Ketua DPRD Meiddy Makalalag dan wakil ketua Syarif Mokodongan saat menerima kunjungan Mahasiswi Fisip Unsrat di stand DPRD Kotamobagu.
ZONA POLITIK — Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag (Mekal) dan Wakil Ketua DPRD Syarifuddin Juaidi Mokodongan (SJM) turut hadir di Legislatif SulutGo Expo ke-8 tahun 2020 di Manado Town Square (Mantos), Rabu (4/3).
Di stand pameran milik DPRD Kotamobagu, Mekal dan SJM kedatangan tamu dari mahasiswi Fisip Unsrat Manado. Para mahasiswi datang berdialog dengan kedua pimpinan DPRD Kotamobagu tersebut. Mereka menanyakan soal produk hukum yang dilahirkan DPRD Kotamobagu sepanjang 2019, sistem kerja DPRD Kotamobagu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta cara menjaga harmonisasi di internal DPRD maupun eksternal.
Mekal dan SJM tampak akrab dan sesekali melempar canda dengan para mahasiswi. Para mahasiswi pun puas mendengar penjelasan Ketua DPC PDI Perjuangan dan Ketua DPD Partai NasDem Kotamobagu tersebut.
“Banyak hal kita informasikan dan diskusikan dengan adik-adik mahasiswi tadi. Intinya mereka ingin tahu apa dan bagaiman DPRD Kotamobagu bekerja untuk kepentingan masyarakat,” kata Mekal. (guf)
Wali kota Tatong Bara, wakil wali kota Nayodo Koerniawan, Pimpinan KPP Pratama, Sekretaris Daerah, dan Kepala BPKD foto bersama dengan masyarakat di Kantor KPP Pratama Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara melakukan kunjungan kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu dalam rangka pengamanan pelaporan SPT Tahunan dan Penyetoran Pajak di wilayah Kota Kotamobagu, Rabu (4/3).
Dalam kunjungan kerja tersebut, wali kota memberi apresiasi kepada masyarakat yang telah membayar kewajiban pajak di Kantor KPP Pratama Kotamobagu sebelum batas akhir 31 Maret mendatang.
“Sekarang pembayaran pajak sudah dimudahkan karena bisa dibayar lewat e-filing melalui smartphone. Tapi saya memberi apresiasi kepada bapak ibu yang datang langsung ke Kantor KPP Pratama dengan kesadaran tinggi tentang bagaimana kewajiban membayar pajak. Meski rela membuang waktu dengan meninggalkan aktifitas di rumah dan tentu ini menunjukkan bahwa masyarakat kotamobagu sudah sadar membayar pajak,” ucap wali kota.
Oleh sebab itu, wali kota mengajak kepada masyarakat yang belum membayar pajak bahwa tumpuan pembangunan yang ada di daerah, itu hanya berasal dari pendapatan yang tertumpu dan yang paling besar ada pada sektor pajak.
“Nah, Kotamobagu alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah baik tetapi harus lebih ditingkatkan. Dengan demikian maka ada slogan dari pemerintah pusat, Pajak Kuat, Indonesia Maju, Kotamobagu Bisa. Dalam artian kalau pajak kuat, Indonesia maju kita ikut bisa melakukan kegiatan pembangunan yang lebih baik. Oleh sebab itu, kami juga sama sebagai warga negara tidak ada pandang bulu tentang pajak. Saya, pak wakil, pak sekda dan seluruh jajaran juga telah melakukan pembayaran pajak yang sama seperti bapak ibu lakukan hari ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, wali kota menghimbau kepada warga masyarakat untuk menggalakkan pembayaran pajak ini sebagai satu wujud dari kecintaan terhadap bangsa dan negara.
“Kalau kita lihat yang diterima dari Kotamobagu tidak seberapa dengan anggaran yang turun dari pusat. Nah, oleh sebab itu mari terus kita jaga konsistensi ini dan mengajak seluruh masyarakat untuk taat pajak. Negara sekarang begitu memperhatikan daerah, dimana pemerintah pusat memberikan anggaran sampai pembangunan di Kota Kotamobagu ini begitu baik dan ini tidak terlepas dari kewajiban kita dengan membayar pajak,” pungkasnya. (guf)
Sejumlah wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Bolmut.
ZONA BOLMUT — Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini, berdampak bencana banjir di sejumlah desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pantauan media, ada empat wilayah kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub. Dua kecamatan yang terakhir disebutkan itu adalah yang paling parah terdampak bencana. Selain banjir, ada juga tanah longsor di Kecamatan Sangkub yang mengakibatkan terganggunya jalur transportasi di Jalan Trans Sulawesi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Viktor Nanlesy, pihaknya dalam beberapa hari terakhir terus memantau kondisi wilayah, terutama yang rawan bencana. “Puncaknya tadi malam, banyak desa yang kena dampak banjir. Ada 42 desa di empat kecamatan. Sekarang ini pemerintah daerah masih terus melakukan pemantauan di desa-desa yang terdampak bencana,” katanya.
Soal kerugian akibat dampak bencana tersebut, ia mengungkapkan pihaknya masih sementara melakukan pendataan . “Belum diketahui, masih sementara pendataan,” ungkapnya. (Rendi)
Wali kota dan Wawali foto bersama dengan Wakil Kejati Sulut beserta kepala daerah dan ketua DPRD Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Hotel Sutan Raja, Rabu (4/3).
Wali Kota Tatong Bara dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Wakil Kejati Sulut, Albita Dita Prawitaningsih, atas digelarnya acara peran Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota guna mewujudkan kepastian investasi.
Wali Kota juga menyampaikan, pada saat pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, bahwa sekarang ini kita tengah menghadapi luapan investasi dan investor dari luar negeri.
“Kita sudah tidak melakukan promosi tetapi hanya membutuhkan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan pelayanan yang maksimal harus dilakukan kita semua termasuk Bupati dan Walikota yang ada di daerah untuk perlu menjabarkan apa yang sedang ada dan berkembang di Indonesia,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga mengapresiasi materi dan kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena sangat merespon dengan baik dan sangat relevan dengan penyampaian Presiden. “Kami Bupati dan Walikota juga di instruksikan untuk turun ke Badan – Badan Usaha untuk menawarkan kemudahan dalam berinvestasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Kejati Sulut, Albita Dita Prawitaningsih mengatakan, dalam kunjungannya kali ini, sekaligus dalam penilaian dan evaluasi Kejari yang patut diusulkan untuk WBK. “Mungkin kami dikenal sebagai Jaksa Penuntut Umum, tetapi selain itu kami punya fungsi lain yakni sebagai Jaksa Pengacara Negara,” ucapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Bolmong, Dra Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Boltim, Rusdi Gumalangit, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, para Sekertaris Daerah, serta para pimpinan SKPD dari ketiga Daerah tersebut. (guf)
Suasana seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Kotamobagu, beberapa waktu lalu.
ZONA KOTAMOBAGU – Pelantikan pejabat eselon II B hasil uji kompetensi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, masih menunggu persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Saat ini, panitia uji kompetensi masih berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) terkait hasil uji kompetensi yang diikuti sembilan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu itu.
“Sementara koordinasi dengan gubernur. Setelah itu baru dibawa ke KASN. Mudah-mudahan secepatnya sudah selesai. Kalau sudah ada persetujuan (KASN), baru dilaksanakan pelantikan,” kata anggota Tim Uji Kompetensi, Dedy Afandy Iman.
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) itu menjelaskan, ada sembilan pejabat yang mengikuti uji kompetensi untuk sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Pejabat-pejabat itu katanya ada dimutasi/rotasi pada sesama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut. “Mutasi/rotasi ini hanya untuk sembilan jabatan itu,” jelasnya.
Uji kompetensi itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dalam Pasal 132 ayat 1, disebutkan; pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi. Pejabat atau peserta yang mengikuti uji kompetensi itu adalah mereka yang menduduki jabatan paling singkat dua tahun dan atau paling lama lima tahun. (guf)
Kondisi jalan menuju pabrik gula semut di Desa Moyag.
ZONA KOTAMOBAGU – Akses jalan masuk Pabrik Gula Semut butuh perbaikan. Pasalnya, jalan menuju pabrik yang selesai dibangun pada 2016 lalu di Desa Moyag itu rusak parah dan sulit dilalui kendaraan.
“Kita harap dinas terkait bisa mengalokasikan anggarannya, karena kita (Pemerintah Desa) tak bisa menganggarkan lewat Dana Desa, karena ini masuk jalan kabupaten,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Moyag, Maskur Gumalangit.
Ia mengatakan, infrastruktur jalan yang memadai akan sangat membantu pengoperasian pabrik tersebut. “Ada sekitar 300 meter yang sulit dilalui,” ungkapnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengatakan belum ada penganggaran untuk akses jalan menuju pabrik tersebut. Sebab sisa jalan yang masih rusak memang belum ada penanganan, karena jalan yang ditangani pada tahun 2016 kondisinya masih baik.
“Untuk sementara ini belum ada. Kita masih menunggu petunjuk, apakah masuk APBD-P atau seperti apa, karena masih terkait dengan batas wilayah administrasi antara Kotamobagu dan Boltim,” katanya.(guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Sumarni Sechmat (64) warga Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, terus mempertahankan dan melestarikan budaya Mongondow lewat usaha Lapi-lapi’nya sejak tahun 1960-an.
Untuk usaha ini, Sumarni tak membatasinya. Ia tak hanya menerima permintaan per paket saja, tapi juga menerima pesanan terpisah. “Bisa untuk dekorasi pelaminan saja, bisa juga untuk rias pengantin, tapi kalau paket juga lebih baik,” kata Rinto Mokoginta, menantu Mami Ep –sapaan akrab Sumarni Sechmat–.
Menurut Rinto, bertahannya usaha Lapi-lapi’ ini bisa menjadi angin segar, terutama bagi kalangan muda untuk dijadikan pintu masuk dalam mempelajari lebih jauh budaya orang Mongondow.
“Banyak masyarakat yang sudah tidak tahu terutama kaum muda, karena mulai mengalami pergeseran budaya dan beralih ke modern. Sudah jarang yang bergerak pada usaha serupa. Bahkan kaum muda sudah tidak bisa membuat Lapi-lapi’ itu sendiri,” ujar Rinto.
Padahal dengan mempelajari cara membuat Lapi-lapi’ akan ada efek dominonya. Peralihan budaya membuat Lapi-lapi’ menjadi mulai jarang ditemui, kelangkaan ini justru turut mempengaruhi harga. Tak tanggung-tanggung, per meter Lapi-lapi’ ini dihargai Rp300 ribu dan dalam penggunaannya, paling sedikit untuk kebutuhan duka, harus dibutuhkan paling tidak 3 meter. Sehingga dari usaha ini, Mami Ep selain bisa terus melestarikan budaya, juga bisa meraup omset jutaan rupiah.
“Untuk pemesanan, tata rias, pelaminan, atau Lapi-lapi’ bisa menghubungi nomor telepon 085240751789,” singkat Rinto.
Lapi-lapi’ adalah ornamen penting dalam setiap perayaan Suku Mongondow, berbentuk kain panjang yang dijahit sedemikian rupa, dengan warna dasar hitam dan dipadupadankan dengan beberapa warna mencolok, seperti kuning emas, merah, dan hijau. Diatas permukaan ditambah dengan manik-manik, bersamaan pola yang telah dibentuk untuk direkatkan pada dasar kain.
Lapi-lapi’ ini sering ditemui pada dekorasi Puade atau pelaminan, dan atau tempat duduk pengantin. Selain itu bagi suku Mongondow, Lapi-lapi’ juga digunakan pada Tonggoluan atau tempat tidur mayat sebelum dikuburkan, tempat tidur ini biasanya ditutupi kain putih dan dihias sedemikian rupa, termasuk diberi Lapi-lapi’ pada setiap sudut pun lingkaran kain putih tersebut. (guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Egie Kurniawan dari Red Home Industri Kotamobagu, menciptakan varian kopi yang diberi nama Kopi Binuang yang memiliki cita rasa tersendiri bagi para penikmatnya.
Menurut Egie, Kopi Binuang merupakan kopi robusta dari Perkebunan Binuang Motoboi Besar. “Ciri khas Kopi Binuang memiliki aroma coklat dan coklat sugar serta mengeluarkan rasa buah,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, proses produksi Kopi Binuang mulai dari perkebunan diambil dan disortir hanya biji kopi berwarna merah, kemudian dilakukan proses secara natural, lalu digiling untuk kupas kulit, kemudian kembali disortir.
“Dalam proses sortiran biji kopi masih ada tiga tahapan yakni paling bagus, bagus dan kurang bagus. Nah, Kopi Binuang ini merupakan biji kopi yang paling bagus,” ungkapnya.
Meski Kopi Binuang terbilang baru diproduksi november 2019, namun permintaan atau pembeli tidak hanya dari Kotamobagu saja melainkan sudah dikirim di luar kota seperti Manado dan Gorontalo.
“Target pasar kami, Kopi Binuang ini akan dipasarkan di seluruh Indonesia agar kopi asal Kotamobagu ini juga bisa terkenal dan dikenal,” jelasnya.
Selain terus mempromosikan Kopi Binuang, dirinya juga berharap kepada Pemerintah Daerah untuk turut mendukung produksi Kopi Binuang asal Kotamobagu ini. “Kopi Binuang untuk kemasan pouch 125 gram dijual dengan harga Rp35 ribu,” pungkasnya. (guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Ketersediaan air mendesak untuk menunjang pengoperasian Pabrik Gula Semut di Desa Moyag.
Pemerintah Desa (Pemdes) setempat sudah beberapa kali melakukan penggalian sumur bor, namun belum berhasil.
Sekretaris Desa (Sekdes), Maskur Gumalangit, mengatakan pihaknya akan memanfaatkan sumber mata air yang berada sekira 1 kilo meter dari lokasi pabrik.
“Sudah berapa kali menggali sumur bor, tapi tidak menemukan mata air. Tapi ada sumber mata air yang lokasinya agak jauh dari pabrik. Itu akan kita coba maksimalkan,” katanya. (guf)
Sekretaris Daerah, Dr Drs Hi Asripan Nani MSi, memberi sambutan saat membuka kegiatan Musrenbang Kecamatan Bolangitang Timur.
ZONA BOLMUT – Sekretaris Daerah (Sekda), Dr Drs Hi Asripan Nani MSi, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2020 Kecamatan Bolangitang Timur, Senin (2/3).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan, Musrembang Kecamatan pada intinya menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang sebelumnya telah merumuskan program dan kegiatan prioritas Kecamatan melalui Musrembang Desa dan Pra Musrembang Kecamatan.
“ini sangat penting karena akan memberikan kepastian dan arah pembangunan Tahun 2021 yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan hasil kesepakatan bersama,” kata Sekda.
Pada kesempatan itu, Sekda juga menyentil soal penggunaan Dana Desa (Dandes) yang harus selalu berorientasi pada program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, dan dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pembangunan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok.
“Ini perlu diperhatikan, karena program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa tidak perlu lagi diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD,” ujar Sekda. (Rendi)
