Jumat, 3 Juli 2026
Beranda blog Halaman 373

2 Kader PAN Boltim Siap Menangkan Sachrul-Oskar

Penulis
Bagas Triangga
-
Kader PAN Boltim Jems Tine saat berorasi di kampanye SSM-OPPO di Desa Togid.

ZONA BOLTIM – Kampanye dialogis Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Nomor Urut 2, Sam Sachrul Mamonto (SSM) dan Oskar Manoppo (OPPO), di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kamis (8/10) sore tadi, turut dihadiri dua panglima dari wilayah pesisir sebutan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan pegunungan sebutan wilayah Dapil 2. Keduanya adalah Jems E Tine dan Marsaoleh Mamonto.

Diketahui, Marsaoleh dan Jems, merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) serta mantan Anggota DPRD Boltim.

Dalam orasinya, Marsaoleh mengatakan, alasan dirinya mendukung SSM-OPPO karena keduanya memiliki pengalaman di eksekutif dan legislatif.  “Saya menggunakan akal sehat untuk menentukan pilihan pada Pilkada 2020 di Boltim. Dan pilihan saya jatuh ke pasangan nomor urut 2 SSM-OPPO. Keduanya memiliki pengalaman dalam menyusun APBD Boltim, karena pak Sachrul mantan Ketua DPRD dan Pak Oskar mantan Sekda. Jadi ini pasangan yang sangat cocok untuk memimpin Boltim lima tahum kedepan,” ujar Marsaoleh.

Sementara itu, Jems E Tine, menambahkan, dirinya mendukung penuh paslon yang diusung Partai Nasdem, PKB dan PBB tersebut. “Saya tidak neko-neko, jangankan jabatan, nyawa pun akan saya korbankan untuk pasangan SSM-OPPO. Saya yakin kita pasti menang dan masyarakat jangan ragu untuk memilih pasangan ini,” ungkap Tine.

Calon Wakil Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dihadapan para pendukungnya mengatakan, dirinya dan Sachrul dalam merancang program yang tertuang dalam visi-misi mengacu pada kemampuan anggaran daerah. “Harus disesuaikan dengan kemampuan APBD kita, sehingga nanti tidak terkesan hanya memberikan janji yang tak pasti kepada masyarakat. Saya lama menduduki jabatan di Badan Keuangan Daerah, saya tau persis kemampuan anggaran kita,” tuturnya.

Lanjut Oskar, jalan pertanian juga menjadi fokus perhatian jika SSM-OPPO terpilih dalam Pilkada 2020. “Kita juga akan mendatangkan investor. Intinya kita janjikan program sesuai kemampuan APBD kita, agar nantinya tidak ada program yang mengada-ngada,” ungkapnya.

Calon Bupati Sam Sachrul Mamonto dalam orasinya menyampaikan, jika terpilih nanti, dirinya berjanji akan menetap diwilayah ibu kota Boltim di Tutuyan. “Isu yang beredar jika saya terpilih akan memindahkan rumah dinas bupati di wilayah Modayag itu tidak benar, karena sesuai undang-undang, rumah dinas kepala daerah harus berada di ibu kota kabupaten,” tegasnya.

Diketahui, Kampanye dialogis SSM-OPPO di Desa Togid tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir, Ketua PBB Boltim Dahlan Saniman, Ketua Fraksi Restorasi DPRD Boltim, Seska A Budiman dan Tokoh Masyarakat Boltim Keturunan Nusa Utara, Purnawiran Mangalo Tine, dan Ketua Harian Tim Pemenangan SSM-OPPO Hendra Dj Damopolii. (*/guf)

PWI Sambangi Kadiv Humas, Polri Bakal Siapkan Rompi Wartawan untuk Liput Demo

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA JAKARTA – Jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambangi Mabes Polri, Senin (12/10/2020. Tujuannya membahas keselamatan wartawan saat meliput aksi demonstrasi di lapangan, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap para wartawan oleh aparat ke depannya.

Hal ini terkait dengan masih adanya wartawan yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker, Kamis (8/10/2020) lalu.

Dalam kesempatan itu PWI diwakili oleh Ketua Umumnya Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi dan Sekertaris PWI Jaya, Naek Pangaribuan. Mereka diterima oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.

Pada pertemuan itu, disepakati bahwa Polri akan kembali mensosialisasikan ke aparat di lapangan bahwa kerja wartawan dilindungi Undang-undang dan tidak boleh mengalami kekerasan serta intimidasi.

Meskipun sebenarnya hal ini sudah seringkali diinstruksikan ke aparat di lapangan. “Artinya Polri juga wajib melindungi wartawan yang bekerja saat meliput aksi demonstrasi di lapangan,” kata Argo Yuwono.

Menurut Argo, pihaknya juga meminta wartawan di lapangan dilengkapi dengan tanda pengenal dan kartu identitas yang jelas. “Karenanya ke depan kami akan membuat rompi khusus bagi wartawan di lapangan, agar dapat dikenali petugas. Sehingga tidak terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan,” ujar Argo.

Untuk penyediaan rompi bagi wartawan ini, kata Argo, akan dimulai nantinya bagi para wartawan di Mapolda Metro Jaya dan susul kota-kota besar di Indonesia. “Selanjutnya secara bertahap di seluruh wartawan di semua Polda,” kata Argo.

Sementara itu Ketua PWI Atal S Depari mengatakan bahwa pada dasarnya Polri juga sepakat bahwa kinerja wartawan di lapangan adalah dilindungi Undang-undang serta dijamin tidak mengalami kekerasan.

Namun katanya di saat atau momen tertentu yang rusuh atau chaos saat aksi demonstrasi, keberadaan wartawan sangat menentukan untuk terhindar dari lapangan.

“Dalam teknis peliputan di lapangan saat aksi demonstrasi, jurnalis idealnya berada di belakang aparat, agar terhindar dari kekerasan,” kata Atal.

Atau paling tidak, kata Atal, posisi wartawan adalah di samping antara aparat dan pendemo yang berhadapan.

“Jadi cerdaslah mengambil posisi. Jangan memaksakan diri menerobos ke depan, karena itu berpotensi mendapat kekerasan,” kata Atal.

Terkait rencana Polri yang akan menyediakan rompi khusus bagi wartawan yang meliput di lapangan, Atal sangat mendukungnya.

“Karena dengan begitu, aparat mengetahui bahwa seseorang itu adalah wartawan, dan bukan ancaman bagi mereka. Sehingga wartawan terhindar dari kekerasan,” kata Atal. (*)

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Sampaikan Tiga Tuntutan ke DPRD Kotamobagu

Penulis
Bagas Triangga
-
Suasana dialog antara mahasiswa dan Pimpinan DPRD Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kotamobagu, Kamis (8/10).

Kedatangan para mahasiswa tersebut untuk menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Senin (5/10).

Dengan membawa bendera IMM, PMII dan HMI cabang Bolaang Mongondow Raya (BMR), ratusan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat dan kaum buruh di depan gedung DPRD Kotamobagu. Aksi mereka tersebut disambut langsung Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, didampingi wakil ketua Syarifuddin Mokodongan, serta sejumlah anggota legislatif lainnya.

Upaya para pendemo untuk memasuki gedung DPRD Kotamobagu dan bertemu dengan para wakil rakyat tersebut, tidak berhasil menembus barikade aparat yang berjaga ketat, tepat di pintu masuk gedung DPRD Kotamobagu. Dialog antara demonstran dan para anggota DPRD pun berlangsung di depan pintu pagar, dengan posisi sama-sama duduk beralaskan aspal jalan dan tanah.

Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan, protes terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut dilakukan, dikarenakan tidak adanya keberpihakan terhadap masyarakat lebih khususnya buruh. “Intinya kami menolak dan mengusahakan alternatif lain. Sekaligus mendesak bapak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) guna membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap orator dengan nada lantang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag bersama para anggota legislatif lainnya, mengapresiasi atas gebrakan para mahasiswa yang solid dalam mendukung kepentingan rakyat.

“Termasuk aspirasi adik-adik mahasiswa hari ini, tentu kami terima. Kami juga akan mempelajari serta menindaklanjutinya sesuai arah tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa,” ucapnya.

“Pada dasarnya, mereka (mahasiswa) meminta agar kami dapat menyuarakan hal tersebut ke tingkat lebih tinggi. Pun, kami sangat mengapresiasi atas kepedulian para mahasiswa terhadap masyarakat lewat aksi demo ini,” sambung Meiddy.

Dikonfirmasi terkait tuntutan demonstran, Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati SIK, menuturkan, hal itu adalah bagian dari dinamika SOP dari kepolisian terkait penanggulangan massa. “Itu tidak ada masalah karena sudah sesuai prosedur, kalaupun ada merasa dirugikan silahkan melapor,” ucap Kapolres.

Diketahui, usai para mahasiswa selesai menyuarakan aspirasi mereka, masa demonstran pun mulai membubarkan diri dengan tertib. (*/guf)

Berikut tiga poin tuntutan yang disampaikan para mahasiswa:

1. Menolak secara keseluruhan UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden RI untuk segera membatalkannya dengan mengeluarkan Perppu.
2. Mendesak kepada DPRD Kotamobagu untuk menyatakan sikap secara kelembagaan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
3. Mendesak Kapolri mencopot Kapolres Kotamobagu.

Wali Kota Hadiri Rakor Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Rakor yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sulut, Dr Drs. Agus Fatoni MSi, juga membahas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Ruang Rapat C.J Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (8/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sande Dodo, yang turut mendampingi Wali Kota mengatakan, Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada harus menjalin kerjasama yang harmonis dan selaras untuk terwujudnya Pilkada serentak di Sulawesi Utara yang Luber, Jurdil, serta aman dari Covid-19. “Dalam Rakor bersama Pemerintah Provinsi juga mengimbau untuk mengajak dan menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab dan Pemkot masing-masing agar tetap menjaga netralitas,” ujar Sekda.

Terkait penanganan Covid-19, Sekda menyampaikan per tanggal 7 oktober 2020 jumlah kasus aktif di Sulawesi Utara adalah 633 kasus atau sebesar 13,6 persen dari total kumulatif kasus sebanyak 4.652, Kasus Sembuh sebanyak 3.840 kasus atau 82,54 persen, dan ada 179 kasus kematian atau 3,84 persen akibat Covid-19. “Kondisi epidemiologic di Sulawesi Utara mulai menunjukan adanya penurunan bermakna dari sisi penambahan kasus terkonfirmasi positif harian,” ungkapnya.

Dalam Rakor tersebut diharapkan angka penambahan kasus baru di Sulawesi Utara bisa semakin dicegah dengan peningkatan disiplin masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. “Penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penegakan dan pengendalian Covid-19, harus semakin digalakan agar terwujudnya masyarakat yang patuh dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan covid-19,” pungkasnya. (*/guf)

Pemkot Salurkan Bantuan Bagi Pasien Covid-19 di Kotamobagu

Penulis
Bagas Triangga
-
Roi Paputungan

ZONA KOTAMOBAGU – Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kotamobagu mendapat bantuan dari Pemkota Kotamobagu.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotamobagu melalui Sekretaris Dinas, Roi Paputungan, bahwa pihaknya kembali menyalurkan bantuan berupa beras untuk disalurkan kepada masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19 yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Kotamobagu.

“Untuk bantuan beras bagi pasien positif itu, berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) dan sudah kita distribusikan di beberapa desa dan kelurahan. Bantuan itu diperuntukan bagi keluarga dan tetangga terdekat pasien,” kata Roi saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bantuan tersebut disesuaikan dengan jumlah jiwa per keluarga sesuai usulan dari pemerintah desa dan kelurahan asal pasien. “Jadi hitungannya, perjiwa mendapatkan 400 gram per hari selama 14 hari,” ujarnya.

Dijelaskannya, bantuan beras bagi pasien tersebut sesuai surat edaran yang diterima. Dimana, dari total kuota CBP Kotamobagu sebanyak 100 ton pertahun, sebagian diarahkan untuk penanganan bencana non alam seperti menghadapai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. “Kuota Kotamobagu untuk CBP itu kan sebanyak 100 ton yang dibagikan bulan april ke masyarakat untuk dampak pandemi covid-19, nah pada saat proses pembagian ada surat edaran bahwa untuk CBP sebagian itu diarahkan untuk keluarga yang positif termasuk orang yang menjalani karantina. Ada sebanyak 6 ton kita simpan untuk persediaan,” terangnya.

Sementara itu, untuk klasifikasi penerima bantuan itu sendiri, tidak melihat latar belakang pekerjaan pasien. “Rata dibagikan bagi pasien yang divonis positif, meskipun dia ASN atau memiliki pekerjaan tetap mendapatkan bantuan. Makanya, data pasien sebagai penerima manfaat kita minta ke dinas kesehatan maupun pihak pemerintah desa dan kelurahan,” pungkasnya. (*/guf)

Lusa, Pemkot dan DPRD Konsultasikan APBD-P 2020 ke Pemprov

Penulis
Bagas Triangga
-
Sugiarto Yunus

ZONA KOTAMOBAGU – Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna di DPRD Kotamobagu, maka APBD Perubahan Tahun 2020 masih harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).
Jika tak ada aral melintang, agenda konsultasi yang sama-sama akan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD itu, dijadwalkan berlangsung Jumat (9/10) lusa di Pemprov Sulut.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus SP. “Perda APBD Perubahan Tahun 2020 sudah kita ajukan ke Pemprov Sulut, untuk dikonsultasikan. Kita kemudian diberi jadwal konsultasi pada hari Jumat pekan ini,” katanya, Rabu (7/10).

“Jadwal konsultasi ini sudah pula kami informasikan ke pihak DPRD. Sebab, agenda konsultasi seperti ini harus pula dihadiri dan diikuti langsung oleh pihak DPRD,” tambah Ato –sapaan akrab birokrat muda ini.

Seperti diketahui, Perda Perubahan APBD Kota Kotamobagu Tahun 2020 telah ditetapkan oleh DPRD melalui rapat paripurna pada 30 September lalu. Enam fraksi yang ada di Dewan, seluruhnya sepakat bulat untuk diperdakannya APBD-P tersebut. Meski demikian, tiap-tiap fraksi melalui juru bicara masing-masing, tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan kritis ke pihak eksekutif (Pemkot Kotamobagu). (*/guf)

Pembangunan Ring Road Menunggu Hasil Asistensi Trace Jalan

Penulis
Bagas Triangga
-
Chelsia Paputungan

ZONA KOTAMOBAGU – Pembangunan Jalan lingkar (ring road) Kota Kotamobagu, masih menunggu hasil asistensi trace jalan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Chelsia Paputungan, Rabu (7/10).

Menurutnya, setelah hasil asistensi trace jalan keluar, kemudian mulai memasuki tahapan penyusunan Detail Engineering Design (DED). “Jika trace atau arah jalan sudah ada barulah bisa pengadaan tanah,” kata Chelsia.

Lanjutnya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati, dan semuanya difasilitasi Balai Jalan. “Adapun anggaran fasilitasi tersebut, dari informasi terakhir dari koordinasi dengan Balai Jalan, sudah tersedia,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika ring road atau jalan lingkar ini masih berlanjut hingga tahun depan, maka pembebasan lahan sudah lewat Dinas PUPR. Perpindahan ini, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2020, dimana pelimpahan kewenangan kegiatan dilaksanakan oleh dinas terkait. “Jadi pembebasan lahan akan dilakukan oleh Dinas PUPR bukan lagi oleh Dinas PRKB,” jelasnya.

Dirinya mengakui, keterlambatan asistensi trace disebabkan ada perubahan arah dari sebelumnya. Dimana ada jalan yang berpindah titik koordinatnya, selain itu ada penambahan lebar jalan dari sebelumnya. “Dengan dibangunnya jalan lingkar ini, maka dapat menjadi alternatif pengurai kemacetan dimasa yang akan datang,” tukasnya. (*/guf)

Bangun Sinergitas, Dandim 1303 Bolmong Pererat Silaturahmi Bersama Jurnalis

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1303 Bolaang Mongondow (Bolmong), Letkol Inf Raja Gunung Nasution, menggelar coffe morning dan silaturahmi bersama jurnalis Bolaang Mongondow Raya (BMR), bertempat di Kantor Makodim 1303/BM, Selasa (6/10).

Dalam pertemuan tersebut, Dandim 1303/BM menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh wartawan yang datang menghadiri undangan tersebut serta mengajak untuk saling bekerja sama dalam memberikan informasi terkait program-program Kodim 1303/BM ke depan. “Kita sudah saling kenal hari ini, kegiatan ini kita jadikan sebagai momentum untuk menjalin silaturahmi antara insan pers bersama Kodim 1303 Bolmong. Saya yakin semuanya merupakan mitra dari instansi-instansi yang lain, termasuk Kodim, dan saya yakin rekan-rekan semua sudah profesional,” ucap Dandim.

Lanjutnya, sesuai tema HUT TNI ke-75 yakni Sinergi Untuk Negeri, tapi bagi kami sinergi itu tanpa batas. “Jadi kami simpulkan, sinergi kami bersama baik itu Forkopimda, masyarakat serta insan pers yakni sinergi tanpa batas dengan siapapun. Sinergi itu adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis. Kalau kita mitra dan harmonis tentunya semua problem yang akan muncul akan terpecahkan dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, kata Dandim, terkait pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir, pihaknya akan terus menggalakan Operasi penegakan peraturan tentang protokol kesehatan di seluruh wilayah Bolaang Mongondow Raya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Sejak bulan April kami terus melakukan imbauan kepada masyarakat terutama di tempat-tempat yang menjadi titik keramaian seperti di pasar, pusat perbelanjaan dan lainnya. Nah disitu kita melakukan penegakan disiplin tentang penerapan protokol kesehatan dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif atau sisi humanis, salah satunya penggunaan masker,” ungkapnya.

Dirinya pun berharap giat yang dilakukan bersama Polri, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjalankan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

“Kita tidak pernah berhenti menghimbau masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Raya untuk selalu menerapkan pola 3M menghadapi situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, yakni mencuci tangan, menggunakan masker serta menjaga jarak,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut tetap mengutamakan protoko kesehatan pencegahan Covid-19. (guf)

Wali Kota Ajak Masyarakat Perhatikan 3M

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara, mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi serta mencegah penularan Covid-19 di wilayah Kota Kotamobagu. Hal ini disampaikan wali kota usai menerima kunjungan kerja Pjs Bupati Bolsel, Praseno Hadi di rumah dinas wali kota, Selasa (6/10).

“Jadi selalu perhatikan 3M, yakni Menggunakan masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak. Dan 3M ini harus benar-benar kita patuhi karena grafik covid-19 masih terus naik. Dan kita berdoa mudah-mudahan vaksin atau obat penangkal virus ini akan segera beredar,” ujar wali kota.

Untuk itu, lanjut wali kota, sebelum vaksin Covid-19 mulai diedarkan pihak kementerian kesehatan di seluruh wilayah Indonesia lebih khususnya di Kotamobagu, diimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin dalam menjaga kesehatan ketika beraktifitas diluar rumah.

“Bapak presiden mengatakan untuk vaksin corona akan diedarkan awal januari 2021. Jadi, untuk menghalau atau mencegah virus ini yakni selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan dengan 3M tadi,” pungkasnya. (guf)

Ini Visi Misi dan Program Prioritas Sachrul-Oskar

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA BOLTIM – Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), telah dimulai sejak 26 September lalu dan akan berlangsung hingga 5 Desember mendatang.

Selama tahapan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo, akan menggunakan ‘jatah’ kampanye untuk berdialog sekaligus menawarkan visi misi serta program kerja kepada masyarakat.
Berikut visi, misi, program prioritas dan program 100 hari kerja Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo;

VISI:
Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Yang Aman, Berbudaya Dan Sejahtera Melalui Sinergitas Pembangunan Perdesaan

MISI:
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Budaya dan Pariwisata yang Berkearifan Lokal
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan

PROGRAM PRIORITAS:
1. Peningkatan Pendidikan untuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas
2. Pembangunan infrastrukur terkait jalan usaha tani dan akses wisata
3. Peningkatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
4. Penguatan UMKM dan Koperasi terutama di Perdesaan
5. Peningkatan Pendapatan Perkapita dan NTP

PROGRAM 100 HARI KERJA
1. Evaluasi Indikator Pencapaian Kinerja Pemerintahan
2. Percepatan Pemberian Bantuan Sosial
3. Percepatan Perbaikan Pelayanan Kesehatan

1...372373374...700Halaman 373 dari 700
©