ZONA KOTAMOBAGU — Pengguna pengguna alat kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terus meninkat. Data di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca (DPPKB), tahun 2017 ada 3.215 pengguna suntik dan 1.991 menggunakan pil. Sedangkan di tahun 2018 (hingga bulan juni), pengguna suntik sebanyak 6.612 dan pil 3.611.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakkan, Hasriati Assi, mengakui minat warga menggunakan alat kontrasepsi non MKJP masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengguna non MKJP dalam dua tahun terakhir. Namun demikian, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat soal kelebihan penggunaan alat kontrasepsi tersebut non MKJP. “Ini tugas kita untuk menyosialisasikan kepada masyarakat soal penggunaan alat kontrasepsi MKJP. Ini lebih baik dibandingkan non MKJP,” ujarnya.
Namun demikian, ia menyebut secara perlahan sudah banyak masyarakat khususnya ibu-ibu yang beralih dari alat kontrasepsi non MKJP ke MKJP. “Peminat MKJP juga banyak. Sosialisasi akan terus kita maksimalkan, agar pengguna alat kontrasepsi bisa memahami bahwa itu yang lebih baik,” ujarnya.
Kepala DPPKB, Aldjufri Ngandu, mengungkapkan Pemkot melalui kebijakan Walikota Tatong Bara berkomitmen dalam program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Hal itu dibuktikan dengan dialokasikannya anggaran untuk program tersebut, penyediaan sarana dan fasilitas penunjang serta menghadirkan Kampung KB dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
“Salah satu fokus ibu walikota adalah di bidang ini (kependudukan dan KB). Kita sebagai instansi teknis sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai program dan kegiatan, agar apa yang menjadi tujuan kedepannya akan dicapai,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Juli lalu, Walikota Tatong Bara mendapat Satyalancana Pembangunan dari Presiden Joko Widodo yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK), Puan Maharani, karena dinilai berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. (ads/gito)
