Senin, 22 Juni 2026
Beranda blog Halaman 418

Hindari Penumpukan Pembeli, Jam Operasional Pasar Tradisional Ditambah

Penulis
Bagas Triangga
-
Jam operasional pasar tradisonal diperpanjang hingga pukul 15.00 Wita.

ZONA KOTAMOBAGU – Terhitung mulai Selasa (12/5) hari ini, Pemerintah Kota (Pemkot) menambah jam operasional tiga pasar tradisional. Sebelumnya, jam buka tiga pasar yakni, Pasar 23 Maret, Pasar Serasi dan Pasar Poyowa Kecil hanya sampai pukul 13.00 Wita, namun mulai hari ini tutup hingga pukul 15.00 Wita.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM), Herman Aray, mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pembeli jelang hari raya Idul Fitri di pasar tradisional.

“Ada tiga pasar yang kami buka hingga pukul 3 sore yakni Pasar Serasi, 23 Maret dan Poyowa Kecil. Ini semata mata agar tak ada penumpukan pembeli jelang Idul Fitri. Ini berlaku hingga hari raya nanti,” kata Aray.

Dirinya menambahkan, perubahan jam operasioanl ini hanya berlaku pada tiga pasar. Untuk pertokoan tetap sama yakni pukul 16.00 Wita. (guf)

Usai Pembahasan, Pansus LKPj Turun Lapangan

Penulis
Bagas Triangga
-

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2019, menyelesaikan pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya, Pansus LKPj yang diketuai Agus Suprijhanta, mulai turun lapangan untuk memastikan realisasi kegiatan di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan SKPD selama pembahasan.

Dalam pelaksanaannya, Tim Pansus mendatangi lokasi kegiatan fisik sejumlah SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan sebagainya.

“Mengingat banyaknya kegiatan tahun 2019, maka Pansus turun meninjau realisasinya di lapangan. Ini akan kita maksimalkan dalam beberapa hari ke depan,” kata Agus Suprijhanta, Ketua Pansus.

Ketua DPC Hanura Kota Kotamobagu itu berharap, hasil peninjauan lapangan nanti bisa sesuai dengan apa yang disampaikan SKPD dalam pembahasan. “Jangan sampai hanya datanya saja yang disampaikan, kemudian realisasinya tidak sesuai. Ini akan jadi perhatian kita,” tambahnya. (guf)

Pimpinan DPRD Saksikan Penyerahan Dokumen LHP BPK

Penulis
Bagas Triangga
-

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, ikut menyaksikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun, via daring, Senin (11/5), di Kantor DPRD.

Kegiatan itu diikuti Ketua DPRD Meiddy Makalalag dan Wakil Ketua Syarif Mokodongan, serta dihadiri Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat Dewan.

“DPRD Kotamobagu memberikan apresiasi kepada Wali Kota Kotamobagu serta seluruh jajaran Pemkot Kotamobagu atas Raihan opini WTP ini, sekaligus mempertahankannya sebanyak tujuh kali berturut-turut,” kata Meiddy.

Dalam acara tersebut, BPK RI Perwakilan Sulut meminta Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag menyampaikan sambutannya mewakili seluruh Ketua DPRD se-Sulut. Disaksikan Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Gubernur Sulut, Ketua DPRD Sulut, para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sulut, Mekal mengucap syukur karena Kotamobagu untuk kali ke-7 berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia juga mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulut yang tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah pandemi Covid-19. “Apresiasi kami kepada seluruh auditor yang bertugas di semua daerah di Sulut yang bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Bukan hanya memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memeriksa kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” sebutnya.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, tak lepas juga dari bimbingan dan arahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan jajarannya dalam proses evaluasi perencanaan APBD setiap tahun berjalan. “Tanpa perencanaan dan evaluasi yang baik, kami yakin dan percaya Kotamobagu dan semua daerah di Sulut tidak akan dapat menjalankan fungsi tata kelola keuangan serta pembangunan yang baik dan efektif,” tambahnya. (guf)

Mekal Wakili Ketua DPRD se-Sulut Sambutan dalam Penyampaian LHP-BPK

Penulis
Bagas Triangga
-
Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag (tengah) menyampaikan sambutannya di acara penyampaian LHP BPK kepada pemerintah daerah se-Sulut.

ZONA POLITIK – BPK RI Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulut tahun 2019, Senin (11/5).

Penyampaian LHP dilaksanakan secara virtual. Kepala BPK RI Perwakilan Perwakilan Sulut, Karyadi, menyampaikan hasil pemeriksaan dari kantornya di Manado.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, 15 kepala daerah se-Sulut, serta Ketua DPRD se-Sulut, tampak juga hadir secara virtual dalam penyyampaian LHP.

Menariknya, dalam acara tersebut BPK RI Perwakilan Sulut meminta Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag (Mekal) menyampaikan sambutannya mewakili seluruh Ketua DPRD se-Sulut.

Disaksikan Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Gubernur Sulut, Ketua DPRD Sulut, para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sulut, Mekal mengucap syukur karena Kotamobagu untuk kali ke-7 berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mekal mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulut yang tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah pandemi Covid-19. “Apresiasi kami kepada seluruh auditor yang bertugas di semua daerah di Sulut yang bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Bukan hanya memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memeriksa kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Mekal didampingi Wakil Ketua DPRD, Syarifuddin Mokodongan.

Mekal melanjutkan, keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, tak lepas juga dari bimbingan dan arahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan jajarannya dalam proses evaluasi perencanaan APBD setiap tahun berjalan. “Tanpa perencanaan dan evaluasi yang baik, kami yakin dan percaya Kotamobagu dan semua daerah di Sulut tidak akan dapat menjalankan fungsi tata kelolah keuangan serta pembangunan yang baik dan efektif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Ketua DPRD Kotamobagu pada Oktober 2019 lalu, Mekal sudah dua kali ditunjuk oleh BPK RI Perwakilan Sulut untuk menyampaikan sambutan di kegiatan yang mereka laksanakan.

Pertama pada penyerahan LHP Atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2019 yang dia hadiri bersama Wali Kota Tatong Bara. (guf)

Pemkot Berhasil Pertahankan Opini WTP

Penulis
Bagas Triangga
-

Pemerintah Kota (Pemkot) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah itu adalah yang ketujuh kali berturut-turut didapat Pemkot Kotamobagu. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan Kepala BPK Perwakilan Sulut melalui video conference yang diikuti gubernur, pimpinan DPRD serta bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.

“Alhamdulilah di tengah Pandemi Covid-19 ini Pemkot Kotamobagu kembali meraih prestasi. WTP ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) . Prestasi ini dipersembahkan untuk masyarakat Kota Kotamobagu tercinta,” kata wali kota, Senin (11/5).

Raihana opini WTP itu diharapkan menjadi pemacu dan pemicu semangat bagi jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus meningkatkan kinerja. “Dengan diraihnya WTP atas LKPD ini, diharapkan dapat menjadi pemicu semangat jajaran Pemkot Kotamobagu untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” harapnya.

Penerimaan LHP tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota dan dihadiri Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan serta jajaran Pemkot Kotamobagu. Dalam pelaksanaannya, diberlakukan protokol pencegahan COvid-19, yakni physical distancing serta menggunakan masker. (advertorial)

ASN dan THL Dilarang Mudik

Penulis
Bagas Triangga
-
Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu mengeluarkan surat edaran nomor 83/10-KK/V/2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegaiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Hal tersebut sebagai tindaklanjut Keputusan Presiden Tanggal 21 April 2020 tentang Larangan Mudik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas Penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di indonesia, agar Aparatur Sipil Negara, THL dan keluarganya tidak melakukan bepergian keluar daerah dan/atau mudik lainnya selama berlakunya status keadaan bencana wabah penyakit virus corona,” bunyi surat edaran yang di tandatangani wali Kota Tatong Bara.

Untuk itu, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memastikan agar Aparatur Sipil Negara, THL dilingkungan instansi tidak melakukan kegiatan keluar daerah dan/atau mudik dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih khusus di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Kotamobagu, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan Mudik lainnya, Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/Physical distancing), Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya dan Menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat. (guf)

Pemkab Bolmut Berhasil Pertahankan Opini WTP

Penulis
Bagas Triangga
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara melalui video conference yang diikuti gubernur, pimpinan DPR Provinsi Sulut serta para bupati dan wali kota, Senin (11/5).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi SE MM, Ak, CA, CFrA, CSFA dalam sambutannya mengatakan, opini WTP yang diterima oleh para Kepala Daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik. “WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam Sambutannya mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang mendapatkan hal-hal terbaik.

Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh mengungkapkan, keberhasilan meraih opini WTP ke-empat secara berturut-turut merupakan hasil kerja sama dari semua pihak. “Capaian ini adalah hasil kerja sama dan kerja keras kita semua. Tapi kita jangan cepat puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” ungkapnya.

Video conference bersama BPK itu dilaksanakan di ruang kerja bupati dan diikuti Wakil Bupati Drs Hi Amin Lasena MAP, Ketua DPRD Fangky Chandra, Sekretaris Daerah Dr Drs Hi Asripan Nani MSi, serta sejumlah pimpinan SKPD. (advertorial)

Rasakan Sensasi Sambal Ijo I-BOSS Cafe

Penulis
Bagas Triangga
-
Ayam bakar sambal ijo I-BOSS Cafe.

ZONA KOTAMOBAGU – Sejumlah tempat kuliner di Kota Kotamobagu tetap eksis dengan berbagai menu khasnya, meski di tengah Pandemi Covid-19. Salah satunya, tempat kuliner yang diberi nama I-BOSS Cafe, yang beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, tepat di simpang tiga arah SMK Negeri 1 Kotamobagu.

Sebagai pendatang baru di dunia kuliner Kotamobagu, selain menu andalan sup tulang, I-BOSS Cafe juga menawarkan menu ayam bakar dan ayam goreng dengan sensasi sambal ijo (hijau) kepada para penikmat kuliner.

Pemilik I-BOSS Cafe, Jaka Prasojo, mengatakan banyak warga yang sudah menikmati sensasi sambal ijo khas I-BOSS. “Di Data base yang kami miliki, sudah 500 lebih pelanggan menikmati menu sambal ijo kami, bahkan ada konsumen dari wilayah Dumoga dan Mopuya yang datang ke Kotamobagu, pasti mampir ke I-BOSS Cafe,” katanya.

Bahkan menurutnya, menu sambal ijo berupa ayam bakar-goreng, mujair bakar-goreng miliknya merupakan yang pertama kali memasarkan kuliner sambal ijo di pasar online. “Sambal ijo itu terbuat dari bahan serba hijau, baik cabai atau tomat. Dan mempunyai cita rasa tersendiri dibandingkan cabai biasa atau merah,” Jelasnya.

Ia juga menuturkan, dipilihnya Sambal Ijo dalam menu khas kulinernya, bahwa dirinya pernah pergi ke daerah Semarang dan mampir di kawasan kuliner yakni di rumah makan dengan nama Lombok ijo. Dari situ dirinya langsung terfikir membuat menu sambal ijo untuk dijajakan di Kotamobagu. “Saya langsung diskusi dengan bagian dapur (rumah makan lombok ijo) terkait bagaimana cara untuk membuat sambal ijo. Dan saya mengundang teman-teman dan kerabat untuk melakukan test food, hasilnya ternyata enak. Langsung kami menjualnya dan mencatumkan dalam menu unggulan,” tutur Joko.

Joko menambahkan, omset ayam dan mujair sambal ijo miliknya, saat ini mengalami Kenaikan. “Alhamdulillah per hari bisa 4 sampai 5 ekor terjual. Sedangkan mujair 2 sampai 3 kilo perhari. Penjualan Ayam Bakar Sambal ijo jiga bersaing dengan penjualan sup tulang. Kadang sup tulang lebih banyak dan terkadang sambal ijo lebih banyak pembeli,” tambahnya.

Selain menu unggulan diatas, I-BOSS Cafe juga menjual kuliner lainnya seperti, Soto ceker, Bakso Tenes, Bakso Biasa, Nasi Goreng, Batagor, Nasi Campuran oci Belah rica, Oci Belah Rica dan Soto Ayam. (guf)

Babinsa Koramil 1303-03 Modayag dan Bhabinkamtibmas Awasi Penyaluran Bansos di Moyongkota Baru

Penulis
Bagas Triangga
-
Babinsa Sertu Wirakarta Mamangkay dan Bhabinkamtibmas Aipda Jemma Mamonto menyaksikan penyerahan bantuan sosial kepada warga Desa Moyongkota Baru oleh kepala desa Moh Husain Embo.

ZONA BOLTIM – Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1303-03/Modayag, Sertu Wirakarta Mamangkay dan Bhabinkamtibmas Aipda Jemma Mamonto melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kepada masyarakat, di Desa Moyongkota Baru, Minggu (10/5) malam.

Adapun penyaluran bantuan berupa beras, gula pasir, minyak goreng dan ikan kaleng itu, diawali dengan penyerahan secara secara simbolis oleh pihak Pemkab, yakni Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas kepada warga penerima bantuan dan disaksikan Kepala Desa Moyongkota Baru, Moh Husain Embo serta aparat desa.

“Total 527 kepala keluarga (KK) di Desa Moyongkota Baru yang menerima bantuan pemerintah. Pengamanan dan pengawasan ini kami lakukan guna memastikan bantuan tersalur kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pembatasan aktifitas selama pandemi Covid-19,” ujar Babinsa Sertu Wirakarta Mamangkay.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa juga mengimbau kepada warga masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah untuk digunakan sebaik-baiknya. Kemudian selalu mematuhi anjuran yang ditetapkan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Diimbau untuk selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga pola hidup bersih dan sehat dan yang paling penting di rumah aja,” imbaunya. (guf)

Pengadaan Mobnas Pimpinan DPRD Sebelum Wabah Covid-19

Penulis
Bagas Triangga
-
Khaerudin Mamonto

ZONA KOTAMOBAGU – Pengadaan mobil dinas (mobnas) pimpinan DPRD Kotamobagu dilakukan sebelum pandemi Covid-19 di wilayah Kota Kotamobagu. Hal ini diutarakan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Khaeruddin Mamonto, Minggu (10/5).

Menurutnya, proses administrasi pengadaan mobnas tersebut dilakukan sejak 3 Februari 2020, mulai dari surat pesanan dan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengadaan mobnas pimpinan DPRD. Sementara penyerahaan kendaraan dinas kepada tiga pimpinan DPRD dilakukan pada 24 Maret 2020. “Pengadaan (mobil dinas) dilakukan sebelum Covid-19 masuk ke Kota Kotamobagu,” katanya.

Dalam upaya pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, ia mengungkapkan DPRD Kota Kotamobagu telah menggeser anggaran sebesar Rp3,5 miliar.

“Jadi tidak benar kalau pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kotamobagu dilakukan di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya. (guf)

1...417418419...700Halaman 418 dari 700
©