ZONA KOTAMOBAGU – Tiap instansi pemerintah sudah mendapatkan kuota pegawai yang akan direkrut tahun ini. Untuk Kota Kotamobagu, diberi kuota 148 yang terbagi atas dua formasi, masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Kuota dan formasi yang diberikan itu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) yakni sebanyak 1.071. Rinciannya; 238 tenaga guru, 390 tenaga kesehatan dan 443 tenaga teknis.
“Memang kuota yang kita terima hanya sedikit dan tidak sampai separuh dari yang diusulkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dodo.
Untuk tenaga guru, ia mengaku akan diusulkan lagi tahun depan. Begitu juga dengan formasi lain yang dibutuhkan. “Mudah-mudahan tahun depan akan ada lagi perekrutan CPNS. Nanti kita akan usul berdasarkan kebutuhan,” ujarnya. (gjm)
Walikota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara, Jumat (18/10), menghadiri kegiatan Penyerahan Surat Pernyataan Komitmen terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wali kota Kotamobagu usai kegiatan penyerahkan Surat Pernyataan Komitmen tersebut mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berkomitmen untuk mempercepat proses penyelesaian serta peningkatan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, baik yang bersifat finansial, maupun non finansial,” ujar Wali kota.
Penyerahan Surat Pernyataan Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara tersebut, juga dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven.O. E. Kandouw, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi, SE, MM, Ak, CA, dan Bupati / Walikota se – Provinsi Sulawesi Utara. (ADVE)
ZONA KOTAMOBAGU – Jajaran Pengurus dan Kader PKK Kota Kotamobagu, Jumat (18/10), mengikuti kegiatan Jambore Kader PKK Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, Anki Taurina Mokoginta, ST, ME, mengharapkan agar dengan mengikuti kegiatan Jambore tersebut, maka para Kader PKK Kota Kotamobagu dapat menambah Wawasan, Pengetahuan serta pengalaman.
“Dengan mengikuti kegiatan Jambore ini, para Kader PKK Kota Kotamobagu juga dapat berbagai pengalaman dengan Pengurus dan Kader PKK dari Kabupaten / Kota lain, untuk memperkaya kreatifitas dan dapat menghasilkan Inovasi baru untuk kemajuan Kader PKK, khususnya yang ada di Desa dan Kelurahan di wilayah Kotamobagu,” ujar Mokoginta.
Pada kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara tersebut, para Kader PKK Kota Kotamobagu, juga berhasil meraih sejumlah prestasi, yakni diantaranya Juara 1 Lomba Devile, Juara 1 Lomba PAAR Cinta Kasih, Juara 3 Lomba UP2K, dan Juara 3 Lomba Cerdas Cermat, tingkat Provinsi Sulawesi Utara. (ADVE)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendukung penuh rencana pencanangan Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, menuju Smart Village (Desa Pintar). Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, Kamis (17/10).
Menurutnya, rencana pencanangan Desa Pintar di Desa Bilalang I sudah dikoordinasikan dengan Sangadi Bilalang I, Badaria A Mokoginta. “Kami mensupport penuh rencana hebat dari Pemerintah Desa Bilalang Satu untuk memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Ini langkah menuju smart village atau desa pintar,” ungkap Yani.
Ia menambahkan, wujud nyata dukungan Diskominfo dalam rangka pencanangan desa pintar ini yakni dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi admin atau operator Informasi dan Teknologi (IT) dari Pemdes Bilalang I.
“Yang perlu disediakan oleh pemerintah desa yakni sumber daya manusianya. Kami telah berkoordinasi pemerintah desa mengutus orang ke Dinas Kominfo untuk diberi pelatihan. Selain itu untuk road map pencanangan desa pintar ini kita juga siapkan, jadi pemerintah desa tinggal menyiapkan anggaran dan SDM ke depan,” tambah Yani.
Sebelumnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara merumuskan pemanfaatan IT dalam pelayanan kepada masyarakat di tahun 2020 mendatang. Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) Bilalang I, Hartono Mamonto, pihaknya kini tengah merencanakan pembuatan website desa yang memuat beberapa fitur layanan kepada masyarakat.
“Kita berencana untuk membuat website desa. Nanti di website itu masyarakat bisa mengakses beberapa pelayanan dari pemerintah desa. Misalnya, pembuatan surat-surat yang sifatnya tidak terlalu berisiko seperti surat keterangan usaha bisa langsung lewat online,” ungkap Hartono.
Selain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, website tersebut juga akan memuat tentang informasi desa secara detail dan faktual. “Jadi untuk mengetahui seluruh yang ada di Desa Bilalang I, bisa lewat website yang akan kita buat. Begitu juga misalnya ada kebutuhan dari instansi-instansi, misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, dan beberapa informasi lainnya,” pungkasnya. (gjm)
Aanwijzing di Aula Kantor Wali Kota yang dihadiri pihak BPKD, Kasat Lantas Polres Kotamobagu, KPKNL dan peserta lelang.
ZONA KOTAMOBAGU – 15 unit kendaraan dinas (kendis) jenis roda dua milik Pemerintah Kota (Pemkot), akan dilelang Jumat (18/10) besok. Proses lelang akan dilaksanakan mulai pukul 10.00 Wita dengan menghadirkan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.
“Ada 327 kendaraan dinas yang akan dilelang. Tapi untuk tahap awal ini baru 15 unit dulu,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inontat Makalalag, dihadapan para peserta lelang saat Aanwijzing di Aula Kantor Wali Kota, Kamis (17/10).
15 kendis yang akan dilelang itu adalah pengadaan tahun 2009. Harga limit yang ditetapkan KPKNL paling tinggi sebesar Rp3.414.000 dan terendah Rp1.365.000 untuk satu unit. “Lelang ini dilaksanakan secara terbuka. Artinya semua masyarakat bisa mengikutinya,” ujarnya. (gjm)
Jenis Kendaraan, Limit dan Jaminan Lelang Aset Kendaraan Dinas:
ZONA KOTAMOBAGU — Sejumlah wartawan yang bertugas di Kota Kotamobagu mendapat perlakuan tak mengenakkan dari oknum karyawan Suzuki Finance, saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Hal ini dialami sejumlah wartawan media cetak dan online, Rabu (15/10), saat mendatangi kantor perusahaan pembiayaan itu yang beralamat di Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan maksud mengkonfirmasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan kendaraan debitur.
Bukannya mendapatkan konfirmasi seperti yang dimaksud, tapi sejumlah wartawan yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Kotamobagu (Kawan Kota) itu justeru diminta keluar dari kantor oleh oknum karyawan perusahaan pembiayaan tersebut.
“Padahal maksud kami ke sini hanya untuk mengkonfirmasi soal SOP penarikan kendaraan karena sudah ada laporan nasabah di Polres Kotamobagu soal itu (penarikan kendaraan), tapi kami diusir keluar dari kantor,” kata Gian Gumogar, salah satu wartawan media online di Kotamobagu.
“Katanya mereka tidak ada urusan dengan wartawan dan tidak akan memberi konfirmasi apapun mengenai SOP penarikan kendaraan,” sebut Gian, mengulangi ungkapan oknum karyawan pria yang mengaku sebagai koordinator kantor Suzuki Finance Kotamobagu.
Menanggapi hal itu, Ketua Kawan Kota, Kano Tontolawa, mengaku kecewa dengan perlakuan oknum karyawan Suzuki Finance itu atas tindakannya yang seolah menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Padahal katanya jelas dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ayat 3 disebutkan bahwa; Pers mempunyai hak mencari, memeroleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“Kami minta pihak Suzuki Finance untuk segera meminta maaf kepada wartawan atas perlakuan yang dilakukan oknum karyawannya,” tegas Kano. (gjm)
Bupati Drs Hi Depri Pontoh saat membacakan sambutan gubernur pada Paripurna pelantikan Pimpinan DPRD Bolmut Periode 2019-2024.
ZONA BOLMUT – Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Bolmut Periode 2019-2024 yang bertempat di Ruang Sidang DPRD, Rabu (16/10).
Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Bolmut dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Warsito SH.
Pimpinan DPRD yang diambil sumpah/janji diantaranya Ketua DPRD Frangky Cendra, Wakil Ketua Drs Salim Bin Abdullah dan Wakil Ketua Saiful Ambarak, SPdI.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE. Gubernur Sulut menyampaikan selamat kepada Pimpinan DPRD yang baru dilantik. Dengan pengalaman yang dimiliki, dirinya meyakini pimpinan DPRD yang dilantik akan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta mampu menahkodai Anggota DPRD untuk terus menampilkan kinerja yang baik, yang mampu mendukung gerak langkah pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi Sulut ke depan akan terus berupaya menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang di Kawasan Pasifik. Karenanya melalui momentum pelantikan ini, diharapkan kiranya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah terjalin sinergis selama ini, akan terus berjalan dalam rangka gerak Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, terus mengalirkan energi positif dalam kerangka mantapnya pencapaian visi Kabupaten Bolmut serta terjaganya eksistensi Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Pasifik. (Rendy)
ZONA KOTAMOBAGU – Jus Lemong Cui menjadi salah satu produk unggulan Kota Kotamobagu. Meski belum lama diproduksi, namun jus olahan warga Desa Kopandakan I, Suhartien Tegela, sudah dikenal luas dan semakin banyak peminat.
“Awalnya jus ini saya lihat di salah satu cafe di Jogja. Setelah minum semua badan terasa lebih ringan dan sehat, sehingga terfikir untuk coba memproduksi sendiri minuman ini salah salah satu menu di cafe kita,” sebut Suhartien Tegela.
Jus lemong cui menjadi salah satu menu andalan di Café Dindaziyah. di Kota Kotamobagu, hanya café yang beralamat di Desa Kopandakan I yang tersedia jus berbahan dasar lemon cui tersebut. Suhartien yang juga pemilik café itu hingga saat ini terus memperbaiki kualitas produknya, termasuk mengupayakan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Mereka (MUI) sudah memeriksa mulai dari produk yang dipakai, peralatan yang digunakan hingga proses pembuatannya. Untuk sertifikat halal insya allah akan keluar setelah sidang fatwa bersama 15 produk usaha lainnya di Kotamobagu,” ujarnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) terus mendorong pengembangan produk usaha kecil yang dikelola baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat. Namun demikian, setiap pelaku usaha diminta untuk terus meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk lainnya. “Kita menyambut baik pertumbuhan usaha kecil di daerah ini. Kita dorong juga agar kualitas produk maupun pengemasannya diperhatikan, agar bisa lebih menarik saat dipasarkan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Herman Aray. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali (Wawali) Kota Nayodo Koernawan melantik Halid Makalalag sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Sangadi Bungko. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan Rabu (16/10), di Balai Desa.
Dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah, Nayodo menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan pelantikan Pjs Sangadi Bungko. “Alhamdulillah hari ini Pemerintah Desa Bungko telah memiliki Penjabat Sangadi yang baru setelah sebelumnya terjadi kekosongan atas berpulangnya Sangadi Bungko Syawal K Dandi beberapa waktu lalu. Dalam sebuah sistem pemerintahan tidak boleh terjadi kevakuman,” kata Nayodo.
Pada kesempatan itu, Nayodo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas jasa dan pengabdian mantan Sangadi Bungko, Almarhum Syawal K Dandi. “Atas nama pemerintah, atas nama Wali Kota dan rakyat Kota Kotamobagu menyampaikan banyak terima kasih kepada Almarhum Syawal K Dandi atas pengabdian serta seluruh jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Sangadi Bungko,” ujar Nayodo.
Bagi Pjs sangadi yang baru dilantik, Nayodo berharap bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Untuk Sangadi yang baru dilantik dan diambil sumpah, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Pelaksana Harian (PLH) Sangadi, Viki Potabuga, saya juga menyampaikan penghargaan tinggi atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai Plh Sangadi,” ucap wawali. (gjm)
Kunjungan kerja Komisi I ke Kantor Dinas Kominfo, kemarin.
ZONA KOTAMOBAGU — Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Kotamobagu ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Selasa (15/10) kemarin, selain agenda silaturahmi dengan mitra kerja, juga meminta penambahan kapasitas jaringan internet di gedung Paloko Kinalang guna menunjang kerja-kerja para anggota legislatif.
”Kuota yang diberikan 20 Mbps, tapi lalod terus. Kalau bisa ditambah, atau untuk dewan dibuatkan user masing-masing agar bisa terkoneksi otomatis,” kata Ketua Komisi I, Agus Suprijhanta.
Personil Komisi I lainnya, Anugerah Beggie Chandra Gobel, mengaku jaringan internet menjadi salah satu kebutuhan anggota DPRD terutama dalam menunjang kerja-kerja mereka. “Pernah dalam satu kesempatan kita membahas Ranperda, kemudian membutuhkan rujukan Perda tapi terkendala saat ingin mengakses internet. Jaringan internet ini memang dibutuhkan untuk menunjang kerja-kerja kita,” ujar Beggie.
Kepala Dinas Kominfo Ahmad Yani Umar, langsung merespon permintaan para wakil rakyat tersebut. Menurutnya, permintaan itu bisa dilakukan, tapi harus mendaftarkan nomor telepon untuk nantinya dibuatkan user masing-masing para anggota legislatif.
“Untuk kapasitas jaringan di Kantor DPRD Kotamobagu ada 20 Mbps. Dan untuk para anggota DPRD akan kita buat user sendiri dengan mendaftarkan nomor telepon,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketersediaan internet di data center Kotamobagu masih terbatas. “Saat ini baru 300 Mbps kapasitas internet kita dan terbagi ke 42 OPD. Dan sangat penting yang tidak bisa hilang jaringan internet, yang pertama data center, e-planning Bappeda, Simda Keuangan, e-tax PBB, LPSE, Capil dan PMPTSP, sebab itu pelayanan publik,” terangnya.
Lanjutnya, dengan keterbatasan kapasitas jaringan internet tersebut, solusi yang akan dilakukan pihaknya hanya bisa dengan membuatkan user masing-masing para anggota.
“Ketika mereka akan memberikan nomor telepon, kita akan buatkan user sendiri. Jadi tindaklanjut dari permintaan ini, jika para anggota DPRD memberikan nomor telepon, kita langsung buat user sendiri,” pungkasnya. (gjm)