalah melakukan hal tersebut,” pungkasnya. (guf)

Menjanjikan, Bahan Baku Kemiri Banyak Diminati

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 9 Juni 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Bisnis bahan baku kemiri di Kota Kotamobagu merupakan salah satu jenis usaha yang menjanjikan. Banyak rumah tangga petani yang melirik usaha ini sebagai sumber pendapatan dan pemenuhan ekonomi keluarga.

Bisnis Jual beli kemiri ini memang menjadi salah satu alternatif agrobisnis menjanjikan. Harganya yang relatif mahal di pasaran membuat bahan baku ini menjadi incaran para produsen. Ada banyak penampung kemiri kupas juga kulit kemiri yang dimanfaatkan untuk berbagai industri.

Seperti di Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat, kegiatan pengolahan kemiri tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha, namun juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, karena proses pengolahannya memerlukan tenaga untuk merebus, mengeringkan dan memecahkan cangkang.

“Dalam satu kilo gram itu kemiri kami bayar Rp 1.500 Rupiah. Nah, dalam sehari itu biasanya mereka mampu mengupas kulit kemiri lebih dari 50 hingga 70 Kg,” ungkap Daeng, salah satu pengusaha kemiri di Kelurahan Mongkonai.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan tanaman pangan dan Holtikultura Ramjan Mokoginta menambahkan, usaha tersebut menunjukan bahwa pengolahan kemiri selain menciptakan lapangan kerja juga memberikan nilai tambah dan berimplikasi pada penambahan pendapatan petani juga memberikan alternatif penghasilan bagi rumah tangga petani pengolah kemiri.

“Nah tentu juga itu menunjukan bahwa proses perbaikan penghidupan petani kecil dapat dilakukan ketika ada kemauan dan keterampilan untuk melakukan pengolahan terhadap produk pertanian yang dihasilkan seperti kemiri ini.” Jelasnya. (guf)

Gugus Tugas: Pasien 443 Terkonfirmasi Positif Covid-19 Bukan Warga Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 8 Juni 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggelar Konferensi Pers untuk mengklarifikasi data pasien positif covid-19, bertempat di Aula Kantor Wali Kota, Senin (8/6).

Mewakili Kepala Dinas Kesehatan, dr Tanty Korompot, Sekretaris Dinas Kesehatan Kotamobagu, Sumartini Sugiharjo, S.Farm.Apt, menyampaikan bahwa pada Sabtu 6 Juni 2020 berdasarkan hasil rilis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terdapat kasus baru pasien nomor 443 dengan jenis kelamin laki-laki, usia 15 tahun, asal Kota Kotamobagu yang merupakan pelaku perjalanan.

“Kemudian telah kami lakukan tracking terhadap keluarga pasien dimaksud dan sudah di konfirmasi ke Dinas Kesehatan Provinsi pada hari ini Senin 8 juni 2020, pukul 14.15 Wita, bahwa alamat yang bersangkutan berada di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong), dan telah disampaikan ke Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow,” kata Sumartini.

Sehingga lanjut Sumartini, data terkini perkembangan Covid-19 di Kota Kotamobagu yakni, Pelaku Perjalanan 2.923, ODP 7 Orang, PDP 3 Orang, dan Terkonfirmasi Positif 1 Orang. “Kami terus mengimbau kepada warga agar jangan panik, tetap waspada, ikuti imbauan pemerintah, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, pakai masker, jangan keluar rumah jika tidak ada urusan penting dan selalu berdoa agar tetap dalam perlindungan Allah SWT,” pungkasnya. (guf)

DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 8 Juni 2020

DPRD Kota Kotamobagu menggelar rapat paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Ranperda Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Senin (8/6)

Paripurna itu dipimpin Wakil Ketua Dewan Syarif Mokodongan, didampingi Ketua Meydi Makalalag serta diikuti para anggota DPRD. Hadir pula Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, Sekretaris Daerah para asisten serta unsur Forkopimda.

Paripurna tersebut diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD, Agung Adati. Selanjutnya, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.

Sementara itu, enam fraksi di DPRD, masing-masing; Fraksi Demokrat, Hanura, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem dan Golkar, melalui juru bicaranya masing-masing menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 dibahas di tingkat selanjutnya. (guf)

Fraksi PKB Minta Pemkot Segera Bayar Insentif Tenaga Medis

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 8 Juni 2020

Juru bicara Fraksi PKB saat menyampaikan pandangan fraksi para paripurna tahapI Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun 2019.

ZONA POLITIK – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Kotamobagu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera membayar insentif tenaga medis. Hal ini disampaikan personil Fraksi PKB, Jusran Deby Mokolanut, saat menyampaikan pandangan fraksi pada rapat paripurna tahap I Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun 2019, Senin (8/6).

Menurutnya, tenaga medis adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sehingga perlu disupport. “Pemberian insentif adalah tanggung jawab negara dalam hal ini juga pemerintah daerah,” kata Ketua DPC PKB Kotamobagu itu.

Ia mengungkapkan, Fraksi PKB DPRD Kota Kotamobagu akan mengawal dan memperjuangkan insentif tenaga medis. “Kami sadar betul kerja-kerja tenaga medis, terutama dalam menangani kasus Covid-19. Mereka layak diberi insentif,” ungkapnya.

Paripurna LPj APBD itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Peserta yang hadir disidang paripurna terlebih dahulu diukur suhu tubuh sebelum masuk ke ruang paripurna. Lokasi duduk peserta juga diatur jarak serta menggunakan masker. (guf)

Dua Paskibraka Kotamobagu Tunggu Pengumuman Provinsi

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 8 Juni 2020

Kepala Dispora Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi saat memberikan arahan kepada peserta seleksi Paskibraka tingkat sekolah, beberapa waktu lalu.

ZONA KOTAMOBAGU – Empat siswa-siswi Kota Kotamobagu yang tengah mengikuti seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), saat ini tinggal menunggu pengumuman untuk mewakili Kotamobagu di tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini diutarakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Marham Anas Tungkagi, Senin (8/6).

“Empat siswa-siswi tersebut yakni, Danang Haryo Wibowo, dan Fara Salsabila Moyassir dari dari SMA Negeri 1. Kemudian, Naura Ceria Manoppo dan Anuggrah Dias Pratama Belenehu dari MAN 1 Kotamobagu,” kata Anas.

Dirinya menyebut, empat orang pelajar yang menjadi wakil Kotamobagu itu, tinggal menunggu hasil Pengumuman dari Provinsi dalam waktu dekat ini. “Nantinya ada Dua perwakilan yang akan menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi,” sebutnya.

Seperti diketahui, seleksi tahap II Paskibraka Kota Kotamobagu diikuti 184 siswa dan siswi yang berasal dari berbagai SMA sederajat. Dari 184 siswa, sebanyak 36 orang akan menjadi anggota Paskibraka. (guf)