Beranda blog Halaman 601

Tanggapi Kabar ada Perekrutan CPNS, ini Kata Kepala BKPP

Maskun Antogia

ZONA BOLMUT – Kabar adanya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini yang berseliweran di media sosial dibantah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Maskun Antogia.

Ia mengakui, telah mendapat informasi rekrutmen CPNS yang beredar dalam bentuk format PDF melalui media sosial. Namun ketika dikonfirmasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado, ternyata informasi tersebut tidak benar.

“Kami juga kaget dengan beredarnya informasi itu. Kemudian setelah dikoordinasikan dengan Kanreg wilayah XI, ternyata itu tidak benar,’’katanya.

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi seperti ini. “Kita tidak boleh gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Apalagi sumbernya bukan dari kementrian atau instansi terkait,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya sedang menyusun jumlah kebutuhan PNS yang disesuaikan dengan analisis jabatan (anjab), kemudian akan diserahkan akhir bulan ini ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB). “Pengusulannya belum dilakukan, kita masih sementara menyusun kebutuhan pegawai,” tambahnya. (trz)

Susun HPS, Dinas PU Survey Harga Bahan Bangunan

Claudy Mokodongan

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mensurvey harga bahan bangunan. Hal itu dimaksudkan untuk kepentingan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) jelang pelelangan sejumlah paket proyek fisik.

“Petunjuk kepala dinas lelang proyek dilaksanakan pekan ini. Tapi kita masih survey harga bahan bangunan dulu, karena itu menjadi dasar dalam penyusunan HPS. Kita upaya secepatnya sudah proses lelang,” kata Kepala Bidang Bina Marga, Claudy Mokodongan, kemarin.

Diungkapkannya, selain satuan harga yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwako), hasil survey harga di lapangan juga menjadi dasar dalam penyusunan HPS. “Ada Perwako yang menjadi rujukan, tapi kami tetap melihat hasil survey juga. Jangan sampai ada pergerakan harga,” ungkapnya.

Diterangkannya, ada tujuh paket proyek yang akan dikerjakan tahun ini, yakni pekerjaan Jalan Siliwangi, Veteran, Arif Rahman Hakim, Jalan Perkebunan Angob, Jalan Piere Tendean dan Jalan Tabang sampai Pobundayan. Ke-tujuh paket tersebut difokuskan pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan. Anggaran untuk pengerjaan proyek-proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Dari DAK 34,8 miliar dan DAU 2,5 miliar. Totalnya ada 37 miliar,” terangnya. (ads/gito)

Maret, Dandes Tahap I Dicairkan

Hamdan Monigi

ZONA KOTAMOBAGU – Dana Desa (Dandes) yang akan diterima 15 desa Tahun 2018 bertambah sekira Rp2,3 miliar atau menjadi Rp17,4 miliar dari jumlah yang diterima tahun ini Rp15,1 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Hamdan Monigi.

Menrutnya, kenaikan jumlah Dandes tersebut akan sangat bermanfaat terhadap percepatan pembangunan di dalam desa. “Jadi jumlah yang akan diterima setiap desa tahun depan bertambah. Soal nominalnya pasti berbeda karena ada mekanismenya, seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya,” katanya.

Ditanya soal pencairannya, ia memperkirakan pada Bulan Maret mendatang. Namun demikian, ia mengaku masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Kemungkinan Bulan Maret. Tapi sebelum dicairkan tentu ada syaratnya, yaitu SPj penggunaan tahap II 2017,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan realisasi serta pemasukan SPj tahap II 2017 oleh setiap desa dan kelurahan untuk kepentingan pemeriksaan oleh tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kita sudah ingatkan agar SPj harus lengkap, seperti laporan realisasi dan fisik di lapangan. Kalau ada kurang paham, silahkan datang berkoordinasi dengan kami (DPMD). Jangan merasa tahu kemudian salah dan menjadi temuan saat pemeriksaan nanti,” tambahnya. (ads/gito)

Musrenbang Tingkat Desa Dimulai

Suasana Musrenbang di salah satu desa di Kabupaten Bolmut.

ZONA BOLMUT – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dimulai,. Pelaksanaannya diperkirakan akan berakhir pada awal Februari mendatang.

“Benar, seluruh desa tengah fokus dengan gelaran Musrenbang tingkat desa. Sesuai perencanaan, semua tahapannya akan selesai pada minggu pertama bulan depan,” ujar Kepala Kabid Perencanaan Social dan Ekonomi Bappelitbangda, Aroman Talibo, Senin (15/1).

Selama pelaksanaannya, pihaknya terus mengontrol melalui laporan masing-masing kecamatan dari pelaksanaan Musrenbang tersebut. Kepada masyarakat, ia berharap dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan rencana pembangunan khususnya di dalam desa.

“Melalui Musrenbang ini, kita harapa masyarakat di tiap desa dapat menyusun arah kebijakan umum serta program-program pemenuhan kebutuhan masyarakat. Usulan-usulan itu kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya,” katanya.

Ditambahkannya, setelah Musrenbang tingkat desa tuntas, akan dilanjutkan ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. “Untuk tingkat kecamatan direncanakan minggu kedua bulan depan, dan tingkat kecamatan pada minggi ketiga,” tambahnya. (trz)

Tahun ini Pemkab Usul RSUD jadi Tipe C

Febyanto Lumoto

ZONA BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus mengupayakan menaikkan tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Tipe D ke Tipe C. Saat ini, Pemkab sedang berbenah serta melengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang operasional rumah sakit tersebut.

“Masih banyak hal yang harus dilengkapi dalam rangka peningkatakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tahun ini dialokasikan anggaran 32 miliar untuk membangun ruang rawat inap serta penambahan fasilitas penunjang lainnya. Insya allah tahun ini kita usulkan naik naik tipe dari D ke C,” kata Febyanto Lumoto.

Diterangkannya, beberapa infrastruktur yang akan dibangun tahun ini adalah ruang rawat inap kelas I, II dan III, ruang pemulasaran jenazah, gudang obat dan ruang Central Sterilization Supply Department (CSSD). “Anggarannya bersumber dari DAK 26 miliar dan DAU 6 miliar,” terangnya. (trz)

Pemkot Tunggu Jadwal Penyerahan Nilai LAKIP

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) tinggal menunggu jadwal penyerahan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2016 dari Kementrian Pembardayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Ada informasi penyerahannya pada akhir Januari ini atau awal Februari. Kita tinggal menunggu jadwalnya,” katanya.

Pemkot menargetkan nilai LAKIP naik dari sebelumnya yang hanya mendapat nilai CC. “Informasi kalau nilai B sudah hampir pasti, tapi kita harap bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Untuk mencapai target nilai LAKIP, Pemkot sudah melakukan berbagai terobosan, dengan mengirim sejumlah pejabat mengikuti coaching clinic KemenPAN-RB, serta menghadirkan pemateri dari pusat untuk evaluasi peningkatan kualitas implementasi sistem Akip, beberapa waktu lalu. (ads/gito)

Cuti, Walikota-Wawali tak Boleh Gunakan Fasilitas Negara

Marham Anas Tungkagi

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara dan Wakil Walikota Jainudin Damopolii, hampir dipastikan akan menjadi peserta Pilwako tahun ini. Keduanya saat ini sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon dan sedang mengikuti berbagai tahapan yang sedang dilaksanakan oleh penyelenggara.

Jika keduanya ditetapkan sebagai calon walikota oleh KPU pada 12 Februari mendatang, maka Tatong maupun Jainudin harus cuti selama mengikuti tahapan Pilwako, dan sistem pemerintahan di Kota Kotamobagu akan dikendalikan oleh Penjabat Sementara (Pjs).

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Anas Tungkagi, hasil rapat koordinasi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu, akan ada regulasi yang akan dijadikan rujukan dalam memproses cuti kepala daerah.

“Ini saya ikuti dalam rakor kemarin. Nantinya akan ada aturan yang menjadi rujukan bagi kami mengurus cuti pimpinan. Kemungkinan akhir Januari akan dikirimkan Kemendagri ke tiap daerah yang menggeelar Pilkada. Tapi sambil menunggu aturan itu, kita sedang persiapkan administrasinya, sebab sebelum penetapan calon ijin cutinya sudah harus keluar,” ungkapnya.

Selama masa cuti, walikota maupun waki walikota tak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara. “Cutina agak lama. Jadi bagi setiap kepala daerah yang maju di Pilkada tak bisa menggunakan fasilitas negara. Itu diatur dalam undang-undang,” ujarnya.

Seperti diketahui, Tatong Bara maju di Pilwako tahun ini menggunakan jalur partai politik dan akan akan berpasangan dengan Nayodo Koerniawan. Sementara Jainudin Damopolii bersama bakal calon wakilnya, Suharjo Makalalag, memilih jalur independen. Tatong dan Jainudin bersama pasangannya masing-masing sudah mendaftar di KPU pekan lalu dan tinggal menunggu penetapan pasangan calon pada 12 Februari mendatang. (ads/gito)

Tahun ini, Ratusan PNS Naik Pangkat

Depri Pontoh

ZONA BOLMUT – Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut akan naik pangkat tahun ini. Proses kenaikan pangkat para abdi negara itu terbagi dalam dua periode, yakni Bulan April dan Oktober.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Supriadi Goma, ada sekira 300-an PNS yang akan naik pangkat pada Bulan April dan 200-an lainnya pada Bulan Oktober mendatang.

“Kita harapkan agar PNS-PNS yang dimaksud agar segera menyiapkan berkas dan memasukkannya kepada Kasubag Kepegawaian di tiap SKPD untuk diteruskan ke BKPP,” katanya.

Sementara itu, Bupati Depri Pontoh, mengungkapkan kenaikan pangkat bagi setiap PNS itu merupakan sebuah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara. Bupati berlatar birokrat itu juga menegaskan bahwa semakin tinggi pangkat atau golongan seorang PNS, harus beriringan dengan kompetensi, kinerja, disiplin maupun prestasi masing-masing.

“Kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan prestasi dan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujar Depri. (trz)

Pemkot Target Gabah Kering Naik 1.000 ton

muljadi-surotenojo
Muljadi Suratinoyo

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pertanian menaikkan target gabah kering tahun ini sebanyak 1000 ton atau menjadi 27 ribu ton dari sebelumnya yang hanya 26 ribu ton. Kenaikan jumlah itu untuk mengantisipasi kekurangan tahun sebelumnya yang tak memenuhi target.

Menurut Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Soeratinojo, luas wilayah persawahan dan lahan tanam sangat mempengaruhi pencapaian target gabah kering. “Tahun lalu hanya 21 ribu ton dari target 26 ribu ton. Itu terjadi karena kurangnya luas wilayah persawahan,” katanya.

Ia mengungkapkan, tahun ini pihaknya akan lebih memaksimalkan 29 tenaga penyuluh untuk untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan alih fungsi lahan. “Jadi para penyuluh bukan hanya sekadar mendampingi petani di lapangan, tapi juga ikut mensosialisasikan pemanfaatan lahan persawahan dan tidak dialih fungsikan. Dengan begitu akan ada peningkatan kesadaran dari masyarakat,” ungkapnya.

Untuk mensukseskan program pertanian, tahun ini Pemkot kembali memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian, bibit, pupuk dan lainnya. “Kemarin ibu walikota baru menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, tahun ini juga kami sudah rencana memberikan bantuan yang sama. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian,” tambahnya. (ads/gito)

BPKD Tambah Kekuatan Tim Pemburu Pajak

Hamka Daun

ZONA KOTAMOBAGU – Untuk lebih memaksimalkan penagihan pajak di tempat-tempat usaha, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kembali menambah personil tim pemburu pajak. Jika sebelumnya hanya berkekuatan empat personil, kini sudah ditambah dan menjadi delapan orang.

Kepala Bidang Pendapatan, Hamkah Daun, mengungkapkan enambahan persnonil tersebut merupakan tndaklanjut dari pimpinan dalam hal ini Sekretaris Kota dan Kepala BPKD. “Selain personil, kita juga ada ketambahan satu unit armada,” katanya.

Dengan bertambahnya personil tim pemburu pajak itu, diharapkan dapat memberi dampak positif terutama dalam memaksimalkan penagihan pajak di lapangan. “Kita harap penagihan di lapangan bisa lebih maksimal lagi. Target PAD dari sektor pajak bisa terealisasi 100 persen,” harapnya.

Seperti diketahui, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya cukup besar. Dari sektor itu, terkumpul sebesar Rp21.610.630.812 atau 131,38 persen dari target Rp16.449.543.149 yang bersumber dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, PBB sektor perkotaan, PBB sektor perdesaan, pajak minerla bukal logam dan batuan serta pajak rokok. (ads/gito)