ZONA POLITIK – Begie Ch Gobel yang juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotamobagu, Selasa (26/1), mewakili Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu, dalam evaluasi Ranperda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Beggie saat dikonfirmasi, Rabu (27/1), membenarkan jika dirinya mewakili Dekot pada evaluasi Ranperda melalui via daring.

“Evaluasi ini, menyangkut Ranperda Kota Kotamobagu tentang retribusi penjualan usaha daerah benih dan bibit tanaman namun, sesuai undang undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini nama atau nomenklatur rancangan perda ini tinggal retribusi penjualan dan usaha daerah, jadi benih dan bibitnya sudah dihapus,” kata Beggie.

Dalam evaluasi tersebut, Begie juga mengatakan bahwa kami juga menyampaikan bahwa di Kota Kotamobagu ada Perda tentang balai benih ikan dimana itu juga masuk dalam penjualan produksi usaha daerah.

“Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa hasil evaluasi itu, dari kemendagri dan kemenkeu menyatakan Perda balai benih ikan tetap jalan dulu tapi nanti, Propemperda pada tahun depan (2022), itu dilakukan perubahan lagi jadi, usaha produksi daerah itu nanti mengatur bukan hanya bibit tanaman tapi juga bibit ikan,” tuturnya.

Beggie berharap, ketika diberlakukan di pasar dapat memberikan nilai yang baik untuk daerah. “Ada juga beberapa pasal yang akan dihapus, sudah termuat dipasal yang lain atau duplikasinya dihilangkan atau dihapus, memang tidak banyak yang dibongkar dari hasil evaluasi itu hanya diperbaiki saja karena pertama mereka melihat peraturan perundang undangan yang lebih tinggi khususnya UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kemudian yang peling penting agar tidak terlalu banyak Perda sebagaimana sebelumnya ada balai benih ikan dan Perda bibit tanaman itu disatukan dalam Propemperda,” jelasnya. (*/guf)

ZONA POLITIK – Komisi 1 menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Selasa (26/1).

RDP ini di pimpin ketua Komisi I Agus Suprijanta didampingi anggota komisi Ilainnya Alfitri Tungkagi ,Yunita Lontoh, Eka Mashoeri, dan Yossy Samad. Pihak pemkot dihadiri Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu, Ir Hi Sande Dodo, Asisten III, Adnan Masinae, dan kepala BKPP, Sarida Mokoginta.

Agus mengatakan, tujuan RDP menyangkut pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada dilingkup Pemkot “Total THL di lingkup Pemkot kan ada 1504 dan bila dilihat dari konsepnya ini akan ada sekitar 500 hingga 800 tenaga yang akan dirumahkan,” ujar Agus.

Meski demikian, Komisi 1 menawarkan solusi kepada pihak Pemkot, agar pemberian honor kepada THL disama ratakan,jika memang kekurangan alokasi dana untuk gaji THL. “Dengan demikian akan ada efisiensi anggaran hampir Rp 20 Miliar jika pembagian gaji sama,” kata Agus.

Pasalnya, kata Agus, jika THL dirumahkan dengan kondisi pandemi yang sedang melanda dunia. Maka, akan menambah beban pemerintah, karena secara otomatis para THL akan kehilangan mata pencaharian dan menambah pengangguran. “Komisi I mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan apalagi di saat dan kondisi seperti ini. Kelesuan ekonomi sangat drastis bila di tambah dengan ini akan lebih menjadi beban yang lebih berat,” tukasnya.

Komisi I DPRD KK, berencana akan membuat surat rekomendasi ke Pemkot agar Walikota dan jajaran dapat mempertimbangkan rencana merumahkan THL. (*/guf)