ZONA POLITIK – Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh 9 Februari 2021, Meiddy Makalalag (Mekal), selaku Ketua DPRD Kota Kotamobagu, berharap insan pers sukses selalu dalam menjalankan tugas sebagai pilar ke empat demokrasi.

“Semoga pers selalu sukses, jaya, dan menjaga independensinya,” kata Mekal.

Mekal juga memberi apresiasi atas pengabdian para pewarta dalam memberikan informasi di tengah – tengah masyarakat.

“Saya atas nama pribadi, Ketua DPRD maupun Ketua DPC PDIP Kotamobagu, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional, kepada seluruh insan pers di Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya di Kota Kotamobagu,” tutur Mekal.

Menurutnya, pers merupakan mitra kerja DPRD dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja wakil rakyat.

“Kinerja DPRD Kotamobagu, tidak akan diketahui publik jika tidak ada peran pers. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang telah banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan bangsa ini,” tuturnya.

Lanjutnya, dimasa pandemi Covid-19 ini, peran pers juga sangat dibutuhkan dalam upaya mensosialisasikan program pemerintah yang dibantu DPR dalam memerangi virus asal Kota Wuhan, China ini. “Meski pandemi Covid-19, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi pandemi,” ucap Mekal.

Ia mengatakan, pers menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat, harus selalu menjaga optimisme, serta menjaga harapan. (*/guf)

ZONA POLITIK – Azan Piola salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kotamobagu, Selasa (9/2).

Kunjungan kerja ini, diterima langsung Kasubag perencanaan dan keuangan sekretariat DPRD KK Ruslandi Mongilong SE di ruangan sekretaris dewan.

Anggota legislatif partai PPP ini mengatakan, tujuan kunker ini untuk berkoordinasi serta mendiskusikan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda). “Tujuan kemari yakni untuk berdiskusi tentang penggunaan SIPD dengan Simda yang ternyata hampir semua daerah juga sama,” ucapnya.

Dia berharap, pemerintah pusat dapat memperbaiki sistem perencanaan keuangan daerah agar semua proses pencairan keuangan tidak tersendat. “Kalau kami di Kabupaten Bone Bolango itu SIPD tetap dan Simda sebagai “backup” sehingga tidak ada kendala dalam proses pencairan dan penyerapan anggaran sehingga seluruh program yang ada sudah oke mulai Januari, “lanjutnya.

Sementara itu, Ruslandi Mongilong SE, selaku salah satu pejabat dilingkup Sekretariat Dewan (Setwan) membenarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan Dewan Bone Bolango tersebut. “Kalau untuk penggunaanya kurang lebih sama,”ucapnya. (*/guf)

ZONA POLITIK – Pusat Studi Sejarah Bolaaang Mongondow Raya (P2SBMR) mengunjungi Dekot Kotamobagu dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang hari ulang tahun (HUT) Kota Kotamobagu setiap tanggal 23 Mei.

Kunjungan ini disambut langsung pimpinan DPRD Kotamobagu hingga jajaran ketua komisi dan anggotanya yaitu wakil ketua I Syarifudin Mokodongan,ketua komisi III Royke Kasenda dan anggotanya,pimpinan komisi II Dani Iqbal Mokoginta dan anggota,pimpinan komisi I Alfitri Tungkagi,Ahmad Sabir dan anggota Komisi,serta Pimpinan Bapemperda dan anggota dengan tetap merujuk pada protap kesehatan.

Anugerah Beggie Ch Gobel selaku ketua Bapemperda memimpin rapat pertemuan dengan P2SBMR ini mengatakan bahwaa tujuan kunjungan ini untuk menindak lanjuti keseriusan usulan Ranperda ini.

“Pandangan kami HUT Kotamobagu tiap 23 Mei, kurang mempunyai landasan sejarah yang kuat. Waktu itu (23 Mei 2007;red) adalah saat pejabat sementara Walikota Kotamobagu Siswa Rahmat Mokodongan dikukuhkan. Sementara, dasar Kotamobagu sebagai daerah otonom adalah pada tanggal 2 Januari 2007, lewat undang-undang nomor 4 tahun 2007,” terang satu-satunya anggota legislatif (Aleg) PAN yang tersisa di DPRD ini.

Gobel menjelaskan, tenaga ahli DPRD Kotamobagu saat ini tengah menggodok penentuan persis peringatan HUT Kotamobagu di kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara. “Tapi juga, kami masih memerlukan referensi dan dokumentasi yang kuat, untuk menentukan HUT Kotamobagu ini,” ungkap Gobel.

Menurut politikus yang juga kerap di sapa ABG –singkatan namanya itu, ada juga beberapa opsi terkait penentuan tahun dari HUT Kotamobagu. Seperti di tahun 1906 yang menyebutkan nama Kotamobagu, usulan dari Datu’ (Raja) Cornelius Manoppo.

“Nama Kotamobagu adalah usulan Datu’ Cornelius Manoppo, yang menggantikan nama Kotabaru saat itu. Ada juga opsi tahun 1911 merujuk pada catatan misi Zending Van den Endt, yang bertepatan dengan peresmian rumah sakit pertama di Kotamobagu. Tapi semua itu belum final, masih akan terus dikaji,” paparnya.

Dari sisi kelayakan, Begie berkata, Ranperda ini sangat layak dijadikan Perda. “Karena dari pertimbangan aspek yuridis, sosiologis dan filosofisnya sudah terpenuhi,” katanya.

Ia berharap, Ranperda inisiatif tersebut segera menjadi produk hukum daerah, agar memberi pesan ke masyarakat bahwa peradaban Kotamobagu sudah lebih tua dari yang diketahui saat ini. (*/guf)