ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) meraih prestasi gemilang sebagai Pemda terbaik kedua di Sulawesi Utara (Sulut), dalam penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023.
Pencapaian luar biasa ini diukir dengan mencapai target pengisian SPI KPK paling cepat dari Responden Ahli (Eksper) dengan persentase 100 persen.
SPI KPK tahun 2023, yang telah diluncurkan pada bulan Juli 2023 dan berakhir pada 31 Oktober 2023, menjadi fokus perhatian di Bolaang Mongondow Timur.
Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.,M.Si telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mengimbau dan menegaskan kepada ASN dan pihak eksternal pentingnya pengisian survei ini melalui aplikasi WhatsApp dan email.
Survei SPI ini bertujuan untuk mengukur tingkat integritas lembaga pemerintah melalui tiga sumber informasi: pegawai internal, publik yang menggunakan layanan eksternal, dan ahli (eksper).
Penilaian internal mencakup tujuh dimensi, termasuk transparansi, integritas dalam tugas, perdagangan pengaruh, pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, serta sosialisasi antikorupsi. Penilaian eksternal mempertimbangkan transparansi, keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, dan integritas pegawai.
Meskipun pencapaian target pengisian survei mencapai 100 persen bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bupati Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.,M.Si tetap menghimbau agar seluruh responden, baik internal maupun eksternal, mengisi survei ketika menerima tautan pengisian melalui WhatsApp atau email.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada semua responden yang telah berpartisipasi dalam survei ini. Capaian ini memungkinkan Pemkab Boltim menduduki peringkat tercepat kedua di Sulawesi Utara dalam pelaksanaan SPI KPK.
Dalam konteks prestasi ini, Inspektur Daerah Boltim, Ade Herly Mokoginta, SH, berharap bahwa capaian saat ini akan membantu meningkatkan indeks SPI yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Hasil survei berbentuk angka, yang mencerminkan tingkat integritas lembaga, akan berdampak positif pada sistem deteksi risiko korupsi dan penanganan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah tersebut,” kata Mokoginta. (guf)
