Beranda blog Halaman 431

Upaya Pemkot Cegah Penyebaran Covid-19, Wali Kota Harap Dukungan Masyarakat

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota, Tatong Bara, meminta dukungan semua komponen masyarakat dalam mendukung langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam pencegahan penyebaran dan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini diutarakan wali kota kepada sejumlah wartawan, pekan lalu.

Menurutnya, apapun yang dilakukan Pemkot di tengah situasi pandemic virus corona saat ini, tidak akan berbuah hasil tanpa ada dukungan nyata dari seluruh komponen masyarakat. “Kami sangat membutuhkan dukungan seluruh masyarakat,” kata wali kota.

Jumlah kasus di Sulawesi Utara yang terus bertambah setiap hari menjadi tanda awas bagi semua masyarakat. Oleh karena itu, wali kota berharap ada kesadaran secara kolektif dalam menghadapi kondisi darurat seperti saat ini. “Tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan kondisi seperti saat ini. Yang sangat disayangkan, saat kondisi begini masih ada pihak-pihak tertentu yang hanya menebar hal-hal yang tidak benar di masyarakat dan menibumlkan polemik berkepanjangan, mengkritik tanpa memahami persoalan sebenarnya, bahkan sampai membawanya ke ranah politik. Kasihan masyarakat kita yang selalu menjadi korban oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Baca juga: Begini Penjelasan Wali Kota Mengenai Langkah dan Upaya Pemkot Hadapi Pandemi Virus Corona

Wali kota mengungkapkan, tujuan utama penerapan aturan yang dilaksanakan Pemkot adalah untuk keselamatan seluruh masyarakat Kota Kotamobagu. “Tidak ada salahnya ketika kita seluruh masyarakat mulai meningkatkan kesadaran terhadap bahaya virus ini, saling menjaga dan saling menyadarkan. Di tengah kondisi seperti saat ini, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Saya akan berjuang dengan segala daya dan upaya yang kami miliki untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Kota Kotamobagu,” ungkap wali kota.

Selain bersama-sama melawan virus corona, wali kota juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berdoa kepada yang maha kuasa agar Kota Kotamobagu bisa dilindungi dan dijauhkan dari vorus corona. “Mari kita sama-sama berdoa agar wabah virus ini tidak sampai di Kota Kotamobagu. Insya allah ini akan segera berakhir,” harapnya. (guf)

Dinkes Tetap Awasi PDP yang Sudah Sembuh

dr Tanty Korompot

ZONA KOTAMOBAGU – Meski sudah dinyatakan sembuh dan tidak lagi berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid 19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu tetap melakukan pengawasan terhadap PDP yang sembuh.

“PDP yang sudah tidak ada gejala klinis, tidak ada yang menjamin untuk tetap aman dari virus corona. Siapapun dia. Sehingga harus selalu waspada dengan tetap mematuhi anjuran dan imbauan pemerintah,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr Tanty Korompot, Senin (13/4).

Lanjutnya, selain terus diawasi Dinas Kesehatan, pasien yang sudah sembuh juga harus menaati aturan protokol penanganan Covid 19 dengan menerapkan physical distancing (jaga jarak; fisik) baik di rumah dan lingkungan.

“Jadi pengawasan dilakukan secara mandiri baik dari pihak keluarga dan dinas kesehatan. Dan diharapkan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dari data pemantauan Covid 19 Kota Kotamobagu, 13 April 2020, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus berkurang yakni 44 orang. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sudah tidak ada atau 0 orang. Kemudian positif, 0 orang. (guf)

Update Covid-19 Kotamobagu; Jumlah ODP Turun, PDP dan Positif 0

Update Covid-19 Kota Kotamobagu, Minggu (12/4).

ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu nol Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Positif. Ini berdasarkan data pemantauan Covid-19 yang di-update Minggu (12/4/). Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 44. Jumlah itu turun dibandingkan sehari sebelumnya atau Sabtu (11/4) yakni sebanyak 54. (guf)

***Sumber: Covid19.kotamobagukota.go.id

26 Tenaga Medis RSUD Jalani Karantina selama 14 Hari

Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – 26 tenaga medis yang bertugas di RSUD Kotamobagu harus menjalani karantina selama 14 hari. Keputusan diisolasinya ke-26 tenaga medis itu, pasca merawat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Desa Mopuya, Kabupaten Bolaang Mongondow, selama lima jam di Instalasi Gawat Darurat RSUD, yang kemudian dinyatakan meninggal dunia di RSUP Kandou, Manado, Jumat (10/4) pagi tadi.

“Ada 4 orang perawat yang kontak langsung dengan pasien dan 22 lainnya yang bertugas di IGD pada Rabu kemarin langsung kita isolasi,” kata Kepala Bagian Umum RSUD, Yusrin Mantali, Jumat (10/4).

Dirinya menerangkan, 26 tenaga kesehatan RSUD ini diisolasi di Rusunawa Pobundayan. “Mereka kita isolasi di Rusunawa yang berada di samping RSUD mulai malam ini hingga 14 hari kedepan,” terangnya.

Untuk mengisi kekosongan perawat di IGD, pihaknya akan segera melakukan pengisian dengan melakukan rolling tenaga perawat dari ruangan lain.

“IGD harus 26 orang perawat. Dan kehilangan mereka tidak akan berpengaruh karena akan kita isi dengan perawat yang bertugas di ruangan lain. Kami juga meminta agar masyarakat yang datang ke RSUD untuk jujur terkait penyakitnya serta riwayat perjalan dari pasien. Tenaga medis juga harus kita lindungi agar tidak ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya. (guf)

DPRD Desak Cadangan Beras Segera Disalurkan kepada Warga

ZONA POLITIK – DPRD mendesak Pemkot untuk segera menyalurkan cadangan beras pemerintah kepada masyarakat.

“Salurkan dulu stok yang ada. Kalau memang tidak mencukupi karena pandemi ini masih berlanjut, DPRD selalu memberikan dukungan dalam hal pengalokasian anggaran. Yang pokok sekarang ini segera bantu dulu masyarakat,” kata Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) melalui teleconference dengan Pemkot, Kamis (9/4) malam.

Sekda Kotamobagu, Sande Dodo, mewakili Pemkot Kotamobagu dalam RDP malam itu menyatakan, Pemkot siap menyalurkan bantuan sembako kepada warganya yang terdampak Covid-19.

Menurut Sekda, Persediaan 135 ton cadangan beras pemerintah tinggal menunggu jadwal penyaluran. Pemkot saat ini masih berhitung dan mencari skema penyaluran, termasuk kriteria penerima bantuan belum ditentukan. Kata Sande, ada dua kemungkinan data dipakai.

“Pertama mengacu ke Bank Data Terpadu (BDT) yang ada di Dinas Sosial atau kita pakai data yang sementara dikumpulkan oleh kelurahan dan desa,” ungkap Sande dalam RDP.

Meski memiliki cadangan beras, namun itu hanya akan mampu memenuhi kebutuhan selama 14 hari. “Jika Covid-19 ini masih berlangsung lama, cadangan beras kita tidak akan cukup. Sudah tentu harus ada penambahan stok lagi,” kata Sande.

Pergeseran anggaran sebesar Rp17,5 miliar untuk penanganan Covid-19, lanjut Sande, akan mengakomodir juga penambahan stok beras yang akan dibagikan kepada warga. “Itu kalau asumsinya Covid-19 masih lewat atau berlangsung dari apa yang sudah kita siapkan,” katanya.

“Kalau bantuan kepada masyarakat, kita dua opsi. Pertama kita hitung per jiwa di dalam suatu rumah mendapat 0,4 kilogram atau 5 kilogram per kepala keluarga. Itu juga masih dalam kajian,” pungkasnya. (guf)

Pemda dan Ormas Islam Bolmut Sepakati Edaran Menag Soal Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri

Suasana rapat antara Pemda, Kemenag dan Ormas Islam di Bolmong mengenai tindak lanjut edaran Menteri Agama tentang Panduan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri.

ZONA BOLMUT — Pemerintah Daerah, Kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengadakan rapat tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Agama  (Menag) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H, Kamis (9/4) di ruang kerja bupati.

Sekretaris Daerah (Sekda), Dr Asripan Nani MSi, mengatakan rapat tersebut adalah tindak lanjut edaran Menag RI mengenai panduan ibadah ditengah ancaman pandemi Covid 19.

“Kami (Pemda), Kemenag Bolmut, MUI,  dan ormas islam, Ketua NU, Muhamadiyah, PHBI, dan SKPD dilingkup pemda sudah menyepakati edaran tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, langkah ini diambil demi memutus rantai penyebaran Covid 19 yang kian masif. “Tentu keputusan bersama ini agar segera dtindaklanjut oleh ormas islam. Sebab, kesehatan umat/masyarakat yang paling penting,” katanya. (Rendi)

Bahas Penanganan Covid-19, DPRD Rapat Via Vicon dengan Pemkot

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, menggelar rapat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, via Vidio Conference (Vicon) membahas terkait penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Meydi Makalalag, didampingi wakil ketua Syarif Mokodongan, Herdy Korompot, dan sejumlah wakil rakyat seperti Jusran Deby Mokolanut, Agus Suprijanta, Regie Manoppo dan anggota DPRD lainnya ini, membahas sejumlah masalah terkini termasuk soal penanganan Covid-19 di Kota Kotamobagu oleh Pemkot yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, Asisten serta Kepala Dinas Kesehatan dr Tanti Korompot dan lainnya, Kamis (9/4).

Dalam rapat itu, DPRD meminta penjelasan dari Pemkot tentang sudah sejauh mana penanganan dan pengendalian Covid-19 oleh Pemkot dan gugus tugas.

Selain itu, DPRD memberikan support dan doa kepada Pemkot dan gugus tugas dalam melaksanakan tugasnya. “Kami mensuport sekaligus mendoakan langkah-langkah yang dilakukan Pemkot dalam penanganan Covid-19 di Kota Kotamobagu,” ucap Ketua DPRD, Meydi Makalalag.

Ia juga menyampaikan DPRD siap membantu Pemkot dan gugus tugas Covid-19 di Kota Kotamobagu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotamobagu, Jusran Deby Mokolanot, memberikan masukan, penjelasan, referensi serta menyampaikan aspirasi dari warga kepada gugus penanganan Covid-19. Ia pun berharap, agar tim penanganan Covid-19 serta seluruh tenaga medis dan warga Kotamobagu dijauhkan dari wabah virus Corona. (Advertorial)

DPRD Gelar RDP dengan Pemkot Secara Virtual

DPRD Kotamobagu melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual atau teleconference dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (9/4). RDP dipimpin Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag. Dari kantor walikota, Ketua TAPD yang juga Sekda Kotamobagu, Sande Dodo.

RDP kali ini terkait dengan refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan COVID-19 serta langkah yang akan dan telah dilakukan Pemkot Kotamobagu.

Diberi kesempatan awal, Sande menjelaskan soal dana penanganan Covid-19 di Kotamobagu serta mekanisme pergeseran yang dilakukan. Menurut Sande, dana disiapkan tahap awal sebesar Rp17,5 miliar digeser dari sejumlah kegiatan di SKPD. “Namun kita akan melihat lagi perkembangan ke depan. Jika eskalasi meningkat, bisa jadi ada pergeseran tahap dua,” ungkap Sande.

Menanggapi soal anggaran tersebut, Wakil Ketua DPRD Herdy Korompot mengaku tak masalah. Herdy justru menyatakan lebih dari Rp17,5 miliar pun DPRD akan mendukung.

Namun lanjut Herdy, Pemkot Kotamobagu harus transparan dan secara detail mengungkap penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, kata Herdy, meski dana penanganan Covid-19 masuk kategori dana bencana dan habis pakai, namun pertanggungjawaban harus sesuai.

“Jangan fiktif. Karena kita tahu sendiri kondisi Kotamobagu sekarang masih nol positif. Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran ini pun masih bisa kita hitung sendiri dengan mudah,” kata Herdy.

“Saya ingatkan bahwa dana bencana paling banyak jadi bencana. Jadi berapapun anggaran kita dukung, tapi pertanggungjawaban harus sesuai kegiatan. Jangan mengada-ada,” katanya mengingatkan.

Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, Syarifuddin Mokodongan juga mengkritisi masalah transparansi penggunaan anggaran. Syarif juga mengkorelasikan anggaran yang ada dengan skema penanganan, serta sejumlah regulasi mengatur soal penggunaan anggaran. “Sampai sekarang skema penanganan belum jelas. Harus diingat bahwa penggunaan anggaran itu ada regulasi mengatur dan disesuaikan dengan kondisi di daerah,” ucap Syarif.

Syarif mengingatkan bahwa penyalahgunaan dana bencana kali ini sudah diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Hukumannya cuma dua kata KPK. Kalau bukan seumur hidup, hukuman mati. Jadi hati-hati,” katanya.

Senada dikatakan Ketua Fraksi Hanura Agus Suprijantha. “Pemkot harus hati-hati soal anggaran yang ada. Jangan sampai jadi masalah hukum di belakang,” ujar Agus.

Ketua TAPD Kotamobagu Sande Dodo menjawab kritik dan saran dari DPRD soal penggunaan anggaran. “Terima kasih masukannya. Kami memastikan anggaran yang ada mulai dari pergeseran sampai penggunaannya, kami berpedoman pada aturan pemerintah pusat. Serta selalu berkoordinasi dengan Inspektorat dengan Kejaksaan,” kata Sande.

“Selain itu, semua proses sampai penggunaan anggaran, akan kami laporkan kepada DPRD,” imbuhnya. (advertorial)

Ini Penjelasan Tatong Bara Soal Pembatasan Jam Operasional Pasar

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) membatasi jam operasional di pasar tradisional. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat yang menjadi pusat interaksi dan transaski masyarakat itu.

“Kita semua tahu bahwa pasar merupakan salah satu fasilitas umum dengan intensitas lalu lintas orang dan barang yang tergolong tinggi, terutama pola human interactionyang cukup dekat. Dengan pola interaksi seperti ini, pasar menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap penyebaran Covid-19, sehingga kami perlu mengambil kebijakan untuk membatasi jam operasionalnya,” kata Wali Kota, Tatong Bara.

Soal jam operasional yang hanya dibatasi pukul 13.00 Wita, wali kota menjelaskan puncak kepadatan aktivitas jual-beli di pasar biasanya mukai pukul 05.00 Wita hingga pukul 09.00 Wita. Selebihnya, aktivitas mulai menurun di siang hari.

“Setelah siang hari hingga malam, biasanya aktivitas di pasar adalah bongkar muat barang. Masyarakat Kotamobagu tentu tahu, pedagang yang berjualan di Pasar Serasi, Pasar 23 Maret dan Pasar Poyowa Kecil, tidak semuanya orang Kotamobagu. Tapi ada juga yang berasal dari luar Kotamobagu. Ada yang dari Makassar, Palu, Kalimantan, dan daerah lainnya di Sulawesi, yang beberapa diantaranya sudah masuk zona merah penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Lanjutnya, faktor lain yang menjadi pertimbangannya bahwa pasar di Kota Kotamobagu menjadi salah satu magnet bagi para pedagang dari luar daerah, terutama memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

”Ingat, barometer Bolmong Raya sebagai wilayah mayoritas muslim ketika memasuki bulan ramadhan dan Idul Fitri adalah Kota Kotamobagu. Momentum ini biasa dimanfaatkan pedagang dari luar daerah. Inilah yang patut kita jaga bersama. Di sini, saya tak mengkategorikan mereka sebagai pembawa virus, tapi di tengah situasi seperti ini adakah yang bisa menjamin itu? Penularan virus ini bukan hanya melalui kontak langsung dan tak langsung dengan pasien positif Covid-19, tapi uang yang digunakan dalam bertansaksi pun menjadi media paling rentan dalam mata rantai penyebaran,” katanya.

Ditanya soal perbedaan jam operasional pasar dan supermarket, wali kota mengungkapkan pola interaksi di pasar berbeda dengan di supermarket. Di pasar polanya terlalu intim dengan lalu lintas orang yang sangat padat dan cenderung tidak teratur. Sementara di supermarket tergolong mudah diatur untuk penerapan protokol penanganan covid-19.

“Kalian semua tentu menyadari dan merasakan perbedaannya. Ingat, sekitar 50 persen ibu-ibu di Kotamobagu melakukan aktivitas belanja di pasar. Saat ini penyebaran virus ini sudah masuk kategori transmisi lokal, artinya penularan sudah terjadi antar penduduk lokal dan bukan hanya berasal dari orang-orang yang datang sehabis melakukan perjalanan dari luar daerah khususnya daerah dengan zona merah. Yang lebih mengkhawatirkan ternyata penularannya sudah melalui orang yang tanpa gejala dan ini menjadi sangat rentan dan memiliki resiko tinggi. Jika kemudian ada satu saja dari ibu-ibu ini yang terinfeksi, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Bagaimana suami mereka? Anak-anak mereka di rumah? Keluarga mereka? Saya tak rela jika ada ibu-ibu kita yang harus mengalami ini. Satu pun warga kotamobagu akan saya lindungi,” ungkap wali kota.

“Saya rasa kita semua sudah melihat di beberapa daerah lainnya, aktivitas pasar yang harus ditutup total ketika ada satu saja yang terinfeksi. Pasar Tomohon dan Pasar Tondano misalnya yang sudah ditutup total sejak beberapa minggu lalu, bahkan saat ini Pasar Modayag pun sudah ditutup total. Di Kotamobagu kita semua tentu tidak menginginkan Pasar Serasi, Pasar 23 Maret dan Pasar Poyowa Kecil harus tutup total, kita akan berbelanja dimana? Terlebih tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ini harus menjadi poin penting bagi masyarakat, satu saja pedagang di pasar kita terinfeksi, maka penularannya akan berjalan dengan sangat cepat dan membahayakan. Saya rasa seluruh masyarakat Kotamobagu juga harus mempertimbangkan ini. Berikan kami kesempatan untuk melakukan penataan terlebih dahulu aktivitas pasar-pasar yang ada, agar setidaknya lebih teratur. Minimal di setiap pintu masuk, harus ada tempat cuci tangan, akses jalan dan lorong-lorongnya juga harus ditata, termasuk tempat berjualan para pedagangnya untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung, baik antar pembeli maupun pedagangnya,” tambahnya.

Baca juga: Begini Penjelasan Wali Kota Mengenai Langkah dan Upaya Pemkot Hadapi Pandemi Virus Corona

Pembatasan jam operasional pasar belum bisa dipastikan sampai kapan. Apalagi Kota Kotamobagu saat ini berstatus tanggap darurat.

“Belum bisa memastikan ini akan berakhir kapan, tapi yang pasti kami akan selalu melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang diambil. Segala kebijakan pemerintah di tengah situasi ini tentu tidak berlaku permanen, masyarakat akan selalu menjadi pertimbangan kami dalam setiap pengambilan keputusan. Bagi saya masyarakat adalah kunci utama dalam meminimalisir dampak penularan virus ini, masyarakat merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan. Di tengah situasi seperti ini, masyarakat harus terus digugah untuk meningkatkan kesadaran bersama. Kita lagi menghadapi situasi bencana non alam yang cukup dahsyat, kita sedang berada dalam status darurat sehingga konsekuensinya adalah pembatasan-pembatasan sebagian hak publik. Di titik ini, sangat dibutuhkan kesadaran semua elemen masyarakat. Kita harus saling support, saling bantu, saling jaga, dan kami pemerintah sangat membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kotamobagu,” ujarnya.

Wali kota menambahakan, masyarakat adalah kunci utama dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. “Jika semua daya dan upaya yang kita lakukan berkalan baik, dan kesadaran masyarakat terus meningkat, terutama mengikuti serta mematuhi berbagai himbauan pemerintah dalam hal penerapan pola hidup bersih dan sehat, menerapkan social distancing, physical distancing, dan rutin menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar termasuk jika akan beraktivitas di pasar,  bisa saja kami akan meninjau kembali pembatasan jam operasional dari pasar-pasar yang ada. Poin pentingnya adalah kesadaran masyarakat, itu yang paling utama,” tambah wali kota.(guf)

Pantau Pendatang di Desa-Kelurahan, Asisten II Minta Camat Koordinasi dengan Lurah-Sangadi

Gunawan Damopolii

ZONA KOTAMOBAGU – Asisten II, Gunawan Damopolii, meminta para camat untuk terus melakukan pemantauan terhadap warga yang masuk-keluar di wilayah masing-masing.

“Pengendalian penduduk di tiap desa dan kelurahan terus diperketat. Para camat berkoordinasi dengan sangadi-lurah. Ini untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran virus corona,” katanya, usai rapat bersama pelaku usaha perhotelan, di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (7/4).

Bagi para sangadi dan lurah, ia menekankan agar terus memantau setiap warga yang datang di desa dan kelurahan masing-masing. “Bila perlu untuk sementara waktu tidak dulu menerima tamu dari luar daerah. Kemudian melarang warga masing-masing bepergian ke luar daerah,” ujarnya.

Jika ada warga di desa dan kelurahan yang baru pulang dari luar daerah, ia meminta agar para sangadi dan lurah dapat mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk memeriksa kesehatan di Klinik Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Puskesmas Motoboi Kecil. “Harus pastikan benar-benar sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari petugas Dinas Kesehatan,” ujarnya. (guf)