Lelang Mobil dan Kayu Bekas, Pemkot Dapat 747 juta

Penulis

Sabtu, 9 Desember 2017

ZONA

Proses lelang barang milik daerah oleh BPKD bekerja sama dengan KPKNL.

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perwakilan Manado, melelang barang milik daerah dengan objek mobil dinas dan barang hasil bongkaran bangunan, Jumat (8/12). Dari hasil lelang tersebut, Pemkot mendapat nilai sebesar Rp747.720.000.

Menurut Kepala Bidang Aset, Yosnandi Damopolii, ada 20 unit kendaraan dinas berbagai merk hasil pengadaan tahun 2007 dan 2009 yang dilelang. Namun dari jumlah itu hanya 16 unit diantaranya yang terlelang, sedangkan empat unit lainnya gagal lelang lantaran tak ada peminat. Sementara untuk sisa bongkaran bangunan, hanya enam dari tujuk paket yang terlelang.

“Untuk 16 unit mobil dinas nilainya Rp734.700.000. Kemudian untuk enam paket sisa bangunan Rp12.020.000. Itu langsung masuk ke kas daerah,” katanya.

Lanjutnya, empat unit mobil dinas yang gagal lelang tersebut akan diusulkan untuk dilelang kembali. Ke-empat unit tersebut adalah Grand Livina Tahun 2010 dengan nilai Rp33.881.000, Ford Escape Tahun 2009 seniai Rp39346.000, Xenia Tahun 2008 dengan nilai Rp34.787.000 serta Ford Escape Tahun 2007 dengan nilai lelang Rp26.694.000.

“Nanti itu akan kita usulkan kembali untuk pelelangannya,” jelasnya.

Pejabat lelang KPKNL, Syarifudin, mengungkapkan setelah pelelangan tersebut para peserta lelang wajib melunasi harga pokok lelang paling lambat lima hari. “Jika sampai lima hari tidak ada, maka akan dibatalkan dan barangnya dilelang lagi,” ujarnya. (ads/gito)

2018, 15 Desa Terima 17,4 miliar

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 9 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dana Desa (Dandes) yang akan diterima 15 desa Tahun 2018 bertambah sekira Rp2,3 miliar atau menjadi Rp17,4 miliar dari jumlah yang diterima tahun ini Rp15,1 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Hamdan Monigi.

Menurutnya, kenaikan jumlah Dandes tersebut akan sangat bermanfaat terhadap percepatan pembangunan di dalam desa. “Jadi jumlah yang akan diterima setiap desa tahun depan bertambah. Soal nominalnya pasti berbeda karena ada mekanismenya, seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Rio Lombone, mengungkapkan penggunaan dana desa khususnya untuk pekerjaan proyek fisik wajib dilakukan secara swakelola, agar tujuan dari pemberian anggaran tersebut untuk menggerakkan perekonomian desa bisa tercapai.

“Pelaksanaan pekerjaan proyek fisik harus swakelola, tidak boleh lagi oleh kontraktor. Itu yang ditegaskan saat sosialisasi di Kementrian Keuangan lalu,” kata Rio. (ads/gito)

Bantuan Anak Asuh Tahap II Disalurkan

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 8 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mulai menyalurkan bantuan anak asuh daerah tahap II kepada 985 penerima. Proses penyaluran dilakukan secara bergilir yang dimulai dari Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Kasubag Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Guntur Niu, mengatakan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang namun tak diterima secara tunai oleh penerimanya. “Seperti tahap I yang lalu, kita serahkan buku rekening atas nama penerima. Uangnya ada di dalam rekening itu dan hanya bisa dicairkan oleh yang bersangkutan,” katanya.

Dijelaskannya, bantuan yang diterima setiap penerima bervariasi. Untuk siswa tingkat SD mendapat Rp1 juta, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp17 juta dan mahasiswa Rp3,4 juta. “Nominal yang diberikan memang berbeda, karena disesuaikan dengan kebutuhan,” jelasnya.

Setelah di Kecamatan Kotamobagu Selatan, penyaluran bantuan tersebut akan berlanjut di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur dan Kotamobagu Utara secara bergiliran. “Insya allah Hari Senin (pekan depan) sudah mulai di Kecamatan Kotamobagu Barat,” tambahnya.

Sebeumnya, Walikota Tatong Bara, berharap penerima bantuan tersebut dapat memanfaatkannya dengan baik dan diperuntukkan pada kepentingan sekolah atau kuliah. “Manfaatkan bantuan ini dengan baik. Para orang tua jangan mengganggu apa yang menjadi hak-hak anak,” harap walikota.

Ditambahkannya, program anak asuh daerah tersebut juga merupakan salah satu upaya Pemkot dalam meningkatkan angka rata-rata pendidikan masyarakat Kota Kotamobagu. “Tahun 2013 rata-rata pendidikan hanya SMP. Di tahun 2018 kita targetkan naik menjadi SMA. Untuk itu kita bantu anak-anak (siswa dan mahasiwa), dengan harapan Indeks Pembangunan Manusia terus naik,” tambah walikota. (ads/gito)

Pemkot-BIG Kerja Sama Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 8 Desember 2017

Pemerintah Kota (Pemkot) menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan informasi geospasial di Kota Kotamobagu. Kerja sama itu tertuang dalam bentuk kesepakatan yang ditandatangani bersama Walikota Tatong Bara dan Kepala BIG Hassanudin Abidin, Jumat (8/12), di Kantor BIG Cibinong, Kabupaten Bogor.

Beberapa poin penting dalam kerjasama tersebut, adalah penyelenggaraan Informasi geospasial berupa pembangunan basis data geospasial dan pemanfaatan informasi geospasial dasar dan tematik, serta pengembangan informasi geospasial berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial.

Walikota Kotamobagu pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak BIG yang telah melaksanakan kegiatan penandatangan kerjasama tersebut. “Pemerintah Kota Kotamobagu juga berharap agar Badan Informasi Geospasial dapat membantu dalam menyukseskan setiap program pembangunan, termasuk, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, khususnya yang berhubungan dengan data dan informasi geospasial di Kota Kotamobagu,” ujar Walikota. (advertorial)

Jelang Natal, Pemkot Gelar Pasar Murah

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 8 Desember 2017

Kegiatan pasar murah di Desa Poyowa Kecil.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) menjual bahan pokok (bapok) murah melalui kegiatan pasar murah di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kamis (7/12). Bapok seperti beras, gula, minyak kelapa, tepung, telur dan lainnya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga normal di pasaran.

Menurut Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, gelaran pasar murah tersebut dalam rangka memberi kemudahan bagi warga khususnya yang akan merayakan natal dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari. “Pasar murah ini adalah agenda rutin kita setiap menjelang hari besar keagamaan,” kata Aray.

Diterangkannya, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp60 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Pemerintah selalu berupaya memberi kemudahan kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan seperti ini,” terangnya.

Gelaran pasar murah tersebut disambut baik warga khususnya umat kristiani yang akan merayakan hari natal. Sejak pagi hingga selesainya kegiatan itu, warga rela berdesakan dan mengantiri untuk mendapatkan bahan pokok.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada ibu walikota karena menyediakan pasar murah ini. Kami sangat terbantukan dalam mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Sekali lagi, terima kasih ibu walikota,” sebut Emma Iyen, warga setempat. (ads/gito)

Tingkatkan Wawasan, Sangadi-Sekdes Ikut Bimtek di Jakarta

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 7 Desember 2017

TINGKATKAN WAWASAN: Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow saat memberi sambutan pada kegiatan Bimtek dan peningkatan wawasan sangadi dan sekdes se-Bolmong di Hotel Paragon, Jakarta. (Foto: Humas)

ZONA BOLMONG – Sangadi dan sekretaris desa (sekdes) di Kabupaten Bolmong mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan wawasan oleh lembaga manajemen keuangan dan ilmu pemerintahan, di Hotel Paragon, Jakarta, kamis (7/12). Gelaran kegiatan tersebut dinilai sangat penting dan strategis dalam rangka menambah pengetahuan serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, sekaligus wujud tanggung jawab pemkab terhadap ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, mengatakan desa adalah ujung tombak pemerintahan dan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

“Desa memiliki posisi yang penting dan strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, diperlukan adanya pengembangan serta peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penyelenggara pemerintahan desa, yang sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya,” kata Yasti, dalam sambutannya.

Lanjutnya, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa, perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, karena tuntutan pelayanan dari masyarakat kepada pemerintah saat ini semakin hari semakin beragam dan kompleks, sehingga untuk mengantisipasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut, penyelenggara pemerintahan desa dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi, pengetahuan serta wawasannya, agar dapat menguasai dan menjalankan tugas-tugas sebagai aparatur pemerintah desa, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Sebagai lembaga pemerintahan yang ada di desa, setiap aparatur pemerintah desa harus mengerti dan memahami kedudukan, tugas dan fungsi serta hak dan kewajibannya, sehingga mampu berperan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” ujar Yasti.

Pada kesempatan itu, Yasti juga berpesan kepada para sangadi dan sekdes agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin serta mengamil dan memahami setiap ilmu yang disampaikan pemateri. “Kemudian sekembalinya ke desa masing-masing, terapkanlah ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan ini,” pesan Yasti. (trz/humas)

BPK Audit Program Dinas Kominfo

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 7 Desember 2017

Auditor BPK saat berada di Dinas Kominfo.

ZONA KOTAMOBAGU – Audit interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) sudah berlangsung selama sepekan. Satu persatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digilir untuk diaudit proses transaksi keuangan pemerintah sejak 1 Januari hingga 31 Oktober 2017, updating sistem pengendalian intern, pengendalian dan pengujian subtantif atas akun-akun LRA seperti pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Rabu (6/12), tim auditor melakukan pemeriksaan terhadap fisik program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Sejumlah perlengkapan program, berupa komputer, tiang dan tower pemancar jaringan menjadi sasaran pemeriksaan.

“Iya, mereka (auditor) memeriksa realisasi fisik pada program KIM yang kita laksanakan,” kata Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, kemarin.

Dijelaskannya, realisasi fisik untuk kegiatan tersebut sudah mencapai 100 persen. Pihaknya saat ini tinggal menunggu SK pengelola dari desa dan kelurahan. “Yang membuat SK itu sangadi dan lurah, kami beri waktu sampai minggu ini sudah harus ada,” jelasnya.

Lanjutnya, KIM merupakan salah satu program Pemkot untuk pemberdayaan masyarakat di bidang informasi. Dalam pelaksanaannya di tiap desa dan kelurahan, pihaknya akan melakukan pendampingan. “Untuk kelancarannya, kita harap desa dan kelurahan dapat merekrut anggota yang memiliki kemampuan di bidang IT atau minimal bisa mengoperasikan komputer,” ujarnya.

Seperti diketahui, audit interim yang dilakukan BPK Perwakilan Sulut menggunakan aplikasi e-audit. Data-data yang diminta tim auditor dari SKPD akan diinput ke dalam sistem aplikasi tersebut. Kota Kotamobagu menjadi satu-satunya daerah di Sulut yang proses auditnya menggunakan aplikasi.

“Jadi sekarang ini (audit interim) banyak menggunakan sistem aplikasi. Sehinga itu kami harapkan agar data dan dokumen yang dimintakan harus yang paling terakhir dan valid karena tidak bisa diganti lagi kalau sudah diinput dalam aplikasi,” ujar Ketua Tim Audit Interim, Tutus Sulfani Sulaiman, saat entry meeting di Aula Rumah Dinas Walikota, pekan lalu. (ads/gito)

Jelang Akhir Tahun, SKPD Diminta Percepat Realisasi Anggaran

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 7 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Batas akhir permintaan pembayaran atau pencairan anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, berakhir pada 15 Desember mendatang. Oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk mengambil langkah taktis menyusul akan berakhirnya tahun anggaran.

“Batas pencairan rutin tetap tanggal 15. Kemudian untuk proyek fisik yang masa kontraknya melampaui tanggal 15, tetap seperti biasa atau sampai tanggal 31,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Rio Lombone, kemarin.

Ia mengungkapkan, batas akhir permintaan pembayaran tersebut sudah menjadi ketentuan setiap akhir tahun dan sudah disampaikan ke tiap SKPD. “Tidak ada surat edaran, tapi insya allah SKPD sudah paham,” ungkapnya.

Ia mengimbau, tiap SKPD segera mempercepat realisasi anggaran dengan memperhitungkan indikator capaian Surat Perintah Membayar (SPM). “Dokumen SPj kalau sudah siap, silahkan diajukan. Kemudian para PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan bendahara agar fokus pada proses pencairan,” imbaunya. (ads/gito)

Kotamobagu Masuk Nominasi Penerima KASN Award 2017

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Desember 2017

Kepatuhan Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT), menjadikan Kota Kotamobagu masuk nominasi penerima penghargaan KASN Award 2017.

Rabu (6/12), Komisi Aparatur Sipil Negara mengundang ketua dan semua anggota Panitia Seleksi (Pansel) dalam rangka validasi data dan informasi serta menggali kedalaman substansi dan inovasi tata kelola pelaksanaan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Allium, Tangerang, serta dihadiri pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pada pertemuan tersebut, Pemkot bersama Pansel menyampaikan banyak hal tentang mekanisme tahapan seleksi, termasuk pengaruh pelaksanaan seleksi terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami optimis bisa mendapat penghargaan penghargaan KASN Award 2017. Apalagi semua tahapan seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme,” sebut Sekkot Adnan Massinae yang juga ketua Pansel. (advertorial)

Sidak Pusat Perbelanjaan, Disdagkop Temukan Produk Makanan Kadaluarsa

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) menemukan makanan bayi siap saji serta biskuit kaleng kadaluarsa di dua pusat perbelanjaan berbeda, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pusat perbelanjaan dan sejumlah pertokoan, Selasa (5/12). Selain itu, Tim Disdagkop dan UKM juga menemukan pewarna makanan yang tak layar edar.

“Produk makanan yang kita temukan ini langsung kita sita. Ini tidak boleh lagi di jual karena sudah melebihi batas expired,” kata Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray.

Ia menegaskan, pihaknya akan memberi peringatan kepada pemilik toko yang ditemukan produk makanan kadaluarsa. “Kita akan beri surat peringatan kepada pemilik toko agar ada efek jeranya. Kita harap ini menjadi perhatian dan kedepannya takkan terulang lagi. Perhatikan kualitas produk yang diperjualbelikan,” tegasnya.

Lanjutnya, sidak tersebut dilakukan dalam rangka memberi kenyamanan bagi masyarakat dalam berbelanja.

“Apa terlebih ini sudah menjelang hari besar keagamaan. Daya beli masyarakat tentu meningkat. Untuk itu kegiatan ini (sidak) kita lakukan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berbelanja,” ujarnya.

Diungkapkannya, sidak tak hanya difokuskan di pusat-pusat perbelanjaan, mini market maupun pasar tradisional juga menjadi fokus perhatian. “Nanti kita akan turun juga ke pasar serta indomaret dan alfa mart,” ungkapnya.

Untuk pewarna makanan yang tak layak edar, Tim Disdagkop langsung meminta pemilik toko untuk mengeluarkannya dari pajangan. Sebab pewarna makanan tersebut mengandung bahan berbahaya dan tak layak digunakan pada makanan.

“Hasil pemeriksaan BPOM lalu, ini (pewarna makanan) sudah tak bisa diedarkan lagi dan harus dikeluarkan dari pajangan. Produk ini juga tak ada ijin edar dari BPOM karena berbahaya jika di konsumsi,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain melakukan sidak pihaknya juga akanmemantau pergerakan harga serta ketersediaan bahan pokok.

“Sejauh ini masih normal. Untuk harga bahan pokok belum ada pergerakan. Stok juga aman. Kita akan pantau terus, jangan sampai ada oknum-oknum yang sengaja memainkan harga di momen seperti ini,” tambahnya. (ads/gito)

1...608609610...700 Halaman 609 dari 700