Beranda blog Halaman 300

Kunjungi Tiga Puskesmas, Bupati Tekankan Soal Pelayanan Kesehatan

Bupati Sam Sachrul Mamonto menyempatkan diri melihat kondisi sejumlah pasien dalam kunjungan di tiga Puskesmas.

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto kembali melakukan kunjungan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik serta maksimal. Kali ini, Bupati mengunjungi Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Motongkad, dan Kecamatan Nuangan, Senin (9/6).

Dalam kunjungan itu, Bupati meninjau pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta sarana dan prasarana di 3 (tiga) Puskesmas tersebut.

Bupati menyampaikan bahwa dirinya berharap agar tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan terutama di Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Dalam setiap kunjungan seperti ini saya selalu memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah baik dan saya juga berharap tenaga medis dapat bekerja secara profesional serta dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Sachrul.

Bupati juga berpesan agar para tenaga medis yang bertugas di Puskesmas dapat tinggal di daerah yang dekat dengan lokasi kerja. “Hal ini guna memastikan tenaga medis tersebut dapat bersedia dan bisa standby pada saat mereka dibutuhkan,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga melakukan peninjauan terkait kasus stunting yang ditangani oleh Puskesmas. “Pemerintah Daerah sudah berkomitmen dalam penangan kasus stunting, dan di masa kepemimpinan saya dan pak Oskar Manoppo, kasus stunting harus benar-benar tertangani karena salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan kami adalah terkait penanganan kasus stunting,” pungkas Sachrul. (*/guf)

Dikunjungi BKSAUA, Wali Kota: Sulut Sulit Disulut

Wali Kota Tatong Bara foto bersama dengan tokoh BKSAUA Sulut.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara menerima kunjungan dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di rumah dinas wali kota, Rabu (9/6).

Usai pertemuan, Presidium BKSAUA Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur LC mengatakan, kunjungan ini merupakan suatu program kerja untuk memantapkan organisasi. Apalagi organisasi ini merupakan kearifan lokal daripada Provinsi Sulut.

“Kita ini dari rakyat untuk rakyat. Kehadiran organisasi ini bagaimana Sulut aman, tentram, dan damai. Kerukunan itu jangan hanya berada diatas, namun harus berada sampai ke masyarakat bawah,” ujarnya.

Dengan langkah ini, sehingga masyarakat melihat bahwa para tokoh agama hidup rukun dan damai. Dimana saling mengasihi dan saling menghormati satu sama lain, dan itu akan turun hingga kebawah. “Artinya kita memberikan contoh teladan bahwa tokoh agama harus rukun dan damai,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua MUI Sulut ini menambahkan, sebagai tokoh agama ikut mensosialisasikan program kerja pemerintah serta memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi bagaimana menjaga diri untuk kebaikan bersama. “Terutama mendorong pelaksanaan vaksinasi sebagai program pemerintah saat ini. Ini untuk keselamatan diri kita, keluarga, saudara serta masyarakat pada umumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Tatong Bara menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran tokoh BKSAUA Provinsi Sulut.

“Ada slogan bahwa Sulut sulit di sulut karena semua tokoh agama solid. Sehingga membangun soliditas di tengah masyarakat sangat penting baik antar umat beragama, antar umat seagama, serta antar agama dan pemerintah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi suatu menambah energi kita semua untuk memelihara kerukunan. Apalagi Kota Kotamobagu menjadi tujuan, InsyAllah berbagai kegiatan dan aktifitas tidak mengganggu bagaimana kita beragama ditengah dinamika,” ungkapnya. (guf)

DPRD Bolmong Ikut Bimtek Sistem Informasi Pembangunan Daerah

ZONA BOLMONG – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Selasa (8/6).

Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Quality Manado itu, akan berlangsung tiga hari dengan menghadirkan dua pemateri dari Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Dalam Negeri.

Bimtek terseut dibuka Sekretaris Daerah Bolmong Tahlis Gallang dihadiri pimpinan DPRD Welty Komaling serta para anggota DPRD, dengan menghadirkan para pimpinan OPD dan para Kasubag Program dari masing-masing OPD.

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengaku menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyebut, Bimtek SIPD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan penyusunan RKPD.

Dimana dalam penyusunan rancangan awal yang mencangkup didalamnya penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda untuk memperdalam materi tentang SIPD untuk Penyusunan APBD Bolmong ke depan.

Adapun materi sosialisasi dan pelatihan untuk melakukan percepatan melalui integritas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD guna efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pada kesempatan tersebut narasumber memaparkan secara mendalam tentang SIPD. Teori yang disampaikan diikuti praktek entri langsung di aplikasi SIPD.

Sementara dari Pemkab Bolmong, hadir Sekretaris Daerah Tahlis Gallang , para asisten, kepala Bappeda serta Kepala OPD lainnya. (Advertorial)

Tatong Bara Respon Positif Soal Peluang ke DPR RI di Pileg 2024

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Pengamat politik Bolaang Mongondow Raya (BMR), Ahmad Rizky Iyan, menilai Tatong Bara, mampu meraih kursi sebagai anggota DPR RI dalam pemilu legislatif (Pileg) di tahun 2024 mendatang.

Penilaiannya tersebut menurutnya, berdasarkan, figuritas Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, dengan sejumlah deretan prestasi tingkat regional sampai ke nasional, yang pernah diraih oleh Tatong selama memimpin Kota Kotamobagu selama 2 periode.

“Menjadi Wali Kota selama 2 periode merupakan salah satu modal besar. Namun demikian, untuk bisa meraup suara dalam pemilu nanti, tetap harus menggunakan pendataan survey,” ungkap Rizky.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, kepada sejumlah awak media, usai meluncurkan kegiatan Padat Karya Tunai cash For Work (CFW), di aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (9/6) sore tadi, menyambut positif wacana yang berkembang.

“Mungkin mereka punya kalkulasi sendiri. Tetapi, tentu semangat ini saya apresiasi,” kata Tatong.

Tatong pun mengatakan kalau memang masyarakat menginginkan dirinya untuk maju dalam Pemilu Legislatif nanti, sebagai salah satu calon anggota DPR RI, maka akan menjadi semangat tersendiri baginya. “Jika kemudian masyarakat menginginkan kenapa tidak. Tetapi biar saya konsentrasi selesaikan dulu amanah yang sementara dijalankan ini,” tambah Wali Kota Kotamobagu dua periode itu.

Namun demikian, Tatong tidak menampik kemungkinan akan keikutsertaan dirinya pada kompetisi di Pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang. “Yang pasti apapun tugas kita jika diminta kita harus bisa maksimal. Dan untuk perhitungan-perhitungan seperti itu, itu merupakan kalkulasi-kalkulasi yang banyak versi, ya mudah-mudahan ada benarnya,” tuturnya.

Namun begitu, Tatong menyebut kalau dirinya cukup merespon positif akan masuknya dirinya sebagai salah sati figur yang dihitung pada Pemilihan Legislative tahun 2024 mendatang. “Jangan dulu kita memberikan gambaran, Sudah disebut saja, saya sudah senang, apalagi ada partai yang nantinya akan menggadang,” tambah Tatong. (*/guf)

Wali Kota Kukuhkan Kelompok Kerja PKP dan Serahkan Bantuan IKM

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong bara menghadiri penganugerahan Kota Bisa Award tahun 2021 sekaligus mengukuhkan kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman (PKP) Kota Kotamobagu serta menyerahkan bantuan mesin dan peralatan bagi Industri Kecil Menengah (IKM), bertempat di aula rumah dinas wali kota, Rabu (9/6).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan selamat bekerja kepada kelompok kerja PKP yang baru saja dikukuhkan. “Saat ini kotamobagu mendapatkan respon yang sangat baik dari berbagai kalangan untuk masuk berinvestasi. Dan kotamobagu sudah menjadi satelit baru dalam perkembangan kota di Sulawesi Utara, sehingga kerja kita makin diintenskan dalam rangka menjaga wilayah kotamobagu agar tidak menjadi tempat yang banyak masalah. Dan diharapkan kepada kelompok kerja PKP ini harus melakukan kerja dengan target nol kumuh yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),” kata wali kota.

Wali Kota juga berharap, kelompok kerja PKP ini dapat melakukan satu langkah yang taktis agar Kota Kotamobagu tetap segar, dinamis, tanpa masalah dan yang paling utama tidak kumuh. “Kotamobagu sudah ditetapkan sebagai ibu kota calon provinsi Bolaang Mongondow Raya. Tentu kita semua tidak menginginkan kota kita menjadi kota yang tidak nyaman, oleh sebab itu kelompok kerja ini harus bekerja sama dengan baik,” ujarnya.

Lanjutnya, Pemerintah Daerah juga saat ini terus melakukan berbagai program termasuk bagaimana mengkompetisikan keberadaan kelurahan/desa. Dalam kesempatan itu, wali kota juga memberikan penghargaan Kotamobagu Bisa award kepada kelurahan Kelurahan Mogolaing yang sukses dalam bidang sanitasi kebersihan lingkungan.

Selain itu, wali kota juga mengucapkan selamat kepada para penerima bantuan IKM. “Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pemerintah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam rangka memperkuat ekonomi di tengah pandemi ini. Selamat kepada semuanya baik kepada kelompok kerja PKP, kelurahan/desa Pemenang kotamobagu bisa award dan para penerima bantuan IKM, insyaallah apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat meningkatkan tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, Sekretaris Daerah Sande Dodo, pimpinan OPD serta perwakilan balai perumahan dan permukiman provinsi Sulawesi Utara. (Advertorial)

Evaluasi Pemerintahan, Sachrul-Oskar Panggil 7 Camat

Pertemuan Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo bersama para camat di ruang kerja bupati.

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo memanggil para camat dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan ke masyarakatan.

Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan banyak hal berkaitan dengan teknis pemerintahan khususnya di tingkatan pemerintahan desa. “Para camat adalah representasi dari saya dan Pak Oskar di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, tugas-tugas pemerintahan umum wajib dilaksanakan, seperti koordinasi secara vertikal maupun horizontal, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para sangadi dan perangkat desa dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten,” kata bupati. bupati, dihadapan para camat pada pertemuan di ruang kerjanya, Selasa (8/6).

Disisi lain, bupati menekankan kepada para camat untuk segera menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di tiap desa yang ada di masing-masing wilayah. Waktu yang diberikan bupati adalah hingga akhir bulan Juni. “Jika masih ada persoalan yang terjadi di desa dan belum diselesaikan, maka ada konsekuensinya,” tegas bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Oskar Manoppo, menekankan agar dalam pengelolaan keuangan desa para camat wajib mengevaluasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait. “Ini penting guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan,” ujar Wabup.

Dalam pertemuan itu, para camat juga melaporkan situasi dan kondisi masing-masing wilayah di hadapan Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo. (*/guf)

ASN Kotamobagu Mulai Nikmati Gaji ke-13

Sugiarto Yunus

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mulai membayarkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Menurut Kepala BPKD Kotamobagu, Sugiarto yunus, pembayaran gaji ke-13 sudah mulai dilakukan sejak Senin (7/6) kemarin.

“Senin kemarin sudah dilakukan pembayaran gaji 13,” kata Sugiarto, Selasa (8/6).

Sugiarto mengatakan, Pemkot Kotamobagu telah meyiapkan anggaran sebesar Rp10,8 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini.

“Sumber dana dari APBD sebesar 10,8 miliar untuk gaji ke-13,” terangnya.

Ia menambahkan, pencairan gaji ke-13 mengacu pada permintaan setiap SKPD. “Jika semua sudah mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 maka akan segera dicairkan,” tandasnya. (guf)

Hingga Juni 2021, 846 Kendaraan Lakukan Uji Kelayakan

ZONA KOTAMOBAGU – Hingga Juni 2021, sudah 846 kendaraan melakukan uji KIR atau uji kelayakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu di Balai Pengujian yang terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Uji KIR atau uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

“Tercatat dari januari hingga Juni 2021 ini, sudah ada 846 kendaraan yang melakukan uji KIR. Namun, bukan hanya kendaraan dari Kotamobagu saja, tetapi dari berbagai daerah, kecuali Bolmong, karena mereka sudah punya balai pengujian sendiri,” ungkap Kepala Seksi Pengujian Kendaraan, Deni Mamonto, Selasa (8/6).

Menurutnya, setiap kendaraan roda empat yang ada di Kota Kotamobagu diwajibkan mengikuti KIR untuk menguji kendaraan laik pakai.

Sejak tahun 2008 hingga 2021, Dishub juga mencatat sebanyak 2.402 kedaraan yang wajib mengikuti KIR. Jumlah itu menurut Deni, harus mengikuti uji KIR di balai pengujian.

“Tercatat jumlah kendaraan Roda Empat yang wajib uji sejak 2008 sampai 2021 sebanyak 2.402 kendaraan, itu terdiri dari mobil penumpang dan truk,” terangnya.

Ia menambahkan, masa berlaku KIR selama Enam Bulan, sehingga dalam setahun ada dua kali pengujian KIR oleh Dishub.

“Ketika ada penjaringan atau pemeriksaan kendaraan, maka mana yang belum melakukan uji kendaraan itu kami akan arahkan ke balai pengujian kendaraan. Itu pengurusannya Enam Bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada dua kali,” pungkasnya. (guf)

Wali Kota Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

ZONA KOTAMOBAGU- Wali Kota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, menghadiri rapat paripurna secara virtual dalam rangka pembicaraan tingkat I penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2020, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kotamobagu, Senin (7/6).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kotamobagu, staf ahli, camat serta lurah dan sangadi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kotamobagu tahun anggaran 2020, sebagaimana ketentuan pada pasal 320 ayat 1 UU No 23 tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD .

“Rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang kami sampaikan pada rapat paripurna sore hari ini, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plat dan platform APBD tahun 2020 serta peraturan daerah tentang perubahan atas anggaran pendapatan APBD kotamobagu tahun anggaran 2020,” ujarnya.

Lanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, juga meliputi laporan realisasi anggaran laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang menjadi ketentuan pada pasal 320 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Pada rapat paripurna sore hari ini, kami dapat sampaikan gambaran umum tentang APBD kota kotamobagu tahun anggaran 2020 yakni pertama; penerimaan daerah sebagian dari pendapatan pada APBD tahun 2020 bersumber dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah,” jelasnya.

“Penerimaan pendapatan daerah setelah perubahan anggaran tahun 2020 ditargetkan menjadi Rp644.477.511.597 hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp639.869.956.745,75 atau 99,29 persen. Untuk belanja daerah, tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp679.108.251.202,97 dan hingga pada akhir tahun anggaran 2020 dapat direalisasikan sebesar 653.978.534.916,41 rupiah atau 96,30 persen,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah kotamobagu pada tahun anggaran 2020, Pemkot kotamobagu kembali berhasil meraih opini tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yakni, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan raihan WTP tahun 2020 tersebut, maka Pemkot Kotamobagu telah berhasil meraih opini WTP delapan kali secara berturut-turut.

“Selain dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah kotamobagu juga mendapatkan apresiasi dari pihak pemerintah pusat melalui kementerian keuangan republik indonesia yakni, sebagai terbaik I dalam pengelolaan dana alokasi khusus atau DAK-fisik tahun anggaran 2020 dan sebagai terbaik I pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 se-provinsi sulut. Diraihnya opini wajar tanpa pengecualian oleh pemerintah kotamobagu dalam 8 tahun terakhir ini juga tentunya dapat memberikan gambaran umum kepada kita semua bahwa jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah kotamobagu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta patuh pada peraturan perundang undangan yang berlaku,” jelasnya.

Diakhir penyampaiannya, Wali Kota mengatakan, Opini WTP yang diterima tersebut tentunya juga tidak lepas dari kerja keras, komitmen yang tinggi serta kemitraan yang baik untuk saling melengkapi serta berbagi peran antara pihak legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah ini. “Untuk itu saya atas nama seluruh jajaran eksekutif juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD kotamobagu yang selama ini terus memberikan dukungan penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah yang sama-sama kita cintai ini,” ujar wali Kota mengakhiri sambutannya. (guf)

Salurkan BLT DD Bulan Februari, Pemdes Moyag Imbau Masyarakat Sukseskan Program Vaksinasi

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap II untuk bulan Februari tahun 2021, Senin (7/6).

BLT Dandes tahap II tersebut, diserahkan secara simbolis oleh Pendamping Desa Moyag, Alim Paputungan disaksikan Bendahara dan perangkat desa bertempat di Kantor setempat.

Sekretaris Desa (Sekdes) Moyag, Maskur Gumalangit mengatakan, BLT dana desa untuk bulan Februari tahun 2021 telah diterima oleh 45 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Besaran BLT dana desa yang diterima tetap sama yakni Rp300 ribu per KPM,” kata Maskur.

Dirinya berharap, BLT dana desa yang telah diterima para KPM dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Diharapkan bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengajak kepada KPM untuk mengikuti program pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi. “Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut serta mensukseskan program vaksinasi yang saat ini tengah digencarkan pemerintah Kota Kotamobagu. Semoga wabah ini segera berlalu,” tandasnya. (guf)