Sosialisasi KIP di Aula Kantor Bupati Tuai Protes

Penulis

Selasa, 11 April 2017

ZONA BOLMONG – Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 dan PP No. 61/2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada selasa (11/04) di Aula Kantor Bupati Bolmong sempat menegang.

Pasalnya, di tengah sosialisasi tiba-tiba ditinggalkan pemateri yakni Asisten 1 Sekda Bolmong Cristoffel Kamasaan yang mewakili Pj Bupati Bolmong. Tak hanya Kamasaan, Kepala Diskominfo yang diwakili Hari Moka, salah satu Kabid di Diskominfo, tiba-tiba menghilang di tempat sosialisisi hingga rapat sempat terhenti lantaran protes peserta.

Salah satu peserta, Yusuf Moduto dari LSM Aliansi Indonesia menanyakan hal tersebut. Menurutnya, kenapa mereka diundang pada sosialisasi tersebut dan malah ditinggal dan dibiarkan.

“Terus peserta mau menyanyakan keterbukaan informasi sama siapa? Kita semua sudah datang walaupun banyak kesibukan di luar malah ditinggalkan pak bupati dan dinas penyelenggara. Terus mau apalagi kita di sini, lebih baik kita pulang,” katanya dengan suara keras.

Setelah protes tersebut, Asisten 1 Cristoffel Kamasaan pun masuk ruang sosialisasi dan merelai ketegangan. Dikatakannya, ia sebelumnya masih ada tamu penting yang menunggu di ruang kerja. “Tadi saya bukan kabur, namun ada tamu yang menunggu di ruangan,” ujarnya.(gung)

Pemkab Bolmong Gelar Program KRPL

Penulis

Redaksi

Selasa, 11 April 2017

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow (Pemkab Bolmong) memalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) terus meningkatkan kesejatraan masyarakat. Terkini, mulai April ini Pemkab menggiatkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang diperuntuhkan untuk petani perempuan.

Sebagaimana yang dikatakan Kepala DKP Imi Manangin, program KRPL ini akan dilaksanakan bulan April ini. “KRPL rencananya akan dilaksanakan bulan ini dan di tiap kecamatan ada satu kelompok pemanfaatan pangan bagi petani perempuan,” ungkap Manangin, Selasa (11/4).

Dijelaskan, agar tiap kelompok tersebut cepat mendapatkan dana pekarangan tersebut, maka semuanya harus terdaftar. Maka dari itu pihaknya terus mendata semua kelompok yang ada di tiap kecamatan. “Ya, ini harus didata terlebih dahulu. Dan pemerintah pusat harus tahu kelompok yang terbagi itu. Jika nantinya dibuka di data base kementerian datanya tidak ada, maka dananya tidak akang dicairkan,” ujar Manangin.

Lanjutnya, program itu nantinya akan dibagi per kelompok. Dan kelompok tersebut masing-masing terdiri dari tiap kecamatan 1 kelompok. “Tiap kelompok ini 15 sampai 20 orang. Anggarannya sudah ada. Tiap 1 kelompok itu mendapat Rp6 juta untuk menanam cabai, bawang, tomat dan kebutuhan dapur lainnya. Tapi ini hanya untuk pekarangan rumah, dan dikhususkan untuk kaum wanita,” tutupnya.(gung)

Serahkan Naskah UNKP, Ashari: Siswa Tak Perlu Gugup Kerjakan Ujian

Penulis

Redaksi

Senin, 10 April 2017

ZONA BOLMONG – Penjabat Bupati Bolmong diwakili Sekertaris Daerah Ashari Sugeha, secara resmi menyerahkan Naskah Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) SMA sederajat kepada 29 peserta ujian di SMA Negeri 1 Passi, Senin (10/04).

Dalam kesempatannya, Ashari Sugeha berpesan kepada para siswa agar dapat mengerjakan soal sebaik-baiknya. “Kerjakanlah soal ujian sebaik-baiknya. Tak perlu merasa khawatir ataupun merasa gugup dalam menghadapi pelaksanaan ujian nasional,” ungkapnya.

Kepada para guru pengawas, lanjut Ashari, agar mengawasi siswa didik sehingga dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan ujian. ”Awasi siswa yang sedang ujian agar pelaksanaan ujiannya berjalan baik dan terkendali,” ujar Ashari.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Passi, Herlina Bae mengatakan, total yang ikut ujian kali ini berjumlah 29 orang. “29 orang ini terdiri 11 peserta dari Kelas IPA dan 18 peserta Kelas IPS,” ungkapnya

Pemkot Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir

Penulis

Redaksi

Senin, 10 April 2017

Pemkot Kotamobagu salurkan bantuan bagi korban banjir (F: Diskominfo KK)

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan bagi para korban yang terkena banjir akibat hujan lebat mengguyur wilayah Kotamobagu beberapa hari terakhir.

Bantuan yang diberikan berupa beras, selimut, matras, family kids, kain sarung, terpal, seragam sekolah anak, serta lembar seng. Bantuan tersebut diserahkan langsung ke masing-masing penerima di antaranya 2 rumah pemilik rumah di Desa Bungko, 4 rumah di Desa Poyowa Kecil, 1 rumah di Kobo Kecil, 2 rumah di Kelurahan Sinindian dan 3 rumah di Kelurahan Pobundayan, serta 8 rumah di Desa Kopandakan.

Kepala Dinas Sosial Kota Kotamobagu Mulyadi Suratinoyo melalui Sekretaris Dinas Sosial Suhartien Tegela di sela-sela penyerahan bantuan mengatakan, penyaluran bantuan bagi para warga korban banjir masih akan digiatkan bergilir di sejumlah desa-kelurahan.

“Penyaluran bantuan bagi para korban banjir masih akan kami lanjutkan pada hari Senin di sejumlah desa-kelurahan antaranya, Kelurahan Kotobangon dan Tumobui yang warganya juga menjadi korban banjir,” ujar Tegela.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu, Nurachim Mokoagow, SPt, mengatakan Pemkot memiliki stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang siap untuk disalurkan kepada para korban terdampak banjir. “Stok selalu tersedia untuk disalurkan,” ujar Mokoagow.

Sampai saat ini, Tim Dinas Sosial dan Dinas Ketahan Pangan Kotamobagu terus memantau dan menginventarisir lokasi-lokasi yang terdampak banjir. Peran serta masyasrakat dengan melaporkan lokasi-lokasi terdampak banjir juga sangat diharapkan agar secepatnya bisa ditangani pemerintah kota.(ads/gito)

Buka Naskah UN, Wali Kota Minta Peserta Ujian Percaya Diri

Penulis

Redaksi

Senin, 10 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, melaksanakan pembukaan sampul naskah Ujian Nasional (UN) bagi para pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di wilayah Kota Kotamobagu.

Tercatat, sebanyak 1.107 siswa yang mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) yang dimulai, Senin (10/4) pagi.

Pembukaan sampul naskah ujian yang digelar di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Mogutat Kotamobagu tersebut, diawali dengan penyematan tanda peserta ujian oleh Wali Kota Kotamobagu kepada 2 orang perwakilan peserta UN.

“Kerjakanlah setiap soal ujian nasional dengan sebaik-baiknya, serta tidak perlu merasa khawatir ataupun merasa gugup dalam menghadapi pelaksanaan ujian nasional,” ujar Wali Kota.

Wali Kota berharap agar seluruh peserta ujian tingkat SMA dan MA Aliyah di Kota Kotamobagu tersebut dapat memperoleh nilai yang terbaik. “Selain belajar, para peserta juga harus percaya diri dalam menghadapi ujian nasional. serta jangan lupa berdoa sehingga bisa memperoleh hasil yang terbaik,” harap Wali Kota.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu, Drs. Djainuddin Damopolii, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Drs. Fathan Noh, Ketua Yayasan Al-Hikmah Mogutat, Drs. Halil Domu, dan Kepala Dinas pendidikan Kota Kotamobagu, Dra. Rukmi Simbala.(ads/gito)

PT CNSC Didemo Warga, DPRD Bolmong Bentuk Pansus

Penulis

Redaksi

Jumat, 7 April 2017

ZONA BOLMONG – Ratusan warga yang mengaku dari lingkar tambang dan buruh PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bolmong, Jumat (07/04) sekitar pukul 10.15 Wita.

Hendra Lamudia, seorang pendemo dalam orasinya mengatakan, perjuangan untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat serta kedaulatan atas sumber daya alam dan isinya merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh negara sesuai amanah UUD 1945 pasal 33.

“Sehingga, ini kemudian menjadi kerangka dasar negara dalam melindungi rakyatnya dari cengkeraman korporasi asing yang menjadikan rakyat sebagai alat produksi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nasib rakyat,” teriaknya.

Lanjutnya, kehadiran PT CNSC di Bolaang Mongondow merupakan bukti kongkrit kelalaian negara dalam melindungi rakyatnya. Dalam hal ini baik lembaga eksekutif maupun legislatif di Bolmong tidak melakukan proteksi terkait operasi perusahaan PT CNSC. Sehingga saat ini meresahkan masyarakat lingkar tambang dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal.

“Ini menjadi rentetan sejarah panjang dari kasus-kasus kerakyatan di Bolmong yang menjadikan rakyat tamu di tanah kelahirannya,” ujar Hendra.

Untuk itu katanya, atas nama Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang dan Buruh Bolmong menekan Pemkab dan DPRD Bolmong agar secepatnya mendesak perusahaan untuk melakukan ganti rugi lahan warga yang belum terselesaikan.

“Mendesak kepada PT CNSC dan lainnya untuk pemprioritaskan tenaga kerja lokal. Mendesak kepada pemerintah untuk segera membuat memorandum of understanding (MoU) dengan PT CNSC terkait kesepakatan antara perusahaan dengan pihak pemilik tanah untuk dipekerjakan di perusahaan,” ujarnya.

Pendemo juga mendesak DPRD Bolmong untuk membentuk panitia khusus (Pansus) penyelesaian masalah di PT CNSC. “Selain itu, mendesak perusahaan untuk memberlakukan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Hendra.

Aksi demo ratusan warga hari itu diterima Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyi dan para anggota DPRD lain antaranya Wakil Ketua DPRD Kamran Muchtar, Musly Manoppo dan Ezra Panese.

Pihak DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti dengan membentuk Pansus. Pansus akan dibentuk untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang disampaikan pendemo tersebut.

“Pertama bahwa mereka belum memiliki izin pertambangan. Pelanggaran kedua, bahwa PT Conch dan anak perusahaan lainnya di bawah Conch, telah melakukan perekrutan tenaga asing secara ilegal, dan selisih itu ada sekira 203 pekerja asing,” kata Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyi.

Apa yang menjadi laporan warga kata Yusra, sudah masuk pra-ranah perampokan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memobilisasi galian C tanpa izin. “Tempat-tempat yang mereka ambil galian C tidak berizin, mengakibatkan kerugian daerah bukan hanya ratusan juta, tapi miliaran,” paparnya.

Yusra pun meminta instansi terkait untuk menyurat ke pihak berwajib untuk menghentikan aktivitas PT CNSC di pelabuhan Jeti Khaiya. Serta meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut lakukan penertiban.

“Pelabuhan itu tidak ada izin pembangunan dari BLH Provinsi, sehingga kami minta untuk segera di-police line. Mendesak Pemprov Sulut untuk segera melakukan peneritban kepada tenaga kerja asing ilegal yang masih bekerja di PT Conch,” tandas Yusra.(gung)

Gelar Entry Meeting, Tatong Minta SKPD Jangan Tunggu Koreksi BPK

Penulis

Redaksi

Jumat, 7 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara melaksanakan entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu Tahun 2016 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kotamobagu, Jumat (07/04) sore.

Kegiatan dilaksanakan guna menjalin komunikasi serta informasi dalam bentuk koordinasi antara Pemkot Kotamobagu dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dalam rangka mempertahankan opini terhadap LKPD Tahun 2016.

Kegiatan yang dibuka Wali Kota, Ir. Tatong Bara hari itu, dihadiri tim auditor BPK RI Perwakilan Sulut, seluruh PPK, PPTK, bendahara, pengurus dan penyimpan barang masing-masing SKPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tatong Bara kembali mengingatkan para pimpinan SKPD agar jangan berharap koreksi dari BPK terkait pemeriksaan terhadap LKPD Tahun 2016. Namun kata Wali Kota, SKPD harus membantu BPK untuk memberikan ruang, waktu dan informasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kotamobagu tiga tahun terakhir berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulut. Untuk kembali memperoleh opini WTP, maka jangan menunggu koreksi dari BPK, tapi kitalah yang harus membantu BPK untuk memberikan waktu dan ruang sebesar-besarnya dalam proses pemeriksaan berlangsung. Ini guna menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi,” ujar Tatong.

Sementara itu, Puspita Dewi selaku Pengendali Teknis Tim Perwakilan BPK RI Sulut berharap, proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama 40 hari ke depan dapat berjalan baik, “Untuk pemeriksaan selama 40 hari ke depan ini, kami berharap agar dokumen yang nantinya diserahkan harus benar-benar ril dan apa adanya. Tujuannya agar kami tidak salah dalam menyimpulkannya, karena hasilnya nanti akan mempengaruhi opini,” harapnya.(ads/gito)

Jajaki Peluang Kerja Sama. BPPKI Kemkominfo Manado Kunjungi Diskominfo Kotamobagu

Penulis

Redaksi

Jumat, 7 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kotamobagu menerima kunjungan Balai Pengkajian dan Penerapan Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPPKI Kemkominfo) Cabang Manado, Jumat (07/04) pagi.

Kunjungan Tim BPPKI Kemkominfo Cabang Manado, diterima langsung Sekretaris Diskominfo Kotamobagu, Yarlis Awaluddin Hatam, ST, ME, didampingi Kepala Bidang Penyelenggaran e-Government, Faisal Muis, S.Kom.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjajaki peluang kerja sama antara BPPKI Cabang Manado dan Diskominfo Kotamobagu khususnya terkait pengkajian dan penerapan bidang komunikasi dan informatika di Kota Kotamobagu.

“Bentuk kerja sama yang ditawarkan di antaranya pengkajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika, melalui aplikasi berbasis website maupun survei lapangan,” kata Yarlis.

Senada ditambahkan Kabid Penyelenggaran e-Government Diskominfo Kotamobagu, Faisal Muis, S.Kom. Kata dia, bentuk kerja sama lainnya yang ditawarkan oleh BPPKI Cabang Manado, antara lain memaksimalkan penerapan penyelenggaraan e-govenrment melalui pengkajian Infrastuktur dan SDM teknologi informatika.

“Seperti berapa banyak jumlah programmer, sistem analis dan pengelola jaringan Diskominfo Kotamobagu guna menunjang Kotamobagu menuju Smart City di Sulawei Utara,” paparnya.

Diketahui, personel Tim BPPKI Kemkominfo Cabang Manado yang dating anataranya Kasi Program dan Evaluasi, Marthen Rondonuwu, Kasi Publikasi, Bahrawi, S.Kom, M.Si, dan peneliti Syamsiar Amali.(ads/gito)

Tim Verifikasi Adipura Mulai Lakukan Penilaian di Kotamobagu

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

Wali Kota angkat Piala Adi[pura Buana 2016 — Wali Kota ketika mengangkat Piala Adi[pura Buana 2016 lalu

ZONA KOTAMOBAGU – Tim Verifikasi Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) RI, mulai turun melakukan penilaian di sejumlah titik pantau wilayah Kota Kotamobagu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Kotamobagu Alex Saranaung mengatakan, Tim KLHK sejak Rabu (05/04) malam sudah tiba di Kotamobagu. “Mereka mulai melakukan penilaian sejak pagi tadi hingga sore hari,” ungkapnya, Kamis (06/04).

Saranaung menambahkan, dari 64 lokasi yang menjadi titik pantau, hanya ada delapan titik yang dikunjungi tim verifikasi untuk diambil sampel. “Tidak semua titik yang dikunjungi. Hanya delapan titik di antaranya TPA, Rumah Kompos, SD, Hutan Kota, Salter, bak sampah, pasar dan sungai,” ungkapnya.

Di sisi lain, Saranaung mengaku pihaknya optimis Kotamobagu dalam kesiapan hingga waktu penilaian mendapat nilai yang cukup baik nantinya. “Dengan adanya dukungan dari masyarakat Kota Kotamobagu, Pemkot optimis dapat kembali meraih hasil yang baik,” tambahnya.

Terpisah, salah satu personel Tim Verifikasi Adipura dari lembaga penelitian Universitas Gajah Mada, Ahsan Nurhadi mengaku sudah siap dalam melakukan verifikasi penilaian adipura ini. Bahkan, ia menilai kondisi Kotamobagu saat ini sudah cukup memenuhi persyaratan yang ada. “Secara umum ini sudah baik dan untuk TPA juga sudah bagus,” tandasnya.(ads/gito)

Disdukcapil Kotamobagu Segera Luncurkan KIA

Penulis

Redaksi

Kamis, 6 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu segera meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA). Meski demikian waktu tepatnya peluncuran KIA belum dipastikan, sebab hingga saat ini Disdukcapil masih dalam pendataan anak di setiap sekolah.

“Kurang lebih delapan ribuan KIA yang akan diluncurkan. Tapi, waktunya kita belum tentukan. Saat ini pihak kami sedang dalam pendataan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, tetapi yang masih berumur 17 tahun kurang satu hari,” kata Kepala Disdukcapil Kotamobagu, Virgina Olii, Kamis (06/04) kemarin.

Ia mengatakan, kartu identitas anak sama juga dengan kartu tanda penduduk (KTP), bisa dipakai untuk pembukaan rekening dan sebagainya. Ada dua jenis KIA, yakni di bawah umur 0-5 tahun dan 6-17 tahun.

“Membedakan kedua kartu itu hanyalah foto. Yang memiliki foto pada KIA yakni hanya umur 6-17 tahun. Dan setelah itu, jika anak yang memiliki KIA sudah melewati umur 17 tahun, maka secara otomatis akan kami alhkan ke-KTP,” ujarnya.

Kepemilikan KIA ini berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 2 tahun 2016 tentang KIA. Ke depan rencananya pemerintah akan bekerja sama dengan pihak supermarket. “Misalnya gramedia, taman bacaan, taman permainan, supaya bagi anak-anak yang mempunyai KIA akan diberikan discount,” tambahnya.(ads/gito)

1...667668669...698 Halaman 668 dari 698