Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 322

Sigap, Bupati Boltim Sachrul Mamonto Tolong Korban Kecelakaan

Penulis
Bagas Triangga
-
Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto (kemeja putih) membantu mengangkat korban kecelakaan ke dalam mobil dan membawa korban ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis.

ZONA BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, menunjukan sifat humanis dan sosialnya ketika secara spontan menolong seorang warga yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan antara Desa Dodap-Togid, Kecamatan Tutuyan, Kamis (1/4) pagi tadi.

Dari keterangan warga di lokasi kejadian, pengendara motor Honda Vario dengan nomor polisi DB 2331 MD, mengalami kecelakaan tepat di tikungan jalan sekira pukul 08.30 WITA.

Tak berselang lama rombongan Bupati Boltim yang akan menuju Tutuyan melintas. Tiba-tiba kendaraan dengan nomor polisi DB 1 N yang ditumpangi Bupati Boltim berhenti. Dengan sigap, Bupati Sachrul langsung turun dari mobil dinasnya dan menolong korban kecelakaan tersebut.

“Pak bupati langsung turun dari mobil dan membantu pengendara motor yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya pak bupati membawa korban ke Puskesmas Tutuyan,” ujar Revli salah satu warga yang berada di lokasi kecelakaan.

Sementara itu, Bupati Sachrul mengimbau kepada para masyarakat terlebih khusus ASN di lingkungan Pemkab Boltim, untuk selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan.

“Jangan kita mengejar waktu, namun mengabaikan keselamatan dalam berkendara. Selain itu kita wajib menolong orang yang mengalami kecelakaan di jalan,” ungkap Papa Ichat, sapaan akrabnya. (*/guf)

Wabup Oskar Serahkan LKPJ Tahun 2020 Dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA BOLTIM – Mewakili Bupati Sam Sachrul Mamonto, Wakil Bupati Oskar Manoppo, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020, lewat rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Boltim, Rabu (31/03).

Rapat paripurna ini, Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Meidy Lensun, serta dihadiri oleh para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Boltim.

Pada kesempatan itu, Wabup saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, aspek-aspek Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam LKPJ tahun 2020 ini, telah disusun secara komprehensif, mendasar sekaligus mengandung informasi yang mudah dipahami, kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD Boltim, untuk ditetapkan melalui keputusan DPRD yang memuat saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun.

“Realisasi penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan kebijakan umum pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang termuat dalam draft LKPJ ini yakni realisasipenggunaan anggaran sebelum adanya audit BPK, “ kata Wabup.

Wabup menerangkan, terkait hasil tindak lanjut rekomendasi DPRD sebagaimana ketentuan pasal 15 dan pasal 16 huruf C peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan oemerintahan daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Didalamnya termasuk tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Adapun persentase pendapatan APBD Boltim tahun anggaran 2020 yakni, PAD 73,50 persen dari target anggaran. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat 98,99 persen dsri target, serta pendapatan daerah yang sah sebesar 101,61 persen.

“Untuk alokasi belanja mencapai 121,15 persen dari total belanja, sedangkan realisasi belanja mencapai 116,17 persen dari total alokasi belanja,” jelas Wabup. (*/guf)

Hasil Pemeriksaan Tim Dokter, Penyebab Bengkak Kaki Helmi Diakibatkan Infeksi Bakteri Bukan Vaksin

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Helmi Maskatie, seorang ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu yang diberitakan mengalami pembengkakan pada bagian kaki pasca mendapat suntikan vaksin covid-19 jenis Sinovac, ternyata diakibatkan oleh infeksi bakteri.

Berdasarkan pemeriksaan darah lengkap oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, Helmi didiagnosis menderita radang akibat infeksi bakteri bukan disebabkan karena efek vaksin.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Vaksinasi Covid-19, dr Lusiana M. Maramis, saat konferensi pers yang digelar RSUD Kotamobagu, Rabu (31/3) sore.

Menurut dr Lusiana, radang infeksi itu terjadi setelah 5 hari pasca suntikan vaksin yang dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu.

“Yang bersangkutan memang ada keluhan yang mengarah ke asam urat. Karena diinfokan memiliki riwayat asam urat, kami lakukan konfirmasi lewat pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan darah lengkap atau pemeriksaan asam urat. Namun ketika hasilnya keluar, asam urat bersangkutan normal. Justru yang tinggi adalah kadar leokosit yang menunjukan infeksi bakteri radang. Sedangkan vaksin covid-19 itu untuk virus bukan bakteri,” ujar dr Lusiana yang juga selaku Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Kotamobagu.

Saat ini, Lanjut dr Lusiana, Helmi kini mendapatkan perawatan di RSUD Kotamobagu. “Yang bersangkutan dirawat di sini, sudah menjadi komitmen kami untuk merawat yang bersangkutan sampai proses penyembuhan. Dan setelah hasil lab keluar bisa dipastikan sampai kini tidak ada hubungan vaksinasi dengan keluhan penyakit yang timbul tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu, dr Tanty Korompot, juga menjelaskan jika efek samping yang biasa terjadi usai menerima vaksin adalah pusing, mual dan demam. “Dugaan bisa jadi itu efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” ujar dr Tanty.

Dirinya juga menjelaskan, jika kondisi kaki bengkak yang dialami Helmi, hanya bisa dipastikan lewat pemeriksaan laboratorium. “Logikanya vaksin Sinovac adalah virus yang dilemahkan, sedangkan penyebab bengkak pada kaki adalah bakteri bukan virus,” tambah Tanty.

Dia pun menjelaskan, pada daerah yang bengkak itu banyak luka atau bekas luka, berarti kulit di daerah yang bengkak itu tidak intak (tidak utuh), ada lesi (perubahan abnormal) yang merupakan port d’entree kuman atau pintu masuk kuman atau bakteri.

“Diagnosanya adalah susp abses genu ec.dd artritis septik atau peradangan/infeksi bakteri di daerah persendian lutut. Jadi dugaan akibat vaksinasi covid-19 bisa terbantahkan karena banyak faktor kebetulan yang bisa saja terjadi, tidak terkecuali bengkak pada kaki bertepatan setelah di vaksinasi,” terang dr Tanty.

“Ini dibuktikan dengan hasil laboratorium pada Selasa malam (30/3) kemarin, bahwa Leucosit berjumlah 17.000, artinya ada infeksi bakteri,” ungkap Tanty.

Dalam konferensi pers tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Fahri Damopolii, Kepala Bidang Pelayanan Promosi dan Sumberdaya Kesehatan Dinkes Kotamobagu, Taufan Simbala, Kepala Bagian Umum RSUD Kotamobagu Hendri Kolopita, Tim Dokter RSUD Kotamobagu serta awak media online maupun cetak. (guf)

Wali Kota Tatong Bara Gelar Pertemuan dengan GM PLN Suluttenggo, Ini yang Dibahas

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU — Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE., bersama Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, serta beberapa Kepala Daerah se-Sulawesi Utara menggelar pertemuan dengan Jajaran PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo), di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/3/2021).

Dalam pertemuan yang digelar setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan ini, nampak jajaran PLN UIW Suluttenggo dipimpin langsung General Manager (GM) Leo Maria Basuki Bremani.

Menurut Wali Kota Ir. Hj. Tatong Bara, dalam pertemuan dibahas banyak hal terkait ketersediaan pasokan listrik di wilayah Sulawesi Utara untuk menunjang berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam menunjang pembangunan sektor pariwisata di daerah ini.

“Iya, berkat koordinasi dan perjuangan Pak Gubernur Olly, Sulawesi Utara saat ini sudah merupakan wilayah surplus pasokan listrik yang saat ini dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai sektor, baik sektor jasa, industri, perdagangan, pertanian, perkebunan maupun sektor pariwisata. Sulawesi Utara juga akan menjadi fokus pengembangan pariwisata super prioritas di Indonesia. Dengan kondisi surplus pasokan listrik saat ini, kami optimis pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Utara ini akan berjalan sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur,” ucap wali kota.

Dalam kesempatan pertemuan ini, Pemerintah Kota Kotamobagu juga ikut menyampaikan permasalahan yang ada di Kotamobagu, baik itu ketersediaan pasokan listrik maupun instalasi jaringannya.

“Untuk Kotamobagu sendiri kami menyampaikan terkait rencana pengembangan berbagai sektor pembangunan yang juga membutuhkan pasokan listrik memadai. Kotamobagu adalah kota jasa dan perdagangan yang tentu saja sangat membutuhkan ketersediaan pasokan listrik. Kami juga mengusulkan untuk penambahan pasokan listrik di beberapa lokasi yang akan dijadikan kawasan pengembangan pariwisata, terutama lokasi Wisata Air Terjun Molimpungan, dan pengembangan area Perkebunan Mobalang. Kami diminta untuk menyampaikan surat resmi terkait permintaan tambahan pasokan listrik di wilayah masing-masing. Insya Allah ini bisa terwujud agar selain untuk menunjang pengembangan kasawan ini, juga bisa menunjang aktivitas masyarakat sekitar,” ucap wali kota.

Terkait masih adanya beberapa instalasi jaringan listrik terutama tiang listrik di Kotamobagu yang masih belum ditata kembali, menurut wali kota juga ikut dibahas bersama dalam pertemuan.

“Iya, termasuk instalasi jaringan listriknya yang masih harus ditata kembali. Di Kotamobagu masih ada beberapa tiang listrik yang masih berada di badan jalan dan belum dipindahkan, akibat pelebaran jalan yang dilakuan pemerintah daerah. Ini juga terjadi di beberapa daerah lain di Sulut. Kami meminta pihak PLN agar bisa segera memindahkannya agar tidak menganggu arus lalu lintas dan estetika kota,” ujar wali kota. (guf)

Selaraskan Aset Daerah, Wabup Oskar Kunjungi KPKNL Manado

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA BOLTIM – Wakil Bupati Boltim, Oskar Manoppo, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, Rabu (31/3).

Kunjungan kerja ini untuk penyelarasan aset yang nantinya akan dinilai, sekaligus silaturahmi serta penguatan kerjasama antara Pemerintahan Boltim Bersinar yang baru dilantik dengan tim KPKNL.

Wabup menyampaikan, jalinan hubungan kerjasama ini penting dilakukan karena beberapa poin menyangkut penghapusan aset dan pindah tangan aset harus melibatkan tim KPKNL sebagai tim penilai.

“Hal ini sudah mutlak berdasarkan ketentuan penilaian aset-aset Daerah,” ujar Wabup.

Kepala KPKNL Rofiq Mansyur menyambut baik kedatangan Wabup tersebut. Ia berharap, agar kerjasama antara Pemkab Boltim dan KPKNL yang telah terbangun selama ini bisa terus dijaga.

“Kami dari KPKNL siap kapan saja jika dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Boltim dalam hal penilaian aset daerah,” kata Rofiq.

Diketahui, Wabup dalam Kunjungan tersebut, didampingi oleh sejumlah pejabat teras Boltim. Antara lain, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs Rusmin Mokoagow, Kepala Bagian Ekonomi Pembangaunan Ari Purwadi Mokoginta ST, Kepala Bagian Infrastruktur Barang dan Jasa Haris Sumantha ST dan Kepala Bidang Aset Barang Milik Daerah Badan Keuangan Boltim Ridel Ambarak SH. (*/guf)

Pemkot Gelar Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2022

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (31/3).

Mewakili Wali Kota Tatong Bara, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022 tingkat Kota Kotamobagu.

Adapun tema pembangunan tahun 2022 dalam Musrenbang tingkat Kota Kotamobagu kali ini, yakni; “Memantapkan peningkatan pelayanan dasar publik dan pemulihan ekonomi berdasarkan hasil evaluasi pembangunan”.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Sofyan Mokoginta, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun tahapan Musrenbang yang telah dilaksanakan, lanjut Sofyan, dari tingkat kelurahan/desa dan kecamatan digelar sejak 18 januari sampai 24 Februari 2021. Kemudian dilanjutkan rapat Forum Konsultasi Publik pada 26 Maret 2021 dan terakhir Musrenbang tingkat Kotamobagu yang dilaksanakan pada hari ini, 31 Maret 2021.

“Sebagaimana proses penjaringan usulan program dan kegiatan tahun 2022 yang telah kita lakukan melalui beberapa tahapan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu media sinkronisasi dan penyempurnaan usulan. Oleh karena itu, besar harapan kami pada tahapan ini melalui Musrenbang tingkat Kota Kotamobagu diperoleh sinergitas yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dengan masyararakat dan swasta serta segenap stakeholder terkait,” ucapnya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, tujuan diselenggarakannya Musrenbang Kota Kotamobagu adalah menampung berbagai masukan dan usulan dari Stakeholders dalam rangka penajaman, penyelarasan dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2022, untuk selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022.

“Melalui pelaksanaan Musrenbang Kota Kotamobagu tahun 2022, diharapkan dapat menghasilkan keluaran berupa penetapan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif berdasarkan bidang kewenangan atau fungsi Perangkat Daerah. Kemudian daftar prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Kotamobagu, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya dan daftar usulan kegiatan pada tingkat Pemerintah Kota, Propinsi dan Pusat,” paparnya.

Hadir dalam kegiatan Musrenbang, Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan SH, Anggota DPRD Kotamobagu, unsur Forkopimda, Sekda Kotamobagu, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, para asisten, pimpinan OPD, Perbankan, akademisi, wakil Ormas dan LSM. Musrenbang kali ini juga menghadirkan narasumber yakni; Kepala bidang infrastruktur dan perencanaan wilayah Bappeda Sulut, Ir Dani Karow, MT, Tenaga Alhi Perencanaan, Noldy Tuerah, PhD dan Kepala Bappelitbangda Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, SH. (guf)

Bupati Minta Pemprov Perhatikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Boltim

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA MANADO – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021, Rabu (31/3) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut.

Kegiatan dengan agenda Pembahasan Program Kerja TPID 2021 sekaligus pengukuhan TP2DD Provinsi Sulut ini, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se Sulut, dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen.

Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Boltim.

“Kami selaku Pemerintah Daerah, berharap agar Pemerintah Provinsi bisa memperhatikan ketersediaan pupuk bersubsidi,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati menyayangkan terkait koordinasi tingkat Pimpinan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait pengendalian Inflasi masih kurang, sehingga Bupati berharap kedepan Pemerintah Provinsi dapat lebih memperhatikan daerah Boltim.

“Kami berharap agar Boltim bisa mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi, karena sejauh ini Boltim merupakan salah satu daerah penghasil Holtikultura,” tambah Bupati.

Tidak lupa, Bupati mempromosikan kekayaan alam Boltim di hadapan Pemprov. “Boltim kaya dengan alamnya, pantai, gunung, danau, dan keanekaragaman satwa seperti ikan dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat hasil perkebunan Kopi yang telah diolah menjadi Kopi bubuk murni dengan label Kopi Boltim. Kopi Boltim ini yang perlu diangkat ditingkat Provinsi bahkan Nasional,” tutup Bupati.

Menjawab pertanyaan Bupati terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, Sekprov mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi tidak membedakan Kabupaten/Kota dalam penyaluran pupuk bersubsidi. “Jumlah pupuk yang beredar dibatasi oleh kuota dan mungkin perlu pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran yang tepat sasaran,” jawab Sekprov. (*/guf)

Penyaluran BST, BPNT dan PKH Belum Bisa Dilakukan, ini Kendalanya

Penulis
Bagas Triangga
-
Sandy Farianto.

ZONA KOTAMOBAGU – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kotamobagu belum bisa dilakukan. Pasalnya, Dinas Sosial (Dinsos) selaku instansi teknis yang menangani hal itu masih memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Soal bantuan sosial, kami dari Dinas Sosial masih dalam tahap perbaikan data. Minggu lalu kami berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil soal data penerima. Ternyata banyak penerima bantuan ini yang tidak memiliki kartu keluarga Kotamobagu,” kata Kepala Seksi Identifikasi dan Pendataan Sosial, Sandy Farianto.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga saat ini masih menunggu petunjuk Kementrian Sosial (Kemensos) mengenai data penerima bantuan hasil perbaikan.

“Mudah-mudahan bisa secepatnya tuntas, dan pekan ini KPM sudah bisa menerima bantuan,” ungkapnya. (guf)

Extra Laundry Utamakan Kepuasan Pelanggan

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA EKONOMI — Salah satu usaha yang selalu punya peluang baik di pasar bisa jadi adalah usaha laundry kiloan. Apalagi jika tinggal di kota-kota yang terkenal dengan mobilitas tinggi dan aktivitas yang cukup sibuk sehari-harinya.

Layanan mencuci dan menyetrika pakaian ini jadi pilihan sebagian besar masyarakat untuk memastikan mereka tetap memiliki pakaian bersih setiap harinya. Bisnis ini bisa jadi pilihan usaha yang sangat menguntungkan ketika dilakukan dengan tekun.

Seperti dilakukan Resa Kawulusan, warga Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Dengan membuka usaha laundry kiloan di Kelurahan Kotobangon, sejak 1 Oktober 2019.

Usaha laundry kiloan miliknya yang diberi nama Extra Laundry terbilang sukses. Hal itu dilihat dari permintaan pelanggan yang terus meningkat, sehingga jumlah karyawannya pun ikut ditambah.

“Awalnya hanya satu, kemudian semakin hari permintaan banyak sehingga karyawan sudah menjadi enam orang,” ujar Reza pemilik Extra Laundry.

Bahkan ia katakan, pendapatannya bisa mencapai puluhan juta setiap bulan. “Cukuplah untuk kebutuhan keluarga dan gaji karyawan,” tuturnya.

Ia menyampaikan pelanggan Extra Laundry dipastikan tak akan kecewa karena alat yang digunakan sangat baik.

“Kita menggunakan detergen chemical khusus untuk menghilangkan bakteri. Dan pada saat packing, kita semprotkan parfum grade A untuk membunuh virus, sebab alcoholnya 70 persen. Kemudian kita juga menggunakan setrika uap khusus agar pakaian tidak mudah hangus,” tuturnya.

Selain itu, kata Resa, extra laundry menggunakan satu mesin untuk satu pelanggan.

“Ini agar pakaianya tidak tercampur dengan yang lain. Mesin yang kami gunakan memiliki sistem allergy care untuk mengeliminasi zat penyebab alergi yang tak terlihat. Kemudian steam refresh untuk mengurangi kusut dan bau dalam 20 menit serta steam softener untuk melembutkan pakaian dengan bersih,” tambahnya. (guf)

Wali Kota Hadiri Rakordawasin Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakordawasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (30/3/2021) pagi.

Rakor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, ini sendiri mengangkat tema “Pariwisata Sulawesi Utara Bangkit, Menuju Masyarakat Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera”.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE., dalam pemaparannya menyampaikan rencana pengembangan destinasi wisata di Sulawesi Utara, dimana Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata Super Prioritas.

“Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata super prioritas, ini tentu berkonsekuensi anggaran yang tentu menjadi perhatian kita bersama, sehingga KPK meminta kepada para kepala daerah se-Sulawesi Utara agar memanfaatkan keberadaan APIP baik itu Itjen Kemendagri, BPKP dan Inspektorat di daerah, dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” ujar Gubernur Olly.

Menurut Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, pelaksanaan rakor sangat strategis karena terkait pengawasan penggunaan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.

“Materi yang dibahas adalah peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendorong pembangunan di Sulawesi Utara khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Kotamobagu sendiri sebagai kota jasa dan perdagangan, juga intens dalam pengembangan sektor pariwisata,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut menurut Wali Kota, kegiatan seperti ini sangat strategis juga untuk penyelenggaran negara khususnya para kepala daerah agar lebih meningkatkan pengawasan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.

“Kegiatan seperti ini sangat baik dalam rangka mengingatkan kita selaku penyelenggara negara untuk senantiasa update terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dalam rangka pelaksanaan anggaran di daerah senantiasa dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” ucap Wali Kota.

Pembicara dalam rakor kali di antaranya Alexander Marwata, Ak., SH, CFE
Wakil Ketua KPK RI, Agustina Arumsari, AK., M.H., CFE, CGrA., CA., QIA, Deputi Kepala BPKP Bidang investigasi, dan Bachtiar Sinaga, SE., MM., CRGP, Inspektur I pada Itjen Kemendagri. (guf)

1...321322323...698Halaman 322 dari 698
©