Hebat, Tatong Berhasil Lobi Alsintan ke Dirjen PSP Kementan

Penulis

-

Sabtu, 10 Februari 2018

Walikota Tatong Bara saat menguji coba traktor bantuan Dirjen PSP Kementan.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara memanfaatkan kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana, di Kabupaten Bolmong, dengan melobi bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Hasilnya, 15 unit traktor roda dua, 10 traktor roda empat serta pompa air diberikan dan selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok tani.

“Ini berkat kehebatan ibu walikota dalam melobi. Alhamdulillah Kota Kotamobagu mendapatkan traktor dan pompa air. Ini akan kita serahkan ke kelompok tani. Setiap kelompok mendapat satu unit dan disesuaikan dengan luas area pertanian yang dikelola,” kata Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Soeratinojo.

Pada kesempatan itu, walikota membeberkan potensi pertanian di Kota Kotamobagu. Dihadapan Dirjen, walikota menerangkan luas wilayah persawahan 1.600 hektare dan kemudian luas tanaman jagung 3.000 hektare.

“Dengan luas wilayah yang ada itu, petani kita masih membutuhkan dukungan alsintan untuk memaksimalkan hasil panen,” sebut walikota.

Apa yang disampaikan walikota itu, langsung direspon Dirjen dengan memberikan 15 unit traktor serta pompa air.

“Provinsi sudah membantu 10 unit traktor TR2, saya tambah lagi 15 unit sekalian pompa air. Untuk jumlahnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Dirjen.

Pada kegiatan itu, walikota juga ikut mendampingi Dirjen melakukan panen raya jagung di Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, sekaligus mencoba traktor TR4. (ads/gito)

Walikota Launching e-Government dan Resmikan Data Center serta Command Center

Penulis

Tim Redaksi

-

Jumat, 9 Februari 2018

Walikota Tatong Bara saat memberi sambutan pada launching e-Government sekaligus meresmikan data center dan command center.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara meresmikan data center, command center serta me-launching e-Government yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis (8/2), di Ballroom Ponanoban Hotel Sutanraja. Peresmian itu ditandai dengan pemukulan kukulan dan disaksikan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, mengatakan data center dan command center itu dibangun dengan anggaran Rp9,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

“Ini merupakan komitmen dan keseriusan Walikota Tatong Bara dalam meningikatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan peningkatakan kualitas layanan publik. Data center dan command center itu adalah infrastruktur dasar dalam mendukung program pemerintah menjadikan Kota Kotamobagu sebagai smart city (kota cerdas),” katanya.

Lanjutnya, dengan adanya data center, sistem pelayanan di tiap SKPD akan terintegrasi ke Dinas Kominfo. Selain itu, semua data-data yang berkaitan dengan Kota Kotamobagu akan ditampung dalam data center itu.

“Kemudian command center ini sangat membantu pemerintah dalam mengontrol aktivitas di Kotamobagu melalui CCTV yang terpasang di sejumlah titik, termasuk soal lalulintas,” ujarnya.

Ditambahkannya, data center dan command center yang dimiliki Dinas Kominfo itu adalah satu-satunya yang ada di Sulawesi Utara. Katanya, sudah banyak daerah termasuk Pemprov Sulut datang study banding terkait pembangunannya. “Di 15 daerah di Sulut, ini hanya ada di Kotamobagu,” tambahnya.

Walikota Tatong Bara mengapresiasi Dinas Kominfo bersama tim IT yang terus berkreasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memaksimalkan kerja-kerja pemerintah serta pelayanan ke masyarakat.

“Selamat kepada tim Dinas Kominfo yang terus bekerja keras dan sangat visioner. Kota Kotamobagu harus terus melejit. Apa yang ada saat ini harus terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” sebut walikota. (ads/gito)

Rangsang Gairah UMK, Pemkot Beri Ijin Gratis ke Pelaku Usaha

Penulis

Tim Redaksi

-

Jumat, 9 Februari 2018

Walikota Tatong Bara saat menyerahkan ijin usaha gratis ke pelaku UMK.

ZONA KOTAMOBAGU – 750 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mendapat ijin usaha gratis dari pemerintah. Ijin tersebut diberikan Walikota Tatong Bara kepada masing-masing penerima di Ballroom Ponanoban Hotel Sutanraja, Kamis (8/20). Pemberian ijin itu bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya masing-masing.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray, mengatakan pemberian ijin secara gratis itu merupakan bentuk kepedulian Pemkot terhadap pengembangan usaha mikro kecil.

“Target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2013-2018 adalah 3.400 ijin, dan itu bisa kita capai sampai tahun ini. Pelaku usaha mikro kecil yang sudah mendapatkan ijin sebanyak 3.402,” kata Aray.

Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengakui Pemkot terus memberi rangsangan terhadap pengembangan usaha mikro kecil di Kota Kotamobagu, melalui pemberian ijin usaha secara gratis. Ijin usaha tersebut katanya bisa menjadi jaminan dalam untuk mendapatkan pinjaman modal di bank.

“Ini bukan hanya sebatas memerikan ijin gratis kemudian selesai. Tapi pemerintah akan terus mengawalnya sampai pada pengembangan jenis usahanya,” ungkap walikota, dihadapan para pelaku usaha.

Pada kesempatan itu, walikota mengingatkan semua pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan kesempatan itu dalam mengembangkan usaha masing-masing. Selain itu, walikota juga mendorong agar kualitas produk usaha harus terus ditingkatkan.

“Usaha yang dijalani harus dikelola dengan baik agar bisa berkembang dan memberi dampak positif terhadap perekonomian. Kemudian terus tingkatkan kualitasnya dan perbaiki kemasannya, agar menarik minat banyak masyarakat untuk membelinya,” ujar walikota.

Rahim, salah satu pelaku usaha mengaku senang mendapat ijin usaha gratis dari pemerintah itu. Katanya, ijin tersebut akan dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada pemerintah kota terutama kepada ibu walikota yang sudah memberikan ijin ini secara gratis,” sebutnya. (ads/gito)

Walikota: Desa harus Sejajar dengan Kelurahan

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 8 Februari 2018

Walikota Tatong Bara saat meresmikan Kantor Desa Bilalang II.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara memacu semangat pemerintah dan masyarakat desa untuk berlomba membangun desa melalui Dana Desa (Dandes) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut walikota, miliaran rupah anggaran yang masuk ke desa setiap tahunnya harus dimanfaatkan dengan baik dan sesuai peruntukkanya.

“15 desa berlomba siapa yang paling maju dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibangun melalui dana desa dan ADD itu akan sangat menopang kemajuan desa dan mensejahterakan masyarakat,” kata walikota.

Walikota mengungkapkan, semua desa harus bisa sejajar dengan kelurahan dalam hal pembangunan.

“Diharapkan kesejajaran desa dan kelurahan dapat dicapai. Siapa yang mampu duduk bersama, melakukan efisiensi dan sistem yang baik, itulah yang lebih dulu maju. Untuk itu harus ada pemetaan anggaran, sehingga 15 sangadi harus mampu seragam untuk pengadaan atau pembangunan apa saja yang dibutuhkan di desa,” ungkap walikota.

Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir, walikota turun ke desa meresmikan sarana dan prasarana fisik program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dibiayai dana desa dan ADD. Ketersediaan sarana dan prasarana itu diyakini akan mampu menopang roda ekonomi masyarakat serta percepatan pembangunan dan kemajuan desa. Rabu (7/2), walikota melakukan kegiatan yang sama di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. (ads/gito)

Pekan Depan Pemkot Terima Nilai LAKIP

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 8 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 dikabarkan akan diserahkan pekan depan. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg), Nehru Mokoginta.

Menurutnya, penyerahan nilai LAKIP tersebut akan dilaksanakan di Manado oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokasi (KemenPAN-RB).

“Pelaksanaannya tanggal 13 atau 14 Februari di Manado,” kata Nehru, kemarin.

Ia optimis, nilai LAKIP yang akan diterima itu lebih baik dari yang di dapat tahun sebelumnya.

“Sebelumnya kita dapat CC. Insya allah untuk Tahun 2016 sesuai target kita, yaitu nilai B,” ujarnya.

Diungkapkannya, Pemkot terus berupaya meningkatkan nilai LAKIP setiap tahunnya. “Untuk tahun 2017 insya allah naik lagi. Berbagai inovasi sudah dilakukan, termasuk penggunaan aplikasi dalam urusan kepegawaian. Terobosan-terobosan itu mempengaruhi nilainya nanti,” ungapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemkot mengirim sejumlah pejabat mengikuti coaching clinic di KemenPAN-RB, serta melakukan evaluasi peningkatan kualitas peningkatan sistem Akip. Dua kegiatan tersebut dalam rangka mengingkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan pemerintahan. (ads/gito)

Sempurnakan Prestasi di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pemkot Incar Quintrick WTP

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 8 Februari 2018

Walikota Tatong Bara memberi sambutan saat entry meeting bersama BPK.

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) sangat berhasrat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Tahun 2017. Raihan penghargaan itu tak hanya menjadikan Kota Kotamobagu sebagai salah satu daerah langganan WTP, tapi juga untuk menyempurnakan prestasi di bidang pengelolaan keuangan di era kepemimpinan Walikota Tatong Bara.

Untuk meraih quintrick WTP atau kelima kali secara berturut-turut, Pemkot sudah melakukan pembenahan dan perbaikan atas sistem pengelolaan keuangan. Saat ini, Pemkot sedang menghadapi audit interim II dari BPK Perwakilan Sulut. Proses audit itu akan dilaksanakan selama 40 hari oleh enam orang auditor.

“Keberadaan BPK ini harus dimanfaatkan dengan meminta saran dan masukan agar kedepannya pengelolaan keuangan kita semakin baik. Tantangan bagi kita adalah menjadikan Kota Kotamobagu sebagai langganan WTP,” kata Walikota Tatong Bara, saat entry meeting bersama BPK, di aula rumah dinas walikota, Rabu (7/2).

Pada kesempatan itu, walikota meminta semua jajarannya terutama pejabat yang berurusan dengan pengelolaan keuangan untuk kooperatif selama pemeriksaan berlangsung.

“Pimpinan SKPD, bendahara dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) harus menyiapkan dokumen atau data yang dibutuhkan. Bantu tim pemeriksa agar proses pemeriksaannya berjalan lancar,” ujar walikota.

Ketua Tim Pemeriksa, Tutus Sulfani Sulaiman, mengungkapkan audit interim II yang dilaksanakan itu merupakan tindaklanjut dari audit interim I yang dilaksanakan akhir tahun lalu.

“Ada enam orang yang akan melakukan audit interim II ini. Pelaksanaannya sampai Tanggal 19 Maret, kemudian pada Bulan April akan dilanjutkan dengan audit rinci,” katanya.

Diterangkannya, audit interim II saat ini tak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada audit interim II beberapa waktu lalu. Objek pemeriksaan meliputii updating sistem pengendalian intern, pengujian subtantif atas akun-akun LRA seperti pendapatan, belanja pegawai, belanja langsung, belanja modal, hibah dan belanja barang dan jasa.

“Pemeriksaan ini kita menggunakan aplikasi e-audit. Di Sulut hanya dua daerah, yaitu Kota Kotamobagu dan Minahasa yang menggunakan aplikasi. Sehingga itu kita harapkan data-data yang diberikan benar-benar valid karena tidal bisa dirubah lagi,” terangnya.

Ia mengakui, selama melakukan audit, SKPD di lingkup Pemkot Kota Kotamobagu adalah yang paling akomodatif.

“Ketika kami butuh informasi atau kererangan dari pejabat, langsung cepat dan tepat. Ini sangat baik. Mudah-mudahan pada pemeriksaan kali ini berjalan lebih baik lagi,” tambahnya. (ads/gito)

Perangkat Kelurahan Terima Insentif Via Bank

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 7 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Perangkat kelurahan tak lagi menerima insentif secara tunai. Mulai triwulan I tahun ini, setiap perangkat akan menerima haknya melalui rekening masing-masing. Hal itu sebagai tindaklanjut dari gerakan non tunai yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan.

“Sekarang kita sementara mengumpulkan dokumen setiap perangkat untuk dibuatkan rekening Bank Sulut,” kata Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan, Wiwiek Sabunge.

Disisi lain, ia mengimbau agar semua perangkat kelurahan mulai dari RT, RW dan kepala lingkungan menyiapkan persyaratan dalam pembuatan rekening tersebut. “Semua harus ada rekening Bank Sulut, agar tidak ada kendala dalam pembayarannya nanti,” imbaunya.

Salah satu perangkat kelurahan, Dodi Mokogow, menyambut baik perubahan sistem pembayaran insentif dari tunai menjadi non tunai. Katanya, hal itu sangat memudahkan bagi dirinya dan perangkat kelurahan lain ketika menerima hak masing-masing. “Ini menjadi lebih mudah, karena kita tak perlu mengantri lagi untuk menerima insentif, tapi hanya ke bank atau ATM saja,” sebutnya.

Selain perangkat kelurahan, pembayaran insentif petugas agama, guru mengaji, Linmas di tiap kelurahan juga tak lagi dilakukan secara tunai atau dari bendahara SKPD terkait kepada masing-masing penerima, tapi sudah dilakukan via rekening. “Gerakan non tunai ini sangat baik dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan. Jadi pencairan gaji, insentif tenaga kontrak, SPPD dan semua kegiatan yang pembiayaannya secara LS akan langsung ke rekening pemerintah, dan tidak lagi melalui bendahara,” kata Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Syairufidin Abas. (ads/gito)

Tebang Pohon Tanpa Koordinasi, Walikota Protes PLN

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 7 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU — Ulah PLN yang menebang pohon perindang yang ditanam Pemerintah Kota (Pemkot) di pinggir jalan, cukup membuat Walikota Tatong Bara, berang. Pasalnya, penebangan pohon itu dilakukan tanpa koordinasi Pemkot melalui instansi terkait.

“PLN mengirim surat pemberitahuan bahwa ada pemadaman listrik dan penebangan pohon. Tapi surat itu hanya dilayangkan saja, tanpa koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah. Harusnya saat penebangan ada dari pemerintah di situ,” kata walikota, kepada sejumlah wartawan saat berada di rumah dinas, Rabu (7/2).

Walikota mengakui, penebangan pohon itu bukan baru pertama kali, tapi sudah dilakukan berulang kali.

“Bukan begitu caranya. Bagaimana kalau kabel PLN kita potong. Di Sinindian, pohon ditebang tanpa ukuran dan jaraknya sudah sangat jauh dari kabel. Harusnya pucuknya saja yang dikurangi. Setelah saya cek, lurah dan camat tidak ada, Dinas Lingkungan Hidup juga tidak mengetahuinya. Mereka (PLN) tidak boleh sembarang potong pohon. Kalau begitu, PLN datang tebang pohon, telkom juga begitu. Lama-kelamaan habis pohon yang kita tanam,” tegas walikota.

Selain menebang tanpa koordinasi, sampah atau sisa ranting dan daun tak diangkat dan dibiarkan di pinggir jalan. “Pohon dipotong, sampahnya dibiarkan. Padahal kita sekarang sedang giat-giatnya menjaga kebersihan,” ujar walikota.

Walikota juga mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan sangadi-lurah untuk bertanggung jawab terhadap pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan. “Camat, lurah dan sangadi tolong dijaga. Hak PLN hanya memutus kabel bukan menebang pohon yang kita tanam,” tambah walikota. (ads/gito)

Berantas Korupsi, Pemkot Susun Rencana Aksi Daerah

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 7 Februari 2018

Sekkot bersama sejumlah pimpinan SKPD foto bersama Satgas KPK usai supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulut.

ZONA KOTAMOBAGU – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menggelar supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Sekretaris Kota (Sekkot) bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang, hadir mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (6/2).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ahmad Yani Umar, mengatakan gelaran kegiatan tersebut dalam rangka implementasi pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulut termasuk di Kota Kotamobagu. Tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan menjadi fokus rencana aksi daerah sebagai tindaklanjut dari kegiatan tersebut.

“Pada intinya, KPK akan mendampingi bahkan memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis) terkait pelaksanaan kegiatan itu. Hal ini berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia,” katanya.

Setelah kegiatan tersebut, katanya pihaknya akan menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi daerah.

“Ini sangat penting, terutama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik,” tambahnya. (ads/gito)

Walikota: Libatkan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 7 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Sarana dan prasarana (sarpras) fisik Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, diresmikan Walikota Tatong Bara, Selasa (6/2). Sarana dan prasana yang diresmikan itu adalah lima titik jalan paving block, gedung TK/PAUD, kantor desa, pos kamling dan infrastruktur lainnya yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar yang bersumber dari Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017.

“Untuk Moyag Todulan, Tahun 2017 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa keseluruhannya Rp3.248.388.000. Anggaran itu diperuntukkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Sangadi Sartono Makalalag.

Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengapresiasi pemerintah desa yang sudah memanfaatkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur desa.

“Banyak selamat bagi masyarakat Moyag Todulan, karena saat ini banyak sarana dan prasarana yang dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Maksud dari pembangunan ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan ataupun akses transportasi. Selain itu, sarana dan prasarana yang diresmikan ini akan sangat bermanfaat,” ujar walikota, usai meresmikan bangunan kantor desa.

Walikota menegaskan, miliaran anggaran yang diberikan pemerintah harus digunakan sesuai peruntukkan.

“Kita mendapat anggaran yang besar dibandingkan daerah lain. Ini bagian dari kerja keras agar seluruh masyarakat secara keseluruhan bisa tersentuh pembangunan dan menikmati infrastruktur yang memadai,” ujar walikota.

Pada kesempatan itu, walikota juga mengingatkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, serta memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di dalam desa.

“Itu wajib. Jangan kita membangun sarana dan prasarana kemudian pemanfaatannya mubazir karena tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pembangunannya. Jangan sampai program pembangunan yang dilaksanakan hanya sesuai keinginan sangat tanpa melihat apa yang menjadi prioritas di dalam desa,” tutur walikota.

Walikota menambahkan, pemerintah terus berupaya mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat melalui kerja keras dalam memperjuangkan anggaran di pusat untuk dibawa ke daerah.

“Target kita bagaimana seluruh masyarakat bisa sejahtera dan bahagia. Kerja keras ini adalah bagian dari amanah rakyat yang wajib bagi saya untuk mempertaruhkannya di pusat agar kita mendapatkan anggaran lebih,” tambah walikota. (ads/gito)