Sat Lantas – Dinas Kominfo Kerja Sama Soal Penerapan Tilang Elektronik

Penulis

-

Kamis, 4 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotamobagu menjalin kerjasama dengan Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait akan mulai diterapkannya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Kedatangan Kasat Lantas Polres Kotamobagu, AKP Novita Citra Restika SIK bersama jajarannya di Kantor Dinas Kominfo, diterima langsung Kepala Dinas Fahri Damopolii didampingi pihak Dinas Perhubungan Teguh Ariansyah, Kamis (4/2). Di ruangan data center Dinas Kominfo, Kasat Lantas melihat langsung aktifitas lalu lintas disejumlah titik yang telah dipasangkan cctv melalui layar monitor, jelang penerapan tilang elektronik di Kota Kotamobagu.

Menurut Kasat Lantas, tujuan kedatangan pihaknya ke Dinas Kominfo untuk berkoordinasi masalah pemasangan E-TLE yang akan dilakukan di Kota Kotamobagu. “Jadi pemasangan elektronic traffic law enforcement untuk penerapan tilang online yang akan dipasang di sejumlah titik di Kotamobagu. Jadi masyarakat, pada saat pengendara roda dua maupun roda empat itu nanti tidak akan ketemu lagi polisi di jalan. Sistem pelaksanaan penilangan nanti sudah melalui cctv yang sudah dipasang. Makanya kami koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk membantu kelancaran pemasangan E-TLE di Kotamobagu,” ujar Kasat Lantas.

Dirinya mengungkapkan, penerapan tilang elektronik di Kotamobagu akan dilaksanakan mulai pekan ini. “Kalau bisa, minggu ini juga kita langsung laksanakan. Karena rencana minggu ini alat-alat juga sudah mulai di kirim. Untuk itu, kami secepatnya koordinasi dengan Kominfo dan Pemkot untuk kelancaran pemasangan E-TLE di Kotamobagu,” ungkapnya.

Kasat Lantas juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas. “Jangan sampai nanti pada saat pemasangan E-TLE dan kedapatan, karena itu akan menyulitkan mereka pada saat perpanjangan STNK, SIM maupun BPKB. Jadi nanti sistemnya pada saat E-TLE itu sudah diberlakukan, dan apabila ada masyarakat yang melanggar maka dia akan ditujukan atau dikonfirmasikan melalui PT Pos lewat kurir untuk menyerahkan konfirmasi kepada masyarakat yang terkena tilang elektronik. Dan ketika dia tidak konfirmasi maka dia tidak akan bisa melakukan perpanjangan STNK karena akan diblokir, itu sistem E-TLE,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii mengatakan, kedatangan Kasat Lantas ke Dinas Kominfo untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kotamobagu terkait dengan pemanfaatan jaringan cctv yang sudah terpasang di 8 titik. “Terutama yang punya potensi kemacetan yakni di traffic light. Dan sekarang di Polri mungkin bulan ini akan mulai jalan aplikasi E-Tilang, jadi akan ada penilangan berdasarkan pantauan cctv,” ujar Fahri.

Fahri menambahkan, Pemkot sangat membuka diri sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Kotamobagu bahwa dengan fasilitas infrastruktur yang ada sangat membuka diri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan Polri. “Karena ini juga kebutuhan keamanan dan kenyamanan bersama terkait dengan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Intinya kami sangat terbuka,” tandasnya.

Sekadar diketahui, tilang elektronik ini merupakan salah satu program 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. E-TLE diterapkan agar polisi lalu lintas tidak lagi melakukan tilang di lapangan. (gufran)

Sekda Serahkan SPPDT dan DHKP PBB-P2 kepada Lurah dan Sangadi

Penulis

Bagas Triangga

-

Kamis, 4 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu melaksankan kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan pajak Daerah Terhutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2021, bertempat di ruang pertemuan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kamis (4/2) pagi.

Penyerahan SPPDT dan DHKP PBB-P2 itu, dilakukan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo didampingi Asisten II Sitty Rafiqah Bora dan Kepala BPKD Pra Sugiarto Yunus, kepada masing-masing lurah dan sangadi.

Usai penyerahan, Sekda mengatakan, agar lurah dan sangadi segera melakukan penagihan bagi SPPDT yang tidak bermasalah. “Jika ada yang bermasalah misalnya soal luas tidak sesuai dan nama tidak sesuai, itu segera diajukan ke BPKD sebagai penanggung jawab pengelola PBB,” ujar Sekda.

Sedangkan untuk target, Sekot menegaskan harus dimaksimalkan seratus persen. “Target jika bisa seratus persen, dan bisa selesai semua,” jelasnya.

Ditanya soal PBB-P2 yang belum selesai 2020, Sekot menyampaikan, itu tetap ditagih semua. “Yang seratus persen ada 19 Kelurahan dan Desa. Nah, 14 yang belum seratus persen wajib diselesaikan tahun ini,” ujar Sekot.

Sementara itu Kepala BPKD, Pra Sugiarto Yunus menambahkan, dasar pelaksanaan kegiatan Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah atau PDRD Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Kotamobagu dengan tujuan penyerahan SPPDT dan DHKP untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang pajak terlebih khusus sektor Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP2) Tahun 2021.

“Untuk tahun 2020, target PBB-PP Kota Kotamobagu ditetapkan sebesar Rp 6.417.211.969 dan terealisasi sebesar Rp 5.412.738.151 atau 84.36 persen, sedangkan untuk target tahun 2021 sebesar Rp 6.290.877.299 dari 32.150 register SPPDT yang telah diserahkan hari ini,” ujarnya.

Sedangkan untuk perubahan peninjauan atau verifikasi ulang terhadap data dan ketetapan PBB-PP Kota Kotamobagu 2021, dapat disampaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2021. “Setelah itu, tidak ada lagi perubahan data dan ketetapan pajak demi terciptanya administrasi dan akuntabilitas keuangan yang baik,” pungkasnya. (guf)

Fisik Bangunan Belum Rampung, DPRD Minta Pemkab Tunda Peresmian Rumah Sakit Boltim

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 3 Februari 2021

Kondisi lantai 1 bangunan gedung rumah sakit Boltim yang belum rampung dikerjakan.

ZONA BOLTIM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menunda peresmian Rumah Sakit. Pasalnya, fisik bangunan rumah sakit yang berlokasi di Desa Purworejo itu dinilai belum layak diresmikan.

“Masih ada beberapa sisi bangunan yang masih harus diselesaikan, seperti basement, area parkir dan sebagainya. Harusnya setelah peresmian, langsung dioperasikan,” kata Anggota DPRD, Reevy Lengkong, saat meninjau kesiapan rumah sakit jelang persemian, Rabu (3/2).

Sejumlah Anggota DPRD berdialog dengan Sekretaris Dinas Kesehatan terkait rencana peresmian gedung rumah sakit.

Ia mengungkapkan, peresmian rumah sakit tersebut terkesan dipaksakan. Selain bangunan yang belum rampung 100 persen, tenaga medis yang akan ditempatkan di rumah sakit tersebut juga belum tersedia.

“Kami (DPRD) minta Pemda mempertimbangkan lagi peresmian rumah sakit ini. Karena nama rumah sakit saja belum ada, tapi sudah akan diresmikan. Harusnya rumah sakit ini ada namanya, kemudian setelah peresmian hari ini, besok langsung ada pelayanan. Kalau kondisinya begini, apa yang harus diresmikan,” ungkapnya.

Ia mengakui, tak ada koordinasi dari Pemkab Boltim dengan pihaknya terkait peresmian rumah sakit tersebut. “Kami dapat informasi bahwa besok ada peresmian rumah sakit. Dan kebetulan kami hari ini ada di wilayah Kecamatan Modayag, kami datang kesini melihat kesiapan gedungnya seperti apa. Setelah kita cek ternyata belum layak diresmikan,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Senada diutarakan Anggota DPRD lainnya, Dahlan Saniman. Menurutnya, peresmian gedung rumah sakit tersebut harus diikuti dengan pelayanan pasien. “Bagaimana ada pelayanan pasien jika kondisi bangunannya seperti ini. Belum tentu setelah diresmikan, dalam satu atau dua bulan ke depan sudah ada pelayanan. Sehingga itu kami harap pemerintah dapat mengkaji kembali soal peresmian gedung ini,” ujarnya.

Samsudin Dama, Ketua Fraksi PAN DPRD Boltim menuturkan peresmian rumah sakit adalah kewenangan Pemda. Namun sebagai legislator, pihaknya kata dia memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan. “Peresmian ini adalah kewenangan pemerintah, kami DPRD hanya mengawasi saja. Ketika mengetahui rumah sakit ini akan segera diresmikan, kita turun dan melihat kondisinya seperti apa,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes), Nyoman Suija, mengatakan peresmian rumah sakit tersebut sudah dijadwalkan pada Kamis (4/2). “Sesuai perintah Kadis (kepala dinas) begitu. Peresmiannya tanggal 4 Februari. Tapi yang akan diresmikan baru bangunannya saja. Pengoperasiannya nanti menyusul,” katanya, dihadapan sejumlah anggota DPRD di lokasi pembangunan rumah sakit.

Ia menyebut, fisik bangunan rumah sakit tersebut sudah rampung 100 persen. Begitu juga dengan alat kesehatan (alkes) yang semuanya sudah tersedia. “Tinggal kursi, meja dan lemari yang belum ada,” ujarnya. (*/guf)

Pemkot Imbau Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 3 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Media sosial (Medsos) semestinya dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten positif. Sayangnya, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif yang berseliweran di internet. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan generasi bangsa ke depan.

Hal itu menjadi salah satu alasan pemerintah dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mengalami proses revisi, sebagai efek jerah bagi penyebar konten negatif.

Mencegah hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu secara proaktif mengajak dan mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dan bijak menggunakan media sosial.

“Pemerintah Kotamobagu mengajak seluruh lapisan masyarkat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial,” kata Kepala Dinas Kominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii, Rabu (3/2).

Apalagi menurut Fahri, di tengah pandemi covid-19, konsumsi medsos masyarakat cenderung meningkat. Aktivitas komunikasi masyarakat lebih banyak dilakukan di medsos. Bahkan, sebagian besar masyarakat tidak hanya menggunakan medsos sebagai media komunikasi, tapi juga sumber informasi yang dipercayai.

“Konten negatif dapat merugikan orang lain dan memengaruhi pola pikir penerima berita. Penyebar konten negatif pun tidak begitu saja luput dari jeratan hukum. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang ITE yang dapat menjerat perilaku pengguna medsos yang melanggar UU tersebut. Oleh karena itu, pengguna medsos khususnya di Kotamobagu harus cermat dan bijak dalam mengunggah informasi,” ujar Fahri.

Jangan Asal Posting Konten

Sadari betul bahwa akun medsos kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kamu harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah di media sosial.

“Meski pun platform media sosial saat ini punya fitur privasi yang bisa kamu atur, namun tak ada salahnya menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain,” ujar Fahri.

Jaga Etika Dalam Bermedsos

Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respect kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita.

“Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, persekusi, berita hoax serta hal-hal negatif lainnya di media sosial,” imbau Fahri.

“Sekali lagi, mari kita sama-sama mencegah pelanggaran UU ITE dengan selalu bijak dalam bermedsos, ini semua demi kebaikan kita bersama. Postinglah konten-konten positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain sesama pengguna media sosial,” pungkasnya. (*/guf)

Kepala BNN Sulut Temui Wali Kota, Ini yang Dibahas

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 3 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menerima kunjungan kerja dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Brigjen Pol Jeffry Lasut, bertempat di rumah dinas wali kota, Rabu (3/2).

Dalam pertemuan dengan Kepala BNN tersebut, Wali Kota turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo dan Assisten II Sitty Rafika Bora.

Usai pertemuan, Assisten II Sitty Rafika Bora mengatakan, kunjungan tersebut terkait perencanaan pembentukan BNN di Kotamobagu.

“Kunjungan itu dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara Pemkot Kotamobagu dengan BNN Provinsi Sulut. Selain itu, pertemuan tersebut juga membicarakan pembentukan BNN di Kota Kotamobagu, dengan tujuan untuk melindungi generasi muda dan masyarakat dari bahaya Narkoba,” ungkapnya.

Menurutnya, pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Kotamobagu tersebut, mendapat respon baik dari Wali Kota.

“Insya Allah dengan bantuan dari BNN Pusat dan Provinsi, dapat terus bersinergi dalam menangani permasalahan Narkoba di daerah Kotamobagu. Sebab, kita ketahui bersama Narkoba sangat membahayakan generasi dan menimbulkan tingkat kejahatan meningkat, sehingga hal ini harus benar-benar serius ditangani, dan upaya pencegahan salah satunya dengan membentuk BNN ini,” tandasnya. (*/guf)

Vaksinasi Covid-19 Berlanjut di RSUD Kotamobagu, Sasar 200 Tenaga Kesehatan

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 3 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Program vaksinasi covid-19 yang dicanangkan Wali Kota Tatong Bara pada 1 Februari 2021 lalu, terus berlanjut. Rabu (3/2) hari ini, Tenaga Kesehatan (Nakes) di Puskesmas Gogagoman, Puskesmas Kotobangon dan RSUD Kotamobagu mulai melaksanakan vaksinasi.

Di RSUD Kotamobagu, Kepala Bagian Administrasi, Hendri Kolopita, menjadi orang pertama yang disuntik oleh vaksinator terlatih. Kemudian dilanjutkan kepada tenaga kesehatan RSUD.

Kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Kotamobagu, Hendri Kolopita, menunjukan sertifikat vaksin covid-19 usai dirinya menjalani penyuntikan.

Menurut Hendri, vaksinasi covid-19 hari ini di RSUD Kotamobagu sebanyak 20 Nakes telah menerima suntikan vaksin Sinovac.

“Rencana nakes di RSUD yang akan divaksin tahap satu berjumlah 200 orang. Hari ini yang divaksin terdiri dari manajemen RSUD, dokter dan kepala ruangan,” ujar Hendri.

Lanjutnya, vaksinasi covid-19 di RSUD Kotamobagu akan berlangsung selama 6 hari. Ia pun mengimbau, agar seluruh Nakes dapat mensukseskan program vakasinasi ini sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kotamobagu.

“Vaksin aman dan halal. Ini demi memutus mata rantai covid-19. Proses vaksinasi dilakukan jika penerima vaksin memenuhi syarat skrining, jika tidak maka akan ditunda sampai syarat terpenuhi.” tandasnya. (guf)

Parkir Liar di KTL, Kendaraan Langsung Ditilang

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 3 Februari 2021

Tim terpadu akan menindak tegas bagi pengendara yang melanggar rambu larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan mengambil tindakan tegas bagi pemilik kendaraan yang tidak mengindahkan rambu larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).

Sekretaris Dishub, Atmawijaya Damopolii, mengatakan pihaknya mengambil tindakan tegas ini, karena masih ada yang sengaja melanggar meski sudah disanksi dengan penggembosan ban kendaraan.

“Penindakan di lapangan akan lebih tegas lagi. Bahkan, akan dilakukan penilangan di tempat bagi pemilik kendaraan yang melanggar,” tegas Atmawijaya.

Tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Kotamobagu, TNI dan Jasa Raharja akan segera melakukan penindakan terhadap parkir liar di sepanjang jalan Ahmad Yani, Kotamobagu.

“Sosialiasi sudah cukup lama. Sekarang akan dilakukan penindakan di tempat,” katanya.

Dirinya menjelaskan, kawasan tertib lalu lintas telah dipasangkan rambu-rambu. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak memperdulikan hal tersebut.

“Kita rutin penertiban. Nah ini kita akan turun bersama tim terpadu. Agenda itu sudah rutin penertiban,” pungkasnya. (guf)

Hari Ketiga, Giliran 75 Nakes di Puskesmas Gogagoman Divaksin

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 3 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU — Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Kotamobagu masuk hari ketiga. Kali ini giliran 75 Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di Puskesmas Gogagoman dilakukan penyuntikan vaksin, Rabu (3/2).

Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas Gogagoman, Ria Prasari Mokoagow mengatakan, dari total 84 nakes yang masuk data base vaksin, 9 nakes diantaranya dipastikan tidak akan menerima vaksin.

“Sembilan nakes itu karena positif Covid-19. Jadi otomatis dia tidak akan divaksin,” kata Ria.

Ia menuturkan, pelaksanaan vaksin di Puskesmas Gogagoman ini akan berlangsung selama 7 hari, dimulai 3 Februari ini sampai tanggal 9 Februari mendatang. Dimana, teknis pelaksanaannya dilakukan dalam dua sesi. Setiap sesi jumlah nakes yang akan divaksin itu 20 orang.

“Selain positif Covid-19 atau pernah terpapar, yang tidak akan divaksin itu nakes punya penyakit komorbid. Itu akan gugur disaat melewati meja skrining. Jadi dari 84 nakes itu tergantung pada saat melewati meja skrining,” pungkasnya. (guf)

Diduga Lakukan Ujaran Kebencian, Pemilik Akun FB Uswatun Hasanah Makadomo Dipolisikan

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 2 Februari 2021

ZONA HUKUM – Pemilik Akun Facebook atas nama Uswatun Hasanah Makadomo diadukan ke Kepolisian Resor (Polres) Kotamobagu terkait dugaan ujaran kebencian melalui sosial media (Sosmed) Facebook, Selasa (2/2).

Gunawan Ijom yang dikuasakan pihak RSUD Kotamobagu dan tenaga kesehatan, untuk menyampaikan aduan tersebut mengatakan, dirinya secara resmi telah mengajukan aduan ke Polres Kotamobagu terhadap pemilik akun Uswatun Hasanah Makadomo yang telah mempublikasikan kata-kata penghinaan secara provokatif di media sosial dalam bentuk tulisan yang disertai gambar hasil screenshoot dari salah satu berita media online berjudul “Petugas Pemakaman Covid Dianiaya, RSUD tempuh jalur Hukum”. Kemudian disertai tulisan status yang tak pantas dengan postingan; “Bekeng jijik mo lia pa ngoni, kasian delu dapa pukul. Ngoni rasa jo itu tobat, semoga selanjutnya ngoni yg jadi mayat corona, aaminn.”

Sontak dengan adanya status dari akun tersebut, seketika langsung viral di media sosial dan menjadi perbincangan dikalangan tenaga kesehatan bahkan sampai menjadi isu hangat nasional. “Dengan adanya status dari akun itu, tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Kotamobagu tidak menerima atas hinaan dari akun itu dan memberi kuasa kepada saya untuk melaporkan pemilik akun FB Uswatun Hasanah Makadomo ke pihak kepolisian agar kalimat dari pelaku yang sudah menghina tenaga kesehatan itu diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Gunawan Ijom, Selasa (2/2).

Dirinya berharap, Kapolres Kotamobagu dapat memberikan perhatian serta rasa keadilan atas perkara yang dialami tenaga kesehatan RSUD Kotamobagu.

Sementara itu, Kapolres Kotamobagu, AKBP Prasetya Sejati SIK, melalui Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), Aiptu Teddi Mandagie SH mengatakan, aduan tersebut telah diterima unit Tipidter dan akan melakukan penyelidikan.

“Kita sudah sempat lihat bahwa perempuan (pemilik akun Uswatun Hasanah Makadomo) sudah sempat minta maaf melalui media sosial juga. Nah untuk menentukan hal ini, kami akan melibatkan saksi ahli apa ini masuk perbuatan pidana atau tidak,” ujar Mandagie.

Dirinya menyebut, pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait adanya aduan ini. “Nanti perkembangannya kita akan informasikan dua sampai tiga hari kedepan. Kami akan ke Manado dan bertemu dengan ahli bahasa, ahli ITE apakah perbuatan ini masuk dalam ranah pidana atau bukan,” tandasnya. (guf)

Pemkot Sosialisasikan Ketentuan Pelaksanaan Hajatan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 2 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu menggelar sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan hajatan masyarakat ditiap desa dan kelurahan se Kota Kotamobagu di tengah pandemi Covid-19.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (2/2) siang tadi, dihadiri camat, lurah dan sangadi, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta perangkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Satuan Pol PP dan Damkar, Sahaya Mokoginta mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga membahas terkait penguatan struktur anggota satgas penegakan hukum dan disiplin satgas Covid-19 di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Mengingat kasus positif di Kotamobagu terus meningkat.

“Sosialisasi tadi membahas terkait pedoman pelaksanaan hajatan masyarakat seperti pesta perkawinan, acara syukuran dan duka,” kata Sahaya.

Nantinya Lanjut Sahaya, acara perkawinan, syukuran dan lainnya akan dibuatkan pedoman pelaksanaannya. “Sehingga saat ini dilakukan sosialisasi dulu, agar perangkat desa, kelurahan dan komponen lainnya ada persamaan persepsi, baik dalam hajat masyarakat maupun dalam penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia menerangkan, nantinya dalam pelaksanaan hajatan akan ada surat pernyataan yang harus disepakati oleh pelaksana hajat. “Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa pelaksana hajatan mematuhi semua aturan protokol kesehatan yang berlaku. Usai pelaksanaan sosialisasi, akan dibuat surat edaran,” terangnya.

Sekadar diketahui, adapun aturan baru yang disampaikan kepada lurah dan sangadi serta perangkat desa/kelurahan adalah terkait waktu pelaksanaan yang harus tepat waktu, tanpa menunggu pengantin. Jika sudah ada tamu, acara langsung dilaksanakan.

Selanjutnya, hajatan yang diawali dengan pembacaan doa syukuran atau arwah harus dilaksanakan lebih dahulu, sebelum tamu berdatangan. Maksudnya agar tidak terjadi penumpukan orang pada satu waktu.

Protokol kesehatan 3M juga harus dipatuhi pada setiap pelaksanaan hajatan baik pesta maupun duka.

Untuk makan bersama ditiadakan, makanan akan diberikan dalam bentuk makanan kotak. Dengan waktu kehadiran yang telah ditentukan. Demikian pula untuk alat musik, hanya diberikan kesempatan 30 menit sebelum acara dimulai dan berakhir 30 menit setelah acara selesai. (guf)